101209 Kadin Kecewa dengan PP Kepelabuhan

JAKARTA—Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengaku kecewa dengan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) No 61/2009 tentang Kepelabuhan yang tidak menyebutkan secara jelas tentang Perusahaan Bongkar Muat (PBM).

“Kami tidak happy dengan keluarnya regulasi tersebut. Jelas sekali peraturan itu bertentangan semangatnya dengan UU No17 tentang Pelayaran yang menyebut secara jelas PBM. Kenapa di PP Kepelabuhan justru disumirkan,” sesal Ketua Kehormatan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Taufik Siregar di Jakarta, Selasa (8/12).

APBMI  adalah salah satu dari anggota Kadin yang tergabung dalam Komite Tetap Perhubungan Laut.

Menurut Taufik, jika merujuk pada UU Pelayaran secara jelas disebutkan PBM sebagai badan usaha yang terkait dengan angkutan di perairan. Namun, di PP Kepelabuhan pernyataan yang dikeluarkan adalah kegiatan bongkar muat dilakukan oleh badan usaha pelabuhan dimana peran PBM seolah-olah dihilangkan.

“Semua tahu badan usaha pelabuhan itu nantinya adalah Pelindo. Kalau sudah begini bagaimana posisi PBM,” katanya.

Ketua APBMI Bambang K Rahwardi menambahkan, PBM sangat memegang peranan penting dalam pergerakan arus barang di pelabuhan. Jika posisinya tidak dilindungi secara jelas dalam regulasi, bisa memicu ketidakpastian usaha. Selain itu, tidak adanya jaminan hukum bisa membuat biaya ekonomi tinggi di pelabuhan.

“Ini menyangkut hak untuk berusaha. Karena itu kita ingin mendorong hal ini diperhatikan pemerintah. Apalagi pemerintah ingin ada pelabuhan yang aktif 24 jam. Itu tidak akan bisa jika tidak ada dukungan PBM,” tegasnya.

Ketua Komite Tetap Perhubungan Laut Kadin Carmelita Hartoto mengatakan, solusi dari masalah ini adalah pemerintah mencantumkan peran dan lingkup kerja PBM di dalam peraturan menteri (Permen) yang akan menerjemahkan PP Kepelabuhan.

”Kami akan mengawal pembuatan Permen tersebut. Jika mempermasalahkan PP Kepelabuhan sudah tidak pada tempatnya lagi karena regulasi ini sudah selesai dibuat. Kita masih bisa berjuang  di Permennya,” katanya.

Wakil Ketua Komite Tetap Perhubungan Laut Kadin Arthur Warokka menegaskan, dalam Permen itu nantinya akan secara tegas diminta dimasukkan pernyataan PBM melakukan kegiatan bongkar muat bersama dengan badan usaha kepelabuhan .

”Sebenarnya usulan ini sudah dilakukan ketika PP Kepelabuhan dibuat. Entah kenapa pernyataan itu menjadi hilang. Sekarang akan kita perjuangkan kembali,” tegasnya.

Carmelita menambahkan, badan usaha pelabuhan tidak perlu khawatir dengan keberadaan PBM, karena para pelaku usaha di sektor ini siap bekerjasama.

”Kami siap berinvestasi bersama dengan badan usaha pelabuhan untuk menjadi investor lokal dalam pengadaan alat-alat kepelabuhan untuk meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan,” katanya.

Secara terpisah, Juru bicara Departemen Perhubungan Bambang S Ervan mengakui, dalam PP Kepelabuhan memang tidak dicantumkan secara jelas tentang PBM. ”Tetapi dalam PP itu dimasukkan tentang kegiatan penunjang kepelabuhan. PBM itu masuk ke dalam kegiatan tersebut. Di PP memang tidak mungkin disebutkan semuanya hingga detail,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s