041109 Carrefour Harus Lepas Alfa

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengharuskan PT Carrefour Indonesia (Carrefour) diharuskan melepas seluruh kepemilkannya di PT Alfa Retailindo Tbk (Alfa) ke pihak tidak terafiliasi dalam jangka waktu satu tahun ke depan sebagai konsekuensi diputuskannya perusahaan asal Perancis itu melanggar Undang-Undang (UU) No 5/99 tentang anti persaingan tidak sehat.

Selain harus melepas Alfa, Carrefour juga dikenakan denda sebesar 25 miliar rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha departemen perdagangan.

Pasal-pasal  dari UU tersebut yang dilanggar oleh Carrefour adalah pasal 17  dan 25.  Pasal 17 berisi tentang pelarangan menguasai alat produksi dan penguasaan barang yang bisa memicu terjadinya praktik monopoli.

Sedangkan  pasal 25 ayat 1 berisi tentang posisi dominan dalam menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.

KPPU sebelumnya juga menuntut Carrefour dengan pasal 20 dan 28 dari UU yang sama, tetapi dalam putusan perkara pada  akhirnya gugur.  Pasal 20 tentang larangan predatory pricing atau menjual rugi dan pasal 28  tentang larangan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Nilai akuisisi saham Alfa pada tahun lalu oleh Carrefour diperkirakan mencapai 674 miliar rupiah..

”Aksi korporasi yang dilakukan oleh Carrefour tersebut menjadi pemicu terjadinya monopoli di pasar upstream. Itulah yang menjadi alasan utama kenapa Carrefour harus melepas Alfa dalam setahun ke depan. Pemicunya harus dihilangkan,” ungkap Ketua Majelis Komisi kasus Carrefour Dedie S Martadisastra di Jakarta, Selasa (3/11).

Dedie mengungkapkan, sebenarnya dari hasil penyelidikan ditemukan secara kuat Carrefour melanggar pasal 28, tetapi karena belum adanya peraturan pemerintah (PP) terkait pasal tersebut, maka KPPU menganggap unsur memenuhi  pasal 28 tidak dapat terpenuhi.

”KPPU memiliki Peraturan Komisi (Perkom) terkait pasal 28, tetapi itu lemah di sisi hukum. Karena itu kita meminta segera menerbitkan PP terkait pasal tersebut agar ada kepastian hukum,” jelasnya..

Dijelaskannya, berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan, pangsa pasar Carrefour meningkat menjadi 57,99 persen (2008) pasca akuisis Alfa yang sebelumnya 46,3 persen (2007) pada pasar upstream sehingga secara hukum memenuhi kualifikasi ”menguasai pasar” dan ”posisi dominan”.

Selanjutnya hasil pemeriksaan menunjukkan penguasaan pasar dan posisi dominan Carrefour tersebut disalahgunakan kepada para pemasok dengan emningkatkan dan memaksakan potongan-potongan harga pembelian barang-barang pemasok melalui skema yang disebut sebagai trading terms.

Pasca akusisi Alfa potongan trading terms kepada pemasok Alfa meningkat dalam kisaran sebesar 13 hingga 20 persen. Selain itu ditemukan juga bukti bahwa pemasok Alfa dipaksa untuk memasok Carrefour pasca akuisisi.

Sedangkan terkait dengan dugaan pelanggaran pasal 20  mengenai jual rugi yang dilakukan Carrefour terhadap pasar tradisional, majelis komisi KPPU tidak melakukan analisis dikarenakan tim pemeriksa tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait hal tersebut.

Ketika ditanya tentang dampak dari putusan perkara tersebut tentang investasi asing, Dedie menegaskan, keluarnya keputusan tersebut justru membawa angin segar bagi industri ritel.

”Ini justru mendatangkan kepastian hukum. Justru kalau tidak diperiksa, akan terjadi status mengambang dan ketidakjelasan. Langkah berikutnya yang penting menjaga putusan ini tidak berubah ketika terlapor banding di Pengadilan Negeri,” jelasnya.

Secara terpisah, Pengamat persaingan usaha Rikrik Rizikyana menilai keuputusan yang diambil KPPU untuk Carrefour sudah tepat. ”KPPU melakukan post merger review dalam hal akusisi Alfa. Memamg sudah tepat putusan yang diambil,” katanya.

Dijelaskannya, dalam menyelidik indikasi monopoli cuma ada dua hal yang menjadi perhatian yakni persaingan konspirasi dan penyalahgunaan posisi dominan. ”Saya rasa dua unsur itu terpenuhi oleh Carrefour, karena itu putusan itu yang diambil oleh KPPU,” katanya.

Rikrik menyarankan, ke depan bagi perusahaan yang akan melakukan merger harus menjadikan perkom pranotifikasi merger milik KPPU sebagai acuan sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari. ”Sekarang tingkat kesukarelaan perusahaan melapor itu masih rendah karena belum ada PP. Semoga ada kasus ini menjadi pelajaran bagi semua perusahan,” jelasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s