041109 Carrefour Harus Lepas Alfa

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengharuskan PT Carrefour Indonesia (Carrefour) diharuskan melepas seluruh kepemilkannya di PT Alfa Retailindo Tbk (Alfa) ke pihak tidak terafiliasi dalam jangka waktu satu tahun ke depan sebagai konsekuensi diputuskannya perusahaan asal Perancis itu melanggar Undang-Undang (UU) No 5/99 tentang anti persaingan tidak sehat.

Selain harus melepas Alfa, Carrefour juga dikenakan denda sebesar 25 miliar rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha departemen perdagangan.

Pasal-pasal  dari UU tersebut yang dilanggar oleh Carrefour adalah pasal 17  dan 25.  Pasal 17 berisi tentang pelarangan menguasai alat produksi dan penguasaan barang yang bisa memicu terjadinya praktik monopoli.

Sedangkan  pasal 25 ayat 1 berisi tentang posisi dominan dalam menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.

KPPU sebelumnya juga menuntut Carrefour dengan pasal 20 dan 28 dari UU yang sama, tetapi dalam putusan perkara pada  akhirnya gugur.  Pasal 20 tentang larangan predatory pricing atau menjual rugi dan pasal 28  tentang larangan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Nilai akuisisi saham Alfa pada tahun lalu oleh Carrefour diperkirakan mencapai 674 miliar rupiah..

”Aksi korporasi yang dilakukan oleh Carrefour tersebut menjadi pemicu terjadinya monopoli di pasar upstream. Itulah yang menjadi alasan utama kenapa Carrefour harus melepas Alfa dalam setahun ke depan. Pemicunya harus dihilangkan,” ungkap Ketua Majelis Komisi kasus Carrefour Dedie S Martadisastra di Jakarta, Selasa (3/11).

Dedie mengungkapkan, sebenarnya dari hasil penyelidikan ditemukan secara kuat Carrefour melanggar pasal 28, tetapi karena belum adanya peraturan pemerintah (PP) terkait pasal tersebut, maka KPPU menganggap unsur memenuhi  pasal 28 tidak dapat terpenuhi.

”KPPU memiliki Peraturan Komisi (Perkom) terkait pasal 28, tetapi itu lemah di sisi hukum. Karena itu kita meminta segera menerbitkan PP terkait pasal tersebut agar ada kepastian hukum,” jelasnya..

Dijelaskannya, berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan, pangsa pasar Carrefour meningkat menjadi 57,99 persen (2008) pasca akuisis Alfa yang sebelumnya 46,3 persen (2007) pada pasar upstream sehingga secara hukum memenuhi kualifikasi ”menguasai pasar” dan ”posisi dominan”.

Selanjutnya hasil pemeriksaan menunjukkan penguasaan pasar dan posisi dominan Carrefour tersebut disalahgunakan kepada para pemasok dengan emningkatkan dan memaksakan potongan-potongan harga pembelian barang-barang pemasok melalui skema yang disebut sebagai trading terms.

Pasca akusisi Alfa potongan trading terms kepada pemasok Alfa meningkat dalam kisaran sebesar 13 hingga 20 persen. Selain itu ditemukan juga bukti bahwa pemasok Alfa dipaksa untuk memasok Carrefour pasca akuisisi.

Sedangkan terkait dengan dugaan pelanggaran pasal 20  mengenai jual rugi yang dilakukan Carrefour terhadap pasar tradisional, majelis komisi KPPU tidak melakukan analisis dikarenakan tim pemeriksa tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait hal tersebut.

Ketika ditanya tentang dampak dari putusan perkara tersebut tentang investasi asing, Dedie menegaskan, keluarnya keputusan tersebut justru membawa angin segar bagi industri ritel.

”Ini justru mendatangkan kepastian hukum. Justru kalau tidak diperiksa, akan terjadi status mengambang dan ketidakjelasan. Langkah berikutnya yang penting menjaga putusan ini tidak berubah ketika terlapor banding di Pengadilan Negeri,” jelasnya.

Secara terpisah, Pengamat persaingan usaha Rikrik Rizikyana menilai keuputusan yang diambil KPPU untuk Carrefour sudah tepat. ”KPPU melakukan post merger review dalam hal akusisi Alfa. Memamg sudah tepat putusan yang diambil,” katanya.

Dijelaskannya, dalam menyelidik indikasi monopoli cuma ada dua hal yang menjadi perhatian yakni persaingan konspirasi dan penyalahgunaan posisi dominan. ”Saya rasa dua unsur itu terpenuhi oleh Carrefour, karena itu putusan itu yang diambil oleh KPPU,” katanya.

Rikrik menyarankan, ke depan bagi perusahaan yang akan melakukan merger harus menjadikan perkom pranotifikasi merger milik KPPU sebagai acuan sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari. ”Sekarang tingkat kesukarelaan perusahaan melapor itu masih rendah karena belum ada PP. Semoga ada kasus ini menjadi pelajaran bagi semua perusahan,” jelasnya.[dni]

041109 Indonesia Hanya Butuh Satu Hub Port

JAKARTA--Indonesia diperkirakan hanya membutuhkan satu pelabuhan pengumpul (Hub
Port) guna meningkatkan daya saing ekspor-impor dan efisiensi biaya transportasi.

"Saya perkirakan hingga sepuluh tahun ke depan kita hanya butuh satu hub port.
Langkah yang penting itu adalah secepatnya merealisasikan hadirnya hub port," ujar
Direktur Utama Pelindo II R.J. Lino di Jakarta, Selasa (3/11).

Menurut Lino, pelabuhan yang paling cocok dijadikan sebagai Hub Port adalah Tanjung
Priok karena terminal tersebut telah didukung oleh infrastruktur dan fasilitas yang
modern.

"Kita tidak bisa membuat hub port dimana-mana. Itu justru membuat terjadinya
inefisiensi," jelasnya.

Dikatakannya, pembangunan hub port tidak bisa hanya melihat kepada letak geografis
dari satu pelabuhan. Misalnya, pelabuhan Bitung yang dianggap dekat dengan Hong
Kong. 

"Walaupun dekat, tetapi pasti pengiriman akan lebih murah jika melalui Singapura,"
katanya.

Diungkapkannya, kenyataan di lapangan saat ini terjadi ketidakseimbangan neraca
perdagangan untuk pasar domestik di Indonesia. 

Hal itu dimana kapasitas kapal dari Jakarta ke daerah besar, tetapi sebaliknya hanya
terisi setengah.

"Di bisnis pelabuhan itu tidak hanya masalah letak tetapi volume. Nah, volume itu
yang lebih dominan," katanya.

Lino menyarankan, untuk memaksimalkan Tanjung Priok sebagai hub port maka mulai
sekarang baiknya dari pelabuhan di sekeliling Tanjung Priok mengumpulkan barang ke
terminal tersebut untuk selanjutnya dibawa ke luar negeri.

"Biayanya akan jauh lebih murah ketimbang dari pelabuhan daerah langsung dibawa ke
luar negeri," katanya.

Selanjutnya Lino mengungkapkan, 
Pelindo II telah merencanakan pengembangan Tanjung Priok untuk menjadi hub port
dengan mengembangkan.  pelabuhan di sekitarnya seperti Kalibar, Marunda dan Sunda
Kelapa. 

Lino juga menyatakan segera membebaskan 300hektar tanah di Ancol Timur untuk
keperlun tersebut. 

"Untuk membangun semuanya butuh investasi 6 triliun rupiah. Dananya bisa dari kas
internal, hutang, atau obligasi," katanya.

Selain itu Pelindo II rencananya pada tahun depan akan menanamkan dana sebesar 150
juta dollar AS untuk mengembangkan fasilitas pelabuhan yang berada di wilayahnya. 

"Kita ingin pelabuhan daerah itu memiliki fasilitas yang maju. Ini akan memudahkan
pelayanan," jelasnya.

Berkaitan denga mahalnya Terminal Handling Charge (THC) di Tanjung Priok yang
membuat nilai kompetitifnya kalah dengan pelabuhan milik negara tetangga, Lino
menjelaskan, setiap pelabuhan memiliki tarif yang berbeda-beda.

 "Ini kan tergantung volume. Jika volume besar akan lebih murah," jelasnya.

Pada kesempatan sama, Ketua Umum Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (Insa) Johnson W
Panjaitan mengakui, memang sudah waktunya Indonesia memiliki hub port.

"Saat ini hampir semua produk unggulan Indonesia diekspor melalui pelabuhan luar
negeri. Ini tentu membuat adanya devisa yang lari keluar," katanya.

Dijelaskannya, secara fasilitas sebenarnya Tanjung Priok sudah mampu menjadi hub
port karena memiliki infrastruktur dasar dan komersial.

"Saat ini dari 530 juta ton ekspor impor dengan nilai uang 230 miliar dollar AS
hanya tujuh persen yang dinikmati kapal Indonesia. Ini kan kecil sekali," katanya.

Johnson meminta, jika hub port terealisasi maka regulasi harus dipangkas sehingga
tidak ada lagi biaya ekonomi tinggi.

"Sekarang banyak pengusaha pengumpan (feeder) mengeluh karena biaya ekonomi tinggi
untuk membawa barang ke Jakarta," jelasnya.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo mengungkapkan, pelabuhan peti kemas Batu
Ampar akan diajukan menjadi salah satu. hub port peti kemas di Indonesia. 

"Kami sudah menilai bahwa ada beberapa pelabuhan yang layak untukdijadikan hub peti
kemas. Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta)dan Batam akan diajukan karena telah
memenuhi syarat menjadi hub,"katanya.  

Untuk diketahui, selama ini, jalur pengiriman kontainer dari Indonesia ke luar
negeri di arahkan ke pelabuhan Singapura atau Port Klang dan Pelabuhan Tanjung
Pelepas di Malaysia selaku pelabuhan penghubung dari Tanjung Priok, Belawan, Tanjung
Perak (Surabaya) dan Tanjung Emas (Semarang).

Padahal, bila pelabuhan pengumpul tersebut bisa di dalam negeri,maka biaya
pengapalan akan bisa lebih murah dan pendapatan jasa pengiriman ke luar negeri atau
dari luar negeri pun bisa lebih banyak didapatkan di dalam negeri.

Syarat untuk menjadi pelabuhan penghubung adalah perairan yang bisa dilewati oleh
kapal besar di atas 60.000 ton yang bisa memuat ratusan peti kemas. 

Sementara kedalaman perairan minimal 14 meter. 

"Untuk Tanjung Priok bisa asalkan perairan dikeruk, sementara di batam sendiri telah
memenuhi syarat itu,"ujar Sunaryo.

Sunaryo meminta,   semua pihak jangan terlalu gegabah menentukan pelabuhan mana yang
akan dikembangkan menjadi hub port.

Hal ini karena akan melibatkan dana yang sangat besar dan bermacam-macam pihak yang
memiliki kepentingan. 

"Semuanya harus duduk bersama dulu. Kita bahas dalam seminar dulu, dan butuh
pertemuan lain untuk menentukannya," tandasnya. 

.Dijelaskannya, nantinya akan ditentukan apakah Indonesia hanyamembutuhkan satu saja
hub port atau mungkin lebih banyak lagi. 

Hal ini tergantung dari kebutuhan, karena semakin berkembang perekonomian bangsa
maka kebutuhannya akan semakin banyak.[Dni]

031109 Tanjung Priok Ingin Menjadi Hub Port

JAKARTA–Tanjung Priok diharapkan bisa menjadi hub port (pelabuhan internasional) agar meminimalisir kerugian dan meningkatkan efisiensi.

“Banyak kerugian yang harus ditanggung oleh Pelabuhan Tanjung Priok jika belum berstatus Hub Port, diantaranya  setiap pengiriman barang ke luar negeri harus transit dulu ke pelabuhan berstatus hub port diantaranya Singapura,” ungkap Presiden Komisaris  Pelindo II Lambock V Nathan di Jakarta, Senin (2/11).

Menurut dia, selama ini jadwal kapal itu diatur oleh pelabuhan di Singapura. “Kalau  Tanjung Priok sudah hub port , maka kita yang mengatur,” jelasnya.

Lambock menambahkan dengan pengaturan jadwal dari Pelabuhan Singapura tersebut maka dampaknya jadwal pelabuhan di Tanjung Priok sering padat di akhir pekan.

Setidaknya sejak Kamis-Sabtu aktivitas Tanjung Priok sangat pada khususnya untuk aktivitas ekspor.

Untuk itu kata dia, perlu upaya banyak pihak untuk terus meningkatkan pelayanan dan infrastruktur di Tanjung Priok demi menopang Tanjung Priok sebagai hub port .

Ia mencontohkan para pengelola pelabuhan didorong untuk terus melakukan investasi termasuk untuk terminal Koja dan JICT.

“Tolong juga lakukan investasi di Koja, jangan padat ditempat tertentu yang lain tidak padat. Tolong investasi di Koja di perhatikan,” serunya.

Diungkapkannya,  posisi Pelabuhan Tanjung Priok sudah sejak jauh-jauh hari dipersiapkan untuk menjadi pelabuhan moderen. Diantaranya peluncuran National Single Window (NSW), pertama kali di lakukan di Pelabuhan Tanjung.

Pada kesempatan sama, Dirjen Perhubungan Laut Dephub  Sunaryo mengungkapkan,  hingga akhir Oktober 2009 terdapat 62 pelabuhan laut yang sebelumnya bersifat tak resmi (liar) mendaftarkan diri menjadi pelabuhan resmi ke Dephub.

Dikatakannya, dari  pemetaan Dephub sebelumnya setidaknya ada 40-an pelabuhan tidak resmi, namun faktanya yang mendaftarkan menjadi pelabuhan resmi hingga 62 pelabuhan khususnya yang berada di Indonesia bagian Barat.

“Ada 62 pelabuhan yang sudah daftar sampai Oktober,” katanya.

Mengenai pelabuhan, lanjut dia, saat ini pemerintah akan fokus mengerjakan rencana pengembangan pelabuhan penghubung internasional di Indonesia (hub port ) khususnya untuk Pelabuhan Tanjung Priok.

“Hub port kebutuhan yang tidak bisa dihindari, kalau kita ingin maju di percaturan dunia,” katanya.

Ia menjelaskan untuk menentukan hub port banyak kriteria yang harus dipenuhi antara lain, pelabuhan tersebut harus dekat dengan jalur perdagangan internasional, kedalaman laut pelabuhan minimal 14 meter, sedangkan Tanjung Priok saat ini hanya 11 meter, sehingga perlu adanya pengerukan.

“Kalau kapal 200.000 ton kita sudah kewalahan, kedalaman Tanjung Priok hanya 11 meter, jadi hanya kapal di bawah 60.000 ton. Jadi tidak gegabah, harus dikaji benar soal hub port ini,” katanya.

Mengenai kapan rencana hub port untuk Tanjung Priok ini bisa terealisasi ia belum tahu pasti. Namun kata dia untuk membangun hub port perlu dukungan semua pihak bukan hanya pemerintah saja.

“Mendirikan hub port kapal itu diyakini keluar masuk dengan aman, termasuk pelayanan agar tidak dipersulit,” katanya.

Ia mengatakan investasi  yang diperlukan untuk mewujudkan hub port sangat besar dengan waktu yang cukup lama. Bahkan kata dia, dukungan teknologi dengan adanya investasi tidak cukup karena harus didukung oleh sumber daya manusia.

Sunaryo mengatakan program pembentukan hub port untuk Tanjung Priok, tidak mungkin diselesaikan dalam periode 100 hari program kerja pemerintah. Ia menegaskan pada 100 hari nanti setidaknya cetak biru soal hub port di Indonesia sudah bisa terwujud.[Dni]