241009 Semester I 2010, Seluruh Maskapai Diterima UniEropa

Jakarta — Departemen Perhubungan (Dephub)  menargetkan akan mengusulkan puluhan maskapai penerbangan lokal  untuk masuk dalam pencabutan daftar hitam penerbangan oleh Uni Eropa.

“Hingga semester I 2010 nanti, kita harapkan  seluruh maskapai di Indonesia akan diizinkan terbang ke langit Eropa,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara  Herry Bakti Singayudha Gumay, di Jakarta, Jumat (23/10).

Dijelaskannya, usulan akan dilakukan saat  pertemuan Aviation Security Commitee (ASC) Uni Eropa pada Januari 2010. Sedangkan sisanya akan diusulkan pada pertemuan ASC berikutnya pada Mei 2010.

“Mudah-mudahan pada pertengahan tahun depan seluruh maskapai telah masuk daftar maskapai yang dicabut pelarangan terbangnya oleh Uni Eropa,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Umum Lion Air mengaku telah melakukan resertifikasi sertifikat  Air Operator Certificate (AOC) milik maskapainya sesuai anjuran regulator agar bisa diusulkan untuk dicabut dari daftar hitam Uni Eropa.

“Resertifikasi telah diterima bulan lalu. Sekarang Lion Air menuggu bola saja dari Dephub dan Uni Eropa,” katanya.

Diharapkannya, Uni Eropa mencabut larangan terbang ke Uni Eropa bagi semua maskapai lokal karena ini menyangkut dengan azas kesetaraan dan kepercayaan. “Lion sendiri belum ada niat untuk ke Uni Eropa, tetapi ini bagi kami adalah citra Indonesia. Karena itu kita minta semuanya dicabutlah,” katanya.

Berdasarkan catatan, saat ini baru empat maskapai yang telah diperbolehkan terbang memasuki kawasan Eropa yaitu dua maskapai penerbangan berjadwal, Garuda Indonesia dan Mandala Airlines, serta dua perusahaan penerbangan kargo Airfast dan Premi Air. Garuda Indonesia dipastikan bakal terbang ke Eropa pada 1 Juni 2010 dengan penerbangan Jakarta-Amsterdam.[dni]

241009 Indonesia membutuhkan LTE

JAKARTA—Industri telekomunikasi Indonesia akan membutuhkan kehadiran teknologi Long Term Evolution (LTE) di masa depan guna mengantisipasi lonjakan trafik data dari pengguna internet.

LTE adalah siklus terakhir pengembangan teknologi data seluler  dengan standar  IEEE 802.20 yang diproyeksikan akan diluncurkan secara komersial di dunia  pada 2010 nanti.

Dalam ujicoba operator seluler terbesar di Jepang, NTT DoCoMo, pada Februari 2008, terungkap bahwa kecepatan downlink LTE bisa mencapai 250 Mbps sementara uplink berkisar 50 Mbps.

Bagi operator pengusung teknologi GSM, LTE  dipergunakan  untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan akses data.  Hal ini karena  dari aspek ketersediaan spektrum, LTE dapat  digunakan pada alokasi yang tersedia.

“Indonesia tentunya akan membutuhkan LTE di masa depan. Hal ini jika menilik kepada penggunaan jasa pita lebar bergerak (mobile broadband) yang mengalami eksponensial selama setahun ini,” ujar VP Product and Marketing Telkomsel Mark Chamber kepada Koran Jakarta, Jumat (23/10).

Berdasarkan catatan,  mobile broadband  di Indonesia digunakan  sekitar 10 juta pelanggan. Diperkirakan pada 2012 nanti, tingkat penetrasi dari broadband bisa mencapai 20 persen dari total  populasi.

Menurut Mark, masyarakat Indonesia saat ini dalam tahap edukasi tentang kegunaan dari broadband. Hal itu bisa dilihat dari kecenderungan mengakses pada situs jejaring sosial atau fasilitas chatting.

“Itu hal yang biasa dalam tahap awal pengenalan teknologi. Setelah itu akan muncul kreatifitas mengembangkan aplikasi. Nah, ketika aplikasi lokal ini dikembangkanlah dibutuhkan broadband dengan kecepatan yang lumayan tinggi. LTE bisa menjadi jawaban dari kebutuhan itu nantinya,” jelasnya.

VP Public Relations and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia menambahkan, guna mengantisipasi broadband dijadikan kendaraan untuk pengembangan aplikasi lokal, Telkom mendorong para kreator lokal dalam Indigo Award.

Indigo Award merupakan event tahunan sebagai ajang apresiasi dari seluruh kategori industri kreatif yang dinilai berhasil dan memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan dapat mendorong serta menciptakan peluang bisnis baru.

“Telkom sedang mentransformasi diri menjadi perusahaan berbasis  Telekomunikasi, Informasi, Media, dan Edutainment (TIME). Menampung para kreator ini salah satu implementasi dari Time,” jelasnya.
Menurut Eddy, alasan lain dipilihnya industri kreatif  karena perseroan menyakini sektor tersebut  mampu menumbuhkan kembali perekonomian Indonesia.

“Pasar dan sumber SDM kreatif di Indonesia sangat besar, yaitu sekitar 47 persen dari penduduk Indonesia. Industri kreatif juga diprediksi akan menciptakan lapangan kerja sekitar 5,4 juta lapangan kerja serta berkontribusi pada PDB sekitar 6,3 persen,” jelasnya..

Sementara itu, Head Of Sales & Marketing Radio Access Nokia Siemens Network (NSN) Markus Borchert mengungkapkan, mulai bulan depan perusahaannya akan melakukan uji coba teknologi LTE di Indonesia.

“Kami telah berhasil melakukan panggilan komersial pertama dengan LTE beberapa waktu lalu di laboratorium. Sebelumnya kita juga sudah menjual perangkat pemancar LTE ke beberapa operator. Saya rasa momentum LTE diluncurkan secara komersial tahun depan akan tercapai,” katanya.

Markus menjelaskan, dalam  lima tahu ke depan operator dimana pu akan menghadapi kondisi dimana trafik dari data akan meningkat secara eksponensial, tetapi tidak diikuti oleh melajunya pendapatan dari jasa tersebut.

“Setiap tahunnya pertumbuhan trafik itu bisa mencapai 300 persen, tetapi pendapatan berbanding terbalik. Jika dibiarkan ini akan membuat kondisi keuangan operator berdarahdarah karena investasi tidak kembali,” katanya.

Menurut Markus, jika operator memilih LTE untuk solusi peningkatan akses data maka bisa menghemat biaya investasi untuk pengembangan jaringan hingga 70 persen. “Tentunya ini akan membuta operator menjadi tidak khawatir untuk terus mengembangkan teknologi pita lebar,” katanya.[dni]

241009 Telkom Investasi Rp 3,2 Miliar untuk Logo Baru

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menginvestasikan dana sebesar 3,2 miliar rupiah guna mengganti logo perusahaannya.

“Dana yang dikeluarkan sebesar itu tidak sekadar mengganti logo, tetapi juga menciptakan identitas merek baru dan mengganti semua logo lama di plasa Telkom. Kami menggunakan konsultan Brand Union untuk menggarap logo baru ini,” ujar Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah di Jakarta, Jumat (23/10).

Dijelaskannya, penggantian logo dari perusahaan yang berulang tahun ke 153 pada 23 Oktober ini  sebagai simbol transformasi bisnis Telkom dari InfoCom menjadi berbasis  Telecommunication, Information, Media and Edutainment (Time).

Ditambahkannya, hadirnya protfolio bisnis baru tersebut  sejalan dengan positioning baru Telkom yakni Life Confident dengan  tag line ‘the World in Your Hand’ yang bermakna keahlian dan dedikasi perushaaan  pada kemajuan akan memberikan keyakinan bagi semua pelanggan kami untuk mendukung kehidupan mereka di mana pun berada.

Hadirnya logo baru juga akan disertai budaya ataupun nilai-nilai baru yang kini tengah diinternalisasikan kepada seluruh pegawai meliputi expertise (mencerminkan tradisi pengetahuan dan pengalaman Telkom yang dalam dan luas dalam industrinya), empowering (memberdayakan pelanggan untuk mearih cita-cita mereka), assured (memberikan keyakinan pada pelanggan untuk bisa mengandalkan Telkom dalam industri telekomunikasi yang senantiasa berubah), progressive (menyiratkan pergerakan menuju teknologi yang lebih canggih dan menjauhi budaya yang terkait kepemerintahan),  dan heart (mewakili sikap kepedulian Telkom dalam bekerja sama dengan para pelanggan).

Menurut Rinaldi, transformasi kali ini adalah yang paling besar sepanjang sejarah Telkom, karena bersifat fundamental, menyeluruh dan terintegrasi yang menyentuh empat aspek dasar perusahaan, yakni transformasi bisnis, transformasi infrastruktur, transformasi sistem dan model operasi, serta transformasi human resources.

“Transformasi bisnis di tubuh Telkom merupakan sesuatu yang tak terelakkan. Di mana pun di dunia layanan wireline yang berbasis  Public Switch Telephone Network (PSTN)) sedang menghadapi fase menurun (decline) seiring berubahnya gaya hidup (lifestyle) masyarakat, dan karenanya perlu direvitalisasi,” jelasnya.

Itu sebabnya, Telkom lalu melakukan transformasi bisnisnya dengan merujuk konsep Time  demi menjaga pertumbuhan kompetitifnya secara berkesinambungan. Untuk mengantisipasi gaya hidup masa depan.  “Telkom beralih dari Separate Providers menuju Single Provider,” katanya.

Diungkapknnya, upaya Telkom dalam mempertahankan bisnis tradisionalnya dilakukan dengan mengoptimalkan jaringan legacy saluran kabel tetap (fixed wireline), melakukan penyelarasan terhadap layanan seluler dan fixed wireless access (FWA) dan memisahkan FWA sebagai unit bisnis tersendiri, serta merampingkan portofolio anak perusahaan (streamline subsidiary portfolio).

Diharapkannya, mulai fokusnya Telkom berbasis Time akan membuat  60 persen pendapatan dari industri new wave akan dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

New wave adalah bisnis baru di industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tidak hanya mengandalkan sektor telekomunikasi tetapi beralih kepada konten, portal, media, dan solusi teknologi informasi dimana infrastruktur telekomunikasi dijadikan sebagai tulang punggungnya.

Saat ini new wave business  baru berkontribusi sekitar 20 persen bagi total pendapatan perseroan. Kontributornya dari anak usaha seperti Sigma Cipta Caraka atau Indonusa. Sedangkan kontributor terbesar tetap dari  sektor telekomunikasi sebesar 60 persen. [dni]

231009 Pendapatan Usaha Indosat Turun 1,8%

JAKARTA–Pendapatan usaha PT Indosat Tbk (Indosat) selama sembilan pertama tahun ini mencapai 13,4 triliun rupiah atau  turun sebesar 1,8 persen  dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tidak hanya pendapatan usaha, Indosat juga mengalami penurunan untuk laba bersih perusahaan di sembilan bulan 2009.

Tercatat,  dalam 9 bulan pertama perseroan hanya membukukan laba bersih 1,45 triliun rupiah atau melemah  1,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

President Director dan CEO Indosat Harry Sasongko, menjelaskan, perseroan tetap akan menjalankan strategi mencari pelanggan berkualitas karena  mulai memperlihatkan hasil yang positif jika mengacu pada kinerja pertriwulanan.

“Pendapatan selular tumbuh di atas 5 dalam triwulan ketiga ini jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Ini bisa didapat walaupun basis pelanggan kami berkurang hampir 20 persen dibandingkan tahun lalu,” jelasnya di Jakarta, Kamis (22/10).

Berdasarkan catatan, Indosat saat ini memiliki pelanggan mencapai jumlah sebesar 28,7 juta nomor.

Berkaitan dengan kinerja keuangan perseroan secara detail, Harry mengatakan, sedang menunggu hasil konsolidasi keuangan dari induk usaha, Qatar Telecom.

“Nanti jika sudah selesai konsolidasi akan ada pemaparan lebih detail,” jelasnya.[Dni]

231009 Kontribusi PNBP Depkominfo Ditargetkan 10 %

JAKARTA–Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Departemen Komunikasi Informatika (Depkominfo) ditargetkan bisa mencapai 10 persen pada tahun depan.

Pada tahun ini PNBP dari Depkominfo sekitar 6 triliun rupiah atau berkontribusi sekitar 6,4 persen bagi total PNBP negara.

“Saya dengar kontribusi departemen ini mencapai 6,4 persen tahun ini. Jika bisa ditingkatkan menjadi 7 sampai 10 persen dan ada peluangnya tentu akan dikerjakan,” ujar Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, Kamis (22/10).

Dijelaskannya, peluang untuk meningkatkan PNBP bisa diraih melalui peningkatan konten lokal dan penggunaan manufaktur lokal oleh industri Telekomunikasi, Informasi, dan Komunikasi (TIK).

“Belanja TIK pertahunnya mencapai 70 triliun rupiah. Sayangnya, besaran dana tersebut dihabiskan untuk membeli perangkat ke luar negeri. Jika bisa didorong penggunaan manufaktur lokal tentu akan banyak penyerapan tenaga kerja lokal dan devisa bagi negara,” jelasnya.

Menurutnya, mendorong investasi di sektor TIK juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.”Saya dengar investasi satu persen di sektor ini akan meningkatkan tiga persen pertumbuhan ekonomi. Ini harus bisa direalisasikan” jelasnya.

Berkaitan dengan program yang akan dikerjakan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di Depkominfo, prioritasnya adalah mendorong teknologi informasi (TI) ke pendidikan, bisnis, dan birokrasi.

“Kita menargetkan ke depan tidak ada lagi urusan birokrasi diselesaikan dengan adanya uang kas dipegang pejabat pemerintah. Semua harus paper less berbasis TI,” katanya.

Sedangkan untuk program mikro yang akan dilakukan adalah program 100 desa komputer dalam waktu tiga bulan. Dan dalam lima tahun ke depan akan ada 10 ribu desa dengan komputer.

“Saya juga ingin menggalakkan penggunaan perangkat ramah teknologi. Misalnya BTS menggunakan kotoran sapi sebagai sumber energi. Ini nantinya akan bekerjasama dengan departemen pertanian,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Telematika Kadin, Anindya N Bakrie meminta Tifatul tetap melanjutkan koordinasi dengan sektor riil.

” Kadin sudah menyiapkan roadmap dari TIK untuk lima tahun ke depan. Semoga ini bisa menjadi awal diskusi yang baik dengan pemerintah membangun industri TIK,” harapnya.

Anindya mengharapkan, fokus dari menkominfo baru adalah mengisi keberhasilan pembangunan konektifitas yang berhasil dibangun pejabat lama.

“Lima tahun belakangan ini teledensitas sudah naik dari 12 persen menjadi sekitar 56 persen. Sekarang bagaimana mengisi konektifitas tersebut dengan jasa data,” jelasnya.

Menurut Anindya, pengisian jasa data tersebut akan didominasi oleh pengusaha dengan modal kecil karena yang diandalkan adalah kreatifitas.

“Nah, permasalahnnya di pengusaha ini adalah pemodalan. Kita harapkan pemerintah bisa merealisasikan ICT Fund bagi industri TIK,” katanya.

Masih menurut Anindya, jika 10 persen dari dana pungutan industri sebesar 7 triliun diberikan dalam bentuk ICT Fund, itu akan membantu para pengusaha kecil di sektor aplikasi dan perangkat lunak. “Kalau ini bisa direalisasikan maka dalam waktu 3 tahun jasa data ini penetrasinya akan menyamai teledensitas basic telephony,” jelasnya.[Dni]

221009 Dephub Terbitkan SID Elektronik

JAKARTA – Departemen Perhubungan (Dephub) akhirnya menerbitkan secara perdana kartu identitas pelaut sistem elektonik (SID/Seafarers Identity Document) untuk pelaut Indonesia.

SID merupakan kartu identitas pelaut yang baru, dibuat secara elektronik yang dilengkapi sepuluh sidik jari, foto retina mata dan barkode. Kartu yang berlaku secara internasional ini dapat dibaca oleh mesin khusus di seluruh pelabuhan dunia.

Guna merealisasikan  proyek tersebut dibutuhkan dana sekitar  18 miliar rupiah untuk  menerbitkan sebanyak 25.000 SID selama satu tahun.

Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Hanafi Rustandi menilai, hadirnya SID  dapat menghilangkan diskriminasi terhadap pelaut asal Indonesia.

“Hak-hak mereka dapat kembali didapat, khususnya ketika mereka singgah di AS,” jelasnya di Jakarta, Rabu (21/10).

Dijelaskannya,  adanya SID membuat pelaut Indonesia bisa mendapat kemudahan visa dan tidak mendapat ancaman ketika menginjakkan kaki di daratan AS.

Diungkapkannya,   US Coast Guard (Satuan Penjaga Pantai AS) sangat ketat memeriksa seluruh dokumen pelaut yang akan memasuki wilayah AS. Pelaut yang tidak memiliki SID dilarang turun ke darat. pemeriksaan ketat juga diberlakukan bagi pelaut yang akan memasuki wilayah Eropa.

Menurut Hanafi, lambatnya penerbitan SID karena tidak sinkronnya Dephub dengan peraturan pemerintah (PP) dalam masalah perhitungan biaya pembuatan SID.

Kalkulasi yang dilakukan Dephub menyebutkan biaya pembuatan SID mencapai 350.000 rupiah  per kartu, sedangkan Peraturan Pemerintah No.6/2009 tentang Jenis dan Tarif atas Pajak Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Dephub hanya menetapkan sebesar 10 ribu rupiah.

Akhirnya kalkulasi biaya 350 ribu rupiah (US$ 35) sudah dikonsultasikan dengan pihak terkait, yakni asosiasi perusahaan pelayaran dan KPI. “Pelaut tidak keberatan dan yang terpenting pelaut harus segera memiliki SID yang berlaku internasional,” jelasnya.

Secara terpisah,   Kepala Subdit Kepelautan Indra Priyatna mengatakan, soal nilai PNBP merupakan salah satu faktor keterlambatan terbitnya SID.

“Tetapi, yang lebih inti yaitu peralatan SID yang rusak sejak enam bulan lalu, namun sekarang alat tersebut sudah ada karena dipinjamkan KPI,” ujarnya.

Dijelaskannya,  SID tersebut salah satu upaya Dephub untuk melindungi pelaut-pelaut Indonesia yang berlayar antar negara khususnya tujuan AS.

“Sebelumnya pelaut Indonesia hanya menggunakan Sea man dan paspor saja, setalah meratifikasi konvensi ILO No 185 tahun 2003 barulah kita diwajibkan untuk menggunakan SID,” jelasnya.

Sebelum kartu SID tersebut terbit, pelaut Indonesia di luar negeri terancam diturunkan dari kapal, sementara Indonesia bisa mendapat teguran dari ILO (International Labor Organization) kerena tidak segera merealisasikan ratifikasi konvensi ILO No 185 yang dituangkan melalui UU No 1/2008 tentang pembuatan SID.

Supervisor pembuatan SID Agus Monang mengatakan, sudah ada 30 pendaftar sejak Senin (19/10), namun hingga Rabu (21/10) baru satu pelaut yang mendapatkan SID, kebanyakan para pelaut tersebut tidak mencantumkan foto pada website pelaut, dan itu akan menghambat proses penerbitan SID.

“Satu pelaut yang diterbitkan SID-nya karena dia memenuhi persyaratan,” jelas dia.

Menurut Agus, pengumuman untuk penerbitan SID sudah diberikan sejak satu bulan yang lalu dan sesuai PNBP, biaya untuk pembuatan SID tersebut sebesar 10 ribu rupiah.

“Kami juga menggunakan foto untuk menghindari calo, dan tidak akan bisa diwakili karena pelaut harus datang sendiri,” jelas Agus.

Agus  menuturkan, syarat yang dibutuhkan oleh pelaut dalam pembuatan SID cukup mudah. Pelaut hanya tinggal melengkapi beberapa dokumen, yaitu sudah terdaftar di website pelaut, foto pemohon sudah on line di website pelaut, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian, paspor asli dan fotokopi, serifikat keahlian jika berasal dari kapal niaga dan sertifikat BST (Basic Safety Training) untuk yang berasal dari industri pariwisata. Terakhir, surat pengantar dari perusahaan.[Dni]

221009 BHP Berbasis Pita: Mencegah Hilangnya Pendapatan Negara

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) akhirnya merealisasikan janjinya untuk mengubah tarikan   Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi bagi penyelenggara telekomunikasi seluler dan Fixed Wireless Access (FWA) dengan membuka konsultasi publik dari white paper BHP berbasis pita mulai awal pekan ini.

Konsultasi publik itu adalah langkah yang dilakukan sebelum menyusun  Peraturan Pemerintah (PP) perubahan selama pertengahan Oktober hingga November nanti. Setelah itu, pada Januari 2010 tarikan berbasis pita akan berlaku bagi   para penyelenggara bergerak seluler di frekuensi 850/900/1800 MHz dan FWA di spektrum 850 MHz. Guna memberikan konsolidasi bagi industri, masa transisi diberikan selama 5 tahun.

BHP berbasis pita adalah penarikan biaya frekuensi radio berdasarkan lebar pita (bandwidth) untuk semua jenis izin penyelenggaraan.  Sedangkan BHP  berdasarkan  Izin Stasiun Radio (ISR)  mengandung arti bahwa besaran BHP frekuensi sangat tergantung kepada jumlah pemancar stasiun radio.

“Penggunaan BHP berbasis ISR itu banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh operator sehingga pendapatan negara dari sumber daya alam terbatas (Frekuensi) tidak optimal. Inilah alasan utama pola penarikannya diganti,” ungkap Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta, Rabu (21/10).

Dijelaskannya, penerapan BHP berbasis ISR  tidak mendorong terjadinya pemanfaatan frekuensi secara optimal, karena lebar pita yang dialokasikan kepada penyelenggara tidak secara langsung mencerminkan BHP yang harus dibayar.

Tarif BHP berbasis ISR dianggap memerlukan pengendalian yang kompleks bagi regulator, sehingga biaya manajemen spektrum menjadi tinggi. “Pola berbasis ISR ini juga tidak mendorong penyelenggara untuk mempercepat pembangunan (ekspansi) dan usaha untuk memperbaiki kualitas jaringan, bahkan cenderung  memusatkan pembangunannya hanya di daerah-daerah padat dengan potensi pendapatan yang besar,” jelasnya.

Untuk menghindari hal tersebut  maka pemerintah menyadari diperlukan  biaya pengelolaan spektrum frekuensi yang sebanding dengan manfaat ekonomi bagi penyelenggara dan  mudah dalam pengawasannya. Saat ini, jawabannya ada di pola penarikan berbasis lebar pita.

Hal ini karena frekuensi merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar setiaptahunnya. Pada anggaran 2008, dari BHP frekuensi radio saja ditargetkan sebesar . 4,61 triliun rupiah, dan untuk 2009 ditargetkan  memperoleh 5,61 triliun rupiah.

Di operator sendiri pembayaran BHP dicatatkan sebagai biaya operasional. Secara teori bebannya tak lebih dari 10 persen total biaya operasional. Namun, praktik di lapangan, angkanya bisa mencapai 20 persen bagi operator kecil.

Lebih Adil

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno mengakui, pola penarika berbasis pita bisa  memberikan keadilan bagi operator telekomunikasi terutama terhadap kewajiban dan haknya seperti yang diatur dalam lisensi modern.

Menurut Sarwoto, penarikan berbasis pita akan mendorong operator untuk efektif dan efisien dalam mengelola frekuensi karena berkaitan dengan pembayaran BHP ke negara. “Tidak ada lagi namanya frekuensi dibiarkan menganggur. Jika itu yang terjadi, operatornya rugi karena BHP dibayar secara gelondongan,” jelasnya.

Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi menyarankan, BHP berbasis pita tersebut segera dilaksanakan tanpa masa transisi agar memudahkan perhitungan dan rekonsiliasi di pencatatan keuangan perusahaan.

Hasnul juga meminta, jika BHP berbasis pita diimplementasikan maka tidaka ada lagi perbedaan lisensi antara seluler dan FWA. “Kalau sudah bayar BHP berbasis pita, mau dipakai untuk seluler atau FWA terserah operatornya. Soalnya yang dipakai adalah azas teknologi netral,” jelasnya.

Minta Transisi

Jika operator besar menyambut gembira hadirnya BHP berbasis pita, tidak demikian dengan kaum medioker. Meskipun bisa menerima, tetapi operator dengan jumlah pelanggan belum dobel digit meminta adanya masa transisi untuk implementasi.

“Semua operator setuju BHP berdasarkan pita, asal ada perlakuan yang adil untuk setiap pemain,” tegas Direktur Utama Mobile-8 Merza Fachys.

Merza meminta, usulan dari operator kecil agar ada   masa transisi selama  10 tahun, dimana pembayaran  per-Mhz akan dicapai pada harga yang sama bagi semua operator dari yang paling kecil hingga yang paling besar setelah 10 tahun.

“Selain itu roll out jaringan ketika menggunakan pola ISR kan berbeda-beda. Acuannya yang mana mau dipakai oleh regulator. Inilah alasan perlunya masa transisi,”jelasnya.

Merza memprediksi, jika BHP berbasis pita diterapkan, akan ada operator yang mengembalikan frekuensi jika tidak mampu membayar atau memanfaatkannya. “Operator akan rasional. Mereka akan bayar untuk yang digunakan saja,” katanya.

Sedangkan Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi meminta  tetap dipertahankan   pembeda pembebanan atas jenis layanan (FWA dan seluler) karena bagaimanapun penyelenggara mobile punya keleluasaan lebih.

“Masalah transisi saya rasa juga dibutuhkan. Tetapi butuh berapa lama, kita lihat dulu berapa besar rumusan pembebanan dari pemerintah,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam meminta, jika BHP berbasis pita yang diimplementasikan, regulator harus bijaksana dalam mematok harga frekuensi.

“Tidak bisa kejadiannya seperti penambahan frekuensi 3G sebesar 5 MHz belum lama ini. Harga yang digunakan adalah mengacu situasi makro dua tahun lalu. Ini kan berbeda sekali, waktu itu tarif masih mahal. Kalau begini, operator yang sengsara,” katanya.

Johnny meminta, pemerintah mulai berfikir menurunkan nominal BHP agar tren tarif murah dapat dipertahankan. “Selama ini operator selalu patuh dengan keinginan regulator, rasanya wajar diberikan insentif. Anak kecil saja kalau tidak bandel diberikan permen oleh gurunya. Insetif itu bisa saja berupa jika operator makin agresif membangun jaringan, maka BHP-nya diturunkan,” katanya.

Berdasarkan catatan,   penurunan tarif yang dinikmati pelanggan, menjadi beban berat bagi operator. Sedangkan BHP yang ditetapkan pemerintah, menjadi fixed cost yang tidak bisa menjadi bagian proses efisiensi yang dilakukan oleh operator. Akhirnya, biaya pegawai dan profit supplier  harus ditekan.

Pada kesempatan lain, Pengamat telematika dari Univeristas Indonesia Gunawan Wibisono mengatakan, masa transisi yang ideal bagi penerapan BHP berbasis pita adalah selama lima atau enam tahun. “Kalau kelamaan malah tidak memberikan keadilan  dan potensi pendapatan negara bisa hilang terlalu lama,” jelasnya.

Menurut Gunawan, hadirnya penarikan BHP berbasis pita akan membuat tarif ritel yang dimiliki oleh operator besar menjadi lebih murah karena pembayaran sewa frekuensinya lebih rendah dari sebelumnya. “Kondisi ini hanya menguntungkan 5 operator besar. Sedangkan bagi operator kecil bisa jadi tarif pungut ke pelanggan menjadi mahal karena beban frekuensinya naik,” katanya.

Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan memprediksi ada empat  kemungkinan untuk biaya berbasis pita yang bisa dipilih dengan mengacu pada  biaya pengelolaan penggunaannya,   profit penggunanya,   tujuan untuk peningkatan penggunaan (stimulating fee),  dan kemungkinan nilai yang bisa didapat (market based).

Menurut Taufik,   mengacu pada biaya pengelolaan  sudah mulai ditinggalkan ketika kompetisi mulai tumbuh. Sedangkan mengacu pada tujuan peningkataan penggunaan, meskipun adil tetapi tidak   mendorong penggunaan optimal dari pita.

Sementara berdasarkan profit pengunanya  tidak mudah diwujudkan karena kompleksitasnya. Dan untuk market based, dikhawatirkan harga frekuensi bisa melambung tinggi.

“Realistisnya pilihan pada berbasis profit penggunaan dan tujuan untuk peningkatan. Kecondongan di Indonesia bisa menggunakan profit penggunaanya,” jelasnya.[dni]

tabel BHP

Sumber tabel: WHITE PAPER PENERAPAN BIAYA HAK PENGGUNAAN  BERDASARKAN LEBAR PITA (BHP PITA) PADA PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI SELULER DAN FIXED WIRELESS ACCESS (FWA), DEPKOMINFO, 2009