241109 Kebablasan atau Boikot?

 

Gejala  adanya keterlambatan pembayaran kewajiban sebagai pemegang lisensi  Broadband Wireless Access (BWA) oleh pemenang tender sebenarnya telah tercium sejak lelang usai digelar pada akhir Juli lalu.

Saat itu telah merebak isu para pemenang   nantinya akan beralasan terlambat membayar karena tidak puas dengan kinerja perangkat lokal. Diharapkan, jika secara beramai-ramai terlambat membayar,  pemerintah akan langsung meloncat ke standar wimax 802.16e yang lebih ramah investasi ketimbang 802.16d.

Untuk diketahui, Wimax terdiri dari  dua standar yang berbeda sama sekali. Pertama, menggunakan IEEE 802.16d-2004 untuk Fixed atau Nomadic Wimax dengan  teknik modulasi  Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM). 

Kedua, IEEE 802.16e-2005  untuk Mobile Wimax dengan teknik modulasi Spatial Orthogonal Frequency Division Multiplex Access (SOFDMA).

Kabar beredar mengatakan pada Desember nanti akan ada tiga atau empat pembuat BTS dan Consumer Premises Equipment (CPE) dari dalam negeri yang akan memproduksi peralatan BWA tidak hanya kompatibel dengan standar pemerintah, tetapi juga bisa berjalan di  802.16e yang dipakai secara luas di dunia internasional.

Masalah perangkat ini menjadi isu krusial bagi pemenang karena berkaitan dengan datangnya investor untuk mengadakan jasa.

Hal ini karena di industri telekomunikasi saat ini tengah marak pola investasi dengan vendor financing. Dalam skema ini operator menggandeng   vendor perangkat untuk menggelar jaringan. Sistem itu biasanya memungkinkan   perangkat dipasang dulu setelah itu hasilnya dibagi dua.

Nah, jika dari sisi perangkat dipagari oleh pemerintah dengan kandungan TKDN tentunya para pemenang menjadi kewalahan mencari vendor perangkat  karena umumnya perusahaan lokal tidak mau pembelian barang dengan skema vendor financing.

Masalah bertambah pelik jika pememang tidak memiliki posisi tawar yang kuat di industri. Kondisi ini  bisa membuat perusahaan itu  harus menguras kantong sendiri untuk membeli perangkat.

Dan akhirnya isu yang merebak sejak Juli  itu ternyata menjadi kenyataan kala batas akhir pembayaran ditetapkan Rabu  (18/11). Awalnya, hanya dua perusahaan  yang membayar yakni Telkom dan IM2. Setelah diperpanjang hingga Jumat (20/11) hanya satu perusahaan, First Media, yang memenuhi kewajibannya.

“Saya tidak setuju jika dibilang adanya pemboikotan oleh industri. Jika kebablasan menghitung harga per zona mungkin tepat. Mungkin waktu tender terlalu semangat, sekarang berhitung kembali,” Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta, Senin (23/11).

Ucapan Gatot mungkin ada benarnya jika menilik hasil dari lelang dimana   secara rata-rata di setiap zona terjadi peningkatan harga   hingga 9 kali lipat dari penawaran dasar yang ditentukan oleh pemerintah.

Pada kesempatan lain, praktisi telematika Michael S Sunggiardi mengungkapkan, kenyataan di lapangan  perusahaan berbasis Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)  memang belum ada di Indonesia.

“Kebanyakan  perusahaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia tidak berkembang, karena sebagian besar hanya pencetak merk saja, industrinya tidak berkembang dan tidak berusaha dikembangkan oleh pemerintah,” tegasnya.

Michael pun menyoroti langkah Depkominfo yang tergesa-gesa menerapkan standar TKDN bagi perangkat Wimax karena sebenarnya para pelaku usaha sedang berdiskusi tentang acuan standar lokal dengan Departemen Perindustrian kala itu.

“Saat sedang serunya berdiskusi, tiba-tiba keluar regulasi perangkat Wimax dikanakan TKDN 40 persen bagi BTS dan 30 persen untuk CPE. Akhirnya semua mentah,” keluhnya.

Michael menyarankan, solusi dari karut marut ini pemerintah  mulai menetapkan kebijakan dengan melihat kebutuhan akar rumput dan yang  yang menjadi harapan orang banyak. “Buatlah   program berdasarkan kebutuhan yang riil, jangan di dorong oleh perusahaan kakap yang tidak keruan jalannya,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Utama TRG Sakti Wahyu Trenggono menilai, munculnya keluhan terhadap kemampuan perangkat lokal tak lebih karena para pemenang tak sabar ingin menggelar Wimax dengan standar 802.16e.

“Jika memang ada perusahaan lokal yang akan memproduksi dengan standar 802.16e yang memenuhi TKDN tak lama lagi itu harus diverifikasi. Perusahaan kami saja baru mampu membuat produk itu sesuai regulasi   pada Oktober tahun depan,” jelasnya.[dni]

 

 

 

 

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s