101209 Target PNBP : Beban Tambahan yang Semakin Memberatkan

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) belum lama ini telah mengumumkan target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor yang dibinanya untuk 2010.

Pada tahun ini PNBP ditargetkan oleh   Depkominfo  sekitar 7 triliun rupiah atau berkontribusi sekitar 6,4 persen bagi total PNBP negara. Sedangkan pada 2010 angka itu melonjak sekitar 30 persen atau menjadi sekitar 8,5 hingga 9,1 triliun rupiah.

Depkominfo optimistis menaikkan PNBP karena melihat pada kinerja dari industri pada tahun ini bagi negara. Lihat saja, belum tutup buku, target PNBP justru telah dilampaui. Kabarnya pada Oktober lalu saja PNBP telah terkumpul sebesar 7,6 triliun rupiah.

Terlampauinya target tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari adanya pemasukan pembayaran tambahan frekeunsi 3G oleh dua operator pada tahun ini. kedua operator itu adalah Telkomsel dan Indosat yang harus merogoh kocek sekitar 320 miliar rupiah untuk mendapat kanal kedua di frekuensi 3G.

Pendapatan lainnya yang besar pada tahun ini tentunya dari lelang frekeunsi 2,3GHz untuk Broadband Wireless Access (BWA) yang nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah hanya dari upfront fee saja.

“Sektor yang dikelola oleh Ditjen Postel memang paling besar kontribusinya bagi Depkominfo. Hampir 80 persen PNBP Depkominfo disumbang Postel, terutama dari pengelolaan frekuensi,” ungkap Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta, Rabu (9/12).

Berdasarkan catatan,   pada anggaran 2008, dari Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) frekuensi radio saja menyumbang sebesar 4,61 triliun rupiah. Sedangkan untuk 2009 ditargetkan  memperoleh 5,61 triliun rupiah.

Sumber PNBP lainnya bagi Depkominfo adalah pembuatan sertifikasi, biaya Jasa Telekomunikasi (Jastel), dan kontribusi Universal Service Obligation (USO). Jastel biasanya ditarik satu persen dari pendapatan operasional penyelenggara telekomunikasi. Sedangkan USO sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor operator.

Gatot optimistis target PNBP pada 2010 akan tercapai karena peluang mendapatkan tambahan akan datang dari lelang frekuensi 3G sebesar 15 MHz dan pembayaran upfront fee dan BHP frekuensi oleh dua pemenang BWA yang berasal dari konsorsium.

“Sebenarnya masih ada satu peluang lagi yakni dari penerapan PP No7/2009 tentang sanksi denda. Namun penarikan denda itu baru bisa dilakukan pada 2011 karena regulasi efektif berlaku pada 16 Januari 2010. Evaluasinya yang bisa dilakukan mulai tahun depan, tarikan dendanya pada 2011,” jelasnya.

Tidak Wajar

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa menegaskan langkah menaikkan PNBP yang dilakukan oleh pemerintah tidak wajar.  “Salah satu fungsi regulator adalah pembinaan. Marilah kita evaluasi apakah regulator pernah melakukan pembinaan terhadap para penyelenggara telekomunikasi  ataupun yang lainnya? Seharusnya ada perimbangan antara target PNBP dengan peningkatan kualitas yang diberikan kepada para pelaku usaha. Jangan   hanya sekadar menjadi juru pungut disertai berbagai ancaman,” tegasnya.

Menurut Setyanto, ada ketidakadilan yang dialami oleh pelaku usaha di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) selama ini dimana dalam melakukan pembangunan dilakukan tanpa bantuan dana pemerintah, namun dalam berbagai kesempatan baik di luar atau dalam negeri  selalu di anggap  sebagai bagian dari prestasi regulator.

Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam mengingatkan, nominal yang ditetapkan oleh pemerintah untuk PNBP 2010 terlalu besar. “Padahal,  investasi yang dilakukan oleh operator, misalnya GSM, pada 2010  lebih banyak ke 3G yang mana sistem pembayarannya sudah Fixed. Apalagi investasi operator secara keseluruhan    tdk mengalami kenaikan dari tahun ini,” katanya.

Menurut Johnny, jika pun pemerintah mengharapkan dari sisa frekuensi 3G alokasi hanya tersisa 15 MHz. Jika pun   semuanya diambil oleh operator hanya menghasilkan 480 miliar rupiah. Sedangkan dari BWA pembayaran  upfront fee sudah dilakukan, sehingga pendapatan dari frekuensi ini tidak lagi besar.

Johnny mengkhawatirkan, jika kebijakan menaikkan PNBP tetap dilakukan maka Kualitas layanan untuk suara tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini  karena investasi baru tidak meningkat dibanding tahun ini. “Operator itu sedang fokus  meningkatkan pendapatan dengan memperluas jangkauan broadband,” katanya.

Mekanisme Pajak

Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini mengatakan, operator tentu tidak ingin ditargetkan kenaikan PNBP lumayan besar. “Pemerintah baiknya berfikir juga menerapkan harga frekuensi yang lebih murah. Ini akan memicu operator banyak menggunakan sumber daya alam tersebut yang membuat kapasitas menjadi lebih besar sehingga pendapatan operator menjadi naik.  Ini tentu otomatis  juga akan kembali ke negara dalam bentuk pajak yg lebih  tinggi,” katanya.

Sementara Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi mengatakan, target yang dicanangkan oleh pemerintah bisa tercapai tergantung pada kondisi pasar dan operator tahun depan. “Kalau pasar lebih baik dari sekarang dan operator tetap membangun kapasitas dan coverage akan bisa tercapai. Sebetulnya mekanisme pajak perlu juga dipertimbangkan untuk pemasukan pemerintah karena dengan peningkatan pajak berarti industrinya juga maju. Kalau mengandalkan PNBP, industri belum tentu maju,” katanya.

Hasnul mengungkapkan, jika melihat harga frekuensi masih mahal, maka XL akan berhemat dalam melakukan ekspansi. “Kemungkinan kita mengambil kanal kedua 3G  saat benar-benar  sudah dibutuhkan tahun depan,” katanya.

Praktisi Telekomunikasi Merza Fachys menjelaskan, PNBP bagi para pelaku di industri telekomunikasi adalah fixed cost, karena biaya tersebut harus dikeluarkan tanpa  tergantung kepada perusahaan  untung atau rugi.

Sementara pajak baru dikeluarkan sebagai biaya atas penjualan yang terjadi atau atas keuntungan yang diperoleh.”Jadi, bila pemerintah lebih mementingkan PNBP maka akan merupakan beban tambahan yg sangat berat bagi pelaku industri,” katanya.

Menurut Merza, jika pun akan ada kenaikan , maka beban harus proporsional antara  pemain yang sudah meraup keuntungan besar dari industri, dengan pemain yang masih menderita kerugian besar. “Keduanya telah berjuang bersama berpartisipasi dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi,” jelasnya.

Sebetulnya yg dibutuhkan lebih detail adalah apa sasaran penggunaan PNBP tsb. Karena rumusannya PNBP seharusnya akan dikembalikan untuk pengembangan sektor industri yg bersangkutan.

Kembalikan ke Industri

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Roy Rahajasa Yamin menilai kenaikan PNBP sebagai hal yang wajar asalkan penggunaannya dikembalikan ke industri berupa insentif. “Misalnya memberikan keringanan pemodalan dari dana PNBP tersebut,” katanya.

Internal Affairs Director IMOCA Tjandra Tedja mengaku juga tidak khawatir dengan kenaikan target PNBP dari pemerintah asalkan untuk mencapai tujuan tersebut persentase dari pungutan tidak diperbesar.

“Menetapkan target itu biasa saja. Tetapi jangan persentase pungutan digenjot, itu membunuh industri, apalagi pelaku usaha konten. Selain itu jangan menambah jenis pungutan yang tidak sesuai dengan undang-undang,” tegasnya.

Hasnul pun mengakui,  idealnya PNBP memang dikembalikan   lagi ke industri walaupun tidak dalam jumlah keseluruhan. “Cukup sesuai    kebutuhan sektoral saja,” katanya.

Menanggapi hal itu, Gatot mengatakan, pemerintah memang sedang menggodok konsep pengembalian dana PNBP dalam bentuk ICT Fund. “Itu sdang dikaji konsep idealnya,” katanya.[dni]

101209 Andalan Tanpa Jenderal


Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) mengakui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) selama ini dijadikan sebagai lumbung dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hal itu tak bisa disalahkan karena direktorat ini mengelola industri yang memiliki nilai pasar triliunan rupiah. Namun, dalam waktu dua tahun ke depan, nama Ditjen Postel tidak akan lagi beredar.

Depkominfo akan melebur fungsi-fungsi dari direktorat Postel kedalam lembaga baru sebagai   jawaban dari datangnya era konvergensi.

Ditjen Postel saat ini memiliki Direktorat Pos, Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Frekuensi, Direktorat Standarisasi Pos dan Telekomunikasi, dan Direktorat Kelembagaan Internasional.

Saat ini Depkominfo memilik 3 Ditjen dan 2 badan, yaitu Ditjen Postel, Ditjen Aplikasi Telematika, Ditjen Sarana Komunikasi Deseminasi Informasi, Badan Penetilian dan Pengembangan SDM, serta  Badan Informasi publik.

Sedangkan usulan  restrukturisasi yang disodorkan oleh Depkominfo kepada kementrian pendayagunaan aparatur negara adalah membentuk empat Ditjen baru dan dua badan.

Keempat lembaga baru  itu adalah Ditjen Sumber daya,  Ditjen Penyelenggaraan,  Ditjen  Standarisasi dan Kepatuhan,   Ditjen  Infokom Publik, Badan Litbang, dan Badan Pemerataan dan Pemberdayaan.

Ditjen Sumber Daya akan mengambil alih fungsi pengelolaan spektrum frekuensi yang nantinya berada di bawah Direktorat Perizinan.  Selain Direktorat Perizinan, di bawah Ditjen Sumber Daya ada Direktorat Perencanaan Frekuensi dan Rekayasa Frekuensi.

Sedangkan Ditjen Penyelenggaraan rencananya akan mengambil alih fungsi Direktorat Telekomunikasi. Sementara Ditjen Standardisasi dan Kepatuhan akan mengambil alih fungsi dari Direktorat Pemantauan Frekuensi.

Kabar beredar mengatakan proses restrukturisasi akan dipercepat mulai 2010. Namun, hal ini dibantah oleh Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto,”Semua masih dalam pengajian. Tidak benar itu sudah ada keputusan mau dilakukan mulai tahun depan”.

Tanpa Jenderal

Hal lainnya yang menjadi sorotan di Ditjen Postel adalah masih kosongnya posisi Dirjen Postel sejak Basuki Yusuf Iskandar digeser menajdi Sekjen Depkominfo pada Agustus lalu oleh mantan Menkominfo Mohammad Nuh. Jabatan “jenderal” di postel hingga saat ini masih dirangkap oleh Basuki sebagai Pelaksana Tugas.

Menkominfo Tifatul Sembiring ketika ditanya tentang posisi Dirjen Postel yang masih lowong menjelaskan, jabatan tersebut akan diisi setelah masa 100 hari selesai dijalankan.

“Saya ingin fokus dulu ke program 100 hari. Jangan ada gejolak dulu untuk menyelesaikan program ini,” katanya.

Tifatul mengakui, sedang mencari sosok ideal untuk mengisi posisi penting tersebut baik dari kalangan internal ataupun eksternal. “Saya koordinasi dengan semua pihak. Termasuk dengan Bappenas,” katanya.

Tidak adanya “jenderal’ yang definitif dalam waktu yang lama tentunya bisa mempengaruhi perolehan target PNBP pada 2010. Bagaimana tidak? Jika sang “Jenderal” baru diangkat setelah 100 hari dan ternyata adalah orang baru di sektor telekomunikasi tentunya harus belajar dulu industrinya.

“Sosok Dirjen Postel yang akan dipilih nantinya harus bisa memahami industri. Soalnya, telekomunikasi dalam lima tahun ke depan banyak diperkirakan pendapatannya akan negative growth. Regulator yang akan membina industri harus mengetahui ini dan membawa pelaku usaha keluar dari krisis,” tegas Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam.

Terlepas dari itu semua, siapapun yang akan menempati posisi Dirjen Postel memiliki dua pekerjaan rumah yang berat pada tahun depan. Pertama, menjaga konsistensi regulasi wimax dengan standar nomadic. Kedua, memberikan harga frekuensi 3G yang wajar sehingga masyarakat bisa menikmati akses internet yang murah.

Saat ini, masalah standar wimax dianggap banyak kalangan sebagai potret bentuk perlawanan dari investor terhadap regulasi yang tidak menguntungkan industri. Sosok Dirjen Postel harus bisa menjaga keseimbangan antara membangkitkan manufaktur perangkat telekomunikasi dalam negeri dengan kepentingan para pemenang tender yang banyak menggandeng vendor asing untuk menjual produknya.

Tifatul sendiri dalam berbagai kesempatan memang telah menegaskan akan membangkitkan industri dalam negeri karena tidak rela dana lokal mengalir keluar untuk membeli perangkat asing. Bukti kongkrit dari ucapannya adalah pada sosok Dirjen Postel yang akan dipilih pria yang suka memelihara janggut itu nantinya. Kita tunggu saja![dni]

091209 2013, Nilai Pasar Industri Cat Capai US$ 1.444 Juta

Jakarta—Nilai pasar industri cat lokal dalam jangka waktu empat tahun ke depan diperkirakan akan mencapai 1.444 juta dollar AS atau meningkat 41 persen ketimbang posisi 2008 sebesar 1.024 juta dollar AS.

“Pemicu dari kenaikan yang lumayan besar adalah karena Indonesia merupakan negeri dengan penduduk keempat terbesar di dunia dengan pertumbuhan perekonomian yang menjanjikan,” ungkap Frost & Sullivan Country Director Indonesia, Eugene van de Weerd di Jakarta, belum lama ini.

Dijelaskannya, saat ini  kondisi di Indonesia adalah jumlah populasi penduduk  besar, tetapi  angka konsumsi cat per kapita masih rendah. “Ini justru menjadi peluang bagi industri cat untuk berkembang.  Peluangnya ditempati oleh pasar Decorative Coatings,” jelasnya.

Sedangkan pemicu lainnya adalah  peningkatan daya beli dan pengalihan fokus ke produk yang lebih fungsional dan artistik. Selain itu,  banyaknya perusahaan cat multinasional (MNCs) yang telah membangun pabrik di Indonesia dan mencari material mentah lokal juga dapat  membantu pertumbuhan dari  industri cat dan lapisan itu sendiri.

Selanjutnya Eugene menjelaskan, tingginya ketidakterkendalian  harga bahan mentah menjadi  perhatian utama dari industri cat. ”Ketika harga bahan mentah meningkat, produk cat yang mahal tidak bisa ditawarkan kepada konsumen
karena akan kalah bersaing dalam pasar cat itu sendiri. Sebagai hasilnya, penurunan margin menjadi tantangan kunci yang dihadapi para produsen cat, khususnya produsen cat lokal skala kecil,” jelasnya.[dni]

101209 Kadin Kecewa dengan PP Kepelabuhan

JAKARTA—Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengaku kecewa dengan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) No 61/2009 tentang Kepelabuhan yang tidak menyebutkan secara jelas tentang Perusahaan Bongkar Muat (PBM).

“Kami tidak happy dengan keluarnya regulasi tersebut. Jelas sekali peraturan itu bertentangan semangatnya dengan UU No17 tentang Pelayaran yang menyebut secara jelas PBM. Kenapa di PP Kepelabuhan justru disumirkan,” sesal Ketua Kehormatan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Taufik Siregar di Jakarta, Selasa (8/12).

APBMI  adalah salah satu dari anggota Kadin yang tergabung dalam Komite Tetap Perhubungan Laut.

Menurut Taufik, jika merujuk pada UU Pelayaran secara jelas disebutkan PBM sebagai badan usaha yang terkait dengan angkutan di perairan. Namun, di PP Kepelabuhan pernyataan yang dikeluarkan adalah kegiatan bongkar muat dilakukan oleh badan usaha pelabuhan dimana peran PBM seolah-olah dihilangkan.

“Semua tahu badan usaha pelabuhan itu nantinya adalah Pelindo. Kalau sudah begini bagaimana posisi PBM,” katanya.

Ketua APBMI Bambang K Rahwardi menambahkan, PBM sangat memegang peranan penting dalam pergerakan arus barang di pelabuhan. Jika posisinya tidak dilindungi secara jelas dalam regulasi, bisa memicu ketidakpastian usaha. Selain itu, tidak adanya jaminan hukum bisa membuat biaya ekonomi tinggi di pelabuhan.

“Ini menyangkut hak untuk berusaha. Karena itu kita ingin mendorong hal ini diperhatikan pemerintah. Apalagi pemerintah ingin ada pelabuhan yang aktif 24 jam. Itu tidak akan bisa jika tidak ada dukungan PBM,” tegasnya.

Ketua Komite Tetap Perhubungan Laut Kadin Carmelita Hartoto mengatakan, solusi dari masalah ini adalah pemerintah mencantumkan peran dan lingkup kerja PBM di dalam peraturan menteri (Permen) yang akan menerjemahkan PP Kepelabuhan.

”Kami akan mengawal pembuatan Permen tersebut. Jika mempermasalahkan PP Kepelabuhan sudah tidak pada tempatnya lagi karena regulasi ini sudah selesai dibuat. Kita masih bisa berjuang  di Permennya,” katanya.

Wakil Ketua Komite Tetap Perhubungan Laut Kadin Arthur Warokka menegaskan, dalam Permen itu nantinya akan secara tegas diminta dimasukkan pernyataan PBM melakukan kegiatan bongkar muat bersama dengan badan usaha kepelabuhan .

”Sebenarnya usulan ini sudah dilakukan ketika PP Kepelabuhan dibuat. Entah kenapa pernyataan itu menjadi hilang. Sekarang akan kita perjuangkan kembali,” tegasnya.

Carmelita menambahkan, badan usaha pelabuhan tidak perlu khawatir dengan keberadaan PBM, karena para pelaku usaha di sektor ini siap bekerjasama.

”Kami siap berinvestasi bersama dengan badan usaha pelabuhan untuk menjadi investor lokal dalam pengadaan alat-alat kepelabuhan untuk meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan,” katanya.

Secara terpisah, Juru bicara Departemen Perhubungan Bambang S Ervan mengakui, dalam PP Kepelabuhan memang tidak dicantumkan secara jelas tentang PBM. ”Tetapi dalam PP itu dimasukkan tentang kegiatan penunjang kepelabuhan. PBM itu masuk ke dalam kegiatan tersebut. Di PP memang tidak mungkin disebutkan semuanya hingga detail,” katanya.[dni]