101209 Andalan Tanpa Jenderal


Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) mengakui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) selama ini dijadikan sebagai lumbung dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hal itu tak bisa disalahkan karena direktorat ini mengelola industri yang memiliki nilai pasar triliunan rupiah. Namun, dalam waktu dua tahun ke depan, nama Ditjen Postel tidak akan lagi beredar.

Depkominfo akan melebur fungsi-fungsi dari direktorat Postel kedalam lembaga baru sebagai   jawaban dari datangnya era konvergensi.

Ditjen Postel saat ini memiliki Direktorat Pos, Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Frekuensi, Direktorat Standarisasi Pos dan Telekomunikasi, dan Direktorat Kelembagaan Internasional.

Saat ini Depkominfo memilik 3 Ditjen dan 2 badan, yaitu Ditjen Postel, Ditjen Aplikasi Telematika, Ditjen Sarana Komunikasi Deseminasi Informasi, Badan Penetilian dan Pengembangan SDM, serta  Badan Informasi publik.

Sedangkan usulan  restrukturisasi yang disodorkan oleh Depkominfo kepada kementrian pendayagunaan aparatur negara adalah membentuk empat Ditjen baru dan dua badan.

Keempat lembaga baru  itu adalah Ditjen Sumber daya,  Ditjen Penyelenggaraan,  Ditjen  Standarisasi dan Kepatuhan,   Ditjen  Infokom Publik, Badan Litbang, dan Badan Pemerataan dan Pemberdayaan.

Ditjen Sumber Daya akan mengambil alih fungsi pengelolaan spektrum frekuensi yang nantinya berada di bawah Direktorat Perizinan.  Selain Direktorat Perizinan, di bawah Ditjen Sumber Daya ada Direktorat Perencanaan Frekuensi dan Rekayasa Frekuensi.

Sedangkan Ditjen Penyelenggaraan rencananya akan mengambil alih fungsi Direktorat Telekomunikasi. Sementara Ditjen Standardisasi dan Kepatuhan akan mengambil alih fungsi dari Direktorat Pemantauan Frekuensi.

Kabar beredar mengatakan proses restrukturisasi akan dipercepat mulai 2010. Namun, hal ini dibantah oleh Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto,”Semua masih dalam pengajian. Tidak benar itu sudah ada keputusan mau dilakukan mulai tahun depan”.

Tanpa Jenderal

Hal lainnya yang menjadi sorotan di Ditjen Postel adalah masih kosongnya posisi Dirjen Postel sejak Basuki Yusuf Iskandar digeser menajdi Sekjen Depkominfo pada Agustus lalu oleh mantan Menkominfo Mohammad Nuh. Jabatan “jenderal” di postel hingga saat ini masih dirangkap oleh Basuki sebagai Pelaksana Tugas.

Menkominfo Tifatul Sembiring ketika ditanya tentang posisi Dirjen Postel yang masih lowong menjelaskan, jabatan tersebut akan diisi setelah masa 100 hari selesai dijalankan.

“Saya ingin fokus dulu ke program 100 hari. Jangan ada gejolak dulu untuk menyelesaikan program ini,” katanya.

Tifatul mengakui, sedang mencari sosok ideal untuk mengisi posisi penting tersebut baik dari kalangan internal ataupun eksternal. “Saya koordinasi dengan semua pihak. Termasuk dengan Bappenas,” katanya.

Tidak adanya “jenderal’ yang definitif dalam waktu yang lama tentunya bisa mempengaruhi perolehan target PNBP pada 2010. Bagaimana tidak? Jika sang “Jenderal” baru diangkat setelah 100 hari dan ternyata adalah orang baru di sektor telekomunikasi tentunya harus belajar dulu industrinya.

“Sosok Dirjen Postel yang akan dipilih nantinya harus bisa memahami industri. Soalnya, telekomunikasi dalam lima tahun ke depan banyak diperkirakan pendapatannya akan negative growth. Regulator yang akan membina industri harus mengetahui ini dan membawa pelaku usaha keluar dari krisis,” tegas Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam.

Terlepas dari itu semua, siapapun yang akan menempati posisi Dirjen Postel memiliki dua pekerjaan rumah yang berat pada tahun depan. Pertama, menjaga konsistensi regulasi wimax dengan standar nomadic. Kedua, memberikan harga frekuensi 3G yang wajar sehingga masyarakat bisa menikmati akses internet yang murah.

Saat ini, masalah standar wimax dianggap banyak kalangan sebagai potret bentuk perlawanan dari investor terhadap regulasi yang tidak menguntungkan industri. Sosok Dirjen Postel harus bisa menjaga keseimbangan antara membangkitkan manufaktur perangkat telekomunikasi dalam negeri dengan kepentingan para pemenang tender yang banyak menggandeng vendor asing untuk menjual produknya.

Tifatul sendiri dalam berbagai kesempatan memang telah menegaskan akan membangkitkan industri dalam negeri karena tidak rela dana lokal mengalir keluar untuk membeli perangkat asing. Bukti kongkrit dari ucapannya adalah pada sosok Dirjen Postel yang akan dipilih pria yang suka memelihara janggut itu nantinya. Kita tunggu saja![dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s