281109 Dephub Pertimbangkan Saran KPPU

 

JAKARTA—Departemen Perhubungan akan mempertimbangkan saran dan pertimbangan yang dikeluarkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait implementasi kebijakan kegiatan pencatatan dan penghitungan keluar masuk barang ataupun peti kemas (Tally).

 

“Kami akan pelajari saran dan pertimbangan yang dikeluarkan oleh lemabaga tersebut. Nantinya akan dikoordinasikan dengan pihak KPPU jika benar kuat adanya dugaan kartel dalam implementasi Tally tersebut,” ujar Juru bicara Dephub Bambang S Ervan kepada Koran Jakarta, Jumat (27/11).

 

Sebelumnya, Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi mengungkapkan, lembaganya  melihat telah terjadi praktek kartel yang dilakukan melalui penetapan pembagian wilayah operasi pelaku usaha tally dan penetapan tarif yang dilakukan melalui kesepakatan pelaku usaha penyedia dan pengguna jasa tally.

 

Kesepakatan yang berkaitan dengan penetapan tarif apabila dilihat dari perspektif persaingan usaha, merupakan bentuk nyata dari kartel yang sangat dilarang (hardcore cartel). Dalam UU No. 5/1999, larangan terkait hal tersebut tercantum di pasal 5.

 

Praktek kartel tersebut difasilitasi oleh hadirnya Keputusan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan, Bab VI Pasal 11.

 

Sementara itu, penetapan wilayah operasi tally yang hanya memperuntukkan wilayah tertentu untuk pelaku usaha tally tertentu, merupakan wujud nyata dari kegiatan pembagian wilayah yang merupakan kegiatan yang dilarang oleh UU No 5 Tahun 1999 Pasal 19.

 

Pembagian wilayah tersebut juga ternyata difasilitasi Surat Keputusan Administratur Pelabuhan Tanjung Priok No AT.575/3/6/AD.TPK-09 untuk kartel pembagian wilayah.

 

Junaidi menyarankan,   untuk mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dalam industri tally, maka perlu direvisi substansi pengaturan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2007, khususnya Bab VI Pasal 11 dengan menghilangkan kata Asosiasi sehingga proses penetapan tarif sepenuhnya diserahkan kepada transaksi antara pelaku usaha penyedia dan pengguna jasa. Dengan menghilangkan kata asosiasi, maka praktek kartel penetapan tarif (price fixing) dalam industri tally bisa dihindarkan.

 

Berikutnya, mencabut surat keputusan Administratur Pelabuhan Tanjung Priok No AT.575/3/6/AD.TPK-09 tentang penetapan pembagian wilayah operasi kegiatan tally. Pelaku usaha tally harus diberikan kebebasan untuk menawarkan jasanya kepada pengguna jasa di wilayah manapun di pelabuhan Tanjung Priok sehingga akan tercipta persaingan yang sehat dan dinamis.

 

Terakhir, menetapkan batas atas tarif dan stander minimal kualitas pelayanan, untuk menghindari eksploitasi konsumen melalui tarif yang eksesif dan kualitas pelayanan yang rendah, mengingat struktur industri jasa tally adalah oligopoli dan struktur industri kepelabuhanan secara keseluruhan adalah natural monopoly sehingga posisi penyedia jasa jauh lebih kuat dibandingkan pengguna jasa. Penetapan kebijakan tersebut harus disertai dengan sanksi dan penegakan hukum yang tegas dan jelas, sehingga hanya pelaku usaha tally yang memiliki kompetensi dan profesional yang dapat beroperasi di industri kepelabuhanan Indonesia.

 

Tender MRT

Sementara itu, berkaitan dengan saran KPPU dalam tender Consulting Services for Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) System Project, Bambang menjelaskan, dalam melaksanakan tender tersebut Dephub mempertimbangkan juga saran dari pemberi pinjaman yakni pihak Jepang.

 

“Itu sudah ada dalam bagian perjanjian ketika pinjaman diberikan,” tegasnya.

 

Bambang menegaskan,proses tender sudah melewati regulasi yang berlaku dan meminta polemik tender tidak diperpanjang. “Kalau saya lihat ini hanya masalah ada yang kalah tender. Jika dalam tender desain ini saja sudah ribut terus, kapan MRT akan digelar,” tegasnya.

 

Sementara Juniadi menegaskan, terdapat   dugaan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh peserta tender dengan panitia.

 

Fakta-fakta yang terungkap antara lain, dalam dokumen technical proposal dari Konsorsium Nippon Koei pada chapter Firms Experience, ditemukan fakta bahwa Nippon Koei merupakan konsultan yang sejak tahun 2005 sudah menangani perencanaan proyek MRT Jakarta.  .

 

Terdapat dugaan Nippon Koei memang dipersiapkan untuk mengerjakan proyek MRT mulai dari perencanaan hingga pekerjaan desain, bahkan untuk setiap pekerjaan lanjutannya sekaligus penyusunan metode pengadaannya.

 

Diketahui bahwa Konsorsium Nippon Koei mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian tanggal 14 Oktober 2008 dan kepada Menteri Perhubungan pada tanggal 24 Oktober 2008;

 

Menurut Junaidi, berdasarkan klarifikasi KPPU dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), diketahui bahwa tindakan Konsorsium Nippon Koei tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar etika pengadaan, dan dapat dikenakan sanksi.

 

Hal lain yang terungkap dari klarifikasi adalah dugaan persekongkolan horizontal yang dilakukan di antara peserta tender, yaitu Konsorsium Nippon Koei Co., Ltd. (Jakarta Metro Engineering Consultans) dengan Konsorsium Pacific Consultans International. Terhadap dugaan persekongkolan tersebut, saat ini KPPU tengah memprosesnya melalui proses penanganan perkara.

 

“Dalam konteks penanganan perkara, laporan ini telah melalui proses pemberkasan mulai tanggal 30 Oktober 2009 hingga 11 Desember 2009, dan akan diajukan GelarLaporan pada tanggal 14 Desember 2009 hingga 6 Januari 2010,” jelasnya.[dni]

 

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s