061109 Q3, Belanja Iklan Capai Rp 35,5 Triliun

JAKARTA—Nielsen Media Indonesia mencatat  sepanjang kuartal ketiga tahun ini belanja iklan di media cetak dan elektronik mencapai  35,5 triliun rupiah atau naik 13 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

“Pengeluaran iklan itu didominasi oleh partai politik. Ini tak bisa dilepasakan  adanya pemilihan umum dan pemilihan Presiden pada April dan Juli 2009 lalu. Kategori politik dan pemerintahan mendorong naiknya belanja
iklan, terutama di koran,” ungkap  Associate Director Client Service Nielsen Media Indonesia, Ika Jatmikasari, di Jakarta, Kamis (5/11).

Dikatakannya, hasil  survei Nielsen di 24 stasiun televisi, 103 jenis koran, dan 165 jenis majalah dan tabloid, belanja iklan kategori politik dan pemerintahan mengalami peningkatan 108 persen dari tahun sebelumnya.

Belanja iklan di kategori ini sepanjang Januari hingga September 2009
mencapai  2,92 triliun rupiah, terdiri dari belanja iklan  1,785 triliun rupiah di koran dan  1,108 triliun rupiah  di televisi.

Iklan milik  Partai Golongan Karya mendominasi di koran
selama sembilan bulan pertama tahun ini, dengan peningkatan mencapai 1.012
persen dibandingkan periode sama tahun lalu menjadi  189 miliar rupiah.

Sedangkan Partai Demokrat hanya mengeluarkan  dana sekitar  86 miliar
untuk beriklan di koran pada periode yang sama dengan kenaikan 975 persen
dibandingkan periode sama tahun lalu.

Sementara, iklan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden mencapai  307
Miliar rupiah yang terdiri dari 212 miliar rupiah  di televisi dan  95 miliar rupiah di koran.

“Belanja iklan hingga kuartal ketiga tahun ini menunjukkan pola yang sama dengan tahun lalu, yaitu belanja iklan kuartal kedua dan kuartal ketiga selalu meningkat dan mencapai puncaknya di kuartal ketiga,” jelasnya.[dni]

061109 Pemasok Bisa Tuntut Carrefour

JAKARTA—Para pemasok yang merasa dirugikan oleh perilaku monopoli  PT Carrefour Indonesia (Carrefour) di pasar upstream berpeluang melakukan penuntutan perdata ke perusahaan tersebut setelah adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) dari lembaga peradilan untuk keputusan KPPU terkait dugaan monopoli oleh raksasa ritel itu setelah mengakuisisi PT Alfa Retailindo Tbk (Alfa).

“Jika sudah ada inkrah dari lembaga peradilan, bisa saja keputusan yang dikeluarkan lembaga ini dijadikan dasar oleh para pemasok yang dirugikan untuk menuntut Carrefour,” jelas Direktur Komunikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) A. Junaidi di Jakarta, Kamis (5/11).

Menurut Junaidi, peluang untuk melakukan penuntutan tersebut terbuka lebar sesuai  hukum perdata pada pasal 1365 BW. Dalam regulasi tersebut dikatakan jika ditemukan unsur melanggar hukum, adanya kerugian, adanya kasualitas, dan pihak yang dirugikan.

“Jadi, jika nanti ada pihak yang merasa bisa membuktikan mengalami kerugian secara langsung akibat perilaku monopoli Carrefour, silahkan melakukan penuntutan,” katanya.

Diungkapkannya, berdasarkan hitungan dari KPPU akibat perilaku monopoli yang dilakukan oleh Carrefour selama setahun setelah mengakuisisi Alfa terdapat kerugian yang diderita oleh pemasok sekitar 1,422 triliun rupiah. Carrefour sendiri selama periode 2008 mencatat total penjualan sekitar 9,827 triliun rupiah.

“Kerugian yang dialami oleh pemasok itu akibat trading term yang tidak menguntungkan dan cenderung melemahkan ketika bernegosiasi dengan Carrefour,” jelasnya.

Junaidi menjelaskan, tidak dimasukkannya tentang ganti rugi dalam keputusan KPPU belum lama ini untuk kasus Carrefour tidak bisa dilepaskan dari terlalu banyaknya pemasok dan jenis barang. “Tidak mungkin dihitung satu-satu. Karena itu diserahkan nantinya ke pemasok yang merasa dirugikan untuk melakukan upaya hukum. Selain itu, sesuai UU No 5/99, denda itu maksimal 25 miliar rupiah,” katanya.

Sebelumnya, dalam putusan perkara dugaan monopoli yang dilakukan oleh Carrefour setelah mengakuisisi Alfa, KPPU memutuskan perusahaan tersebut bersalah dan terbukti melakukan perilaku anti persaingan tidak sehat di pasar upstream. Pasar upstream adalah pasar pasokan barang di hypermarket, supermarket, dan supermarket di seluruh wilayah Indonesia.

KPPU menghukum Carrefour melepaskan kepemilikannya di  Alfa  ke pihak tidak terafiliasi dalam jangka waktu satu tahun ke depan dan mengenakan denda sebesar 25 miliar rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha departemen perdagangan.

Pasal-pasal  dari UU tersebut yang dilanggar oleh Carrefour adalah pasal 17  dan 25.  Pasal 17 berisi tentang pelarangan menguasai alat produksi dan penguasaan barang yang bisa memicu terjadinya praktik monopoli.

Sedangkan  pasal 25 ayat 1 berisi tentang posisi dominan dalam menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.

Tidak Berlawanan
Berkaitan dengan permintaan dari KPPU untuk melepas Alfa, Junaidi menegaskan, langkah itu tidak berlawanan dengan regulasi yang ada.

”Harus ditegaskan, KPPU tidak menggunakan pasal 28 dalam kasus ini. Masalah pelepasan itu karena kami melihat akuisisi Alfa adalah pemicu terjadinya praktik monopoli,” katanya.

Pasal 28 adalah tentang larangan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Junaidi menegaskan, KPPU mengimplementasikan pasal 47 ayat C dari UU anti persaingan tidak sehat yang menyatakan menghentikan kegiatan merger, bukan pasal 47 ayat E yang meminta pembatalan akuisisi..

”Harus dibedakan. Kami masih mengakui adanya akusisi itu. Yang kami minta adalah pelepasan saham. Jika dibatalkan, maka dana pembelian harus dikembalikan,” tegasnya.

Selanjutnya Junaidi menyarankan, untuk menghindari hal serupa terjadi di sektor ritel pemerintah diminta secepatnya membuat peraturan pemerintah (PP) untuk pasal 28 dan 29 dari UU No 5/99. Berikutnya, menjalankan Peraturan Presiden No 112/2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan No 53/2008.

”Sektor ritel merupakan salah satu sektor usaha yang strategis, namun ketiadaan dasar hukum yang kuat menyebabkan ketidakjelasan aturan di sektor tersebut,” katanya.[dni]

061109 Telkom Kaji IPO untuk Anak Usaha

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) sedang mengaji untuk menawarkan saham perdana (Initial Public Offering/IPO) milik anak usahanya ke publik pada tahun depan.

Dua anak usaha yang sedang dibidik untuk di-IPO adalah PT  PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) dan PT Indonusa.

“Anak usaha yang paling berpeluang dan memiliki nilai jual tinggi itu adalah Mitratel. Kemungkinan perusahaan ini mendapatkan prioritas untuk di-IPO,” ungkap Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah di Jakarta, Kamis (5/11).

Dijelaskannya, anak usaha yang bergerak di bidang dukungan infrastruktur telekomunikasi tersebut lebih memiliki nilai jual karena nilai asetnya lebih tinggi.

”Apalagi jika nanti akusisi PT Solusi Kreasindo Pratama (Indonesian Tower) selesai. Makin seksi perusahaan tersebut. Bagaimanapun kebutuhan akan infrastruktur itu tetap tinggi. Diperkirakan akuisisi Indonesian Tower selesai sebelum tutup tahun ini,” katanya.

Sayangnya, ketika ditanya berapa komposisi saham yang akan dilepas atau nilai rupiah yang ditargetkan perseroan dari IPO Mitratel, Rinaldi enggan mengungkapkannya.

Berdasarkan penelusuran, Mitratel memiliki bisnis inti  pembangunan dan penyewaan menara telekomunikasi serta fasilitas telekomunikasi lainnya seperti repeater outdoor dan indoor (Inbuilding Cellular System/IBS).

Saat ini Mitratel sedang dalam proses mengakuisisi Indonesian Tower Indonesian Tower yang memiliki 1816 menara  dengan jumlah kolokasi mencapai 2429 unit. Di industri, nilai sewa satu menara jika diisi oleh empat operator bisa mencapai 2,1 miliar rupiah per bulan.

Berkaitan dengan rencana dari Indonusa untuk melakukan IPO pada tahun depan, Rinaldi mengaku, belum mendapatkan laporan dari manajemen perusahaan yang membesut TV berlangganan dengan merek dagang Telkomvision itu.

”Terus terang belum ada laporan ke saya kalau mereka akan IPO. Tetapi jika manajemennya percaya diri untuk melakukan itu, tentu akan kita kaji. Namun, apakah IPO akan terjadi tahun depan, bisa iya, bisa tidak,” katanya.

Dijelaskannya, Telkomvision memiliki peluang untuk mengembangkan pasarnya karena akan ada layanan Internet Protocol TV (IP-TV) yang akan digelar pada tahun depan. ”Indonusa akan menjadi bagian dari konsorsium Telkom menggelar IPTV. Baiknya dikembangkan dulu produknya agar semakin seksi,” katanya.

Diungkapkannya, peluncuran dari IPTV rencananya akan dilakukan pertama kali di Jakarta, setelah itu bergulir di lima kota besar lainnya seperti Surabaya, Bandung, dan lainnya. Ditargetkan dari tiga juta kapasitas terpasang yang siap menjalankan IPTV akan bisa diraih 30 persen yang menjadi pelanggan.

Sebelumnya Direktur Keuangan TelkomVision Harjawan Balaningrath mengungkapkan, pemegang saham  telah meminta  untuk segera melakukan IPO agar bisa mandiri dalam  pengembangan bisnis.  “Waktunya belum bisa dipastikan karena prosesnya masih panjang,” katanya.

Dia juga mengatakan bahwa perseroan saat ini tengah berekspansi untuk menjadi televisi berlangganan nomor satu terbesar di Indonesia pada 2011 mendatang.

Untuk ekspansi tersebut dibutuhkan belanja modal (capex) kurang lebih 150 miliar rupiah  yang digunakan untuk membeli antena satelit bagi pelanggan. Saat ini diperkirakan Telkomvision memiliki 200 ribu pelanggan.

Telkom sendiri sebagai perusahaan sedang melakukan transformasi bisnis menjadi operator Telecommunication, Information, Media, dan Edutainment (Time).

Guna merealisasikan belanja modal tahun depan disiapkan sekitar 20 triliun rupiah. Pemenuhan belanja modal datang dari kas internal, hutang, atau penerbitan obligasi. Jika ada anak usaha yang di-IPO, tentunya sumber pendanaan menjadi bertambah.

Mojopia
Berkaitan dengan aksi bisnis untuk mendukung transformasi, Rinaldi menjelaskan, hal itu telah dimulai dengan soft launching portal  Mojopia.com yang menelan investasi awal  2 juta dolar AS. Portal ini bagian dari anak usaha Telkom, Metranet.

Layanan yang ada di  Mojopia.com portal adalah  e-commerce, content agregator (pusat konten) dan fitur komunikasi.

”Dalam waktu tiga hingga lima tahun depan ditargetkan portal ini menjadi pemimpin di pasar e-commerce,” ujarnya.

Direktur Utama Mojopia, Shinta Dhanuwardoyo menargetkan,  pada 2010 sebanyak 1..000 merchant (pedagang) aktif membuka toko online di Mojopia dengan sekitar 1 juta jenis barang dagangan.

Shinta optimistis,  layanan e-commerce milik Mojopia bisa  mendorong pertumbuhan pasar perdagangan secara elektronik di tanah air.

“Layanan ini dapat membantu mengembangkan Usaha Kecil Menengah, dan meningkatkan jumlah wirausaha melalui penyediaan platform online shopping,” ujarnya.

Diungkapkannya, selama ini perkembangan online shopping di Indonesia masih kecil atau sekitar 3 persen dari total pengguna internet yang baru mencapai 30 juta pada 2008.

Pemicu  relatif kecilnya peminat belanja online saat ini karena kepercayaan, keamanan pennggunaan kartu kredit, masa pengiriman barang, kualitas barang, dan spesifikasi barang yang ditampilkan tidak sesuai dengan barang yang diterima.

Shinta menjanjikan, guna  mengembangkan kewirausahaan, Mojopia memberi kemudahan membuka toko online sekaligus melakukan pembinaan dalam bentuk workhsop manajemen online. “Fee sebesar di bawah lima persen baru ditarik jika transaksi mencapai lima hingga 10 juta rupiah. Selain itu pendaftaran bagi merchant juga gratis,” katanya.

Selanjutnya dijelaskan, selain e-commerce, Mojopia juga terintegrasi konten dengan akses bagi para pelaku bisnis. Meski begitu ia tidak bersedia menyebutkan nilai transaksi yang bisa diperoleh dari layanan e-commerce dan konten tersebut.

“Mojopia diprogram jangka panjang, dan sangat ditentukan dengan trafik dan jumlah pedagang yang aktif,” ujarnya.[dni]