241109 BTEL Kembali Bantu Sumbar

 

JAKARTA—PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) kembali memberikan bantuan   bagi masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) yang terkena musibah gempa bumi pada akhir September lalu.

“Kami menyalurkan donasi 1,3 miliar rupiah dari penjualan hape Esia-Slank bagi masyarakat Sumbar. Sedangkan Yayasan Bakrie Untuk Negeri (BUN) menyumbang 3,7 miliar rupiah. Secara total ada sumbangan lima miliar rupiah,” ungkap Direktur Layanan Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaidi di Jakarta, Senin (23/11).

Dijelaskannya,  dana donasi tersebut digunakan untuk melakukan pembangunan maupun perbaikan berbagai fasilitas kesehatan, pendidikan dan ibadah di 4 wilayah di  Sumatera Barat yaitu  Padang, Pasaman Barat, Padang Pariaman dan Pariaman. Fasilitas yang dibangun antara lain Masjid Asra di Padang, SDN 03 Batang Anai di Padang Pariaman dan  SDN 14 Marunggi di kota Pariaman.

“Kami menyisihkan 10 ribu rupiah dari setiap penjualan Hape Esia Slank. Total ada 130 ribu unit yang terjual. Ini sesuai dengan kesepakatan bersama grup band itu dimana mereka ingin membantu masyarakat Sumbar yang terkena bencana,” katanya.

Sebelumnya,  Esia juga menyiapkan 20 saluran telepon gratis yang dipergunakan sebagai hotline number di rumah sakit M. Djamil Padang dan membebaskan biaya percakapan telepon antar pelanggan Esia di Sumatera Barat maupun ke dan dari Jakarta. Melalui TV One Satu Untuk Negeri, Esia juga mendonasikan dana sebesar  500 juta rupiah. Bahkan hari minggu lalu, Esia turut menyemarakkan kegiatan Fun Bike Pemkot Padang supaya masyarakat Padang secara bertahap bisa kembali pulih kondisinya.

Sementara itu Ketua Pelaksana Harian Bakrie Untuk Negeri,  Hisyam Sulaiman,    mengatakan donasi  3,7 miliar rupiah  dari BUN merupakan dukungan yang diberikan berbagai unit usaha dibawah Kelompok Usaha Bakrie. ”Kami merasakan betul keprihatinan akibat bencana gempa karena beberapa unit usaha Bakrie telah lama hadir menjalankan usaha di ranah Minang. Bakrie telah menjadi anggota keluarga besar masyarakat Sumatera Barat. Sudah sewajarnya Bakrie memberikan yang terbaik bagi masyarakat sini, termasuk dalam suka dan duka”.[dni]

 

 

241109 Pembayaran Kewajiban Lisensi: Ujian Bagi Wibawa Regulator


 

Pada akhir pekan lalu Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) mengumumkan secara resmi nama-nama perusahaan yang telah memenuhi kewajibannya  membayar  up front fee dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi tahunan sebagai pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA).

 

Perusahaan yang telah memenuhi kewajibannya adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT Indosat Mega Media (IM2), dan PT First Media Tbk (First Media).

 

Tiga perusahaan lainnya,  Berca Hardayaperkasa (Berca), Internux, dan Jasnita Telekomindo, dipastikan dikenakan denda sebesar dua persen dari total kewajibannya karena belum membayar dan terancam dicabut izin prinsip yang telah diberikan oleh pemerintah.

 

Ketiga perusahaan yang belum membayar itu jika  diperkirakan hanya  dari upfront fee harus menyetor ke negara sebesar 70,397 miliar rupiah (Berca), 110,033 miliar rupiah (Internux), dan 708 juta rupiah (Jasnita).

 

Sementara dari dua perusahaan yang telah membayar diperkirakan dari BHP diterima pemasukan 18,408 miliar rupiah (IM2) dan 66,954 miliar rupiah (Telkom).

 

First Media sebagai pemenang di dua zona diperkirakan menyetor kepada negara pada Jumat lalu sekitar  245,08 miliar rupiah (BHP dan upfront fee). Anak usaha Grup Lippo itu mengklaim telah menanamkan investasi satu triliun rupiah guna mengembangkan akses  broadband internet  berbasis teknologi Wimax.

 

Sebenarnya, ada dua pemenang  yang juga belum membayar kewajiban up front fee dan BHP frekuensi yaitu Konsorsium Wimax Indonesia (akan menjadi Wireless Telecom Universal) serta Konsorsium Comtronics Systems dan Adiwarta Perdania.
Namun,  karena pemenang itu berbentuk konsorsium, dan perlu waktu untuk membentuk badan hukum di Departemen Hukum dan HAM, tenggat waktunya pun lebih panjang yakni hingga 26 Januari 2010.
Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengungkapkan, hanya dua perusahaan (Jasnita dan Internux) yang mengirimkan surat secara resmi terkait belum dipenuhinya kewajiban.

 

“Alasannya ada yang belum selesai masalah internal atau ragu dengan kesiapan perangkat lokal. Tetapi itu tidak mengurangi ketegasan pemerintah untuk memberikan denda dan sanksi sesuai peraturan,” ujarnya kepada Koran Jakarta, Senin (23/11).
Gatot menjelaskan, masalah perangkat lokal seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi karena sudah ada dua perusahaan lokal yang mampu memproduksi perangkat Wimax sesuai regulasi yakni tingkat kandugan dalam negeri (TKDN) 40 persen untuk BTS dan 30 persen (BS).

 

Selanjutnya Gatot menegaskan, tentang kekhawatiran dari para pemenang akan sterilisasi dari frekuensi 2,3 GHz dari pengguna lainnya di zona tertentu, itu tidak bisa dijadikan alasan telat melakukan pembayaran kewajiban ke negara setelah izin prinsip diberikan.

“Kami sadar ada di beberapa zona frekuensi ditempati oleh bukan pemenang tender. Itu akan segera dibersihkan dan para pemenang tahu hal itu. Lantas, kenapa tidak bisa sabar, apa memang sekarang langsung roll out jaringan, tidak juga kan,” tukasnya.

 

Gatot pun mengingatkan, jika ada perusahaan mengembalikan zona yang dimenangkannya maka   uang jaminan (bid bond) sebesar 10 persen dari nilai reserved price zona yang ditawar akan  diambil oleh negara. “Selanjutnya kami akan tender ulang zona yang ditinggalkan itu,” katanya.

 

Menanggapi hal itu, Chief Operating Officer (COO) Telkom Ermady Dahlan mengaku siap mengambilalih zona yang ditinggalkan. “Kami siap mengambilalih zona yang cocok secara nilai bisnis. Tidak ada masalah. Tetapi baiknya kita tunggu dulu keputusan akhir dari pemerintah jika benar ada yang mundur setelah menang tender,”  katanya.

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Perusahaan IM2 Andri Aslan,”Kami tentu tertarik mengambilalih. Tetapi ini harus dikoordinasikan dulu dengan induk usaha, Indosat”.

 

Secara terpisah, salah satu pendiri Wireless Telecom Universal, Roy Rahajasa Yamin membantah keras akan membalikkan zona yang tidak menguntungkan secara komersial. “Tidak benar itu. Justru di daerah mengurus izin lebih murah. Kami tetap dengan komitmen awal. Bahkan dalam lelang kita bidik semua zona,” tegasnya.

 

Sedangkan sumber Koran Jakarta di Berca mengungkapkan, besar kemungkinan beberapa zona yang dimenangkan akan dikembalikan ke pemerintah. “Tidak sesuai dengan yang dibayangkan awalnya. Beda jika perangkatnya tidak dibatasi dengan standar nomadic atau boleh impor dari luar. Masalahnya dengan regulasi sekarang cost per subscriber terlalu mahal,” ungkapnya.

Berca adalah penguasa tender BWA dengan memenangkan 8 dari 15 zona yang ditawarkan. Perusahaan yang dimiliki Hartati Murdaya ini   berdasarkan penelusuran dari situs perusahaannya terungkap selama ini  bergerak di bidang teknologi informasi dengan unit bisnis Consulting Service, Berca Cakra Teknologi, Sistem Integrator, Consulting Services, Telecommunication Measurement & Infrastructure dan Integrated Services of Telematic.

Ironis

Praktisi Telematika Judith MS menilai, aksi yang dilakukan oleh tiga perusahaan yang belum membayar kewajiban sebagai suatu hal yang  ironis karena sebagai  pemenang  sudah selayaknya memperhitungkan seluruh komponen biaya investasi dengan melakukan feasibility study terlebih dahulu.

“Bagaimana bisa menjadi penyelenggara jaringan yg terpercaya jika ditaraf awal saja sudah meremehkan ketetapan pemerintah. Ini ujian bagi  regulator menegakkan wibawanya. Regulator harus memberikan sanksi, jika tidak, ini tidak adil bagi operator lain yang sudah tertib administrasi,” tegasnya.

Menurut praktisi telematika lainnya,  Michael S Sunggiardi terjadinya carut marut dalam tender BWA karena peserta  kebanyakan perusahaan baru dan sebagian besar belum berpengalaman di bisnis internet dalam arti yang sesungguhnya.
“Mereka  rata-rata cuma “berjudi”, mudah-mudahan dapat jackpot yang. besar dan berhasil, biarlah uang miliaran dibuang untuk satu impian,” katanya

.

Sementara,  Sekjen Indonesia Wireless Broadband (Idwibb) Sumaryo Bambang Hadi mengatakan, penyelenggaraan tender BWA tidak mulus karena peserta merasa dibohongi panitia tender, terutama masalah ketersediaan perangkat. “Perangkat ternyata tidak siap baik secara parameter operator ataupun komersial,” jelasnya.

 

Pada kesempatan lain, Direktur Utama TRG Sakti Wahyu Trenggono membantah keras jika dikatakan produknya tidak siap baik secara kualitas dan kuantitas.

 

“Kami sudah investasi bangun pabrik dan mengembangkan produk. Jika dibilang tidak siap, kenapa perusahaan sekelas Telkom dan Lintas Artha mau pesan ke TRG. Ayolah, jangan buruk muka, cermin dibelah,” ketusnya. .[dni]

241109 Menkominfo Seleksi Dirjen Postel

 

 

JAKARTA—Menkominfo Tifatul Sembiring dikabarkan mulai melakukan seleksi terhadap pejabat eselon I di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) untuk  menduduki posisi Dirjen Postel.

 

Dua pejabat yang menduduki posisi Direktur di Ditjen  Postel dikabarkan telah dipanggil oleh mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu minggu lalu untuk didengar visi dan misinya.

 

Kedua pejabat tersebut adalah Direktur Frekuensi Radio Ditjen Postel, Tulus Rahardjo dan Direktur Standardisasi Ditjen Postel Azhar Hasyim.

 

Selain kedua pejabat ini, nama lainnya yang santer akan dipanggil adalah Staf Ahli Depkominfo Aizirman Djusman, Direktur Kelembagaan Internasional Postel, Ikhsan Baidirus, dan Sekretaris Ditjen Postel Farida Dwi Cahyarini.

 

Posisi Dirjen Postel sendiri sekarang dirangkap oleh Sekjen Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar sebagai Pelaksana Tugas (PLT) sejak akhir Agustus lalu.

 

“Ada pemanggilan berupa Fit and Proper test tidak resmi oleh Menkominfo terhadap pak Azhar dan Tulus. Ini bagian dari komitmen Pak Tifatul yang ingin mengangkat Dirjen Postel dari kalangan internal,” ungkap Sumber Koran Jakarta, Senin (23/11).

 

Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengaku tidak tahu adanya fit and proper test dilakukan oleh Menkominfo. “Saya tidak tahu adanya kegiatan itu. Biasanya pengangkatan Dirjen itu melalui Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Presiden,” jelasnya.

 

Namun, menurut Gatot, jika benar ada pemanggilan oleh Menkominfo terhadap para calon Dirjen Postel, itu merupakan hal yang lumrah karena para pejabat terpilih nantinya akan bekerjasama dengan sang menteri. “Wajarlah kalau ada pemanggilan. Nantinya akan banyak bekerja sama, tidak mungkin saling tidak kenal,” katanya.

 

Gatot pun mengakui, posisi Dirjen Postel harus segera diisi oleh pejabat definitif karena ke depan direktorat tersebut memiliki tantangan yang berat, khususnya dalam menyiapkan era konvergensi.

 

Untuk diketahui,  Penggantian Basuki    mantan Menkominfo Mohammad Nuh pada Agustus lalu mengejutkan banyak pihak  karena prosesnya mendekati pengumuman kabinet baru.

 

Kabar beredar pergantian terjadi karena Nuh telah mengajukan nama Carmadi Mahbub dan Abdullah Alkaff  sebagai pengganti Basuki. Sayangnya,  kedua  sosok ini ditolak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Akhirnya hingga sekarang posisi Dirjen Postel masih dirangkap oleh Basuki yang menduduki posisi Sekjen Depkominfo.[dni]

241109 Kebablasan atau Boikot?

 

Gejala  adanya keterlambatan pembayaran kewajiban sebagai pemegang lisensi  Broadband Wireless Access (BWA) oleh pemenang tender sebenarnya telah tercium sejak lelang usai digelar pada akhir Juli lalu.

Saat itu telah merebak isu para pemenang   nantinya akan beralasan terlambat membayar karena tidak puas dengan kinerja perangkat lokal. Diharapkan, jika secara beramai-ramai terlambat membayar,  pemerintah akan langsung meloncat ke standar wimax 802.16e yang lebih ramah investasi ketimbang 802.16d.

Untuk diketahui, Wimax terdiri dari  dua standar yang berbeda sama sekali. Pertama, menggunakan IEEE 802.16d-2004 untuk Fixed atau Nomadic Wimax dengan  teknik modulasi  Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM). 

Kedua, IEEE 802.16e-2005  untuk Mobile Wimax dengan teknik modulasi Spatial Orthogonal Frequency Division Multiplex Access (SOFDMA).

Kabar beredar mengatakan pada Desember nanti akan ada tiga atau empat pembuat BTS dan Consumer Premises Equipment (CPE) dari dalam negeri yang akan memproduksi peralatan BWA tidak hanya kompatibel dengan standar pemerintah, tetapi juga bisa berjalan di  802.16e yang dipakai secara luas di dunia internasional.

Masalah perangkat ini menjadi isu krusial bagi pemenang karena berkaitan dengan datangnya investor untuk mengadakan jasa.

Hal ini karena di industri telekomunikasi saat ini tengah marak pola investasi dengan vendor financing. Dalam skema ini operator menggandeng   vendor perangkat untuk menggelar jaringan. Sistem itu biasanya memungkinkan   perangkat dipasang dulu setelah itu hasilnya dibagi dua.

Nah, jika dari sisi perangkat dipagari oleh pemerintah dengan kandungan TKDN tentunya para pemenang menjadi kewalahan mencari vendor perangkat  karena umumnya perusahaan lokal tidak mau pembelian barang dengan skema vendor financing.

Masalah bertambah pelik jika pememang tidak memiliki posisi tawar yang kuat di industri. Kondisi ini  bisa membuat perusahaan itu  harus menguras kantong sendiri untuk membeli perangkat.

Dan akhirnya isu yang merebak sejak Juli  itu ternyata menjadi kenyataan kala batas akhir pembayaran ditetapkan Rabu  (18/11). Awalnya, hanya dua perusahaan  yang membayar yakni Telkom dan IM2. Setelah diperpanjang hingga Jumat (20/11) hanya satu perusahaan, First Media, yang memenuhi kewajibannya.

“Saya tidak setuju jika dibilang adanya pemboikotan oleh industri. Jika kebablasan menghitung harga per zona mungkin tepat. Mungkin waktu tender terlalu semangat, sekarang berhitung kembali,” Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta, Senin (23/11).

Ucapan Gatot mungkin ada benarnya jika menilik hasil dari lelang dimana   secara rata-rata di setiap zona terjadi peningkatan harga   hingga 9 kali lipat dari penawaran dasar yang ditentukan oleh pemerintah.

Pada kesempatan lain, praktisi telematika Michael S Sunggiardi mengungkapkan, kenyataan di lapangan  perusahaan berbasis Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)  memang belum ada di Indonesia.

“Kebanyakan  perusahaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia tidak berkembang, karena sebagian besar hanya pencetak merk saja, industrinya tidak berkembang dan tidak berusaha dikembangkan oleh pemerintah,” tegasnya.

Michael pun menyoroti langkah Depkominfo yang tergesa-gesa menerapkan standar TKDN bagi perangkat Wimax karena sebenarnya para pelaku usaha sedang berdiskusi tentang acuan standar lokal dengan Departemen Perindustrian kala itu.

“Saat sedang serunya berdiskusi, tiba-tiba keluar regulasi perangkat Wimax dikanakan TKDN 40 persen bagi BTS dan 30 persen untuk CPE. Akhirnya semua mentah,” keluhnya.

Michael menyarankan, solusi dari karut marut ini pemerintah  mulai menetapkan kebijakan dengan melihat kebutuhan akar rumput dan yang  yang menjadi harapan orang banyak. “Buatlah   program berdasarkan kebutuhan yang riil, jangan di dorong oleh perusahaan kakap yang tidak keruan jalannya,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Utama TRG Sakti Wahyu Trenggono menilai, munculnya keluhan terhadap kemampuan perangkat lokal tak lebih karena para pemenang tak sabar ingin menggelar Wimax dengan standar 802.16e.

“Jika memang ada perusahaan lokal yang akan memproduksi dengan standar 802.16e yang memenuhi TKDN tak lama lagi itu harus diverifikasi. Perusahaan kami saja baru mampu membuat produk itu sesuai regulasi   pada Oktober tahun depan,” jelasnya.[dni]

 

 

 

 

241109 IMO Pasok Ponsel Android

 

JAKARTA—Ponsel milik merek lokal, Philips-IMO (IMO), mulai memasok produk berbasis sistim operasi Android dalam seri IMO S900 pekan lalu.  Pada tahap awal rencananya akan dipasok 1000 unit produk tersebut untuk mempelajari  minat pasar  lokal.

 

“Kami coba seribu unit dulu sambil melihat animo pasar. Tetapi jika tidak begitu menggembiarakan, tetap saja akan ada pasokan tambahan,” ungkap  Presiden Direktur Philips-IMO Sarwo Wargono di Jakarta, Senin (23/11).

 

Menurut Sarwo, kebijakan menambah pasokan tak bisa dilepaskan dari adanya   komunitas yang menunggu produk tersebut. “Sudah ada 5-10 komunitas yang bekerja sama dengan kita. Misalnya, komunitas Universitas Gunadarma, komunitas Bursa Efek Indonesia, komunitas Bursa Komoditi,” jelasnya.

 

Ponsel Android dalam balutan IMO S900 menggunakan prosesor Samsung S3C2448 dengan clock speed 400 MHz. Kinerja ponsel ini dibantu oleh memori flash 128 MB ROM dan memori eksternal 128 MB RAM.

 

Produk ini dibanderol  2,25 juta rupiah dengan  berbagai fitur seperti kamera 2 megapiksel, pemutar musik dan video, serta aplikasi online semisal Google Search, I-Tweet, hingga instant messaging seperti Yahoo, MSN, Google Talk, Jabber, ICQ, Myspace. Ponsel ini juga mendukung aplikasi push email, document dan PDF viewer.

 

IMO sendiri tak memasang target khusus untuk pemasaran ponsel Android ini. Alasannya selain ponsel ini baru berada di peringkat ketujuh pasar global, sekitar  2,7 persen pangsa pasar. Selain itu  segmentasinya yang berada di pasar medium.

 

Salah satu fitur andalan dari produk ini adalah toko online berbasis Android. Pengembangan fitur ini bekerjasama dengan  Indosat Mega Media (IM2) yang juga berkeinginan untuk membesarkan portal pembayaran miliknya.

 

Toko online yang diusung Phillips adalah IMO Store yang menyuguhkan sarana jual beli melalui ponsel. Misalnya, untuk membeli buku, CD, karangan bunga, baju dan lainnya.

 

Kemudian untuk pembayarannya, pengguna ponsel Android itu bisa menggunakan layanan payment system i-Pay milik IM2.

 

Dukungan terhadap konten berbasis Android merupakan komitmen yang dicanangkan Indosat selaku induk perusahaan IM2. Dukungan Indosat terhadap Android juga bagian dari komitmennya bersama aliansinya dalam Connexus Mobile Alliance.[dni]

 

241109 Fungsi Adpel Harus Diberdayakan

JAKARTA—Pemerintah harus memberdayakan fungsi Administratur Pelayaran (Adpel) untuk menjamin keselamatan pelayaran nasional.

“Fungsi dari Adpel masih dibutuhkan sebagai mata rantai keselamatan pelayaran nasional. Masalahnya sekarang, Adpel itu bagian dari masalah karena tidak independen dan menginduk ke Direktorat Jenderal hubungan laut sebagai penyelenggara,” ungkap Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit kepada Koran Jakarta, Senin (23/11).

Menurut Danang, Adpel akan menjadi solusi bagi keselamatan pelayaran nasional jika fungsinya dijalankan. Untuk mencapai hal tersebut ada dua opsi yakni dijadikannya Adpel sebagai satu unit kepatuhan terhadap standar keselamatan pelayaran atau memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja para Adpel.

”Tidak bisa Adpel berada di bawah Ditjen Hubla. Rasanya tidak akan obyektif yang menjalankan aturan diawasi oleh satu direktorat,” katanya.

Pada kesempatan lain, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Rusdi Siswanto menyarankan,  untuk menghapus keberadaan  Adpel di seluruh Indonesia karena kontribusinya tidak jelas dalam peningkatan keselamatan pelayaran.

“Fungsi  Adpel sudah tidak jelas. Sebaiknya dihapuskan saja.  Bahkan, cenderung menjadi sumber masalah dalam keselamatan pelayaran,” katanya.

Menurut Rusdi, pada setiap kali kecelakaan kapal terjadi di Indonesia, problem ketidakberesan jumlah penumpang antara manifes dan jumlah yang diangkut sebenarnya, selalu muncul. “Itu tandanya, tugas Adpel yang memastikan data guna keselamatan kapal, tidak jalan,” katanya.

Dikatakannya,  jika Adpel tetap dipertahankan, hendaknya seluruh Adpel dan Syahbandar diuji kepantasan dan kepatutannya serta kompetensinya oleh pihak independen. Setelah itu,  seluruh pemeriksaan kelaikan  kapal diserahkan kepada badan klas.

Korban Dumeks
Secara terpisah,  Juru bicara  Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) JA Barata mengungkapkan, hingga Senin (23/11) sore, ditemukan korban selamat  dari KM Dumai Ekspress (Dumeks) sebanyak  255 orang. Sedangkam korban meninggal sebanyak 27 jiwa.

Untuk diketahui, pada Minggu (22/11), pukul 09.30 WIB, KM Dumai Express 10  rute Batam-Dumai  karam di perairan Selat Durian, Provinsi Kepulauan Riau.  Kapal ini dioperasikan oleh  PT Lestari Indomal Bahari.

”KNKT telah memulai langkah investigasi untuk mencari penyebab tragedi tenggelamnya KM Dumai Ekspress 10 tujuan Batam-Dumai, di perairan Selat Durian, Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (22/11), pukul 09:30 WIB. Tim  sudah berangkat sejak kemarin (22/11),” jelasnya.

Dijelaskannya, tim terdiri atas  Kunto Prayogo (ketua) dan dua anggota, Wahyu Prihanto dan Aleik Nurwahyudi.

Dikatakannya, alam satu atau dua hari ini, mereka akan menerapkan prosedur operasi standar (SOP) yang mengedepankan monitoring terhadap upaya evakuasi dan penyelamatan penumpang, kemudian mencari tahu kronologi kecelakaan.

Setelah itu, mereka juga akan mengamati sumber-sumber di lapangan yang bisa diwawancarai terkait peristiwa, termasuk kepada para korban selamat.

Barata    menambahkan, laporan awal hasil penelitian KNKT terhadap musibah itu, tidak bisa ditentukan dalam dua atau tiga bulan ke depan. “SOP-nya paling lambat satu tahun,” katanya.

Namun, bisa saja, katanya, hal itu lebih cepat karena tingkat kesulitan dan metode yang digunakan tim investigator bisa berbeda dari satu kasus kecelakaan dengan kecelakaan lainnya.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Laut, Dephub, Sunaryo mengemukakan bahwa pihaknya menemukan dua indikasi dugaan pelanggaran terkait karamnya KM Dumai Ekspress di perairan Selat Durian, Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (22/11), pukul 09:30 WIB.

Pertama, dugaan pelanggaran terhadap kapasitas angkut penumpang dan dugaan pelanggaran terhadap peringatan cuaca.

Sunaryo menyebutkan, berdasarkan data spesifikasi KM Dumai Ekspress 10 yang dimilikinya, kapasitas angkut penumpang maksimal kapal itu 273 orang.

Sementara, berdasarkan hasil pencarian dan penyelamatan yang dilakukan tim SAR di lapangan, jumlah penumpang yang ditemukan telah melebihi kapasitas tersebut.

“Namun, data pasti penumpang kapal masih simpang siur, karena manifesnya belum ditemukan. Saya sendiri punya dua data yang diperoleh dari dua sumber berbeda,” kata Sunaryo..[dni]

231109 Jembatan Selat Sunda Harus Kombinasi dengan Kereta Api

JAKARTA—Pembangunan jembatan Selat Sunda jika direalisasikan harus dikombinasikan dengan jalur kereta api agar bisa mendorong pertumbuhan perekonomian Pulau Sumatera dan Jawa secara optimal.

“Jembatan itu harus dikombinasikan antara jalur untuk jalan raya dan rel kereta api. Jika hanya untuk jalan raya saja, itu menyia-nyiakan investasi besar yang telah dikeluarkan,” ujar Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di Jakarta, Jumat (20/11).

Bambang mengungkapkan, berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) belum lama ini, membangun jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Sumatera dan Jawa adalah hal yang tepat.

“Membangun jembatan itu memang ideal. Tetapi jika dikombinasikan dengan jalur kereta api ada tantangannya pada konstruksi dari jembatan,” katanya.

Dijelaskannya, jika jembatan hanya diisi oleh kendaraan bermotor maka infrastruktur tersebut memiliki fleksibilitas dalam menghadapi goncangan di laut. “Jika jembatan itu nanti dilalui rel kereta api, strukturnya harus lebih rigid. Hal ini karena kereta api tidak bisa ada yang bergoyang,” jelasnya.

Menurut Bambang, jika moda kereta api diberikan jalur dalam jembatan tersebut maka akan memperlancar perpindahan barang karena arus ekonomi dari kedua pulau lumayan besar. Jawa selama ini memiliki Product Domestic Regional Bruto (PDRB) sebesar 60 persen, sedangkan Sumatera sebesar 20 persen.

“Jika  jalur kereta api terwujud, maka impian memiliki rute kereta api dari Aceh hingga Jawa bisa tercapai,” katanya.

Selanjutnya dijelaskannya, jika jembatan itu dioperasikan hal lain yang harus diperhatikan adalah angkutan laut yang berada di bawah infrastruktur tersebut tetap beroperasi sesuai standar International Maritime Organization (IMO) dan skenario yang jelas untuk pengalihan operasional kapal feri yang selama ini menyambungkan Jawa dan Sumatera.

Untuk diketahui, proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda dengan diperkirakan  membutuhkan dana investasi sekitar  100 triliun rupiah mulai ditawarkan pemerintah  melalui buku Private Public Partnership, yang berarti masuk dalam  kerangka kerja sama pemerintah dan swasta.

Saat ini pemerintah sedang menyiapkan pembentukan Tim Nasional yang
merupakan gabungan dari orang-orang di Sumatera dan Jawa dalam
menyiapkan proyek Jembatan Selat Sunda.

Pemerintah sudah memegang lima kajian pembangunan jembatan
Selat Sunda. Selain opsi jembatan, ada juga alternatif akses berupa
terowongan dasar laut atau terapung di bawah permukaan laut, seperti
terowongan yang menghubungkan Inggris dan Perancis saat ini.

Jika opsi terowongan yang dipakai, nilai investasinya lebih
rendah, yakni 49  triliun rupiah , tetapi jangka waktu pemakaiannya sangat  singkat, yakni sekitar 20 tahun.

Adapun opsi jembatan membutuhkan investasi hingga  117 triliun rupiah, tetapi daya tahannya sanggup  menampung lonjakan kendaraan hingga 100 tahun.

Data Direktorat Bina Teknik, Ditjen Bina Marga Departemen PU
menunjukkan, tahun 2050 akan ada lalu lintas yang tidak tertampung
sebanyak 57.600 kendaraan per hari jika Sumatera-Jawa masih bergantung
pada feri. Sebab, kapasitas maksimal feri saat ini hanya 18.000
kendaraan per hari.[dni]