141109 Dikaji Fuel Surcharge Dihilangkan untuk Rute Gemuk

JAKARTA–Regulator sedang mengaji untuk menghilangkan biaya tambahan bahan bakar (Fuel Surcharge) untuk rute-rute tertentu agar kisruh kartel akibat komponen tersebut bisa diredam.

“Terdapat berbagai masukan dari maskapai terkait akan adanya revisi KM No 9/2002. Salah satunya menghilangkan fuel surcharge untuk rute gemuk, seperti Jakarta-Surabaya. Ini diusulkan oleh Garuda Indonesia,” ujar Dirjen Hubungan Udara Herry Bakti Singayudha Gumay di Jakarta, Jumat (13/11).

Diungkapkannya, usulan lainnya adalah memasukkan fuel surcharge dalam komponen tarif. “Ini pun kami tampung aspirasinya. Pokoknya kami ingin revisi dari aturan tersebut menguntungkan penumpang dan maskapai serta sinkron dengan regulasi lain yang ada, seperti dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),” katanya.

Dijelaskannya, saat ini revisi dari regulasi tersebut sudah berjalan 50 persen dan akan menjadi salah satu dari program 100 hari direktoratnya.

Untuk diketahui, belum lama ini KPPU mengumumkan akan memanggil  sebanyak 13 maskapai lokal karena melanggar pasal 5 UU No 5/99.  Sanksi denda yang mengadang ketigabelas maskapai itu adalah sebesar 25 miliar rupiah, diluar biaya ganti rugi bagi pengguna.

Ketiga belas maskapai yang terancam denda karena melanggar pasal 5  UU No 5/99 tentang anti monopoli itu  adalah PT  Garuda Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Mandala  Airlines, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Lion  Mentari Airlines, PT Riau Airlines, PT Travel  Express Aviation Services, PT Kartika Airlines,  PT Linus Airways, PT Wings Abadi Airlines, PT Metro Batavia, dan PT Trigana Air Services.

KPPU menduga ketiga belas maskapai  telah melakukan  penetapan harga  penerapan fuel surcharge tidak  sesuai peruntukan. Indikasinya adalah  kenaikan fuel surcharge  tidak sebanding dengan kenaikan harga avtur yang  berlaku.

Kondisi itu membuat    seolah-olah 13  perusahaan maskapai itu sudah tidak lagi menghiraukan berapa besaran kenaikan harga avtur dengan penetapan fuel surcharge.[dni]

141109 2011, Mobile Marketing akan Booming

JAKARTA–Jasa beriklan dengan memanfaatkan perangkat bergerak (mobile marketing) diperkirakan akan marak di Indonesia dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun mendatang karena dipicu maraknya penggunaan internet broadband.

“Saat ini mobile marketing sudah dikembangkan oleh pemain lokal. Ini hanya menunggu waktunya saja untuk matang dan menghasilkan pendapatan,” ungkap Managing Director Asia Pacifif Mobile Marketing Association Rohit Dadwal kepada Koran Jakarta, Jumat (13/11).

Diungkapkannya, di Asia Pasific saat ini nilai bisnis dari mobile marketing mencapai telah mencapai 480 juta dollar AS. Diperkirakan nantinya akan ada dua persen dari pengguna layanan nirkabel memanfaatkan mobile marketing.

Saat ini di dunia terdapat 4 miliar pengguna jasa nirkabel.  “Pertumbuhannya bisa mencapai 100 persen jika dilihat setiap tahunnya,” katanya.

Menurut dia, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pasar mobile marketing karena pengguna internet terus mengalami pertumbuhan signifikan.

“Lihat saja di situs jejaring sosial. Nama Indonesia selalu muncul di lima besar. Ini menunjukkan pasarnya ada. Tinggal di olah dengan strategi yang tepat,” katanya.

Dikatakannya, untuk mengembangkan mobile marketing yang dibutuhkan adalah membangun ekosistem dan membuat regulasi yang mendorong tumbuhnya jasa tersebut. “Semua pihak yangb terlibat seperti pemilik merek, biro iklan, dan pengembang aplikasi harus sadar kalau ini mainan baru. Jika para pemainnya tidak memberikan kesempatan ini berkembang, maka ini akan sulit,” katanya.

Pada kesempatan sama, Kepala pemasaran dan Merek Indosat Teguh Prasetya mengakui, mobile marketing bisa menjadi salah satu pendapatan dari operator. “Indosat sudah mengembangkan i-klan,” katanya.

Dijelaskannya, operator sedang mengembangkan ekosistem dengan mendorong hadirnya ponsel-ponsel yang mampu mengakses internet dengan harga lebih murah.

Salah satu caranya adalah menggandeng ponsel merek lokal. Kerjasama terbaru adalah dengan Indosat kembali IVIO yang menghadirkan ponsel dual sim (GSMA dan CDMA) yang dibanderol sekitar 1.119 juta rupiah.
Ponsel yang untuk tahap awal disediakan sebanyak 100 ribu unit itu  mendukung jaringan EDGE dan CDMA sehingga bisa dijadikan sebagai perangkat modem CDMA saat dihubungkan dengan notebook.

“Ponsel ini sangat praktis untuk upload dan download files yang besar termasuk browsing di notebook sambil tetap melakukan dan menerima panggilan dari GSM,” katanya.

Secara terpisah, Direktur GVON Nusantara Harianto mengatakan, penggunaan ponsel dengan kemampuan internet yang memiliki desain tombol  Qwerty akan semakin besar di Indonesia seiring harganya semakin murah.

GVON baru saja berhasil menggandeng  PT Excelcomindo Pratama (XL) melalui seri GVON 920. Ponsel ini memiliki  fitur kamera 5MP dan push-mail, ponsel yang telah dilengkapi aplikasi Google Maps dan Real One player ini dibanderol dengan harga  1,19 juta rupiah.

“Pengadaan perangkat yang murah tentunya akan mendorong hadirnya masyarakat mobile broadband di Indonesia,” jelasnya.[dni]

131109 Hibah Armada Citilink Tunggu RUPS Garuda

JAKARTA–Rencana hibah lima pesawat milik Garuda Indonesia ke PT Citilink Indonesia harus menunggu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan yang akan diselenggarakan akhir bulan ini.

“Hibah pesawat harus mendapat persetujuan dari komisaris. Sebenarnya sudah disetujui, tetapi harus menunggu RUPS dulu,” ungkap Direktur Pengembangan dan Teknologi Informasi Garuda, Elisa Lumbatoruan di Jakarta, Kamis (12/11).

Dijelaskannya, Citilink berkepentingan untuk memiliki lima pesawat untuk memenuhi syarat dari Undang-undang No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan yang mewajibkan maskapai untuk memiliki lima pesawat dan menguasai lima pesawat lainnya.

Jika Garuda menghibahkan  lima pesawat, maka Citilink tinggal menambah dua pesawat lain dengan sistem sewa untuk memenuhi syarat dari regulasi tersebut.

Saat ini, maskapai tersebut telah mengoperasikan tiga unit pesawat yaitu Boeing 737-300. Selain itu, Citilink saat ini juga tengah menunggu hadirnya Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP) dari Departemen Perhubungan.

Ditargetkan SIUP akan didapatkan pada akhir tahun 2009.

Elisa  mengakui, dengan mengoperasikan tiga pesawat, maskapai tersebut kepayahan mengoperasikan layanan penerbangannya.

Dengan lima rute yang ada saat ini, jelasnya, seluruh pesawat dioperasikan tanpa pesawat cadangan. “Kalau salah satunya mengalam imasalah tidak bisa terbang, jadwal penerbangan jadi bermasalah,”tandasnya.

Meski demikian, saat ini telah ada peningkatan pendapatan operasi dibandingkan pada awal tahun yang diakuinya mengalami pendarahan.

Saat ini pendapatan operasi perbulannya telah mencapaiantara 23 milar hingga  30 miliar rupiah.

Padahal pada Februari lalu, Citilink mengalami pendarahan ketika salah satu pesawatnya harus grounded selama sebulan karena mengalami insiden saat diterpa angin kencang di Bandara Juanda Surabaya.

“Saat itu kerugian kita mencapai  10 miliar rupiah  per bulan,”ujarnya.[Dni]

131109 Dibutuhkan, Regulasi untuk Roaming Nasional

JAKARTA–Regulator telekomunikasi didesak untuk secepatnya mengeluarkan aturan tentang roaming nasional guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Roaming nasional antaroperator adalah satu kondisi dimana pelanggan dari operator tertentu bisa menggunakan jasanya di area dimana belum dijangkau oleh operator tersebut karena adanya kerjasama dengan penyedia jaringan lainnya.

“Regulasi tentang pola kerjasama antaroperator  khususnya roaming domestik nasional harus segera dikeluarkan. Kalau tidak, pelaku usaha bisa diliputi ketidakpastian,” tegas Praktisi Telematika Herry Nugroho kepada Koran Jakarta, Kamis (12/11).

Herry menjelaskan, praktik domestik roaming menjadi masa depan dari bisnis operator baik pemain besar atau kecil. “Tidak bisa regulasinya hanya mengacu pada aturan generik tentang jaringan seperti yang ada di KM No 20/2001. Harus ada regulasi yang akomodatif, bukan restriktif karena regulator kaget ada pola bisnis seperti ini,” jelasnya.

Menurut Herry, adanya kerjasama roaming nasional akan mengoptimalisasikan  sumber daya, penghematan belanja modal, dan menaikkan setoran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP). “Inilah alasan harus cepat dibuat regulasi yang jelas. Jika dibiarkan di area abu-abu bisa terjadi kriminalisasi layaknya layanan Voice Over Internet Protocol (Voip) beberapa waktu lalu dimana beberapa mantan direksi Telkom menginap di hotel prodeo,” tegasnya.

Untuk diketahui, praktik roaming nasional baru saja terjadi di Indonesia setelah Natrindo Telepon Seluler (NTS) menandatangani kesepakatan kerjasama dengan XL pada Rabu (11/11).

Implementasi dari kesepakatan tersebut akan dilakukan kedua belah pihak pada kuartal pertama tahun depan.

Melalui kesepakatan ini para pelanggan NTS yang menggunakan merek Axis  akan mendapat akses penuh ke jaringan XL di Sumatera, dilanjutkan Kalimantan dan Sulawesi.

Presiden Direktur dan Ceo NTS Eric Aas  mengatakan, meskipun adanya kerjasama tidak akan mengubah komitmen dari perseroan untuk membangun jaringan sesuai lisensi modern yang diberikan kepada regulator.

“Kesepakatan ini merupakan terobosan baru di Indonesia yang akan menghadirkan pilihan dan keterjangkauan bagi lebih banyak orang di Indonesia dibandingkan sebelumnya serta membantu mempercepat pertumbuhan pasar telekomunikasi,” jelasnya.

Sedangkan Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi mengatakan, meskipun saat ini para operator berkompetisi di pasar, namun jika peluang berkolaborasi menguntungkan, tentunya hal yang wajar dilakukan.

“Hitungannya menguntungkan kedua belah pihak. XL juga terbuka melakukan roaming nasional dengan operator lainnya jika hitungan bisnis dan teknis bisa dilakukan,” katanya.

Hasnul menegaskan, kapasitas jaringan XL dimana adanya roaming nasional dinilmati pelanggan Axis masih mampu mengatasi lonjkan trafik. “Wilayahnya dipilih yang masih longgar,” katanya.

Hasnul pun menegaskan, meskipun sudah terjalin kerjasama XL tidak berniat untuk melakukan akusisi atau merger terhadap Axis. “Tidak ada itu merger. Hitungan bisnisnya tidak mengena kalau aksi itu dilakukan,” tegasnya.

Secara terpisah, Ketua Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam menilai, kesepakatan yang dilakukan XL dan Axis sebagai babak baru konsolidasi di industri telekomunikasi.

“Bagi pemain baru seperti Axis tentunya ini solusi untuk ekspansi jaringan. Sedangkan untuk XL ini adalah sumber pendapatan baru ketimbang kapasitasnya tidak terpakai,” katanya.

Johnny pun mengakui, hal mendesak dibutuhkan saat ini adalah keluarnya regulasi yang mengantisipasi dinamisme pasar. “Regulator jangan menunggu dan biarkan heboh dulu,” katanya.

Pada kesempatan lain, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menegaskan, kerjasama yang dilakukan XL dan NTS tidak melanggar regulasi yang ada.

“Regulasinya jelas yakni KM No 20/2001 dan Fundamental Technical Plan (FTP). Kedua belah pihak sudah melaporkan kepada regulator,” jelasnya.

Heru menegaskan, bagi regulator yang menjadi perhatian adalah komitmen pembangunan jaringan dan BHP tidak berubah. “Tetapi untuk mengantisipasi ini menjadi tren akan keluar regulasi yang lebih detail. Jika regulasi baru keluar, kedua belah pihak harus mengikuti aturan yang baru,” jelasnya.

Sementara Sekjen Depkominfo/PLT Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menyerahkan mekanisme persaingan kepada para pelaku usaha.

“Pemerintah tidak akan mengeluarkan aturan yang mengurangi jumlah operator, biarkan saja semua berjalan dengan seleksi alam,” tegasnya.[Dni]