051209 Batas Atas Tarif Forwarding Diimplementasikan Tahun Depan

JAKARTA–Batas atas tarif forwarding akan diimplementasikan mulai Januari tahun depan seiring telah ditandatanganinya kesepakatan oleh para penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan pelabuhan  tentang komponen dan besaran tarif batas atas biaya-biaya lokal jasa pengurusan transportasi (forwarding local charges) di Pelabuhan Tanjung Priok,  Jakarta.

Kesepakatan itu  selanjutnya akan dilegalisasi melalui penerbitan surat keputusan (SK) terkait oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Dephub.

Penandatangan kesepakatan adalah  empat organisasi yaitu  Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) DKI Jaya selaku pihak pertama, serta Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), serta Ikatan Eksportir, dan Importir Indonesia (IEI) selaku pihak kedua.

Sementara bertindak sebagai pihak yang mengetahui adalah Bobby R. Mamahit selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang juga merangkap sebagai Pelaksana Harian Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Administrator Pelabuhan Tanjung Priok Susetyo W. Hadi, dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Moch. Tauhid.

Bobby mengatakan, surat kesepakatan bersama ini menjawab keluhan para pengguna jasa selama ini, yang selalu merasa dirugikan karena tidak adanya batasan tarif forwarding di pelabuhan tersebut. Para pengguna jasa menilai, ketiadaan batasan tarif maksimal membuat para penyedia jasa mematok tarif yang semena-mena dan kerap merugikan mereka.

”Setelah adanya batasan tarif atas ini, diharapkan tidak ada lagi keluhan dari para pengguna jasa, termasuk para penyedia jasa. Karena besaran batas tarif  atas ini sesuai dengan yang mereka rumuskan dan sepakati. Jadi, ke depan tidak ada lagi komponen yang dikenakan forwarder di luar dari yang tertulis dalam surat kesepakatan bersama ini,” katanya di Jakarta, Jumat (4/12).

Bobby menegaskan, akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut bersama-sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta selama kurun enam bulan ke depan sejak diberlakukan secara efektif.

”Masa berlaku ketentuan ini enam bulan, efektif mulai Januari 2010 nanti karena perlu ada sosialisasi dulu selama sebulan ke depan. Setelah itu akan dievaluasi dan diperpanjang kembali masa berlakunya seperti tarif Lini 2. Jika membutuhkan perubahan terbuka saja dilakukan,” jelasnya.

Menurut Bobby, ketentuan ini sendiri tidak hanya berlaku bagi pihak-pihak yang menandatangani surat keputusan bersama tersebut.
Tetapi juga mengikat seluruh pihak terkait lain meski tidak tergabung dalam organisasi baik penyedia maupun pengguna jasa.

” Atas dasar itulah akan dikeluarkan SK oleh Dirjen Perhubungan Laut untuk memperkuat status hukum ketentuan tersebut,” katanya.

Ketua DPP IEI Amalia Achyar mengatakan, sebagai perwakilan pengguna jasa dirinya mengaku bahagia dengan adanya ketentuan tentang batas atas tarif forwarding tersebut.

”Meski kami anggap besaran tarifnya masih terlalu tinggi, kami anggap ini masih masuk akal dan kami mau menerima. Ini sudah sangat membantu,” ujarnya.

Setidaknya, menurut dia, batasan tarif maksimal tersebut bisa dijadikan acuan yang pasti oleh para pengguna jasa untuk memperkirakan besaran biaya pengangkutan yang harus mereka keluarkan di luar biaya produksi.

Selama ini para pengguna jasa tidak bisa mengkalkulasi  dengan pasti, karena biaya yang mereka perhitungan selalu saja tidak sama dengan yang diminta oleh forwarder.

”Bahkan selalu berubah-ubah, bisa jauh lebih tinggi dari perhitungan kami. Sering ada komponen biaya tambahan di luar dari biasanya, yang kami anggap tidak masuk akal dan terlalu mengada-ada. Kalau tidak kami bayar sesuai permintaan, barang kami mereka tahan. Tetapi dengan adanya ketentuan ini, kami bisa menghitung dengan pasti,” jelasnya.

Untuk diketahui, komponen dan besaran tarif batas forwarding local charges yang disepakati tersebut antara lain, meliputi kegiatan Impor terdiri dari Container Freight Station (CFS) Charges sebesar USD 30 minimal 2 meter kubik, Delivery Order (DO) Charges sebesar USD 50/dokumen, Agency Charges sebesar USD 50/dokumen, Document Charges sebesar USD 50/dokumen dan Administration Charges sebesar USD 50/dokumen. Sementara untuk Ekspor terdiri dari CFS Charges USD 30 minimal 2 meterk kubik, Bill of Lading (B/L) Fee sebesar USD 20 per dokumen, serta Ocean Freight yang besaran tarifnya per ton/kubik disesuaikan dengan harga pasar.

”Di luar komponen tarif dan biaya sebagaimana yang disebutkan di surat ini, tidak ada lagi biaya-biaya tambahan lain. Jadi, semua harus mengacu pada ini,” tegas Bobby.

Sedangkan mengenai biaya surat pengantar untuk co-loading, yaitu dalam hal principal/partner dari forwarder di pelabuhan tujuan di Indonesia melakukan co-load karena tidak melakukan konsolodasi sendiri, maka biaya administrasi yang dikenakan oleh forwarder di pelabuhan di  Indonesia kepada importir untuk seluruh proses sampai importir mendapatkan delivery order maksimal sebesar  30 dollar AS.

”Bagi yang melanggar pasti akan ada sanksi. Dan  apa bentuk sanksinya, nanti akan diatur menyusul dalam Keputusan Dirjen Perhubungan Laut,” tukasnya. [Dni]

051209 BTIP Jamin Validitas Data Desa Pinter

JAKARTA—Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) menjamin data yang digunakan untuk desa pinter memiliki validitas tinggi dan sesuai sasaran sehingga tujuan dari pengadaan internet di ibukota kecamatan akan tercapai.

“Kami sudah melakukan surat-menyurat dengan 446 Bupati di seluruh Indonesia yang masuk dalam program desa pinter. Tak lama lagi datanya akan ditandatangani oleh Dirjen Postel. Ini menggunakan data terbaru yaitu 2009,” tegas Kepala BTIP Santoso Serad di Jakarta, Jumat (4/12).

Untuk diketahui,  tender Desa Pinter diadakan bagi  4.700  kecamatan dengan total pagu anggaran tahun pertama 370,5 miliar rupiah. Depkominfo melalui  BTIP  membagi pengerjaan proyek Desa Pinter dari dana USO menjadi 11 paket pekerjaan. Sebanyak sebelas perusahaan telekomunikasi telah dinyatakan lulus tahap prakualifikasi dalam proses tender.

Ketua Umum Asosiasi Warung Internet Indonesia (Awari) Irwin Day mengingatkan panitia tender untuk memperhatikan data yang digunakan dalam menentukan desa pinter karena di lapangan sudah banyak berdiri fasilitas telekomunikasi di desa-desa.

“Jika merujuk data lama yang dipakai BTIP, itu banyak berdiri warnet di sekitar desa yang dicap masuk desa pinter. Nah, kalau sudah begini, warnet eksisting itu nasibnya bagaimana,” katanya.

Santoso menjelaskan, hasil verifikasi data dengan para kepala daerah ditemukan kemungkinan jumlah titik layanan akan bertambah, sedangkan jumlah kecamatan tidak berubah. “Ada kemungkinan di satu kecamatan yang tadinya hanya dipasang satu titik layanan akan ditambah karena letak antar desa yang berjauhan. Sekarang sedang dilengkapi dulu datanya,” katanya.

Diungkapkannya, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh panitia tender adalah menyiapkan Rancangan Kerja Sendiri (RKS) dan Harga Penentuan Sendiri (HPS). “Setelah itu para peserta mengambil dokumen tender dan masuk ke penawaran harga,” jelasnya.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto menambahkan,  Menkominfo Tifatul Sembiring telah mengeluarkan  Peraturan Menteri Kominfo No. 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan, yang  mulai berlaku  23 November 2009.

“Permen itu sangat penting artinya karena menunjukkan  proses  tender USO layanan internet kecamatan tetap akan diteruskan,” tegasnya.

Gatot menjelaskan, dimundurkannya proses tender pada awal November lalu  karena adanya beberapa hal di dokumen tender yang perlu disempurnakan.

“Salah satunya masalah penggunaan operating system (OS). Kami memutuskan OS
yang digunakan berbasis open source,” tegasnya.

Gatot mengungkapkan, hasil dari penyempurnaan dokumen adalah pemenang nantinya harus  menyediakan 5 personal computer multimedia beserta  OS ,  satu server berisikan aplikasi push and store content , billing system dan pencatatan identitas pengguna, modem,  printer multifungsi,  peripheral jaringan, keamanan jaringan, meubeller untuk komputer; catu daya; back up catu daya, daftar tarif,  dan rambu penunjuk lokasi serta rambu papan nama.

Pemenang pun diwajibkan untuk  menggunakan belanja modal (capital expenditure/capex) sekurang-kurangnya 35 persen  bagi pembelanjaan produksi dalam negeri.

Santoso mengatakan, masalah OS sudah tidak perlu lagi diributkan oleh peserta walaupun dengan berbasis open source bisa saja aplikasi yang selama ini dikenal sebagai propertiary menjelma sebagai  open source. “Karena itu tuduhan yang dilontarkan condong ke merek belum lama ini tak tepat,” katanya..[dni]

041209 Telkom Bantah Akan Akusisi BTEL

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) membantah memiliki rencana akan mengakuisisi PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) dalam waktu dekat.

“Telkom  hingga saat ini belum mempunyai rencana atau memutuskan untuk mengakuisisi operator telekomunikasi manapun meskipun analisis terhadap lingkungan bisnis tetap dilakukan,” tegas  Vice President Public & Marketing Communication Telkom, Eddy Kurnia, di Jakarta, Kamis (3/12).

Eddy menjelaskan, perseroan hanya  akan melakukan merger atau akuisisi jika  berkaitan dengan transformasi bisnis yang sedang djalankan yakni dalam bidang Telecommunication, Information, Media, dan Edutainment (TIME).

Menurutnya pemberitaan media massa  yang menyebutkan seolah-olah Telkom telah menyepakati ataupun setidaknya memiliki rencana membeli saham ataupun mengakuisisi sebuah perusahaan telekomunikasi berbasis teknologi CDMA perlu diluruskan karena perseroan  belum melakukan pembicaraan apapun dengan operator telekomunikasi yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut. “Guna mengakuisisi sebuah perusahaan tidak sesedarhana yang diperkirakan karena memerlukan kajian yang mendalam dan komprehensif,” katanya.

Dijelaskannya,  guna meningkatkan revenue maupun keperluan ekspansi bisnis dalam layananan CDMA, Telkom masih mengandalkan layanan fixed wireless access (FWA) Flexi. “Di tengah persaingan yang cukup ketat, Flexi terus memperlihatkan pertumbuhan yang cukup berarti,” ujarnya.

Pelanggan Flexi hingga November 2009 telah mencapai sekitar 15,5  juta pelanggan,  berarti tumbuh lebih dari 60 persen  dibanding periode yang sama pada 2008. “ Melihat pertumbuhan Flexi yang  mengesankan tersebut, pada tahap sekarang akan fokus membesarkan layanan ini. ,” terangnya.

Sebelumnya, Direktur Keuangan Telkom Sudiro Asno mengungkapkan sedang  mengincar pemain-pemain skala menengah di industri telekomunikasi. ”Salah satunya adalah Bakrie Telecom. Ibarat anak muda, sekarang sedang lirik-lirikan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Direktur Layanan Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengatkan pihaknya sampai saat ini belum ada pembicaraan untuk menjual perseroan ke Telkom.

Pihaknya, jelas dia, tetap akan tumbuh melalui pertumbuhan organik. “Kita masih percaya dengan kemampuan sendiri. Kita masih dapat mengambil peran dalam perkembangan industri telekomunikasi Indonesia,” ungkapnya.[dni]

041209 2010, Penjualan Smartphone Akan Marak

JAKARTA—Penjualan telepon seluler (Ponsel) yang memiliki kemampuan  mengakses internet dan  multimedia (Smartphone) diperkirakan akan marak pada tahun depan secara global dengan pertumbuhan sekitar  lima hingga tujuh persen.

Pada kuartal ketiga 2009, penjualan smartphone  meningkat  12,8 persen sepanjang. Secara keseluruhan total penjualan smartphone di dunia dalam kuartal ketiga mencapai 41 juta unit.

Hasil riset yang dilakukan  iSuppli memprediksi, pada tahun ini pengapalan smartphone akan mencapai 200 juta unit. Sedangkan  pada 2013 jumlahnya  akan meningkat hingga 450 juta unit secara global.

Di Indonesia sendiri penjualan ponsel untuk seluruh jenis diperkirakan hingga akhir tahun ini mencapai 21 juta unit. Sedangkan pada 2010  akan mengalami peningkatan  5 sampai 10 persen .

”Jika secara global angka pertumbuhan satu digit, di Indonesia bisa saja terjadi mencapai dua digit. Pemicunya adalah layanan operator yang akan lebih fokus menggarap jasa data,” ungkap Project Head BlackBerry & Consumer Device Indosat Agung Wijanarko di Jakarta, Kamis (3/12).

Agung mengatakan, saat ini operator dalam mengakuisisi pelanggan elalu memperhatikan tiga hal yakni mobility, internet, dan gadget. Tiga hal tersebut bisa dipenuhi oleh smartphone. “Di Indonesia peluangnya makin besar dengan adanya merek lokal yang menawarkan harga di bawah satu juta rupiah. Produk seperti ini sesuai dengan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Menurut Agung, operator kedepan dalam memasarkan kartu perdana akan dipaksa membundel dengan smartphone agar nomornya digunakan pelanggan. ”Jika lepas kartu perdana saja ke pasar susah dilirik. Apalagi pasarnya anak muda. Inilah alasan kita banyak menggandeng ponsel merek seperti IMO dengan varian B819,” katanya.

Direktur  IMO Sarwo Wargono menambahkan, penjualan smartphone  mengalami lonjakan pada tahun ini juga dipicu oleh keranjingannya masyarakat mengakses situs jejaring sosial dan berkomunikasi melalui instant messaging. “Dua hal itu yang membuat pasar menjadi terbuka lebar bagi pemain dengan merek lokal seperti IMO,” katanya.

Mendongkrak
Secara terpisah, Division Head Core Product & Branding Ruby Hermanto mengakui, hadirnya ponsel smartphone mampu mendongkrak jumlah pelanggan operator yang mengandalkan jasa data untuk mempenetrasi pasar.

“Smart telah merasasakan hebatnya ponsel yang memiliki kemampuan koneksi data. Sekarang saja sudah ada 330 ribu dari total 2,17 juta pelanggan yang menggunakan ponsel untuk koneksi data,” jelasnya.

Ruby mengungkapkan, sebagai operator yang konsisten mengembangkan teknologi Code Division Multiple Access (CDMA), Smart memiliki inovasi CDMA 1x, EVDO, dan EVDO Rev A. ”Ketiga teknologi tersebut menjadikan pelanggan Smart benar-benar bisa menikmati jasa internet dengan kecepatan tinggi ala broadband,” katanya.

Diungkapkannya, hingga akhir 2009  teknologi EVDO akan melayani 32 kota.  Sedangkan EVDO Rev A menjangkau beberapa kota, yaitu Jabodetabek, Surabaya, Yogyakarta, Bandung dan Bali.

”Kami juga mulai menggarap segmen menengah atas untuk jasa data ini.. Hal itu ditandai dengan dirilisnya  dua seri ‘Hape Modem’ , Dual On GSM-EVDO 3.5G E329 dan Windows Phone 3.5G N75,” katanya.

N75 merupakan ponsel paket bundling dengan ZTE. Ponsel yang dihargai Rp2,7 juta tersebut menggunakan sistem operasi berbasis Windows Mobile 6.1 Professional Edition dengan prosesor Qualcomm MSM7625 528 MHz. Selain itu N75 memiliki fitur lengkap dengan kamera 3,2MP, aplikasi Facebook, GPS-support, dan microSD 2GB.

Sedangkan, E329 dual on GSM-EVDO 3.5G, yang merupakan ponsel bundel K-Touch dibanderol dengan harga Rp 1,36 juta. E329 mengusung desain candybar yang dilengkapi teknologi layar sentuh dan fitur Shake Sensor. Fitur tersebut mampu digunakan untuk mengganti wallpaper screen ataupun untuk motion game. E329 juga dilengkapi dengan kamera 2 MP dan ditawarkan dengan paket gratis internet unlimited Platinum selama 100 hari hingga 31 Januari 2010.

Sementara Direktur Perencanaan dan Pengembangan Telkomsel Hefini Haryono mengungkapkan,  pertumbuhan pendapatan  dari jasa data  tidak seimbang, malah cenderung merugi. Hal ini dipicu tingginya akses pengguna ke situs asing yang membuat konsumsi bandwitdh menjadi tinggi.

“Sebetulnya keuntungan dari data itu flat. Banyak bandwith yang terbuang ke luar negeri, tapi tidak ada pemasukan buat kita. Itu yang membahayakan,” ungkapnya.

Dicontohkannya Hefini, paket BlackBerry unlimited Telkomsel hanya 180 ribu rupiah, yang membuat pengguna bisa mengunduh atau browsing sepuasnya. Bahkan, dalam keadaan tidak digunakan, bandwith bisa terbuang begitu saja, tanpa ada pemasukan tambahan bagi operator.
”Pada akhirnya, iPhone itu seperti kompetitornya Telkomsel. Sebab, mereka bisa mendapatkan fee dari app store dengan mengunduhnya. Sedangkan operator, tidak,” tambahnya.

Guna mengatasi hal ini, Telkomsel  akan menjalin kerja sama dengan raksasa internet, agar bisa menghasilkan win-win solution. ”Soalnya kita tahun depan menargetkan pelanggan mencapai 100 juta nomor dari 80 juta nomor. Jika tidak seimbang kontribusi pendapatan, bisa tidak sehat,” katanya.[dni]