241109 Pembayaran Kewajiban Lisensi: Ujian Bagi Wibawa Regulator


 

Pada akhir pekan lalu Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) mengumumkan secara resmi nama-nama perusahaan yang telah memenuhi kewajibannya  membayar  up front fee dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi tahunan sebagai pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA).

 

Perusahaan yang telah memenuhi kewajibannya adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT Indosat Mega Media (IM2), dan PT First Media Tbk (First Media).

 

Tiga perusahaan lainnya,  Berca Hardayaperkasa (Berca), Internux, dan Jasnita Telekomindo, dipastikan dikenakan denda sebesar dua persen dari total kewajibannya karena belum membayar dan terancam dicabut izin prinsip yang telah diberikan oleh pemerintah.

 

Ketiga perusahaan yang belum membayar itu jika  diperkirakan hanya  dari upfront fee harus menyetor ke negara sebesar 70,397 miliar rupiah (Berca), 110,033 miliar rupiah (Internux), dan 708 juta rupiah (Jasnita).

 

Sementara dari dua perusahaan yang telah membayar diperkirakan dari BHP diterima pemasukan 18,408 miliar rupiah (IM2) dan 66,954 miliar rupiah (Telkom).

 

First Media sebagai pemenang di dua zona diperkirakan menyetor kepada negara pada Jumat lalu sekitar  245,08 miliar rupiah (BHP dan upfront fee). Anak usaha Grup Lippo itu mengklaim telah menanamkan investasi satu triliun rupiah guna mengembangkan akses  broadband internet  berbasis teknologi Wimax.

 

Sebenarnya, ada dua pemenang  yang juga belum membayar kewajiban up front fee dan BHP frekuensi yaitu Konsorsium Wimax Indonesia (akan menjadi Wireless Telecom Universal) serta Konsorsium Comtronics Systems dan Adiwarta Perdania.
Namun,  karena pemenang itu berbentuk konsorsium, dan perlu waktu untuk membentuk badan hukum di Departemen Hukum dan HAM, tenggat waktunya pun lebih panjang yakni hingga 26 Januari 2010.
Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengungkapkan, hanya dua perusahaan (Jasnita dan Internux) yang mengirimkan surat secara resmi terkait belum dipenuhinya kewajiban.

 

“Alasannya ada yang belum selesai masalah internal atau ragu dengan kesiapan perangkat lokal. Tetapi itu tidak mengurangi ketegasan pemerintah untuk memberikan denda dan sanksi sesuai peraturan,” ujarnya kepada Koran Jakarta, Senin (23/11).
Gatot menjelaskan, masalah perangkat lokal seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi karena sudah ada dua perusahaan lokal yang mampu memproduksi perangkat Wimax sesuai regulasi yakni tingkat kandugan dalam negeri (TKDN) 40 persen untuk BTS dan 30 persen (BS).

 

Selanjutnya Gatot menegaskan, tentang kekhawatiran dari para pemenang akan sterilisasi dari frekuensi 2,3 GHz dari pengguna lainnya di zona tertentu, itu tidak bisa dijadikan alasan telat melakukan pembayaran kewajiban ke negara setelah izin prinsip diberikan.

“Kami sadar ada di beberapa zona frekuensi ditempati oleh bukan pemenang tender. Itu akan segera dibersihkan dan para pemenang tahu hal itu. Lantas, kenapa tidak bisa sabar, apa memang sekarang langsung roll out jaringan, tidak juga kan,” tukasnya.

 

Gatot pun mengingatkan, jika ada perusahaan mengembalikan zona yang dimenangkannya maka   uang jaminan (bid bond) sebesar 10 persen dari nilai reserved price zona yang ditawar akan  diambil oleh negara. “Selanjutnya kami akan tender ulang zona yang ditinggalkan itu,” katanya.

 

Menanggapi hal itu, Chief Operating Officer (COO) Telkom Ermady Dahlan mengaku siap mengambilalih zona yang ditinggalkan. “Kami siap mengambilalih zona yang cocok secara nilai bisnis. Tidak ada masalah. Tetapi baiknya kita tunggu dulu keputusan akhir dari pemerintah jika benar ada yang mundur setelah menang tender,”  katanya.

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Perusahaan IM2 Andri Aslan,”Kami tentu tertarik mengambilalih. Tetapi ini harus dikoordinasikan dulu dengan induk usaha, Indosat”.

 

Secara terpisah, salah satu pendiri Wireless Telecom Universal, Roy Rahajasa Yamin membantah keras akan membalikkan zona yang tidak menguntungkan secara komersial. “Tidak benar itu. Justru di daerah mengurus izin lebih murah. Kami tetap dengan komitmen awal. Bahkan dalam lelang kita bidik semua zona,” tegasnya.

 

Sedangkan sumber Koran Jakarta di Berca mengungkapkan, besar kemungkinan beberapa zona yang dimenangkan akan dikembalikan ke pemerintah. “Tidak sesuai dengan yang dibayangkan awalnya. Beda jika perangkatnya tidak dibatasi dengan standar nomadic atau boleh impor dari luar. Masalahnya dengan regulasi sekarang cost per subscriber terlalu mahal,” ungkapnya.

Berca adalah penguasa tender BWA dengan memenangkan 8 dari 15 zona yang ditawarkan. Perusahaan yang dimiliki Hartati Murdaya ini   berdasarkan penelusuran dari situs perusahaannya terungkap selama ini  bergerak di bidang teknologi informasi dengan unit bisnis Consulting Service, Berca Cakra Teknologi, Sistem Integrator, Consulting Services, Telecommunication Measurement & Infrastructure dan Integrated Services of Telematic.

Ironis

Praktisi Telematika Judith MS menilai, aksi yang dilakukan oleh tiga perusahaan yang belum membayar kewajiban sebagai suatu hal yang  ironis karena sebagai  pemenang  sudah selayaknya memperhitungkan seluruh komponen biaya investasi dengan melakukan feasibility study terlebih dahulu.

“Bagaimana bisa menjadi penyelenggara jaringan yg terpercaya jika ditaraf awal saja sudah meremehkan ketetapan pemerintah. Ini ujian bagi  regulator menegakkan wibawanya. Regulator harus memberikan sanksi, jika tidak, ini tidak adil bagi operator lain yang sudah tertib administrasi,” tegasnya.

Menurut praktisi telematika lainnya,  Michael S Sunggiardi terjadinya carut marut dalam tender BWA karena peserta  kebanyakan perusahaan baru dan sebagian besar belum berpengalaman di bisnis internet dalam arti yang sesungguhnya.
“Mereka  rata-rata cuma “berjudi”, mudah-mudahan dapat jackpot yang. besar dan berhasil, biarlah uang miliaran dibuang untuk satu impian,” katanya

.

Sementara,  Sekjen Indonesia Wireless Broadband (Idwibb) Sumaryo Bambang Hadi mengatakan, penyelenggaraan tender BWA tidak mulus karena peserta merasa dibohongi panitia tender, terutama masalah ketersediaan perangkat. “Perangkat ternyata tidak siap baik secara parameter operator ataupun komersial,” jelasnya.

 

Pada kesempatan lain, Direktur Utama TRG Sakti Wahyu Trenggono membantah keras jika dikatakan produknya tidak siap baik secara kualitas dan kuantitas.

 

“Kami sudah investasi bangun pabrik dan mengembangkan produk. Jika dibilang tidak siap, kenapa perusahaan sekelas Telkom dan Lintas Artha mau pesan ke TRG. Ayolah, jangan buruk muka, cermin dibelah,” ketusnya. .[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s