021209 IISIA Minta FTA Ditunda


 

JAKARTA—Para pelaku usaha yang tergabung dalam The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) meminta implementasi perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) China-Asean yang akan dilakukan mulai 1 Januari 2010 ditunda untuk satu hingga dua tahun karena industri baja bisa belum siap bersaing dengan pemain luar.

 

“Industri baja dalam negeri bisa kolaps jika FTA diterapkan tahun depan. Terutama sektor hilir yang dijepit oleh produk finished goods dan semi finished goods yang datang dari China nantinya,” ungkap  Ketua Umum IISIA Fazwar Bujang, di Jakarta, Selasa (1/12).

Jika industri lokal sudah kolapas, menurut dia, kana susah dibangkitkan kembali karena terkait pada kepercayaan pendanaan dari investor. ”Kita sudah lihat itu terjadi pada sektor  paku yang kolaps. Susah sekali dibangkitkan kembali,” tegasnya.

Diungkapkannya, saat ini produk dari China telah menguasai 18 persen pangsa pasar domestik. Angka itu bisa membengkak jika dimasukkan produk yang masuk secara ilegal. Seandainya FTA dijalankan, maka produk luar negeri yang sebelumnya masih terkena Bea Masuk (BM) sebesar lima persen, tentunya akan semakin murah karena BM dihilangkan. Padahal, saat ini Indonesia sudah memiliki BM terendah di dunia.

”Kondisi ini akan membuat industri baja domestik terpukul karena susah bersaing dalam mengamankan pasar lokal. Lebih baik ditunda satu atau dua tahun seiring industri dalam negeri memperbaiki kinerjanya. Setelah itu baru jalankan FTA,” pintanya.

Dijelaskannya, saat ini pemain lokal banyak menghadapi permasalahan seperti infrastruktur yang belum memadai, ketergantungan pada bahan baku impor, suplai tidak lancar untuk energi, dan rendahnya kapasitas produksi baja nasional.

”Ini adalah setumpuk permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemain lokal. Jika ini bisa dibereskan dalam waktu satu hingga dua tahun ini , maka utilisasi yang masih 40 persen bisa meningkat menjadi 80 persen. Tentunya untuk mewujudkan ini diharapkan insentif dari pemerintah untuk pemakaian produk domestik dan investasi baru dari sisi pajak, izin, amdal, dan lainnya,” tegasnya.

SNI

Sekjen Departemen Perindustrian Agus Tjahyana mengatakan, regulasi non tarif barier bisa diterapkan untuk menahan laju produk asing masuk ke pasar domestik. Salah satu regulasi yang bisa diandalkan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI).

“SNI sangat menguntungkan bagi produsen, konsumen, dan pemerintah. Ini akan membantu pemain lokal. Hal ini karena banyak juga produk asing itu tidak mengikuti standar Indonesia,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Fazwar mengungkapkan, masih banyak produk Non SNI beredar di pasar. Belum lagi, terjadi kelambanan dan sedikitnya proses penyusunan dan penerapan SNI untuk produk baja.

”Ini membuat penegakkan hukum menjadi lemah dan pengawasan barang beredar di pasar tidak berjalan baik,” katanya.

Co Chairman IISIA Ismail Mandry mengakui, penerapan SNI dan safeguard seperti anti dumping, dan anti subsidi bisa mengamankan produk dalam negeri. Namun, harus diwaspadai juga pola baru penterasi baja asing masuk ke Indonesia yaitu pendanaan infrastruktur.

”Ada tren baru dimana kerjasama dilakukan secara antarpemerintah dengan memberikan bantuan dana untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya dibahas antarperusahaan, dimana produk yang digunakan adalah berasal dari negara pemberi bantuan,” katanya.

Fazwar mencontohkan, pola seperti ini bisa terlihat dalam pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW dimana bajanya datang dalam bentuk jadi dari China. ”Guna menghambat praktik ini, pendanaan lokal harus diperkuat. Bank-bank lokal harus mau memberikan pinjaman ke perusahan lokal,” katanya.

Agus menegaskan, pemerintah berencana akan memberikan jaminan bagi pelaku domestik dalam mengajukan kredit ke perbankan lokal nantinya. ”Itu sudah masuk dalam program kami,” katanya.

Pada kesempatan sama, Menteri Perindustrian MS Hidayat menegaskan, akan membantu industri baja keluar dari kemelut perdagangan bebas dengan meminta penundaan implementasi FTA. ”Baja adalah backbone industri manufaktur, tentu akan dilindungi. Saya rasa meminta penundaan satu hingga dua tahun merupakan hal yang wajar. Tetapi untuk diketahui, hanya Indonesia yang menolak implementasi ini,” tegasnya.

Hidayat meminta, jika penundaan dilakukan maka pelaku usaha lokal harus bisa meningkatkan nilai kompetitif produknya karena pemerintah tidak bisa selamanya memberikan perlindungan.”Daya saing produk kita harus ditingkatkan. Harganya harus kompetitif,” katanya.[dni]

Kapasitas Produksi dan Utilisasi Baja 2009

No Production Facility Production Capacity Ton/tahun Capacity Utilitation
1 Iron Making 2.500.000 57%
2 Steel Making 6.775.000 47%
Rolling Mill
HRC/Plate 2.940.000 70%
3 CRC 1.710.000 48%
Wire Rods 1.775.000 70%
Bar & Section 4.900.000 30%
4 Pipe Making 1.800.000 26%
5 Galvanizing Mill 1.165.000 45%
6 Nails, wires, Bolds & Nuts 1.165.000 n.a
Coil Centers
7 Shearing Line 1.500.000 50%
Slitting Line 1.000.000 50%

Sumber: IISIA

021209 Belanja TI Nasional Meningkat 8 %

JAKARTA—Belanja produk Teknologi Informasi (TI) nasional diperkirakan akan   mencapai 8,1  miliar dollar AS pada 2010 atau meningkat delapan persen dibandingkan tahun ini sekitar 7,5 miliar dollar AS.

”Berdasarkan data IDC, pembelanjaan tetap akan didominasi untuk perangkat keras (89,5%), perangkat lunak (3,6%), dan services (6,9%),” ungkap  Country Manager VMware Indonesia Edwin Lim, di Jakarta, Selasa (1/12).

Dijelaskannya, pendorong meningkatnya belanja TI nasional tak bisa dilepaskan dari anggaran pemerintah untuk   pengembangan infrastruktur akan mempengaruhi tingkat optimalisasi perangkat TI di sejumlah industri.

Diungkapkannya, pada tahun depan   tren komputasi awan atau cloud computing akan tumbuh walaupun baru dikenalkan pada industri tahun ini. Selain itu,  teknologi ramah lingkungan (green technology) juga semakin    menjamur.

Menurutnya, meningkatnya penggunaan cloud dan virtualisasi tak bisa dilepaskan dari adanya jaminan efisiensi penggunaan  belanja modal (Capex) dan biaya operasional (Opex) jika menggunakan dua sistem tersebut.

”Kami memiliki produk Vmware View 4 yang memungkinkan virtualisasi desktop. Solusi ini saja bisa menghemat 70 persen biaya storage dari sisi capex. Sedangkan dari sisi Opex menghemat 55 persen manajemen desktop dan bisa menunda peremajaan desktop,” jelasnya.

Dikatakannya, VmWare View 4 memungkinkan  pengguna dapat mengadopsi virtualisasi  dan  komputasi desktop dapat dijadikan managed service. Singkatnya, aplikasi ini  membantu membuat ribuan desktop dan aplikasi manajemen puluhan ribu desktop lewat satu konsol

Solusi ini sendiri merupakan hasil kembangan dari platform VMware vSphere yang mampu menjadikan VMware View 4 sebagai solusi desktop virtualisasi yang fleksibel, aman, dan berkinerja tinggi.

Keuntungan yang bisa dirasakan pengguna jika mengadopsi VMware View 4 ini, diantaranya VMware Composer. fitur tersebut membuat data center  tidak akan menyimpan image yang sama secara berulang.

Fitur sekuriti juga menjadi salah satu andalan untuk produk ini. Hal ini karena   data  akan tersimpan di data center. Selain itu program virus akan direvocery secara cepat.[dni]

021209 Kecelakaan Dumex 10 Dipicu Human Error



JAKARTA– Menteri Perhubungan Freddy Numbery menegaskan, kasus kecelakaan KM Dumai Express 10 (Dumex 10)  di Perairan Dumai, Minggu pekan lalu yang menewaskan puluhan penumpang disebabkan oleh human error(kesalahan perorangan).

“Saya  telah melaporkan ke Organisasi Maritim Internasional (IMO). Sekjen IMO Mr Efthimios Mitropoulos menyatakan memang itu karena humman error. Dia meminta agar pemerintah Indonsia terus membangun komitmen untuk membangun keselamatan bersama,” kata Freddy  di Jakarta, Senin (30/11).

Nakhoda kapal, jelasnya, saat ini sedang menjalani pemeriksaan.

Paling tidak dia akan dibawa ke Mahkamah Pelayaran untuk mempertanggungjawabkan yang telah diperbuatnya.

Seperti diketahui, dalam laporan Dephub, KM Dumex 10 yang berbahan fiber glass tersebut mengalami kecelakaan saat berlayar dari Pelabuhan Sekupang Batam menuju Tanjung Balai Karimun. Kapal ferry cepat itu terhempas ombak setinggi tiga meter.

Diperkirakan operator melakukan pelanggaran yaitu tidakmengindahkan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi danGeofisika (BMKG). Selain itu, sang nakhoda juga mengakui masih terjadi penjualan tiket di atas kapal.

Disebutkannya, ke depan pemerintah tidak akan berkompromi lagiterhadap operator pelayaran yang ingin mendapatkan keuntungan tanpamempedulikan keselamatan. “Operator-operator yang hanya mementingkan keuntungan sebaiknya dicabut saja,” tegas Freddy.

Freddy juga menyatakan tenggelamnya KM Dumex 10 tidak berpengaruh terhadap kredibilitas bangsa Indonesia di depan anggota IMO.

Bahkan Indonesia terpilih kembali menjadi anggota IMO dengan rankingterpilih nomor tiga di antara 20 anggota yang terpilih sebagai anggota Dewan IMO kategori C.

Uji Petik Sementara
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sunaryo mengatakan,uji petik terhadap semua kapal di Kepulauan Riau dan Riau telahdilakukan.

Meski demikian, jelasnya, saat ini pihaknya belum menerima laporan tertulis.

Berbeda dengan uji petik sebelumnya yang hanya dilakukan olehDephub saja. Dalam sidak tersebut, Dephub dibantu oleh administrator pelabuhan (adpel) dan kantor pelayanan pelabuhan(kanpel) yang turut proaktif memeriksa kapal yang keluar masuk pelabuhan.

“Laporannya belum masuk, tetapi saya sudah menekankan agar sampaike dephub minggu ini. Nanti akan kita umumkan hasilnya, yang jelasyang tidak memenuhi syarat pelayaran dan keselamatan tidak bolehberlayar,” katanya.

Dijelaskannya, uji petik dilakukan dengan memeriksa sebagian darikapal yang keluar masuk pelabuhan di daerah-daerah secara acak.

Bila hasilnya sebagian tidak memenuhi syarat, maka akan dilakukanuji petik lagi agar para operator pelayaran tertib menjalankan pelayarannya.[Dni]