101209 Target PNBP : Beban Tambahan yang Semakin Memberatkan

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) belum lama ini telah mengumumkan target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor yang dibinanya untuk 2010.

Pada tahun ini PNBP ditargetkan oleh   Depkominfo  sekitar 7 triliun rupiah atau berkontribusi sekitar 6,4 persen bagi total PNBP negara. Sedangkan pada 2010 angka itu melonjak sekitar 30 persen atau menjadi sekitar 8,5 hingga 9,1 triliun rupiah.

Depkominfo optimistis menaikkan PNBP karena melihat pada kinerja dari industri pada tahun ini bagi negara. Lihat saja, belum tutup buku, target PNBP justru telah dilampaui. Kabarnya pada Oktober lalu saja PNBP telah terkumpul sebesar 7,6 triliun rupiah.

Terlampauinya target tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari adanya pemasukan pembayaran tambahan frekeunsi 3G oleh dua operator pada tahun ini. kedua operator itu adalah Telkomsel dan Indosat yang harus merogoh kocek sekitar 320 miliar rupiah untuk mendapat kanal kedua di frekuensi 3G.

Pendapatan lainnya yang besar pada tahun ini tentunya dari lelang frekeunsi 2,3GHz untuk Broadband Wireless Access (BWA) yang nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah hanya dari upfront fee saja.

“Sektor yang dikelola oleh Ditjen Postel memang paling besar kontribusinya bagi Depkominfo. Hampir 80 persen PNBP Depkominfo disumbang Postel, terutama dari pengelolaan frekuensi,” ungkap Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta, Rabu (9/12).

Berdasarkan catatan,   pada anggaran 2008, dari Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) frekuensi radio saja menyumbang sebesar 4,61 triliun rupiah. Sedangkan untuk 2009 ditargetkan  memperoleh 5,61 triliun rupiah.

Sumber PNBP lainnya bagi Depkominfo adalah pembuatan sertifikasi, biaya Jasa Telekomunikasi (Jastel), dan kontribusi Universal Service Obligation (USO). Jastel biasanya ditarik satu persen dari pendapatan operasional penyelenggara telekomunikasi. Sedangkan USO sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor operator.

Gatot optimistis target PNBP pada 2010 akan tercapai karena peluang mendapatkan tambahan akan datang dari lelang frekuensi 3G sebesar 15 MHz dan pembayaran upfront fee dan BHP frekuensi oleh dua pemenang BWA yang berasal dari konsorsium.

“Sebenarnya masih ada satu peluang lagi yakni dari penerapan PP No7/2009 tentang sanksi denda. Namun penarikan denda itu baru bisa dilakukan pada 2011 karena regulasi efektif berlaku pada 16 Januari 2010. Evaluasinya yang bisa dilakukan mulai tahun depan, tarikan dendanya pada 2011,” jelasnya.

Tidak Wajar

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa menegaskan langkah menaikkan PNBP yang dilakukan oleh pemerintah tidak wajar.  “Salah satu fungsi regulator adalah pembinaan. Marilah kita evaluasi apakah regulator pernah melakukan pembinaan terhadap para penyelenggara telekomunikasi  ataupun yang lainnya? Seharusnya ada perimbangan antara target PNBP dengan peningkatan kualitas yang diberikan kepada para pelaku usaha. Jangan   hanya sekadar menjadi juru pungut disertai berbagai ancaman,” tegasnya.

Menurut Setyanto, ada ketidakadilan yang dialami oleh pelaku usaha di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) selama ini dimana dalam melakukan pembangunan dilakukan tanpa bantuan dana pemerintah, namun dalam berbagai kesempatan baik di luar atau dalam negeri  selalu di anggap  sebagai bagian dari prestasi regulator.

Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam mengingatkan, nominal yang ditetapkan oleh pemerintah untuk PNBP 2010 terlalu besar. “Padahal,  investasi yang dilakukan oleh operator, misalnya GSM, pada 2010  lebih banyak ke 3G yang mana sistem pembayarannya sudah Fixed. Apalagi investasi operator secara keseluruhan    tdk mengalami kenaikan dari tahun ini,” katanya.

Menurut Johnny, jika pun pemerintah mengharapkan dari sisa frekuensi 3G alokasi hanya tersisa 15 MHz. Jika pun   semuanya diambil oleh operator hanya menghasilkan 480 miliar rupiah. Sedangkan dari BWA pembayaran  upfront fee sudah dilakukan, sehingga pendapatan dari frekuensi ini tidak lagi besar.

Johnny mengkhawatirkan, jika kebijakan menaikkan PNBP tetap dilakukan maka Kualitas layanan untuk suara tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini  karena investasi baru tidak meningkat dibanding tahun ini. “Operator itu sedang fokus  meningkatkan pendapatan dengan memperluas jangkauan broadband,” katanya.

Mekanisme Pajak

Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini mengatakan, operator tentu tidak ingin ditargetkan kenaikan PNBP lumayan besar. “Pemerintah baiknya berfikir juga menerapkan harga frekuensi yang lebih murah. Ini akan memicu operator banyak menggunakan sumber daya alam tersebut yang membuat kapasitas menjadi lebih besar sehingga pendapatan operator menjadi naik.  Ini tentu otomatis  juga akan kembali ke negara dalam bentuk pajak yg lebih  tinggi,” katanya.

Sementara Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi mengatakan, target yang dicanangkan oleh pemerintah bisa tercapai tergantung pada kondisi pasar dan operator tahun depan. “Kalau pasar lebih baik dari sekarang dan operator tetap membangun kapasitas dan coverage akan bisa tercapai. Sebetulnya mekanisme pajak perlu juga dipertimbangkan untuk pemasukan pemerintah karena dengan peningkatan pajak berarti industrinya juga maju. Kalau mengandalkan PNBP, industri belum tentu maju,” katanya.

Hasnul mengungkapkan, jika melihat harga frekuensi masih mahal, maka XL akan berhemat dalam melakukan ekspansi. “Kemungkinan kita mengambil kanal kedua 3G  saat benar-benar  sudah dibutuhkan tahun depan,” katanya.

Praktisi Telekomunikasi Merza Fachys menjelaskan, PNBP bagi para pelaku di industri telekomunikasi adalah fixed cost, karena biaya tersebut harus dikeluarkan tanpa  tergantung kepada perusahaan  untung atau rugi.

Sementara pajak baru dikeluarkan sebagai biaya atas penjualan yang terjadi atau atas keuntungan yang diperoleh.”Jadi, bila pemerintah lebih mementingkan PNBP maka akan merupakan beban tambahan yg sangat berat bagi pelaku industri,” katanya.

Menurut Merza, jika pun akan ada kenaikan , maka beban harus proporsional antara  pemain yang sudah meraup keuntungan besar dari industri, dengan pemain yang masih menderita kerugian besar. “Keduanya telah berjuang bersama berpartisipasi dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi,” jelasnya.

Sebetulnya yg dibutuhkan lebih detail adalah apa sasaran penggunaan PNBP tsb. Karena rumusannya PNBP seharusnya akan dikembalikan untuk pengembangan sektor industri yg bersangkutan.

Kembalikan ke Industri

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Roy Rahajasa Yamin menilai kenaikan PNBP sebagai hal yang wajar asalkan penggunaannya dikembalikan ke industri berupa insentif. “Misalnya memberikan keringanan pemodalan dari dana PNBP tersebut,” katanya.

Internal Affairs Director IMOCA Tjandra Tedja mengaku juga tidak khawatir dengan kenaikan target PNBP dari pemerintah asalkan untuk mencapai tujuan tersebut persentase dari pungutan tidak diperbesar.

“Menetapkan target itu biasa saja. Tetapi jangan persentase pungutan digenjot, itu membunuh industri, apalagi pelaku usaha konten. Selain itu jangan menambah jenis pungutan yang tidak sesuai dengan undang-undang,” tegasnya.

Hasnul pun mengakui,  idealnya PNBP memang dikembalikan   lagi ke industri walaupun tidak dalam jumlah keseluruhan. “Cukup sesuai    kebutuhan sektoral saja,” katanya.

Menanggapi hal itu, Gatot mengatakan, pemerintah memang sedang menggodok konsep pengembalian dana PNBP dalam bentuk ICT Fund. “Itu sdang dikaji konsep idealnya,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s