031109 Telkom Investasikan US$ 2 Juta untuk Super Portal

new-telkom-logo
JAKARTA–PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menginvestasikan dana sebesar dua juta dollar AS untuk membangun super portal yang akan diluncurkan pada kuartal kedua tahun depan.

“Soft launching dari super portal akan dilakukan pada 5 November nanti. Ini bagian dari implementasi transformasi perseroan berbasis Telecommunication, Information, Media, dan Edutainment (Time),” ujar Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah di Jakarta, Senin (2/11).

Dijelaskannya, investasi sebesar itu kebanyakan digunakan untuk sumber daya manusia, membangun aplikasi, dan pemasaran oleh anak usaha yang menjalankan, Metranet.

“Sedangkan bandwitdh dan backbone nantinya tetap menyewa ke induk usaha. Aplikasi yang diandalkan dari super portal ini adalah e-commerce,” katanya.

Diungkapkannya, di masa depan perseroan akan mengandalkan bisnis internet sebagai sumber pendapatan selain seluler.

Berdasarkan catatan, pada kuartal ketiga divisi seluler mengalami kenaikan pendapatan usaha sebesar 15,1 persen menjadi 21,041 triliun rupiah dari sebelumnya 18,280 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan dari data, internet, dan jasa teknologi informasi berkontribusi sebesar 12,42 triliun rupiah.

Rinaldi menegaskan, langkah Telkom untuk bertransformasi sudah sesuai dengan tren yang terjadi di luar negeri.

“Jika ada suara yang meminta Telkom fokus mengembangkan backbone itu akan menguntungkan pesaing. Ini kan bagian dari strategi perseroan mengantisipasi turunnya jasa telepon kabel,” katanya.

Untuk diketahui, kinerja pendapatan telepon tetap dan interkoneksi pada kuartal ketiga memang mengalami penurunan masing-masing sebesar 14,5 persen (1,078 miliar rupiah) dan 13,5 persen ( 899 miliar rupiah).

“Jika telepon kabel dipisahkan dari kinerja, laporan keuangan kami bisa positif sekali,” tambahnya.

Terbitkan Obligasi
Pada  kesempatan sama, Direktur Keuangan Telkom Sudiro Asno mengungkapkan, pada kuartal kedua tahun depan perseroan berencana  menerbitkan obligasi senilai  dua – tiga triliun rupiah.

“Emisi obligasi diharapkan dapat direalisasikan pada semester I tahun depan,” katanya.

Sudiro mengatakan, emisi obligasi dirancang berjangka waktu (tenor)5-10 tahun.”Sedangkan kupon obligasi akan disesuaikan dengan bunga pasar yang ada saat itu dan daya serap pasar,” jelasnya.

Diungkapkannya,  saat ini pihaknya sedang melalukan proses “beauty contest” penjamin emisi (underwiter).

Dana hasil emisi obligasi akan digunakan untuk memenuhi sebagian belanja modal (capex) yang pada 2010.

Pada 2010, perseroan mengalokasikan capex sebesar 2 miliar dolar AS, atau setara dengan 19 triliun rupiah.

Sebesar 70 persen di antaranya akan dibelanjakan untuk layanan seluler Telkomsel, sebesar 25 persen untuk Telkom, dan 5 persen untuk anak perusahaan lainnya.

Sedangkan untuk penyerapan dari belanja modal tahun ini sebesar 2,1 miliar dollar AS telah terserap sekitar 85 persen. “Penghematan 15 persen terjadi karena harga perangkat dibeli gelondongan lebih murah,” katanya.

Sudiro mengatakan, wacana menerbitkan obligasi Telkom sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 2009 untuk membiayai belanja modal  2009.

Pendanaan di luar obligasi cenderung lebih cepat terealisasi dibanding emisi surat utang yang lebih kompleks serta butuh waktu panjang.

Akan tetapi diutarakan Sudiro, untuk membiayai capex tiap tahunnya tetap mengandalkan pinjaman perbankan.

Selain pembiayaan perbankan, Telkom juga akan menggunakan failitas pembiayaan vendor asing (vendor financing) asal Cina yaitu ZTE dan Huawei.

Rinaldi  menambahkan, dana emisi obligasi juga nantinya akan digunakan untuk keperluan transkasi non organik.

“Kita akan terus melakukan merger dan akuisisi perusahaan yang mendukung layanan Telkom,” ujarnya.

Meski begitu Rinaldi tidak merinci jumlah dan nama perusahaan yang akan diakuisisi pada tahun 2010.[Dni]

031109 10 % Pendapatan XL dari Pelanggan Korporasi

JAKARTA—PT Excelcomindo Pratama (XL) mengungkapkan segmen korporasi selama ini berkontribusi sebesar 10 persen bagi pendapatan perseroan.

 

“Saat ini ada 2.800 perusahaan yang menggunakan jasa XL. Sektor yang banyak menggunakan jasa XL adalah perbankan, keuangan, dan manufaktur,” ungkap Direktur Commerce Xl Joy Wahjudi di Jakarta, Senin (2/11).

 

Dijelaskannya, dalam menjual layanan produk ke segmen korporasi Xl mengandalkan startegi tailor made alias memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai permintaan. “Banyak juga yang minta secara bulk order. Segmen ini sangat unik karena itu harus dimaintai secara khusus. Kami bahkan perlu membuat hari khusus pelanggan korporasi atau business solution daya untuk memberikan apresiasi,” jelasnya.

 

Sementara itu, VP Direct Sales XL Djunaedy Hermawanto mengungkapkan, XL menargetkan meraih satu juta pelanggan khusus untuk ponsel bundling dengan kartu perdana XL. XL sendiri saat ini telah memiliki total 26.6 juta pelanggan.

 

“Sekarang ini sudah ada 600 ribu pengguna berhasil digaet. Kami optimistis bisa mencapai satu juta pelanggan karena vendor ponsel yang digandeng berkualitas,” katanya.

 

Dijelaskannya, membesarkan pelanggan bundling lumayan menjanjikan karena dari sisi average revenue per users (ARPU)  memiliki nilai sekitar tiga kali lipat dari pelanggan biasa. “Pelanggan bundling ini suka akses data. Jadi, ARPU-nya lumayan besar,” ujarnya tanpa mengungkapkan nilainya.

 

Diungkapkanya, kerjasama terbaru yang dilakukan XL untuk menambah ponsel bundling adalah dengan  produsen ponsel MicXon yang menawarkan ponsel MicXon S903.

Calon pelanggan XL prabayar bisamendapatkan produk yang diberi nama  NeoBerry itu  dengan harga 999 ribu rupiah   termasuk perdana XL dan gratis GPRS dengan kuota 40MB per bulan selama lima bulan pertama.
Sementara, untuk XL Pascabayar, calon pelanggan berhak mendapatkannya seharga  899 ribu rupiah   termasuk gratis nomor cantik senilai Rp 1,5 juta, plus mndapatkan manfaat yang ada dalam Paket Priority 150.000.
Dalam Paket Priority, pelanggan berhak menikmati gratis telepon ke dua nomor L, gratis telepon 150 menit ke nomor operator lain, gratis 500 SMS, gratis  RBT, dan gratis GPRS 30MB.[dni]

 

031109 BRTI akan Selidiki Pembayaran BHP BTEL dan Telkom

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan menyelidiki pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang dilakukan oleh dua operator Fixed Wireless Access (FWA), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan PT Bakrie Telecom Tbk (Btel), untuk periode hingga Juni 2009.

Berdasarkan catatan, hingga Juni lalu Btel dengan jumlah sekitar tiga ribu BTS  membayar BHP sekitar  230 miliar rupiah, sedangkan Telkom Flexi dengan sekitar 5.296  ribu BTS membayar 56,5 miliar rupiah.

Banyak kalangan menganggap ada keanehan dengan besaran pembayaran oleh Telkom. Hal ini karena pola pembayaran BHP masih berbasis izin stasiun radio (ISR) dimana salah satu yang dipertimbangkan adalah jumlah BTS.

Direktorat Frekuensi Ditjen Postel sendiri beranggapan Telkom membayar BHP lebih kecil karena penitikberatan pembangunan BTS Telkom terjadi di luar Jawa Barat dan Jabotabek (JBJB). Sedangkan BTEL lebih banyak membangun di JBJB.

“Kami sudah membentuk tim pencari fakta guna mencari data tentang hal ini,” ungkap Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Senin (2/11).

Heru menegaskan, hingga saat ini belum ada sikap dari regulator tentang kepastian apakah Btel lebih melakukan pembayaran atau flexi yang kurang dalam membayar.

“Pihak  Telkom rencananya  akan mengajukan dasar hukum kenapa kurang bayar,” katanya.

Heru menjelaskan, dalam pola pembayaran berbasis ISR bisa saja terjadi besaran pembayaran akibat perbedaan jumlah BTS, konsentrasi wilayah pengembangan BTS, dan pengaruh power.

“Ini yang perlu diklarifikasi dan dicocokkan dengan laporan kedua operator tersebut pada Ditfrek,” jelasnya.

Secara terpisah, Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Juanedi menegaskan, perusahaannya dalam menghitung BHP mengacu pada Good Corporate Governance (GCG).

Sedangkan Dirut Telkom Rinaldi Firmansyah mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi regulator mencari data pembayaran BHP. “Tidak ada masalah soal itu,” katanya [dni].

031109 Format dan formula perhitungan

No. Komponen Capex (a) Nilai Capex

(Rp) (b)

Capex KDN

(Rp) (c)

Capex KLN

(Rp) (d)

%TKDN dimana

(e) = (c)/(b) atau (b-d)/(b)

1 Engineering b1 c1 d1 e1 = c1/b1 atau (b1-d1)/b1
2 Material/ Perangkat Telekomunikasi b2 c2 d2 e2 = c2/b2 atau (b2-d2)/b2
3 Tenaga Kerja b3 c3 d3 e3 = c3/b3 atau (b3-d3)/b3
4 Alat Kerja b4 c4 d4 e4 = c4/b4 atau (b4-d4)/b4
5 Jasa Pendukung b5 c5 d5 e5 = c5/b5 atau (b5-d5)/b5

 

Total Sb= b1+….+b5 Sc= c1+….+c5 Sd= d1+….+d5 Se = Sc/Sb atau (Sb-Sd)/Sb

Sumber: Postel.go.id

031109 Permenkominfo No.41/2009: Upaya Membangkitkan Manufaktur Lokal

Seminggu sebelum diganti dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Mohammad Nuh, telah menandatangani satu peraturan yang dianggap banyak kalangan sebagai upaya untuk membangkitkan manufaktur lokal di sektor telekomunikasi.
Peraturan tersebut adalah Permenkominfo No.41/2009 tentang tata cara penilaian pencapaian tingkat komponen dalam negeri pada penyelenggaraan telekomunikasi.
Regulasi ini selain ingin mendukung keberadaan manufaktur lokal juga sebagai peraturan pelaksana dari denda Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) seandainya ada operator yang tidak memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam pengeluaran belanja modalnya.
Beberapa hal teknis yang diatur dalam Permenkominfo No.41/2009 adalah tentang kategori dari barang yang dimaksud dalam TKDN. Regulasi ini tidak menganggap pengadaan tanah, pembangunan gedung, penyewaan gedung, pemeliharaan gedung, gaji rutin pegawai, dan biaya untuk penempatan perangkat tahun berjalan sebagai bagian dari belanja untuk produk yang mengandung TKDN.
Pengeluaran belanja modal dianggap untuk produk TKDN adalah meliputi biaya pengeluaran untuk engineering seperti kegiatan perekayasaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi yang dipergunakan pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi, tenaga kerja pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi, alat kerja yang dipergunakan pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi, dan biaya jasa pendukung pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Sedangkan untuk komponen material/ perangkat telekomunikasi yang memiliki kandungan lokal lebih dari 50 persen, dianggap memenuhi kandungan lokal hingga 100 persen.
Persentase TKDN dari perangkat telekomunikasi harus sudah disahkan oleh instansi yang berwenang atau lembaga survei mandiri yang ditunjuk oleh pemerintah. Operator pun bisa melakukan self assesment tentang pengeluaran yang dilakukan bagi perangkat mengandung TKDN, tetapi nantinya akan diverifikasi oleh pemerintah melalui Ditjen Postel.
“Implementasi dari pemenuhan belanja modal sebesar 30 persen untuk pengeluaran konten berisi TKDN akan dievaluasi setiap tahun. Tahun depan dimulai adanya sanksi karena regulasi tentang PNBP sudah selesai direvisi awal tahun ini,” ungkap Direktur Standarisasi dan Sertifikasi Postel Azhar Hasyim kepada Koran Jakarta, belum lama ini.
Sanksi yang diberikan mulai sanksi administrasi berupa denda dan atau pencabutan izin penyelenggaraan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam PP No. 7 Tahun 2009 tentang PNBP disebutkan untuk pemenuhan belanja TKDN diberikan sanksi denda tergantung pada besaran dari belanja modal operator setiap tahunnya.

Dukungan
Azhar menegaskan, hadirnya regulasi ini sebagai bentuk kongkrit dari dukungan departemen Kominfo terhadap manufaktur lokal di sektor telekomunikasi.
Diungkapkannya, berdasarkan data belanja modal sektor telekomunikasi pada 2006 yang mencapai 44 triliun rupiah, ternyata hanya sekitar 3 persen atau 1,2 triliun tang dinikmati perusahaan nasional.
”Tetapi jika dilihat dari sisi konten lokalnya, hanya 0,7 persen atau sekitar 65 miliar rupiah yang dinikmati oleh manufaktur lokal. Saya rasa setelah tiga tahun ini tidak ada perubahan komposisi besara bagi manufaktur lokal,” jelasnya.
Meski mendukung manufaktur lokal, Azhar mengkui, pemerintah tetap mempertimbangkan masalah harmonisasi beban pembiayaan, sehingga jangan sampai kewajiban tersebut berujung pada kenaikan nilai jual suatu produk dan atau jasa telekomunikasi pada masyarakat hanya karena tidak kompetitif dibandingkan produk import.
“Itulah sebabnya pelaksanaannya mensyaratkan pada besaran prosentase tertentu dan secara bertahap,” katanya.
Azhar pun mengakui dalam implementasi regulasi ini tidak serta merta akan menjatuhkan denda bagi operator jika kesalahan bukan murni pada pelaku usaha. “Tidak bisa didenda kalau kesalahan ternyata ada di industri lokalnya. Kecuali kalau industri jaringan lokal tersedia tapi tidak dibeli, baru kemudian dikenakan denda,” tegasnya.
Dihormati
Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi meminta pelaku usaha untuk menghormati keberadaan aturan baru tersebut sebagai bagian dari upaya menegakkan harga diri bangsa.
“Jangan malah mengecilkan manufaktur lokal atau mengakali. Saya dengar kabar ada juga pelaku usaha yang melaporkan regulasi ini ke lembaga internasional sebagai bentuk entry barrie. Seharusnya regulasi ini dilihat bagian dari upaya mengembalikan Indonesia sebagai Macan Asia,” tegasnya.
Anggota Komite lainnya, Nonot Harsono menegaskan, dalam era liberalisasi isu yang selalu menjadi tantangan bagi negara berkembang seperti di Indonesia adalah pengangguran. “Global partnership boleh saja. Tetapi jika investor asing datang hanya ingin berjualan dan tidak ada transfer teknologi buat apa. Kalau begini terus Indonesia hanya menjadi pasar saja,” katanya.
Menurut Nonot, melihat kondisi dari manufaktur lokal saat ini maka peluang hanya bisa didapat setelah perangkat menjadi hardware. “Tahapan berikutnya adalah memasukkan sistem operasi. Nah, orang Indonesia itu jago di software. Jika mengharapkan membuat komponen, itu berat sekali karena sampai saat ini tidak ada pabrik komponen di Indonesia. Kita harus mulai membangun ekosistemya,” katanya.
Selanjutnya Nonot mengingatkan, regulasi ini masih memiliki celah dengan berkembangnya vendor financing untuk pembiayaan dari operator. “Pola ini sama saja dengan bagi hasil karena jaringan dibangun dulu setelah itu pendapatan dari trafik dibagi dua antara operator dan penyedia perangkat. Kalau sudah begini operator tidak bisa memilih perangkat yang digunakan dan dari sisi uang segar yang dibelanjakan pun makin sedikit. Selain itu pola penilaian dengan menggunakan standar industri otomotif juga harus diubah,” katanya.
Praktisi Telematika Suryatin Setiawan mengingatkan, upaya membangkitkan manufaktur lokal tidak akan berhasil jika bukan termasuk dalam program kabinet. “Kalau hanya program kementrian akan susah. Soalnya banyak regulasi yang tumpang tindih,” katanya.
Depkominfo sendiri diminta untuk mengawal produk lokal sejak tahapan awal hingga masuk produksi. “Harus diingat tidak mungkin barang lokal home grown langsung lebih murah dan memiliki mutu serta teknologi lebih baik dari produk global. Nah, agar bisa mencapai hal itu perlu pengawalan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah perlu membantu cash flow dan mengawasi ketat pasar agar pabrik dapat tumbuh. “Membantu cash flow itu tidak dimanja tetapi membuat pelaku usahanya mandiri. Setelah mandiri dilepas, pengawasan cukup dengan meletakkan komisaris saja,” katanya.
Pada kesempatan lain, Head Of Sales Sub Region Indonesia Nokia Siemens Network Henrik Brogaard menilai Indonesia tidak membutuhkan pabrik untuk pembuatan perangkat telekomunikasi karena tren ke depan adalah pengembangan aplikasi untuk perangkat.

“Ke depan itu yang berharga adalah aplikasi lokal untuk dijalankan di perangkat. Nilainya jika dihitung dari local content itu bisa besar. Bahkan pembuatan perangkat itu bisa hanya dinilai 7 persen,” ungkapnya.
Henrik menambahkan, jika pun pabrik didirikan di satu negara jangan merasa akan banyak tenaga kerja yang terserap karena operasional pabrik NSN didominasi oleh mesin.

“Tidak banyak penyerapan tenaga kerja jika dibuka pabrik. Kita semua sudah otomatisasi untuk produksi,” tegasnya.
Henrik juga menjelaskan, penyedia jaringan sekelas NSN yang menyediakan perangkat untuk pasar global tidak mungkin membuat pabrik di setiap negara yang dimasukinya karena harus menimbang skala ekonomis dan kapasitas produksi.
“Kami sudah memiliki 3 pabrik di tiga negara (China, Finlandia, India) untuk memenuhi pasar global. Jika harus buka pabrik di setiap negara, harga perangkat bisa mahal karena biaya produksi berbeda-beda,” katanya.
Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno mengaku tidak keberatan dengan adanya regulasi yang mendukung manufaktur lokal. “Tetapi kami minta pola evaluasinya harus melihat kondisi riil di lapangan. Soal penggunaan perangkat lokal, tentu kita inginnya semua pelaku usaha memakainya,” katanya.[dni]

031109 Langkah Berat Pemain Lokal

Keluarnya Permenkominfo No.41/2009  tentang tata cara penilaian pencapaian tingkat komponen dalam negeri pada penyelenggaraan telekomunikasi bisa dikatakan jurus pamungkas  dari Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) untuk menunjukkan komitmennya mendukung keberadaan manufaktur lokal di sektor telekomunikasi.

Sebelumnya, instansi tersebut sudah mensyaratkan penggunaan perangkat dengan kandungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) saat lelang  lisensi 3G, Universal Service Obligation (USO),  dan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband/BWA).

 

Jika di dua lelang (3G dan USO) suara mendukung kebijakakan penggunaan perangkat lokal terdengar nyaring, tidak demikian di BWA. Hal ini dipicu oleh kebijakan Depkominfo dalam lelang yang memprioritaskan frekuensi digunakan untuk nomadic.

 

Hasilnya, teknologi Worldwide interoperability for  Microwave Access (Wimax) yang akan diusung oleh delapan operator pemenang tender BWAa dalah berbasis 16d bukan 16e.

 

Delapan operator pemenang tender adalah  Berca Hardayaperkasa, First Media, Telkom, Internux, Indosat Mega Media, Konsorsium Comtronics Systems dan Adiwarta Perdania, Jasnita Telekomindo serta Konsorsium Wimax Indonesia. Rencananya izin prinsip akan keluar pada pertengahan November ini setelah operator melakukan pembayaran upfront fee.

 

Untuk diketahui,  Wimax terdiri dari  dua standar yang berbeda sama sekali. Pertama, menggunakan IEEE 802.16d-2004 untuk Fixed atau Nomadic Wimax dengan  teknik modulasi  Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM).  Kedua, IEEE 802.16e-2005  untuk Mobile Wimax dengan teknik modulasi Spatial Orthogonal Frequency Division Multiplex Access (SOFDMA). 

Suara-suara dari pihak yang menentang kebijakan Depkominfo menyatakan fenomena di belahan  dunia lain,  standar 16d sudah banyak ditinggalkan dan saat ini  yang booming adalah   ke  16e untuk menyaingi munculnya teknologi Long Term Evolution (LTE) dari GSM.

Selain alasan ketinggalan standarisasi, kelompok tersebut  menilai  persyaratan  TKDN sekurang-kurangnya 30 persen untuk subscriber station (SS) dan 40 persen untuk base station (BS) dinilai tidak masuk akal karena perangkat lokal belum ada yang mampu memenuhinya.

 

Bahkan muncul tudingan miring perusahaan lokal untuk mengakali TKDN merakit ulang   produk rekanan asingnya di pabrik yang disewa.

 

Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewa Broto menjelaskan, kewajiban memenuhi konten lokal bagi penyedia perangkat  telah melewati berbagai kajian dan benchmarking yang ada serta juga mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 11 Tahun 2006 sebagai induk dari pelaksanaan kandungan lokal  secara nasional. “Karena itu saya tegaskan   kewajiban pemenuhan TKDN bagi perangkat BWA sudah tepat,” tegasnya.

 

Menurut Gatot,  jika dilakukan secara bertahap dengan persentase  yang terlalu kecil dan jangka waktu  lama,  dikhawatirkan tidak cukup efektif untuk melindungi kepentingan industri nasional. “Kondisi tersebut memang mununtut adanya kebutuhan yang harus dipaksakan.  Jika tidak, kalangan industri akan terlalu convenient dengan produk asing,” tegasnya.

 

Direktur Utama PT Teknologi Riset Global (TRG) Sakti Wahyu Trenggono mengakui, hadirnya regulasi oleh depkominfo membuat pengusaha lokal semangat berinvestasi di manufaktur perangkat telekomunikasi.

 

“Regulasi itu bisa memacu skala ekonomis. Kami rencananya akan membangun pabrik sendiri di Cikarang mulai kuartal ketiga tahun depan. Itu investasinya mencapai 100 miliar rupiah,” jelasnya.

 

TRG adalah salah satu dari perusahaan lokal yang   perangkat BWA-nya diakui oleh pemerintah dalam memenuhi TKDN. Perusahaan lainnya adalah PT Hariff Daya Tunggal Engineering (Hariff).

 

TRG sebelumnya  telah menginvestasikan dana sebesar 60 miliar rupiah untuk menyewa satu assembling line milik SIIX Electronics Indonesia dan  membeli dua mesin moulding yang ditaruh di pabrik SEB (keduanya di Batam) dengan  harga  masing-masing  30.000  dan  7000 dollar AS.

 

Pengeluaran tersebut diluar investasi untuk riset yang enggan diungkapkan oleh manajemen perusahaan. TRG dibantu oleh Tranzeo Wireless (Kanada) sebagai technology partner untuk pengembangan Subscriber Station (SS), sedangkan untuk Base Station (BS) dibantu oleh Aperto.

 

Saat ini TRG  telah mendapatkan komitmen pemesanan dari Telkom  untuk perangkat 3,3 GHz. Untuk tahun ini assembly line hasil kerjasama dengan SIIX memiliki kapasitas produksi 80 BTS dan 4 ribu CPE per bulan.
Setelah itu pada tahun depan ditingkatkan menjadi 200 BTS dan 10 ribu CPE per bulan. Dan pada 2011 kemampuan produksi meningkat menjadi 400 BTS dan 20 ribu CPE per bulan. “Kemampuan produksi itu tergantung pada pemessanan. Sekarang baru berjalan satu shift,” katanya.
Menurut Trenggono, agar manufaktur lokal bisa berkembang, pemerintah tidak perlu buru-buru  menggelar tender BWA berbasis 16e. “Jika itu dilakukan, nantinya bisa berhadapan langsung dengan LTE. Lanskap yang dibangun oleh pemerintah untuk BWA dengan 16d ini sudah benar karena pasarnya untuk Fixed dan LTE  bagi mobility. Tentunya LTE juga harus terkena aturan TKDN,” katanya.

 

Trenggono optimistis, jika lanskap ini dipertahankan maka industri lokal bisa terbangun.  TRG sendiri dalam  langkah selanjutnya akan  ikut mengembangkan LTE dan 16e. “Untuk produk 16e kita kembangkan bagi pasar  timur tengah  dan  virtual market,” katanya.

 

Sementara Pegiat Telematika dari Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Barata Wisnu Wardhana mengingatkan, manufaktur lokal harus hati-hati dalam mengembangkan perangkat wimax.

 

“Pemerintah Taiwan yang telah mengeluarkan dana 20 juta dollar AS untuk mengembangkan wimax dengan nama program M-Taiwan saja masih mendapatkan kendala,” katanya.

 

Dijelaskannya, pola yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan lebih akomodatif dengan ikut menggandeng  manufaktur asing dan menggunakan standar 16e. Tetapi dalam kenyataan, BS antar vendor tidak bisa berbicara alias mengalami kendala interperobility.

 

“Saya khawatir TRG melakukan hal yang sama terhadap perangkat rekanannya. Guna memenuhi TKDN, software dikembangkan, tetapi di lapangan tidak bisa dipakai,” katanya.

 

Sementara Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono meminta para pemegang lisensi BWA memberikan kesempatan pada perusahaan lokal dengan perangkatnya.

 

“Kendala di Indonesia itu adalah mentalnya masih menghambakan produk asing.Kalau ini bisa diubah, perangkat lokal bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tegasnya.

 

Nonot wajar mengatakan hal demikian karena kabar beredar di lapangan para pemenang tender BWA mencoba mengulur waktu pembayaran upfront fee atau Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) dengan alasan ketidakmampuan perangkat lokal. “Ujung-ujungnya para pememang itu minta diberikan saja lisensi 16e,” ungkap sumber Koran Jakarta yang enggan disebutkan namanya.[dni]

 

031109 Smart Luncurkan BlackBerry

Jakarta–Smart Telecom akhirnya merealisasikan janjinya untuk menghadirkan layanan BlackBerry berbasis teknologi Code Division Multiple Access (CDMA) melalui handset BlackBerry Curve 8330 sebelum tutup tahun ini.

“Perangkat yang kami lepas ini juga bisa digunakan untuk akses data broadband evolution data only (EVDO),” kata Fernando Uffie, Department Head BlackBerry Smart Telecom, di Jakarta,  Senin (2/11).

Dijelaskannya, untuk menyediakan layanan BlackBerry, Smart menggunakan dua relay ke Inggris dan Kanada dengan kapasitas 5 STM. Satu STM sama dengan 1.000 E1. Seribu E1 bisa menampung 2.500 pelanggan. Smart sendiri memakai leased line dengan kapasitas 1 Gbps.

Chief Marketing Officer Smart Telecom Ruby Hermanto mengungkapkan, untuk pembelian handset Curve 8330, Smart menawarkan paket cicilan  499 ribu rupiah  per bulan selama setahun melalui kartu kredit Citibank.

Sementara untuk tarif layanan, Smart menawarkan dua pilihan paket, yakni bulanan  140 ribu rupiah dan harian lima ribu rupiah.

Dengan harga itu  akses yang diberikan  BlackBerry Unlimited,   video streaming up to 3,1 Mbps, upload data 384 Kbps, Youtube, serta siaran berbayar dari AS, Prancis, dan Arab Saudi.

“Itu bedanya kami dengan operator BlackBerry GSM yang lain. Lewat APN BlackBerry atau tidak, semua sudah bayar satu paket dan tidak kami kenakan biaya tambahan untuk GPRS,” jelasnya.

Pada kesempatan lain Kepala Pemasaran dan Merek Indosat Teguh Prasetya mengungkapkan, Indosat menambah permintaan perangkat Gemini kepada Research in Motion (RIM).

“Permintaannya melonjak. Preorder saja sudah mencapai 10 ribu perangkat. Akhirnya kami total pesan 40 ribu perangkat kepada RIM,” katanya.

Gemini adalah perangkat BlackBerry berbasis teknologi GSM yang disasar untuk segmen bawah. Perangkat ini dibanderol seharga 3,5 juta rupiah.[Dni]