031209 Saatnya Berpikir Strategis

Kala sosok Tifatul Sembiring diangkat sebagai Menkominfo menggantikan Mohammad Nuh, banyak kalangan yang berkecimpung di industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khawatir Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) akan menjelma menjadi Departemen Penerangan (Deppen) ala era Orde Baru dulu.

Kekhawatiran itu muncul karena sosok Tifatul identik sebagai politisi yang tentu akan memanfaatkan departemen pimpinannya sebagai sarana untuk menggalang massa dan menaikkan citra untuk pesta demokrasi lima tahunan nanti.

Tifatul pun seperti menyadari sorotan miring tersebut. Lingkaran dalam sang Menteri pun mencoba meng-counter dengan membangun pencitraan bahwa bapak tujuh anak ini melek TIK.. Akun dengan nama “Tifsembiring” pun dibuat di situs jejaring sosial untuk menunjukkan sang menteri aktif di komunitas internet.

Sang menteri pun sering melontarkan kalimat yang merupakan teori lama di dunia internasional, namun belum bisa dibuktikan secara akademis di Indonesia. Teori itu adalah penetrasi satu persen penetrasi telekomunikasi akan meningkatkan tiga persen pendapatan kotor satu negara

Padahal, teori di atas baru akan terbukti jika hasil riset tiga universitas ternama yakni ITB, ITS, dan Unair yang diundang oleh Nuh kala masih menjabat Menkominfo untuk meneliti dampak program desa berdering selesai pada tahun depan.

Namun, jika mengikuti sepak terjang Pria yang suka memilihara janggut itu belakangan ini, rasanya kekahawatiran tersebut ada benarnya juga. Lihat saja dengan munculnya ide untuk membuat regulasi tentang penyadapan atau pemblokiran situs blogspot karena dianggap menghina nabi Muhammad akhir November lalu.

Kedua ide itu tentu lebih kuat aroma politiknya ketimbang mengembangkan industri TIK. Isu penyadapan tak bisa dilepaskan dari kepentingan penguasa saat ini karena antar lembaga hukum di negara ini sedang bertikai.

Sedangkan untuk pemblokiran situs blog yang menghina nabi Muhammad, kental sekali aromanya dengan rencana mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut yang akan menjadi penceramah saat Shalat Ied di lapangan Kantor Gubernur Sumbar pada November lalu. Saat mengisi ceramah di Sumbar juga, Tifatul kembali menegaskan akan mengatur konten di internet, khususnya masalah pornografi.

Praktisi Telematika Judith MS meminta, Tifatul untuk lebih memahami TIK sebagai penggerak ekonomi ketimbang dijadikan sarana untuk menaikkan citranya.

“Menteri baru ini harus melepaskan baju politisinya. TIK itu sangat teknis dan bukan milik agama tertentu. Jika tidak ada visi TIK, bisa jalan di tempat industri ini. Sudah saatnya Menkominfo berpikir strategis bukan malah mengurus pronografi. Jangan jadikan regulasi sebagai alat untuk menunjukkan arogansi,” ketusnya kepada Koran Jakarta, Rabu (2/12).

Judith meminta, Tifatul belajar dari kesalahannya yang meminta Penyedia Jasa Internet (PJI) untuk memblokir situs tertentu belum lama ini yang menimbulkan sinisme di komunitas TIK. “Kalau seperti itu terus, lama-lama nanti disebut menteri agama,” ketusnya.

Ketua Umum Asosiasi Warnet Indonesia (Awari) Irwin Day mengungkapkan, sebenarnya hanya 12 persen konten di internet itu yang tidak baik bagi pengguna. “Pertanyaanya, apakah ini harus diatur sampai detail. Kenapa Menkominfo tidak menyerahkannya kepada komunitas saja untuk menjaga lingkungannya.. Porsi pemerintah cukup memikirkan bagaimana konten lokal itu berkembang,” katanya.

Praktisi telematika Mochammad James falahuddin menilai, langkah Menkominfo meminta PJI untuk memblokir situs tertentu akhir November lalu terlalu berlebihan. “Indonesia mau dibawa seperti China atau Iran? Harus diingat tidak eranya lagi pemblokiran seperti itu. Lebih baik dibuat kampanye penggunaan internet yang bertanggungjawab, daripada main blokir,” tegasnya.

Sementara, Ketua Masyarakat Telematika Indonesia Rudi Rusdiah meminta menkominfo menentukan skala prioritas dalam bekerja agar TIK di Indonesia semakin maju. “Lebih baik menkominfo menentukan prioritas mana yang harus dibereskan. Jika itu tidak dilakukan, akan timbul masalah baru, sementara persoalan lainnya belum beres,” katanya.

Rudi menyarankan, Tifatul membuat roadmap arah perekmbangan TIK ke depan dimana era konvergensi sudah mulai datang. “Konvergensi sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Sekarang itu sudah terjadi. Nah, tugas besar menkominfo bagaimana menyiapkan regulasi yang komprehensif menghadapi semua itu,” tegasnya.[dni]

2 Komentar

  1. nice post… 😀

    kayaknya emg haruz “Talk Less Do More” tapi selain itu pemerintah juga harus bisa melihat siapa-siapa saja yang mampu memimpin dan berkompeten dalam bidangnya…jangan hanya asal pilih trus asal menempatkan saja… 🙂

  2. nice post… 😀

    pemerintah harus lebih jelimet lagi dalam memilih dan menentukan posisi yang akan dijabat oleh seorang mentri


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s