061109 Pemasok Bisa Tuntut Carrefour

JAKARTA—Para pemasok yang merasa dirugikan oleh perilaku monopoli  PT Carrefour Indonesia (Carrefour) di pasar upstream berpeluang melakukan penuntutan perdata ke perusahaan tersebut setelah adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) dari lembaga peradilan untuk keputusan KPPU terkait dugaan monopoli oleh raksasa ritel itu setelah mengakuisisi PT Alfa Retailindo Tbk (Alfa).

“Jika sudah ada inkrah dari lembaga peradilan, bisa saja keputusan yang dikeluarkan lembaga ini dijadikan dasar oleh para pemasok yang dirugikan untuk menuntut Carrefour,” jelas Direktur Komunikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) A. Junaidi di Jakarta, Kamis (5/11).

Menurut Junaidi, peluang untuk melakukan penuntutan tersebut terbuka lebar sesuai  hukum perdata pada pasal 1365 BW. Dalam regulasi tersebut dikatakan jika ditemukan unsur melanggar hukum, adanya kerugian, adanya kasualitas, dan pihak yang dirugikan.

“Jadi, jika nanti ada pihak yang merasa bisa membuktikan mengalami kerugian secara langsung akibat perilaku monopoli Carrefour, silahkan melakukan penuntutan,” katanya.

Diungkapkannya, berdasarkan hitungan dari KPPU akibat perilaku monopoli yang dilakukan oleh Carrefour selama setahun setelah mengakuisisi Alfa terdapat kerugian yang diderita oleh pemasok sekitar 1,422 triliun rupiah. Carrefour sendiri selama periode 2008 mencatat total penjualan sekitar 9,827 triliun rupiah.

“Kerugian yang dialami oleh pemasok itu akibat trading term yang tidak menguntungkan dan cenderung melemahkan ketika bernegosiasi dengan Carrefour,” jelasnya.

Junaidi menjelaskan, tidak dimasukkannya tentang ganti rugi dalam keputusan KPPU belum lama ini untuk kasus Carrefour tidak bisa dilepaskan dari terlalu banyaknya pemasok dan jenis barang. “Tidak mungkin dihitung satu-satu. Karena itu diserahkan nantinya ke pemasok yang merasa dirugikan untuk melakukan upaya hukum. Selain itu, sesuai UU No 5/99, denda itu maksimal 25 miliar rupiah,” katanya.

Sebelumnya, dalam putusan perkara dugaan monopoli yang dilakukan oleh Carrefour setelah mengakuisisi Alfa, KPPU memutuskan perusahaan tersebut bersalah dan terbukti melakukan perilaku anti persaingan tidak sehat di pasar upstream. Pasar upstream adalah pasar pasokan barang di hypermarket, supermarket, dan supermarket di seluruh wilayah Indonesia.

KPPU menghukum Carrefour melepaskan kepemilikannya di  Alfa  ke pihak tidak terafiliasi dalam jangka waktu satu tahun ke depan dan mengenakan denda sebesar 25 miliar rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha departemen perdagangan.

Pasal-pasal  dari UU tersebut yang dilanggar oleh Carrefour adalah pasal 17  dan 25.  Pasal 17 berisi tentang pelarangan menguasai alat produksi dan penguasaan barang yang bisa memicu terjadinya praktik monopoli.

Sedangkan  pasal 25 ayat 1 berisi tentang posisi dominan dalam menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.

Tidak Berlawanan
Berkaitan dengan permintaan dari KPPU untuk melepas Alfa, Junaidi menegaskan, langkah itu tidak berlawanan dengan regulasi yang ada.

”Harus ditegaskan, KPPU tidak menggunakan pasal 28 dalam kasus ini. Masalah pelepasan itu karena kami melihat akuisisi Alfa adalah pemicu terjadinya praktik monopoli,” katanya.

Pasal 28 adalah tentang larangan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Junaidi menegaskan, KPPU mengimplementasikan pasal 47 ayat C dari UU anti persaingan tidak sehat yang menyatakan menghentikan kegiatan merger, bukan pasal 47 ayat E yang meminta pembatalan akuisisi..

”Harus dibedakan. Kami masih mengakui adanya akusisi itu. Yang kami minta adalah pelepasan saham. Jika dibatalkan, maka dana pembelian harus dikembalikan,” tegasnya.

Selanjutnya Junaidi menyarankan, untuk menghindari hal serupa terjadi di sektor ritel pemerintah diminta secepatnya membuat peraturan pemerintah (PP) untuk pasal 28 dan 29 dari UU No 5/99. Berikutnya, menjalankan Peraturan Presiden No 112/2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan No 53/2008.

”Sektor ritel merupakan salah satu sektor usaha yang strategis, namun ketiadaan dasar hukum yang kuat menyebabkan ketidakjelasan aturan di sektor tersebut,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s