191109 Bali Statement: Menuju Era Ekonomi Broadband


 

JAKARTA—Pada pekan lalu para menteri telekomunikasi dan informasi dari negara-negara di Asia Pasifik melakukan pertemuan untuk membahas perkembangan teknologi dan bisnis di sektor yang dikelolanya.

 

Hasil dari pertemuan tersebut adalah keluarnya Bali Statement yang berisi beberapa hal. Pertama, negara-negara di Asia Pasifik sepakat untuk memperluas konektivitas broadband guna mengembangkan ekonomi berbasis teknologi tersebut.

 

Kedua, memfasilitasi layanan konvergensi yang efektif, memberi dukungan terhadap pengembangan konten dan aplikasi. Ketiga,  pembangunan kapasitas sumber daya manusia di industri telematika, keempat, bekerja sama   dalam membagi  ilmu pengetahuan, pengalaman, dan penelitian bersama yg mendorong broadband ekonomi.

 

Kelima, perlindungan terhadap anak dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan terakhir, menurunkan biaya roaming internasional.

 

Menkominfo Tifatul Sembiring menjelaskan, pengembangan broadband menjadi salah satu titik berat perhatiannya dalam mengembangkan TIK Indonesia karena mampu meningkatkan daya saing dan memajukan perekonomian negara.

 

“Posisi Indonesia yang berada di tengah, faktor ini bisa menjadikan kita sebagai  pengembang broadband di kawasan Asia Pasifik. Pekerjaan rumah untuk Indonesia adalah bagaimana membuat infrastruktur broadband merata di seluruh negeri. Jangan hanya fokus di kawasan barat saja,” ujarnya di Jakarta belum lama ini.

 

Tingkatkan GDP

Senior Director of Services GSMA, Jaikishan Rajaraman mengungkapkan,
koneksi fixedline broadband dunia saat ini mencapai 1,3 miliar, atau mewakili 16,4 persen populasi dunia. Sementara koneksi mobile broadband mencapai 4 miliar koneksi, atau mewakili 64 persen populasi dunia. “Pelanggan mobile broadband global tumbuh delapan juta per bulannya,” kata dia.

 

Berdasarkan data Wireless Intelligence per kuartal ketiga 2009, Asia Pasifik merupakan pengguna mobile broadband terbesar yakni 56,2 juta pelanggan, dibandingkan Amerika Serikat dan Kanada yang berkisar 45,36 juta pelanggan.

 

Pengguna mobile broadband di Indonesia sendiri diperkirakan GSMA hampir menyentuh dua juta pelanggan. Angka itu diperoleh dari operator seperti Telkomsel 1,3 juta, Indosat (IM2) 500 ribu, Excelcomindo Pratama (XL) 100 ribu, dan beberapa operator lainnya. Pengguna layanan data internet bergerak tersebut diproyeksi bakal menembus angka 45 juta pelanggan pada 2013 mendatang.

 

Dijelaskannya, broadband akan berkembang dengan pesat di Indonesia jika ekosistem untuk mengembangkan teknologi ini berhasil didorong eksistensinya oleh pemerintah. Ekosistem itu mencakup ketersediaan perangkat, inovasi, serta kesiapan operator dan pelanggan.

Rajaraman menyakini,   tumbuhnya penetrasi mobile broadband akan mampu merangsang pertumbuhan pendapatan bruto atau GDP  di sebuah negara. “Setiap 10 persen penetrasi broadband akan meningkatkan satu persen pertumbuhan GDP. Itu adalah kontribusi secara langsung dari investasi jaringan. Belum lagi multiplier effects dari tumbuhnya kontribusi dari penyedia konten, perangkat, dan lainnya ,” katanya.

 

Kendala di Indonesia

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa mengungkapkan, kendala yang seringkali dihadapi dalam jaringan mobile broadband di Indonesia, khususnya di Jakarta, adalah kongesti atau kemacetan jaringan. Guna mengatasi hal ini    pemerintah disarankan  membangun virtual electronic superhighway alias ‘jalan tol’ virtual.

“Mengurai kemacetan konektivitas itu dari sana. Sayangnya, pengembangan akses teknologi broadband acapkali terbentur masalah infrastruktur telekomunikasi,” katanya.

Menurut dia, kepadatan jaringan ditengarai terjadi karena masyarakat ibukota yang membawa kebiasaan internet yang biasanya di jaringan fixedline ke jaringan mobile. “Karena semua kini bisa dinikmati melalui ponsel atau laptop,” jelasnya.

Setyanto menegaskan, diperlukan   keterlibatan pemerintah untuk menjadi pemimpin sekaligus pelopor untuk membangun virtual electronic superhighway. “Ini adalah tantangan kita sebagai negara yang terbilang terlambat dalam mengadopsi broadband. Masih ada celah untuk membangun bangsa ini bersama-sama,” katanya.

 

Regulasi

Pada kesempatan lain, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menegaskan,  Indonesia harus segera juga menjalankan rencana aksi sesuai kesepakatan dalam Bali Statement dengan   menghadirkan regulasi dan kerangka kerja regulator yang mendorong infrastruktur broadband  agar kian kompetitif dan dapat menjangkau seluruh negeri

 

“Salah satu contoh perubahan regulasi adalah bagaimana merevitalisasi  Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP). Huruf “P” itu membuat gerak lembaga itu hanya terbatas di pedesaan,” ujarnya.

 

Heru juga menyarankan, perlunya dibangun lebih banyak titik internet exchange yang lebih menyebar dan tidak hanya fokus di kawasan barat. Selain itu perlu juga dibangun inkubator bisnis untuk mengembangkan konten lokal.

 

“Nanti akan ada ICT Fund. Arahnya dana dari ICT Fund akan dikembangkan untuk hal-hal di atas bukan hanya semata bicara desa berdering dari BTIP,” jelasnya.

 

Anggota Komite lainnya, Nonot Harsono menegaskan, jika ingin membangun ekonomi berbasis broadband harus ada komitmen tidak hanya dari komunitas tetapi juga pemerintah. “Sekarang ini infrastruktur TIK itu hanya masuk di bagian sub proyek di Bappenas. Itu artinya adalah tidak menjadi prioritas. Beda dengan pembangunan jalan atau pelabuhan,” katanya.

 

Tidak dijadikannya infrastruktur TIK sebagai prioritas tentu membuat seretnya alokasi dana untuk pembangunan. “Kalau mengandalkan pada swasta tidak akan bisa itu masyarakat pedesaan menikmati broadband. Swasta itu tujuannya profit. Bagaimana bisa mazhab kapitalis disuruh menjalankan kegiatan sosialis,” tukasnya.

 

Nonot menyarankan, solusi terbaik adalah pemerintah membangun infrastruktur broadband. Selanjutnya untuk pemeliharaan dan operasional diserahkan kepada swasta dengan mekanisme tender. “Setelah itu si pemenang tender menyewakan akses tersebut pada pemain kelas menengah dan kecil. Kalau begini baru namanya pemerataan,” katanya.

 

 

Secara terpisah, Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengatakan, Indonesia   dalam   pengembangan konektivitas broadband berencana  fokus pada Palapa Ring dan meningkatkan proyek universal service obligation (USO) menjadi broadband service obligation (BSO).

 

Palapa ring atau proyek membangun cincin serat optik di kawasan timur Indonesia dianggap sebagai pilot project Indonesia karena untuk membangunnya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.
”Sedangkan dana USO nanti akan dikembangkan untuk memperluas penggunaan broadband. Proyek USO nanti bukan hanya teleponi dasar (Desa Berdering) tapi sudah data (Desa Pinter/ Internet kecamatan) dan dengan pita lebar (broadband),” katanya.[dni]

 

191109 Menghilangkan Bottle Neck


 

Pertumbuhan pelanggan broadband di Indonesia memang sangat menjanjikan. Sayangnya, fenomena ini tidak diikuti oleh ketersediaan jaringan yang mencukupi dan minimnya kecepatan broadband yang dinikmati pengguna.

 

Realita di lapangan adalah   walau akses kecepatan bisa mencapai satu hingga tiga Mbps, tetapi   tetapi pada jam sibuk atau malam hari akan turun menjadi 20-40 kbps. Padahal,  standar dari broadband seharusnya  melewati  250 kbps.

 

Pemicu dari hal ini adalah  jaringan nasional masih banyak memiliki  (bottle neck) yakni sambungan lokal sudah memenuhi, tetapi sambungan interlokal belum. Apalagi kalau sudah masuk jaringan tulang punggung dari Indonesia timur ke barat dan dari barat ke timur.

 

Faktor lainnya adalah minimnya sambungan internasional yang dimiliki oleh Indonesia. Umumnya jalur yang dipilih Indonesia adalah melewati Singapura.  Padahal pengguna di Indonesia banyak mengakses situs luar negeri sehingga membutuhkan kapasitas bandwitdh besar dan biaya sewa yang tinggi.

 

Berdasarkan catatan, total kapasitas gateway  internasional milik Telkom melalui berbagai koneksi saat ini adalah 30 Gbps dgn okupansi hampir 80 persen.   Sedangkan   XL  sekitar 1 Gbps.

 

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakan, untuk mengatasi masalah bottle neck di antar wilayah lokal diperlukan pembangunan serat optik yang menghubungkan antar wilayah. “Sedangkan di area rural bisa ditutup dengan radio melalui teknologi wimax,” katanya.

 

Nonot meminta, operator yang telah memiliki komitmen dalam lisensi modern untuk membangun serat optik dalam tataran akses agar tidak mengubahnya ke radio khususnya di kota-kota besar. “Indosat Mega Media (IM2) karena menang tender wimax ingin mengubah komitmen pembangunan serat optik di perkotaan. Ini kan tidak benar. Kita butuh koneksi dengan serat optik agar kecepatan lebih stabil. Kalau radio itu kan sharing bandwitdh,” jelasnya.

 

Berkaitan dengan sambungan internasional, Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengungkapkan, posisi negosiasi Indonesia akan kuat dalam  bernegosiasi dengan pihak luar,  jika Palapa Ring berhasil dijalankan.

 

Palapa Ring merupakan megaproyek membangun tulang punggung (backbone)   serat optik internasional yang terdiri dari 7 cincin (ring) melingkupi 33 provinsi dan 460 kabupaten di KTI.

Proyek yang awalnya membutuhkan biaya sekitar 225 juta dollar AS itu terdiri dari 35.280 kilometer serat optik bawah laut (submarine cable) dan 21.708 kilometer serat optik bawah tanah (inland cable).
Setiap cincin nantinya akan meneruskan akses frekuensi pita lebar dari satu titik ke titik lainnya di setiap kabupaten.  Akses tersebut akan mendukung jaringan serat optik pita  lebar berkecepatan tinggi dengan kapasitas 300 Gbps hingga 1.000 Gbps di daerah tersebut.
Telkom akan memulai pembangunan  tahap pertama Palapa Ring dengan nama Mataram-Kupang Cable System pada akhir November ini. Pembangunan yang menelan investasi sebesar 500 miliar rupiah ini mencakup rute   Mataram-Kupang, Manado-Sorong, dan Fakfak-Makassar  sepanjang 1.041 km dengan menunjuk penyedia jaringan Huawei Marine.

Apabila Indonesia berhasil membangun Ring Palapa dengan kapasitas tak terbatas  maka negara ini  bisa menjadi pengambil inisiatif dan dilirik untuk kabel Tier 1 ke tiga benua  melalui dua samudera. Ujung cincin dari proyek ini seperti  di Papua bisa  menjangkau Samudera Pasifik.

 

Apalagi China sudah menyodorkan  rencana China-ASEAN superhighway virtual. Konfigurasi dari  Ring Palapa bisa dicapai dari manapun, baik dari Jakarta, Sumatera, maupun Manado, dengan harga sama murahnya, sehingga bisa menjadi  komponen menentukan untuk China-ASEAN superhighway ini.

 

Menkominfo Tifatul Sembiring mengungkapkan, untuk pembangunan Palapa Ring tahap II akan disiapkan oleh pemerintah insentif kepada konsorsium yang mengerjakan. Anggota konsorsium yang tersisa adalah Telkom, Indosat, dan Bakrie Telecom. “Ada apresiasinya. Sedang dikaji bentuknya bagaimana,” katanya.

 

COO Telkom Ermady Dahlan meminta, pemerintah untuk berlaku adil seandainya ada insentif dalam pembangunan Palapa Ring. “Jika konsorsium dapat insentif. Kita yang berinisiatif pertama ini rasanya wajar juga mendapatkan apresiasi. Harus diperlakukan sama dong. Ini untuk tahap pertama Telkom pasang badan sendirian,” katanya.[dni]

 

 

 

 

 

 

 

 

191109 Indosat Harus Jamin Kualitas Layanan

 

 

JAKARTA—PT Indosat Tbk (Indosat) diminta untuk bisa menjamin kualitas layanannya ke pelanggan jika benar mengurangi jumlah karyawan outsourcing yang dimilikinya.

 

“Karyawan outsourcing itu biasanya banyak dibagian pelayanan pelanggan. Jika langkah pengurangan dilakukan oleh Indosat atas nama efisiensi, operator itu harus bisa menjamin pelayanan ke pelanggan tidak terganggu,” tegas Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala kepada Koran Jakarta, Rabu (18/11).

 

Kamilov menyesalkan, langkah Indosat yang mengurangi karyawannya karena tidak sesuai dengan janji dari pemegang saham atau manajemen baru ketika masuk ke Indosat.

 

“Dulu katanya ingin memberdayakan sumber daya lokal. Kenapa sekarang justru dikurangi. Kalau begini namanya hanya ingin menjadi pedagang dengan mencari keuntungan,” sesalnya.

 

Kamilov pun menyoroti,  isu perlakuan Indosat terhadap karyawan outsourcing selama ini dimana kontraknya diperpanjang dengan pola putus sambung untuk mengakali undang-undang tenaga kerja.

 

“Jika isu itu benar dimana karyawan diberikan janji surga akan diangkat menjadi karyawan tetap dengan memperanjang kontrak atau pindah perusahaan outsourcing, tidak benar itu manajemen SDM-nya. Kenapa perusahaan seperti ini bisa mendapatkan penghargaan untuk pengelolaan SDM,” sesalnya.

 

Deputi Kementerian Negara BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi (PISET) Sahal Lumban Gaol meminta, jika aksi pengurangan itu dilakukan perseroan sewajarnya sebagai perusahaan publik menginfokan kepada masyarakat. “Walau saham pemerintah minim disana, nanti akan dicek ke komisaris dan direksinya,” jelasnya.

 

Sedangkan Presiden Direktur dan CEO Indosat Harry Sasongko menegaskan,   karyawan outsourcing di perseroan bukanlah bagian dari Indosat. ”Kami hanya berurusan dengan perusahaan outsourcing-nya,” katanya.

VP Public Relations Indosat Adita Irawati menegaskan, masalah  outsourcing sudah ada dalam kontrak karyawan outsourcing. ” Di UU Ketenagakerjaan sudah jelas disebut kontrak maksimal dua tahun, lalu setelah itu direview dan keputusannya ada di perusahaan,” katanya.

Adita menegaskan,   hingga saat ini perseroan juga belum berencana merumahkan sekitar 2000 karyawan outsourcing seperti kabar yang selama ini beredar. “Kita masih menghargai karyawan outsourcing. Rencana itu tidak ada sama sekali,” tambahnya.

 

Berdasarkan catatan, karyawan outsourcing di Indosat  menempati berbagai bidang seperti legal, marketing communication, teknis, customer service, dan lainnya.[dni]

 

191109 Telkom Siap Ambilalih Zona BWA


 

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menyatakan siap untuk mengambilalih zona Broadband Wireless Access (BWA) yang ditinggalkan oleh pemenangnya karena tidak sanggup membayar   biaya hak penyelenggaraan (BHP) tahun pertama dan up front fee.

 

“Kami siap mengambilalih zona yang cocok secara nilai bisnis. Tidak ada masalah. Tetapi baiknya kita tunggu dulu keputusan akhir dari pemerintah jika benar ada yang mundur setelah menang tender,” tegas COO Telkom Ermady Dahlan kepada Koran Jakarta, Rabu (18/11).

 

Untuk diketahui, batas terakhir pembayaran BHP dan up front fee bagi 8 perusahaan pemenang tender BWA adalah Selasa (17/11). Kedelapan perusahaan itu adalah   Telkom,  Indosat Mega Media (IM2),  Internux,  First Media,  Jasnita Telekomindo,   Berca Hardayaperkasa, Konsorsium Wimax Indonesia, serta Konsorsium PT Comtronics Systems dan  Adiwarta Perdania.

 

Dari delapan perusahaan tersebut, hanya dua pemenang yang memenuhi kewajibannya yakni Telkom dan IM2.

 

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto, menjelaskan, selain kedua perusahaan yang membayar, satu pemenang malah mengirimkan   surat resmi berisi alasan tidak melakukan pembayaran tepat waktu.

 

“Kami akan mengirimkan surat resmi Rabu (18/11) ini   kepada setiap pemenang tender yang intinya memberikan tambahan batas waktu pembayaran hingga Jumat pekan ini,” katanya.

 

Gatot menyesalkan aksi yang dilakukan enam pemenang karena dalam dokumen tender sudah jelas tentang persyaratan yang harus dilakukan setelah ditetapkan sebagai pemenang tender. Apalagi dengan menggunakan alasan keterbatasan perangkat lokal seperti dikeluhkan pemenang yang belum membayar.

 

“Tidak masuk diakal karena semua sudah jelas di dokumen tender. Kami memberikan batas waktu hingga Jumat ini, jika tidak   izin prinsip akan dicabut.   Langkah selanjutnya sedang kami bicarakan internal, salah satunya menenderkan ulang sisa zona dan paket selain yang telah dimenangkan oleh Telkom dan IM2,” ujarnya.

 

Roy Rahajasa Yamin dari  PT Wireless Telecom Universal (sebelumnya Konsorsium WiMax Indonesia), mengungkapkan pihaknya telat membayar BHP dan up front fee WiMax karena masih mengurus proses perizinan badan hukum perusahaan baru ke Departemen Hukum dan HAM.

 

“Selain itu di dokumen seleksi jelas dibilang untuk konsorsium batas waktunya Januari tahun depan.  Selain itu,  telat bayar tanpa alasan pun tidak bisa langsung dicabut, tetapi terkena denda 2 persen  per bulan,” tegasnya.[dni]