191109 Bali Statement: Menuju Era Ekonomi Broadband


 

JAKARTA—Pada pekan lalu para menteri telekomunikasi dan informasi dari negara-negara di Asia Pasifik melakukan pertemuan untuk membahas perkembangan teknologi dan bisnis di sektor yang dikelolanya.

 

Hasil dari pertemuan tersebut adalah keluarnya Bali Statement yang berisi beberapa hal. Pertama, negara-negara di Asia Pasifik sepakat untuk memperluas konektivitas broadband guna mengembangkan ekonomi berbasis teknologi tersebut.

 

Kedua, memfasilitasi layanan konvergensi yang efektif, memberi dukungan terhadap pengembangan konten dan aplikasi. Ketiga,  pembangunan kapasitas sumber daya manusia di industri telematika, keempat, bekerja sama   dalam membagi  ilmu pengetahuan, pengalaman, dan penelitian bersama yg mendorong broadband ekonomi.

 

Kelima, perlindungan terhadap anak dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan terakhir, menurunkan biaya roaming internasional.

 

Menkominfo Tifatul Sembiring menjelaskan, pengembangan broadband menjadi salah satu titik berat perhatiannya dalam mengembangkan TIK Indonesia karena mampu meningkatkan daya saing dan memajukan perekonomian negara.

 

“Posisi Indonesia yang berada di tengah, faktor ini bisa menjadikan kita sebagai  pengembang broadband di kawasan Asia Pasifik. Pekerjaan rumah untuk Indonesia adalah bagaimana membuat infrastruktur broadband merata di seluruh negeri. Jangan hanya fokus di kawasan barat saja,” ujarnya di Jakarta belum lama ini.

 

Tingkatkan GDP

Senior Director of Services GSMA, Jaikishan Rajaraman mengungkapkan,
koneksi fixedline broadband dunia saat ini mencapai 1,3 miliar, atau mewakili 16,4 persen populasi dunia. Sementara koneksi mobile broadband mencapai 4 miliar koneksi, atau mewakili 64 persen populasi dunia. “Pelanggan mobile broadband global tumbuh delapan juta per bulannya,” kata dia.

 

Berdasarkan data Wireless Intelligence per kuartal ketiga 2009, Asia Pasifik merupakan pengguna mobile broadband terbesar yakni 56,2 juta pelanggan, dibandingkan Amerika Serikat dan Kanada yang berkisar 45,36 juta pelanggan.

 

Pengguna mobile broadband di Indonesia sendiri diperkirakan GSMA hampir menyentuh dua juta pelanggan. Angka itu diperoleh dari operator seperti Telkomsel 1,3 juta, Indosat (IM2) 500 ribu, Excelcomindo Pratama (XL) 100 ribu, dan beberapa operator lainnya. Pengguna layanan data internet bergerak tersebut diproyeksi bakal menembus angka 45 juta pelanggan pada 2013 mendatang.

 

Dijelaskannya, broadband akan berkembang dengan pesat di Indonesia jika ekosistem untuk mengembangkan teknologi ini berhasil didorong eksistensinya oleh pemerintah. Ekosistem itu mencakup ketersediaan perangkat, inovasi, serta kesiapan operator dan pelanggan.

Rajaraman menyakini,   tumbuhnya penetrasi mobile broadband akan mampu merangsang pertumbuhan pendapatan bruto atau GDP  di sebuah negara. “Setiap 10 persen penetrasi broadband akan meningkatkan satu persen pertumbuhan GDP. Itu adalah kontribusi secara langsung dari investasi jaringan. Belum lagi multiplier effects dari tumbuhnya kontribusi dari penyedia konten, perangkat, dan lainnya ,” katanya.

 

Kendala di Indonesia

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa mengungkapkan, kendala yang seringkali dihadapi dalam jaringan mobile broadband di Indonesia, khususnya di Jakarta, adalah kongesti atau kemacetan jaringan. Guna mengatasi hal ini    pemerintah disarankan  membangun virtual electronic superhighway alias ‘jalan tol’ virtual.

“Mengurai kemacetan konektivitas itu dari sana. Sayangnya, pengembangan akses teknologi broadband acapkali terbentur masalah infrastruktur telekomunikasi,” katanya.

Menurut dia, kepadatan jaringan ditengarai terjadi karena masyarakat ibukota yang membawa kebiasaan internet yang biasanya di jaringan fixedline ke jaringan mobile. “Karena semua kini bisa dinikmati melalui ponsel atau laptop,” jelasnya.

Setyanto menegaskan, diperlukan   keterlibatan pemerintah untuk menjadi pemimpin sekaligus pelopor untuk membangun virtual electronic superhighway. “Ini adalah tantangan kita sebagai negara yang terbilang terlambat dalam mengadopsi broadband. Masih ada celah untuk membangun bangsa ini bersama-sama,” katanya.

 

Regulasi

Pada kesempatan lain, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menegaskan,  Indonesia harus segera juga menjalankan rencana aksi sesuai kesepakatan dalam Bali Statement dengan   menghadirkan regulasi dan kerangka kerja regulator yang mendorong infrastruktur broadband  agar kian kompetitif dan dapat menjangkau seluruh negeri

 

“Salah satu contoh perubahan regulasi adalah bagaimana merevitalisasi  Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP). Huruf “P” itu membuat gerak lembaga itu hanya terbatas di pedesaan,” ujarnya.

 

Heru juga menyarankan, perlunya dibangun lebih banyak titik internet exchange yang lebih menyebar dan tidak hanya fokus di kawasan barat. Selain itu perlu juga dibangun inkubator bisnis untuk mengembangkan konten lokal.

 

“Nanti akan ada ICT Fund. Arahnya dana dari ICT Fund akan dikembangkan untuk hal-hal di atas bukan hanya semata bicara desa berdering dari BTIP,” jelasnya.

 

Anggota Komite lainnya, Nonot Harsono menegaskan, jika ingin membangun ekonomi berbasis broadband harus ada komitmen tidak hanya dari komunitas tetapi juga pemerintah. “Sekarang ini infrastruktur TIK itu hanya masuk di bagian sub proyek di Bappenas. Itu artinya adalah tidak menjadi prioritas. Beda dengan pembangunan jalan atau pelabuhan,” katanya.

 

Tidak dijadikannya infrastruktur TIK sebagai prioritas tentu membuat seretnya alokasi dana untuk pembangunan. “Kalau mengandalkan pada swasta tidak akan bisa itu masyarakat pedesaan menikmati broadband. Swasta itu tujuannya profit. Bagaimana bisa mazhab kapitalis disuruh menjalankan kegiatan sosialis,” tukasnya.

 

Nonot menyarankan, solusi terbaik adalah pemerintah membangun infrastruktur broadband. Selanjutnya untuk pemeliharaan dan operasional diserahkan kepada swasta dengan mekanisme tender. “Setelah itu si pemenang tender menyewakan akses tersebut pada pemain kelas menengah dan kecil. Kalau begini baru namanya pemerataan,” katanya.

 

 

Secara terpisah, Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengatakan, Indonesia   dalam   pengembangan konektivitas broadband berencana  fokus pada Palapa Ring dan meningkatkan proyek universal service obligation (USO) menjadi broadband service obligation (BSO).

 

Palapa ring atau proyek membangun cincin serat optik di kawasan timur Indonesia dianggap sebagai pilot project Indonesia karena untuk membangunnya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.
”Sedangkan dana USO nanti akan dikembangkan untuk memperluas penggunaan broadband. Proyek USO nanti bukan hanya teleponi dasar (Desa Berdering) tapi sudah data (Desa Pinter/ Internet kecamatan) dan dengan pita lebar (broadband),” katanya.[dni]

 

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s