031209 PT KA Operasikan KA Barang Baru

Jakarta– PT Kereta Api (KA) mulai mengoperasikan kereta cepat untuk kargo dengan nama  KA  Barang Baru yang melayani rute  tujuan Jakarta-Surabaya.

Kereta dengan layanan berkonsep over night service atau ONS Cargo ini menggunakan sepuluh gerbong barang dengan daya angkut 200 ton atau 20 ton per gerbong.

Untuk menjalani rute  Jakarta-Surabaya, kereta ini mampu menempuhnya selama 11 jam.

“Dari Jakarta pukul 21.30 wib dan sampai di Surabaya esok harinya pukul 08.30 wib,” kata VP Public Relation PT KA, Adi Suryatmini di Jakarta, Rabu (2/12).

Stasiun pelayanan angkutan meliputi tiga stasiun, yaitu Stasiun Pasarturi (Surabaya), Semarang Poncol dan stasiun Jakarta Gudang (Kampung BAndan).

Dijelaskan, KA ONS Cargo pada tahap awal akan mematok tarif jasa sebesar  500 rupiah per kg atau Rp 10 juta rupiah per keret.

Untuk keperluan tersebut juga disediakan fasilitas bongkar muat mekanik sistem dari dan ke kereta barang, fasilitas loading dan unloading gudang transit ONS Cargo  dan sistem komputerisasi dokumen kargo.

Dengan adanya kereta barang cepat ini, PT KA membuka kesempatan kepada perusahaan logistik dan ekspedisi untuk bekerjasama sebagai mitra pemasar angkutan.

Berdasarkan catatan, potensi angkutan barang Jakarta-Surabaya dari Kalimas ke Jakarta bisa mencapai 1.000 Teus per hari. Hingga sekarang baru bisa diangkut 40 Teus dengan 4 kereta sehari.

Secara umum, hingga kuartal III, PT KA  berhasil mengangkut angkutan barang sebanyak 14 juta ton dari 19 juta ton yang ditargetkan sepanjang 2009 ini.

Saat ini, pendapatan Kereta Api dari bisnis angkutan barang baru sekitar  1,4 triliun rupiah. Sementara porsi bisnis angkutan penumpang menyumbang pendapatan terbesar sampai 2 triliun rupiah per tahun.[Dni]

031109 BRTI Akan Selidiki BTEL

JAKARTA–Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan menyelidiki penyelenggaraan Sambungan Langsung Internasional (SLI) milik Bakrie Telecom (BTEL) dengan kode akses 009 untuk memastikan jasa yang diberikan ke pelanggan menggunakan teknologi clear channel.

“Kami akan menyelidiki dan mengklarifikasi ke manajemen BTEL tentang adanya dugaan kode akses  009 menggunakan Voice Over Internet Protocol (VoiP). Kalau ini terbukti, jelas sekali merugikan pelanggan karena biaya yang dikenakan ke pengguna berbeda,” tegas Anggota Komite BRTI Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Rabu (2/12).

Heru mengatakan, di masyarakat terdapat keluhan dari pengguna 009 yang merasakan tidak menikmati teknologi clear channel kala menggunakan jasa dari pemilik esia tersebut. “Para pengguna yang tergabung dari Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) ikut memepertanyakan kualitas SLI dari 009,” katanya.

Menanggapi hal itu, Direktur Layanan Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengaku tidak khawatir dengan langkah regulator. “Silahkan saja diperiksa,” katanya.

VP Intercarrier Bakrie Telecom Herry Nugroho memastikan, trafik yang diangkut mulai dari pengguna hingga Sentra Gerbang Internasional (SGI) menggunakan clear channel. Tetapi untuk terminasi, dari SGI ke negara tujuan, BTEL tidak bisa mengkontrol kualitas karena disalurkan melalui jaringan rekanan.

“Kita tidak bisa kontrol secara end to end. Semua operator SLI mengalami hal yang sama. Anehnya kenapa tudingan hanya diarahkan ke BTEL,” ketusnya.

Herry menjelaskan, BTEL memiliki dua partner internasional yakni Telstra dan Tata. Dibelakang kedua operator ini biasanya ada rekanan lain untuk menyalurkan trafik ke negara tujuan.

“Nah, jika tujuannya negeri antah berantah, tentu makin sulit dikontrol. Apa regulator lokal punya sumber daya mengaudit hingga kesitu,” tantangnya..

Untuk diketahui, ini adalah kali kedua dalam rentang waktu seminggu BTEL mendapat sorotan dari regulator. Kasus pertama adalah ricuhnya penjualan ponsel Esia-Nexian yang hingga sekarang belum jelas penyelesaiannya.[dni]

Tiga Pemenang Tender BWA Di-deadline Hingga 20 Desember

031209 Tiga Pemenang Tender BWA Di-deadline Hingga 20 Desember

JAKARTA—Tiga perusahaan pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA) diberikan batas waktu hingga 20 Desember 2009 menyelesaikan kewajibannya kepada Negara.

Ketiga perusahaan itu adalah    Berca Hardayaperkasa (Berca), Internux, dan Jasnita Telekomindo. Kewajiban yang harus dipenuhi adalah pembayaran upfront fee dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi tahun pertama karena pemerintah sudah mengeluarkan izin prinsip sebagai pemenang tender.

Diperkirakan hanya  dari upfront fee ketiga perusahaan itu  harus menyetor ke negara sebesar 70,397 miliar rupiah (Berca), 110,033 miliar rupiah (Internux), dan 708 juta rupiah (Jasnita).

“Kami sudah mengirim surat peringatan pertama kepada ketiga perusahaan itu. Batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan kewajiban adalah 20 Desember nanti,” tegas Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta, Rabu (2/12).

Ditegaskannya, pemerintah akan memastikan pengenaan denda  sebesar dua persen dari total kewajibannya jika batas waktu 20 Desember dilanggar. Hal ini karena ketiga perusahaan sudah melanggar batas waktu sesuai dokumen tender yakni pembayaran kewajiban 20 November 2009.

“Jika ada yang melanggar akan dikenakan denda, selanjutnya dikirimkan peringatan kedua,” katanya.

Sumber Koran Jakarta di Berca mengungkapkan, besar kemungkinan beberapa zona yang dimenangkan akan dikembalikan ke pemerintah. “Tidak sesuai dengan yang dibayangkan awalnya. Beda jika perangkatnya tidak dibatasi dengan standar nomadic atau boleh impor dari luar. Masalahnya dengan regulasi sekarang cost per subscriber terlalu mahal,” ungkapnya.
Berca adalah penguasa tender BWA dengan memenangkan 8 dari 15 zona yang ditawarkan.

Perusahaan yang dimiliki Hartati Murdaya ini   berdasarkan penelusuran dari situs perusahaannya terungkap selama ini  bergerak di bidang teknologi informasi dengan unit bisnis Consulting Service, Berca Cakra Teknologi, Sistem Integrator, Consulting Services, Telecommunication Measurement & Infrastructure dan Integrated Services of Telematic.

Untuk diketahui, pemenang tender BWA pada Juli lalu terdapat 8 perusahaan. Tiga perusahaan sudah melakukan  pembayaran kewajiban. Ketiga perusahaan itu adalah Telkom, Indosat Mega Media (IM2), dan First Media.

Diperkirakan upfront fee yang diterima dari IM2  18,408 miliar rupiah   dan Telkom  66,954 miliar rupiah. Sedangkan dari First Media  sekitar  245,08 miliar rupiah (BHP dan upfront fee).

Sementara dua pemenang lagi berbentuk konsorsium yaitu Wireless Telecom Universal serta  Konsorsium Comtronics Systems dan Adiwarta Perdania.
Tenggat waktu yang diberikan bagi konsorsium adalah  26 Januari 2010.[dni]

031209 Permen Konten Multimedia Upaya Menghadirkan Internet Sehat

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) dalam waktu enam bulan ke depan akan mengeluarkan  Peraturan Menteri (Permen) tentang konten multimedia.

Menkominfo Tifatul Sembiring menjelaskan, tujuan dari diterbitkan regulasi tersebut  untuk mencegah munculnya  segala macam konten negatif yang timbul di dunia maya agar  internet dapat lebih sehat dan aman bagi anak-anak.

”Internet ini seperti dunia sendiri yang pertumbuhannya sangat luar biasa di Indonesia. Sekarang saja diperkirakan ada 35 juta pengguna internet. Dari ranah ini semua informasi bisa didapat. Jika tidak dikontrol informasinya dan banyak pornografi tentunya bisa merusak mental generasi penerus,” katanya di Jakarta belum lama ini.

Berdasarkan catatan, pada tiga tahun lalu saja sebanyak 3,075 juta dollar AS dihabiskan dana untuk berbelanja konten pornografi oleh pengguna internet.

Pada tiga tahun lalu, Indonesia berada di peringkat ketujuh dunia sebagai pengakses pornografi. Sedangkan  pada 2008,  Indonesia melesat  di peringkat ketiga.

Dirjen Aplikasi dan Telematika Depkominfo Ashwin Sasongko menmabhakan, regulasi yang akan dikeluarkan tersebut tidak hanya mengatur masalah pornografi, tetapi juga pencemaran nama baik dan hal-hal lainnya yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Satu hal yang pasti, regulasi ini  tidak akan mengatur hal  teknis bisnis. Harus diketahui, di seluruh dunia juga terbit aturan sejenis,” tegasnya.

Ashwin optimistis, rancangan peraturan menteri bisa diselesaikan pada Desember nanti. “Proses yang berat itu adalah implementasinya. Walau kita sudah berbicara dengan asosiasi, tetapi industri ini banyak pemain independen,” katanya.

Teknik Blokir

Ketua Asosiasi Warung Internet Indonesia (Awari) Irwin Day mengungkapkan,
terdapat beberapa teknik  penyaringan yang bisa dilakukan dalam mencegah masuknya konten negatif ke pengguna yakni penyaringan di PC, proxy atau cache server, dan di internet.

Saat ini Awari sedang mengembangkan   penyaringan di internet dengan menggunakan DNS Nawala bekerjasama dengan Telkom. Perangkat lunak ini trafiknya saat ini telah mencapai 36 ribu  queries per minutes. Awari sendiri memiliki 8 ribu anggota.
Dijelaskannya, Nawala baru menetapkan satu  jenis teknik yakni DNS filter yang memiliki  keunggulan tidak memberikan   beban atau efek pada jaringan. Sedangkan kelemahannya adalah  bisa overblocking, karena yang diblokir keseluruhan situs atau domain

“Pemblokiran paling ideal itu membutuhkan  backend yang lumayan dan biaya operasional tinggi. Pertanyaannya, siapa yang mau mengongkosi. Setahu saya Depkominfo tidak memiliki tools untuk blokir ini. Awari saja diberikan server oleh Telkom sebagai program tanggung jawab sosialnya,” jelasnya.

Pro Kontra

Terlepas dari adanya teknik pemblokiran yang tersedia saat ini, pro kontra mulai terjadi di kalangan pemerhati internet.

Ketua Masyarakat Industry Kreatif TIK Indonesia (Mikti) Indra Utoyo mengaku tidak khawatir dengan adanya regulasi tentang konten tersebut.

”Jika hanya mengatur terkait konten yang berisi pornografi dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia, rasanya wajar dikeluarkan. Asalkan jangan mengatur terlalu dalam hingga ke proses bisnis dari konten. Ini karena basis bisnis ini adalah kreatifitas,” katanya.

Namun, Indra mengingatkan, di internet itu sanksi regulasi dan teknis tidak ampuh dilakukan. Sanksi yang paling berat adalah moral dan sosial. “Jika sanksi itu yang dilakukan, lebih berat bagi pelaku,” tegasnya.

Wakil Ketua Komite Tetap Informatika Kadin Iqbal Farabi mengatakan, jika pun akan regulasi terkait konten di internet, harus ada pembatasan yang jelas. “Jika tidaka da pembatasan, bisa membahayakan konten tertentu. Misalnya games, itu kan sumir sekali,” katanya.

Praktisi Telematika Mochammad James Falahuddin menyarankan, untuk konten games yang perlu dilakukan adalah  pengkategorian rating dari konten  serta mendefinisikan  mekanismenya supaya rating itu bisa dipatuhi oleh pengakses konten tersebut.

“Kalau di beberapa situs luar negeri, untuk mengkonfirmasi umur pengakses, mereka mewajibkan kita memasukkan nomor kartu kredit. Di Indonesia perlu dicari mekanisme lain. Hal yang harus diperhatikan itu adalah sanksinya pidana agar ada efek jera,” tegasnya.

Tumpang Tindih

Pada kesempatan lain, Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Rudi Rusdiah menilai langkah yang dilakukan oleh Depkominfo menimbulkan tumpang tindih aturan di lapangan.

“Masalah pornografi sudah ada UU  yang lebih lex spesialis yakni UU Pornografi. Sedangkan pencemaran nama baik ada KUHP. Pasal 27 ayat 3 di UU ITE  mengenai pencemaran  tidak butuh Permen. Bagaimana  bisa dikaitkan permen ini dengan   UU ITE. Seharusnya pemerintah  fokus pada pasal  pembuktian  transaksi elektronik saja,”katanya.

Sementara Praktisi telematika Judith MS  menghimbau Depkominfo untuk berhati-hati mengeluarkan regulasi tersebut agar tidak menjadi bumerang kedua setelah  UU ITE.   UU ITE yang seharusnya menjadi garda pelindung transaksi ekonomi e-commerce berubah  menjadi UU represif bagi kebebasan berekspresi  para blogger.

“Masalah konten ini sangat sensitif. Di internet juga banyak digunakan untuk perjudian, transaksi narkoba, terorisme, dan lainnya. Tidak hanya sebatas pornografi saja,” tegasnya.

Menurut dia, jika pemerintah   tidak secara jelas dan transparan merinci konten  maka bukan hanya blogger tetapi para pengguna jejaring sosial  tertentu bisa kena tindakan pidana karena dianggap melanggar konten  yang dilarang pemerintah saat mereka berinteraksi satu dan lainnya.

Disarankannya, ketimbang pemerintah sibuk mengeluarkan regulasi, lebih bijak melakukan  edukasi positif tentang manfaat internet. “Jika itu tidak dilakukan, regulasi ini akan menjadi macan ompong. Pengguna internet itu kreatif semua. Semakin dilarang, makin tertantang,” katanya.

Hal ini karena di Indonesia banyak beroperasi penyedia jasa internet (PJI) asing karena letak geografi negeri ini yang strategis. “Para PJI asing ini tentu susah dideteksi dan diatur. Apa ini sudah dipikirkan oleh regulator,” ketusnya.[dni].

031209 Saatnya Berpikir Strategis

Kala sosok Tifatul Sembiring diangkat sebagai Menkominfo menggantikan Mohammad Nuh, banyak kalangan yang berkecimpung di industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khawatir Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) akan menjelma menjadi Departemen Penerangan (Deppen) ala era Orde Baru dulu.

Kekhawatiran itu muncul karena sosok Tifatul identik sebagai politisi yang tentu akan memanfaatkan departemen pimpinannya sebagai sarana untuk menggalang massa dan menaikkan citra untuk pesta demokrasi lima tahunan nanti.

Tifatul pun seperti menyadari sorotan miring tersebut. Lingkaran dalam sang Menteri pun mencoba meng-counter dengan membangun pencitraan bahwa bapak tujuh anak ini melek TIK.. Akun dengan nama “Tifsembiring” pun dibuat di situs jejaring sosial untuk menunjukkan sang menteri aktif di komunitas internet.

Sang menteri pun sering melontarkan kalimat yang merupakan teori lama di dunia internasional, namun belum bisa dibuktikan secara akademis di Indonesia. Teori itu adalah penetrasi satu persen penetrasi telekomunikasi akan meningkatkan tiga persen pendapatan kotor satu negara

Padahal, teori di atas baru akan terbukti jika hasil riset tiga universitas ternama yakni ITB, ITS, dan Unair yang diundang oleh Nuh kala masih menjabat Menkominfo untuk meneliti dampak program desa berdering selesai pada tahun depan.

Namun, jika mengikuti sepak terjang Pria yang suka memilihara janggut itu belakangan ini, rasanya kekahawatiran tersebut ada benarnya juga. Lihat saja dengan munculnya ide untuk membuat regulasi tentang penyadapan atau pemblokiran situs blogspot karena dianggap menghina nabi Muhammad akhir November lalu.

Kedua ide itu tentu lebih kuat aroma politiknya ketimbang mengembangkan industri TIK. Isu penyadapan tak bisa dilepaskan dari kepentingan penguasa saat ini karena antar lembaga hukum di negara ini sedang bertikai.

Sedangkan untuk pemblokiran situs blog yang menghina nabi Muhammad, kental sekali aromanya dengan rencana mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut yang akan menjadi penceramah saat Shalat Ied di lapangan Kantor Gubernur Sumbar pada November lalu. Saat mengisi ceramah di Sumbar juga, Tifatul kembali menegaskan akan mengatur konten di internet, khususnya masalah pornografi.

Praktisi Telematika Judith MS meminta, Tifatul untuk lebih memahami TIK sebagai penggerak ekonomi ketimbang dijadikan sarana untuk menaikkan citranya.

“Menteri baru ini harus melepaskan baju politisinya. TIK itu sangat teknis dan bukan milik agama tertentu. Jika tidak ada visi TIK, bisa jalan di tempat industri ini. Sudah saatnya Menkominfo berpikir strategis bukan malah mengurus pronografi. Jangan jadikan regulasi sebagai alat untuk menunjukkan arogansi,” ketusnya kepada Koran Jakarta, Rabu (2/12).

Judith meminta, Tifatul belajar dari kesalahannya yang meminta Penyedia Jasa Internet (PJI) untuk memblokir situs tertentu belum lama ini yang menimbulkan sinisme di komunitas TIK. “Kalau seperti itu terus, lama-lama nanti disebut menteri agama,” ketusnya.

Ketua Umum Asosiasi Warnet Indonesia (Awari) Irwin Day mengungkapkan, sebenarnya hanya 12 persen konten di internet itu yang tidak baik bagi pengguna. “Pertanyaanya, apakah ini harus diatur sampai detail. Kenapa Menkominfo tidak menyerahkannya kepada komunitas saja untuk menjaga lingkungannya.. Porsi pemerintah cukup memikirkan bagaimana konten lokal itu berkembang,” katanya.

Praktisi telematika Mochammad James falahuddin menilai, langkah Menkominfo meminta PJI untuk memblokir situs tertentu akhir November lalu terlalu berlebihan. “Indonesia mau dibawa seperti China atau Iran? Harus diingat tidak eranya lagi pemblokiran seperti itu. Lebih baik dibuat kampanye penggunaan internet yang bertanggungjawab, daripada main blokir,” tegasnya.

Sementara, Ketua Masyarakat Telematika Indonesia Rudi Rusdiah meminta menkominfo menentukan skala prioritas dalam bekerja agar TIK di Indonesia semakin maju. “Lebih baik menkominfo menentukan prioritas mana yang harus dibereskan. Jika itu tidak dilakukan, akan timbul masalah baru, sementara persoalan lainnya belum beres,” katanya.

Rudi menyarankan, Tifatul membuat roadmap arah perekmbangan TIK ke depan dimana era konvergensi sudah mulai datang. “Konvergensi sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Sekarang itu sudah terjadi. Nah, tugas besar menkominfo bagaimana menyiapkan regulasi yang komprehensif menghadapi semua itu,” tegasnya.[dni]