221009 BHP Berbasis Pita: Mencegah Hilangnya Pendapatan Negara

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) akhirnya merealisasikan janjinya untuk mengubah tarikan   Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi bagi penyelenggara telekomunikasi seluler dan Fixed Wireless Access (FWA) dengan membuka konsultasi publik dari white paper BHP berbasis pita mulai awal pekan ini.

Konsultasi publik itu adalah langkah yang dilakukan sebelum menyusun  Peraturan Pemerintah (PP) perubahan selama pertengahan Oktober hingga November nanti. Setelah itu, pada Januari 2010 tarikan berbasis pita akan berlaku bagi   para penyelenggara bergerak seluler di frekuensi 850/900/1800 MHz dan FWA di spektrum 850 MHz. Guna memberikan konsolidasi bagi industri, masa transisi diberikan selama 5 tahun.

BHP berbasis pita adalah penarikan biaya frekuensi radio berdasarkan lebar pita (bandwidth) untuk semua jenis izin penyelenggaraan.  Sedangkan BHP  berdasarkan  Izin Stasiun Radio (ISR)  mengandung arti bahwa besaran BHP frekuensi sangat tergantung kepada jumlah pemancar stasiun radio.

“Penggunaan BHP berbasis ISR itu banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh operator sehingga pendapatan negara dari sumber daya alam terbatas (Frekuensi) tidak optimal. Inilah alasan utama pola penarikannya diganti,” ungkap Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta, Rabu (21/10).

Dijelaskannya, penerapan BHP berbasis ISR  tidak mendorong terjadinya pemanfaatan frekuensi secara optimal, karena lebar pita yang dialokasikan kepada penyelenggara tidak secara langsung mencerminkan BHP yang harus dibayar.

Tarif BHP berbasis ISR dianggap memerlukan pengendalian yang kompleks bagi regulator, sehingga biaya manajemen spektrum menjadi tinggi. “Pola berbasis ISR ini juga tidak mendorong penyelenggara untuk mempercepat pembangunan (ekspansi) dan usaha untuk memperbaiki kualitas jaringan, bahkan cenderung  memusatkan pembangunannya hanya di daerah-daerah padat dengan potensi pendapatan yang besar,” jelasnya.

Untuk menghindari hal tersebut  maka pemerintah menyadari diperlukan  biaya pengelolaan spektrum frekuensi yang sebanding dengan manfaat ekonomi bagi penyelenggara dan  mudah dalam pengawasannya. Saat ini, jawabannya ada di pola penarikan berbasis lebar pita.

Hal ini karena frekuensi merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar setiaptahunnya. Pada anggaran 2008, dari BHP frekuensi radio saja ditargetkan sebesar . 4,61 triliun rupiah, dan untuk 2009 ditargetkan  memperoleh 5,61 triliun rupiah.

Di operator sendiri pembayaran BHP dicatatkan sebagai biaya operasional. Secara teori bebannya tak lebih dari 10 persen total biaya operasional. Namun, praktik di lapangan, angkanya bisa mencapai 20 persen bagi operator kecil.

Lebih Adil

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno mengakui, pola penarika berbasis pita bisa  memberikan keadilan bagi operator telekomunikasi terutama terhadap kewajiban dan haknya seperti yang diatur dalam lisensi modern.

Menurut Sarwoto, penarikan berbasis pita akan mendorong operator untuk efektif dan efisien dalam mengelola frekuensi karena berkaitan dengan pembayaran BHP ke negara. “Tidak ada lagi namanya frekuensi dibiarkan menganggur. Jika itu yang terjadi, operatornya rugi karena BHP dibayar secara gelondongan,” jelasnya.

Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi menyarankan, BHP berbasis pita tersebut segera dilaksanakan tanpa masa transisi agar memudahkan perhitungan dan rekonsiliasi di pencatatan keuangan perusahaan.

Hasnul juga meminta, jika BHP berbasis pita diimplementasikan maka tidaka ada lagi perbedaan lisensi antara seluler dan FWA. “Kalau sudah bayar BHP berbasis pita, mau dipakai untuk seluler atau FWA terserah operatornya. Soalnya yang dipakai adalah azas teknologi netral,” jelasnya.

Minta Transisi

Jika operator besar menyambut gembira hadirnya BHP berbasis pita, tidak demikian dengan kaum medioker. Meskipun bisa menerima, tetapi operator dengan jumlah pelanggan belum dobel digit meminta adanya masa transisi untuk implementasi.

“Semua operator setuju BHP berdasarkan pita, asal ada perlakuan yang adil untuk setiap pemain,” tegas Direktur Utama Mobile-8 Merza Fachys.

Merza meminta, usulan dari operator kecil agar ada   masa transisi selama  10 tahun, dimana pembayaran  per-Mhz akan dicapai pada harga yang sama bagi semua operator dari yang paling kecil hingga yang paling besar setelah 10 tahun.

“Selain itu roll out jaringan ketika menggunakan pola ISR kan berbeda-beda. Acuannya yang mana mau dipakai oleh regulator. Inilah alasan perlunya masa transisi,”jelasnya.

Merza memprediksi, jika BHP berbasis pita diterapkan, akan ada operator yang mengembalikan frekuensi jika tidak mampu membayar atau memanfaatkannya. “Operator akan rasional. Mereka akan bayar untuk yang digunakan saja,” katanya.

Sedangkan Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi meminta  tetap dipertahankan   pembeda pembebanan atas jenis layanan (FWA dan seluler) karena bagaimanapun penyelenggara mobile punya keleluasaan lebih.

“Masalah transisi saya rasa juga dibutuhkan. Tetapi butuh berapa lama, kita lihat dulu berapa besar rumusan pembebanan dari pemerintah,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam meminta, jika BHP berbasis pita yang diimplementasikan, regulator harus bijaksana dalam mematok harga frekuensi.

“Tidak bisa kejadiannya seperti penambahan frekuensi 3G sebesar 5 MHz belum lama ini. Harga yang digunakan adalah mengacu situasi makro dua tahun lalu. Ini kan berbeda sekali, waktu itu tarif masih mahal. Kalau begini, operator yang sengsara,” katanya.

Johnny meminta, pemerintah mulai berfikir menurunkan nominal BHP agar tren tarif murah dapat dipertahankan. “Selama ini operator selalu patuh dengan keinginan regulator, rasanya wajar diberikan insentif. Anak kecil saja kalau tidak bandel diberikan permen oleh gurunya. Insetif itu bisa saja berupa jika operator makin agresif membangun jaringan, maka BHP-nya diturunkan,” katanya.

Berdasarkan catatan,   penurunan tarif yang dinikmati pelanggan, menjadi beban berat bagi operator. Sedangkan BHP yang ditetapkan pemerintah, menjadi fixed cost yang tidak bisa menjadi bagian proses efisiensi yang dilakukan oleh operator. Akhirnya, biaya pegawai dan profit supplier  harus ditekan.

Pada kesempatan lain, Pengamat telematika dari Univeristas Indonesia Gunawan Wibisono mengatakan, masa transisi yang ideal bagi penerapan BHP berbasis pita adalah selama lima atau enam tahun. “Kalau kelamaan malah tidak memberikan keadilan  dan potensi pendapatan negara bisa hilang terlalu lama,” jelasnya.

Menurut Gunawan, hadirnya penarikan BHP berbasis pita akan membuat tarif ritel yang dimiliki oleh operator besar menjadi lebih murah karena pembayaran sewa frekuensinya lebih rendah dari sebelumnya. “Kondisi ini hanya menguntungkan 5 operator besar. Sedangkan bagi operator kecil bisa jadi tarif pungut ke pelanggan menjadi mahal karena beban frekuensinya naik,” katanya.

Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan memprediksi ada empat  kemungkinan untuk biaya berbasis pita yang bisa dipilih dengan mengacu pada  biaya pengelolaan penggunaannya,   profit penggunanya,   tujuan untuk peningkatan penggunaan (stimulating fee),  dan kemungkinan nilai yang bisa didapat (market based).

Menurut Taufik,   mengacu pada biaya pengelolaan  sudah mulai ditinggalkan ketika kompetisi mulai tumbuh. Sedangkan mengacu pada tujuan peningkataan penggunaan, meskipun adil tetapi tidak   mendorong penggunaan optimal dari pita.

Sementara berdasarkan profit pengunanya  tidak mudah diwujudkan karena kompleksitasnya. Dan untuk market based, dikhawatirkan harga frekuensi bisa melambung tinggi.

“Realistisnya pilihan pada berbasis profit penggunaan dan tujuan untuk peningkatan. Kecondongan di Indonesia bisa menggunakan profit penggunaanya,” jelasnya.[dni]

tabel BHP

Sumber tabel: WHITE PAPER PENERAPAN BIAYA HAK PENGGUNAAN  BERDASARKAN LEBAR PITA (BHP PITA) PADA PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI SELULER DAN FIXED WIRELESS ACCESS (FWA), DEPKOMINFO, 2009

221009 Regulasi yang Mudah Diakali

Sudah menjadi rahasia umum bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkesan lambat mengantisipasi perkembangan teknologi.

Contoh nyata dapat dilihat dari pola pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi. Pemerintah mengandalkan pola berbasis Izin Stasiun Radio (ISR) walaupun mengetahui perkembangan teknologi sudah maju.

Akibatnya di lapangan,  operator mengakali regulasi tersebut sehingga pembayaran BHP ke negara bisa lebih kecil, padahal frekuensinya dioptimalkan secara penuh.

Pola perhitungan ISR menggunakan parameter  Harga Dasar Daya Pancar (HDDP),  Harga Dasar Lebar Pita (HDLP),  Daya Pancar, Lebar Pita,  Indeks biaya, pendudukan lebar pita,  Indeks biaya daya pemancaran frekuensi, dan  zona penggunaan frekuensi.

Sayangnya, parameter tersebut tidak mengantisipasi hadirnya teknologi split channel alias pembagian penggunaan channel berdasarkan waktu yang memungkinkan satu  kanal digunakan secara bergantian.

Praktik ini membuat negara dirugikan karena satu kanal dimanfatkan oleh banyak pemancar. Sedangkan dalam laporan ke negara, hanya tercatat satu atau dua pemancar yang menggunakan kanal tersebut.

Pola perhitungan ISR juga sangat lemah dalam transparansi pencatatan. Lihatlah parameter yang digunakan sangat rentan untuk tidak dilaporkan secara jujur. Misalnya, penggunaan kanal dalam satu BTS. Jika praktiknya satu BTS menggunakan 3 kanal, bisa saja dilaporkan hanya digunakan satu kanal.

Berikutnya masalah jumlah BTS, Picocel, atau repaeter yang digunakan oleh operator. Terbatasnya jumlah personil di Ditjen Postel dimanfaatkan oleh operator yang nakal untuk tidak melaporkan dengan tepat infrastruktur yang dimiliki.

Biasanya,   Picocel atau repater yang diletakkan di dalam ruangan   tidak dilaporkan. Padahal jumlah perangkat seperti ini ada puluhan ribu dan secara regulasi  semua perangkat yang memancarkan frekuensi wajib ditarik pungutan.

Parameter lainnya yang bisa diakali oleh operator adalah masalah power. Dalam rumus ISR ditentukan maksimum penggunaan power adalah 1.000 watt. Tetapi dalam praktiknya bisa saja dicantumkan untuk satu BTS hanya digunakan power sebesar 500 watt. Masalah power ini sangat signifikan karena menjadi pengali dalam perhitungan ISR.

Bukti sahih dari praktik ini bisa dilihat dari data yang disajikan dalam White Paper BHP Berbasis Pita dimana terlihat ada perbedaan yang jomplang diantara pemain. Contohnya, Bakrie Telecom hingga Juni 2009 membayar BHP sekitar  230 miliar rupiah, Telkom Flexi (Rp 56,5 miliar rupiah), Mobile-8 (Rp 86,3 miliar), dan StarOne (Rp 35, 49 miliar rupiah).

Padahal, secara kasat mata di industri diketahui Flexi memiliki BTS paling banyak dan area layanan terluas untuk pengusung teknologi CDMA.

Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi ketika diminta konfirmasi tentang angka tersebut menegaskan, dalam pelaporan  BHP, perusahaanya selalu berpegang pada azas Good Corporate Governenace (GCG). “Kalau ditanya ke Bakrie Telecom, saya tegaskan kami sudah jujur,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (21/10).

Sedangkan VP Public Relations dan Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia enggan menanggapi perbedaan mencolok dalam pembayaran BHP tersebut.

Secara terpisah Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan mengatakan masalah terjadinya perbedaan pencatatan lebih pada masalah transparansi dan kerapihan administrasi. “Ini membutuhkan early warning system di Postel,” katanya.

Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mengungkapkan, praktik kenakalan yang muncul dari pola ISR sebenarnya melibatkan dua belah pihak yaitu regulator dan operator.

“Tidak mungkin bisa terjadi kenakalan kalau tidak ada yang memberikan peluang,” tegasnya.

Kamilov mengungkapkan, peluang lain dari munculnya perbedaan pencatatan bisa terjadi jika operator menggandeng penyedia jaringan sebagai mitra roll out. Misalnya, Hutchison CP Telecom (HCPT) yang menggandeng Nokia Siemens Network (NSN). “Kalau begini yang bayar BHP siapa? Operator atau vendor-nya,” katanya.

Menanggapi hal itu,  Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengakui masalah indoor coverage , penggunaan repeater dan sektorisasi sulit diawasi dan tidak mudah untuk diinventarisasi.

“Belum lagi masalah perkembangan teknologi seperti frekuensi hopping yang menimbulkan perdebatan ( dispute ) dalam menentukan BHP frekuensinya,” katanya.

Gatot menegaskan selama ini Ditjen Postel sudah menerapkan sistem check and balance dalam menerima laporan operator terkait BHP. “Kami ada sistem chocklit dengan melihat kondisi di lapangan. Acuannya hasil chocklit itu, kita tidak menerima mentah-mentah laporan operator,” tegasnya.[dni]

221009 Indonesia Tidak Butuh Pabrik Perangkat

JAKARTA–Indonesia dinilai tidak membutuhkan pabrik untuk pembuatan perangkat telekomunikasi karena tren ke depan adalah pengembangan aplikasi untuk perangkat.

“Ke depan itu yang berharga adalah aplikasi lokal untuk dijalankan di perangkat. Nilainya jika dihitung dari local content itu bisa besar. Bahkan pembuatan perangkat itu bisa hanya dinilai 7 persen,” ungkap Head Of Sales Sub Region Indonesia Nokia Siemens Network Henrik Brogaard di Jakarta, Rabu (21/10).

Diungkapkannya, untuk pengembangan aplikasi, NSN berkomitmen menggandeng mitra atau tenaga kerja lokal. “Kami membuat fasilitas R&D di Indonesia yang dijalankan oleh orang-orang lokal. Tidak ada ekspatriat yang diimpor untuk mengerjakan hal itu,” tegasnya.

Henrik menambahkan, jika pun pabrik didirikan di satu negara jangan merasa akan banyak tenaga kerja yang terserap karena operasional pabrik NSN didominasi oleh mesin.

“Tidak banyak penyerapan tenaga kerja jika dibuka pabrik. Kita semua sudah otomatisasi untuk produksi,” tegasnya.

Henrik juga menjelaskan, penyedia jaringan sekelas NSN yang menyediakan perangkat untuk pasar global tidak mungkin membuat pabrik di setiap negara yang dimasukinya karena harus menimbang skala ekonomis dan kapasitas produksi.

“Kami sudah memiliki 3 pabrik di tiga negara (China, Finlandia, India) untuk memenuhi pasar global. Jika harus buka pabrik di setiap negara, harga perangkat bisa mahal karena biaya produksi berbeda-beda,” katanya.

NSN adalah pemimpin penyedia jaringan di Indonesia. Saat ini perusahaan tersebut sedang giatnya mengenalkan teknologi generasi keempat akses data Long Term Evolution (LTE) bagi operator lokal.

LTE akan diujicoba di Indonesia mulai bulan depan. Teknologi ini diyakini bisa menghemat investasi operator hingga 70 persen dalam mengantisipasi lonjakan trafik data.[Dni]

221009 LG Mobile Belum Mampu Gandeng Operator Besar

JAKARTA—Salah satu pemain besar di pasar global untuk   telepon seluler (ponsel), LG Mobile, ternyata kalah bersaing dalam hal menggandeng operator besar untuk bundling produk QWERTY dibandingkan pemilik merek lokal.

Hal ini terlihat dalam langkah LG Mobile yang hanya mampu menggandeng operator kelas medioker seperti Hutchison CP Telecom (HCPT) dalam memasarkan ponsel GW300.

Padahal, ponsel merek lokal seperti Nexian  mampu menggandeng pemain besar seperti Telkomsel, XL, dan Indosat  dalam memesarkan jenis ponsel yang sama. HCPT yang mengusung merek Tri sendiri hanya memiliki sekitar 6 juta pelanggan, angka itu tentu berbeda jauh dengan tiga besar yang menguasai 85 persen market share jasa seluler.

“Kami memang baru berhasil menyakinkan HCPT. Sedang operator lainnya masih dalam tahap penjajakan,” ungkap  General Manager Mobile Communications PT LG Electronics Usun Pringgodigdo, di Jakarta, Selasa (21/10).

Tak hanya kalah dalam menggandeng mitra, LG pun mengakui telat menggarap secara lebih agresif pasar ponsel Qwerty ketimbang merek lokal yang diimpor dari China.

“Para vendor besar sudah lebih awal menggarap segmen tersebut.  Hanya harga yang ditawarkan tidak semurah imerek lokal. Rata-rata masih di kisaran 3 juta rupiah  per unit. Sementara merek lokal menawarkan produk bundling rata-rata 1 juta rupiah per unit,” ujarnya.

Meskipun terlambat, Usun optimistis  untuk tahap awal LG GW300 yang dibanderol sekitar 1,5 juta rupiah itu  bisa meraih angka penjualan 50.000 unit sejak peluncuran produk ini hingga akhir tahun mendatang. Volume penjualan tersebut hanya dari paket bundling dengan Tri.

Sebanyak 15.000 unit atau 30 persen dari total 50.000 unit yang dipasarkan hingga akhir tahun diprediksi terserap oleh pasar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sisanya, menyebar merata di Indonesia.

Selanjutnya Usun mengungkapkan, guna memberika daya tarik bagi seri ponsel multimedia dari LG tak lama lagi akan dilengkapi dengan application store hasil besutan produsen tersebut. “Sekarang LG sedang berbicara dengan seluruh operator untuk menyinkronkan teknologi application store tersebut,” jelasnya.[dni]

211009 Menteri di Departemen Teknis Harus Memiliki Kompetensi

JAKARTA—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk memilih para menteri yang akan menduduki departemen teknis memiliki kompetensi tentang sektor yang akan dibinanya.

“Ada dua hal pokok yang harus dimiliki oleh seorang menteri  ketika memimpin departemen teknis. Pertama, kompetensi di sektor yang dipimpinnya. Kedua, kemampuan memformulasi kebijakan publik,” jelas Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit kepada Koran Jakarta, Selasa (20/10).

Danang dimintai komentarnya terkait semakin kuatnya sosok Freddy Numberi memimpin  departemen perhubungan dalam kabinet Indonesia Bersatu II menggantikan Jusman Syafii Djamal.

Menurut Danang, jika Freddy terpilih, dilihat dari sisi masyarakat, akademisi, ataupun praktisi bisnis semua meragukan kemampuan Pria kelahiran Papua tersebut. lihat terpilih nantinya diminta untuk memilih Menkominfo yang memahami teknis dan bisnis industri telematika.

“Sejauh yang saya tahu kompetensi beliau di perhubungan belum memadai. Harapannya kekurangan tersebut ditutupi dengan kemampuan membuat kebijakan publik,” jelasnya.

Danang menyarankan, jika Freddy benar menduduki jabatan menteri perhubungan, maka harus memilih staf ahli atau khusus yang bisa mendukung pekerjaannya. “Bagaimanapun keputusan akhir ada di tangan Presiden siapa yang akan dipilih. MTI sendiri lebih akan mengkritisi setelah kabinet berjalan 100 hari,” katanya.

Tifatul Pantas
Secara terpisah, Ketua Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin, Johnny Swandi Sjam menilai sosok Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring pantas menduduki jabatan Menkominfo menggantikan Mohammad Nuh yang akan diplot menduduki Mendiknas.

“Pak Tifatul  adalah sosok yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi  dan politisi senior. Berbekal kompetensi yang dimilikinya, diharapkan   bisa membawa Depkominfo menjadi lebih baik,” ujarnya.

Johnny mengharapkan,  di bawah kepemimpinan Tifatul,  Depkominfo mendatang bisa membantu reformasi birokrasi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)  sehingga pemerintahan dapat lebih baik dan transparan.

“Sedangkan bagi pelaku usaha diharapkan bisa   membantu industri khususnya penerimaan pemerintah dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)  bisa kembali ke industri,” katanya.
Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengungkapkan,   tantangan Menkominfo mendatang akan sangat berat, terutama berkaitan dengan pengembangan   infrastruktur di wilayah Indonesia Timur.

“Tugas Menkominfo mendatang, salah satunya adalah menjembatani kesenjangan infrastruktur tersebut,” katanya.

Heru mengharapkan, Menkominfo mendatang adalah personal  yang bukan berasal dari partai. “Kalau basisnya dari partai, saya pikir agak sulit, tapi bisa juga jika melihat pengalaman dan latar belakang pendidikannya,” katanya.

Heru menyarankan, Presiden jangan asal pilih Menkominfo, tetapi melihat pada  kualitas, baik pendidikan, pengalaman, serta punya visi dan misi yang jelas akan pengembangan TIK di tanah air. “Departemen ini sangat potensial sebagai penyokong ekonomi ke depan,” tandasnya.

Sedangkan Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel)  Setyanto P Santosa menegaskan, figur Menkominfo mendatang adalah orang yang benar-benar profesional dan memahami tantangan yang dihadapi di tengah-tengah perkembangan dunia  TIK.

“Menkominfo mendatang harus profesional dan mengerti tuntutan, artinya benar-benar professional. Tak masalah apakah ia orang partai atau tidak. Orang partai juga banyak kok yang profesional,” katanya.

Setyanto menambahkan, nama terpilih nantinya harus memiliki roadmap yang jelas mengenai pertumbuhan dunia TIK.

“Kebutuhan TIK  itu bukan hanya tarif murah saja. Percuma kalau tarif murah tapi membuat operator berdarah-darah. Jadi saya berharap Menkominfo mendatang bisa menciptakan iklim yang nyaman bagi semua pihak, seperti menciptakan kualitas yang baik bagi masyarakat, dengan harga terjangkau, tapi juga tak membuat operator berdarah-darah,” ujarnya.

Pada kesempatan lain, Tifatul menegaskan jika terpilih nanti akan  menjadikan Depkominfo sebagai penggerak pembangunan dan terciptanya lapangan kerja.

“Investasi satu persen di bidang teknologi informasi bisa meningkatkan perekonomian tiga persen. Tapi yang jelas saya akan mempelajari RPJM yang telah ada terlebih dahulu,” jelasnya.  .

Tifatul pun menjanjikan akan  menghilangkan kesenjangan teknologi informasi antara daerah dan pusat.”Teknologi informasi juga bisa menjadi alat pemersatu bangsa dan demokrasi,” ujarnya.[dni]

201009 BHP Berbasis Pita Berdampak Positif

Penarikan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi berbasis pita dinilai akan berdampak positif bagi industri telekomunikasi karena memberikan keadilan bagi para operator.

“Ini akan memberikan keadilan bagi operator telekomunikasi terutama terhadap kewajiban dan haknya seperti yang diatur dalam lisensi modern,” ujar Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno di Jakarta, Senin (19/10).

Menurut Sarwoto, penarikan berbasis pita akan mendorong operator untuk efektif dan efisien dalam mengelola frekuensi karena berkaitan dengan pembayaran BHP ke negara. “Tidak ada lagi namanya frekuensi dibiarkan menganggur. Jika itu yang terjadi, operatornya rugi karena BHP dibayar secara gelondongan,” jelasnya.

Sementara  Direktur Utama  Mobile-8 Telecom Merza Fachys mengingatkan, meskipun penarikan secara pita itu memberikan keuntungan bagi negara, tetapi diharapkan bisa  mencermati adanya asas keadilan dan kesetaraan terhadap nilai frekuensi di tiap-tiap alokasinya. “Perubahan penarikan BHP ini akan memberatkan operator kecil,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah berniat mengubah pola perhitungan BHP  frekuensi untuk jaringan seluler dan telepon tetap nirkabel dari berbasis izin stasiun radio (ISR) ke basis lebar pita.

Perubahan pola itu dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi penggunaan frekuensi oleh penyelenggara telekomunikasi seluler dan fixed wireless access (FWA) atau telepon tetap nirkabel.

Langkah ini diambil   karena spektrum frekuensi adalah suatu sumber daya alam yang terbatas, sangat vital dan merupakan aset nasional yang memerlukan kehati-hatian dalam mengaturnya.

Pemerintah bermaksud memperkenalkan regulasi BHP pita untuk diterapkan kepada para pengguna pita spektrum frekuensi radio sesuai amanat Peraturan Menteri Kominfo No.17/2005 tentang Tata Cara Perizinan Dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio paling lambat 2010.

Secara terpisah, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengatakan,  secara logika dengan perhitungan berbasis lebar pita, maka makin banyak operator menguasai frekuensi, semakin besar BHP yang harus dikeluarkannya.

“Perhitungan BHP memang diarahkan berbasis ebar pitaagar pemanfaatan frekuensi menjadi lebih optimal dan secara administratif pengawasannya lebih mudah,” ujarnya.[dni]

201009 NSN Gandeng Juniper Network

JAKARTA—Nokia Siemens Network (NSN) menggandeng  Juniper Network  untuk menghadirkan solusi end-to-end carrier ethernet kepada para pelanggan.

Carrier ethernet adalah pengembangan dari ethernet tradisional sehingga teknologi ini bisa digunakan tidak sekadar untuk jaringan lokal (LAN) melainkan juga untuk jaringan yang lebih luas seperti Wide Area Network (WAN).

Biasanya, dari sisi  jangkauan ethernet tradisional hanya mampu menghubungkan komputer-komputer dalam satu gedung, sementara carrier ethernet bisa menjangkau komputer-komputer dalam satu kota, satu negara, bahkan lain negara.

Sementara bila ethernet biasa hanya menggunakan kabel Cat5, Fiber atau nirkabel dalam teknologi transportnya, sementara carrier ethernet bisa mengunakan teknologi transport lain seperti T1/ E1, T3/E3 atau SONET/SDH.

“Kami sepakat   melakukan joint venture untuk menyediakan solusi carrier ethernet untuk mobile backhaul, layanan bisnis, maupun jaringan broadband untuk perumahan,” ujar Global Alliance Director Juniper Networks Ben Jacobson, di Jakarta, Senin (19/10).

Dijelaskanya, carrier ethernet  dipercaya menawarkan fungsi komprehensif dalam hal skalabilitas, kualitas layanan, keandalan serta ketersediaan jaringan serta layanannya pada layanan IP/ MPLS, yang diklaim mampu memberikan penghematan biaya hingga 30 persen.

“Solusi kami memberikan sistem manajemen jaringan ‘point and click’ kepada operator untuk memastikan tercapainya quality of service,” ujarnya.

Menurut dia, solusi tersebut menggabungkan keahlian Juniper di bidang perangkat jaringan dengan keahlian NSN dalam  teknologi optik. Ia memadukan teknologi IP routing Juniper pada produk MX Series Ethernet Services Routers dengan teknologi optik Nokia Siemens, melalui produk A-Series Carrier Ethernet Switches.

Router-router Juniper, seperti MX960, MX480, MX240 menyediakan kemampuan hi port -density routing dan switching yang memungkinkan penghematan daya listrik, ruang, serta biaya pendinginan hingga 50 persen.

Sementara produk A-series Carrier ethernet switching milik NSN  menyediakan jalur evolusi dari jaringan TDM (Time Division Multiplexing) ke generasi teknologi transportasi ethernet berikutnya (sekelas SDH).

“Jadinya,   solusi ini dipercaya akan mampu membawa trafik suara dan data dengan volume yang lebih tinggi, dengan biaya yang lebih rendah.Berbeda dengan kebanyakan jaringan yang ada saat ini dibuat khusus untuk mentransmisikan informasi suara ,” katanya.[dni]

201009 Berharap Pada E-Commerce

Keinginan dari Telkom untuk mentransformasi diri dan fokus di bidang Telekomunikasi, IT services, Media dan Edutainment (TIME) sepertinya tidak main-main.
Pada tahun depan saja sudah disiapkan dana sebesar dua hingga 2,1 miliar dollar AS untuk memuluskan langkah tersebut. Anak usaha yang tidak sejalan dengan bisnis Time pun rencananya akan dilepas. Tercatat dua anak usaha dalam proses pelepasan yakni Patrakom dan Citra Sari Makmur (CSM). Kedua perusahaan ini bergerak di jasa Very Small Aperture Terminal (VSAT).
“Telkom lemah di media dan edutainment. Rencananya akan ada dua perusahaan konten yang  diakuisisi. Sedangkan untuk infrastruktur akan diperkuat dengan menyelesaikan akusisi Solusi Kreasindo Pratama (SKP),” ungkap Direktur Utama Telkom Rinaldi di Jakarta, akhir pekan lalu.
SKP adalah perusahaan penyedia menara dengan merek dagang Indonesian Tower. Telkom sendiri salah satu pemimpin di pasar menara dengan memiliki 1.600 menara dan menghasilkan pendapatan 280 miliar rupiah bagi perseroan tahun ini.

Rinaldi menjelaskan, perseroan telah menyiapkan  tiga strategi untuk menutupi kelemahan di sektor media dan edutainment yaitu   injeksi dana, akuisisi, atau  beraliansi dengan perusahaan eksisting yang telah lama bermain di kedua sektor itu.

Direktur Enterprise & Whole Sale Telkom Arief Yahya menambahkan, di industri jika dilihat secara valuasi bisnis maka sebuah portal memiliki nilai pendapatan sebesar 7,8 kali, media (1,5 kali), sedangkan telekomunikasi (0,9 kali).

“Walaupun secara uang yang didapat dari  telekomunikasi itu besar, tetapi dimasa depan   portal dan konten yang akan menjadi primadona,” jelasnya.

Arief mengungkapkan, saat ini Telkom sedang menyiapkan  pembuatan  super portal seperti Yahoo dan Google yang akan menawarkan multi konten, aplikasi, community tools, dan e-commerce.

“Aplikasi yang diandalkan dari super portal itu nantinya  adalah e-commerce. Hal ini karena akan bersinggungan dengan jasa lain yang dikembangkan Telkom seperti Internet Protocol TV (IPTV) yang juga memiliki aplikasi home shopping,” ungkap Chief Executive Officer Bubu Internet, Shinta Witoyo Dhanuwardoyo, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Shinta kebetulan didapuk oleh Telkom sebagai profesional yang akan menjalankan super portal tersebut nantinya. Super portal itu akan menjadi perusahaan baru  yang dimiliki Telkom melalui anak usaha  Metranet. Rencananya super portal akan diluncurkan secara resmi tahun depan.

Menurut Shinta, langkah Telkom untuk bermain di konten harus diapresiasi karena akan menumbuhkan konten lokal sehingga bandwitdh tidak lari ke luar negeri. “Telkom nantinya akan memberikan fasilitas untuk mengembangkan konten. Ini kan bagus, Jadinya, para pengusaha kecil yang mau menjual barangnya memiliki toko virtual dengan fasilitas Telkom,” jelasnya.

Shinta optimistis, e-commerce yang digelar Telkom akan dilirik pasar karena diselenggarakan oleh merek terkenal dengan dukungan pengamanan yang ketat.

“Kita akui pasar e-commerce memang kecil. Tetapi lihat saja fenomena di jejaring sosial seperti facebook yang banyak dimanfaatkan untuk berjualan produk. Sayang sekali kalau bisa dijalankan di portal lokal, kenapa harus diambil pemain luar,” jelasnya.

Secara terpisah, Pengamat Telematika Ventura Elisawati mengakui, mengembangkan e-commerce tidaklah akan mudah karena  melibatkan banyak pihak yang terkait. Hal itu bisa dilihat dari  model otorisasinya, clearing, sampai bentuk exchange-nya. “Belum lagi masalah  security dan  regulasinya. Jadi ini memang pekerjaan rumah  untuk  semua pihak terkait,” katanya.

Sementara Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menyakini,     e-commerce perlahan akan tumbuh di Indonesia  khususnya,  mobile money dan e-banking. “Sekarang orang bisa pesan sepeda, beli kerajinan, furniture, sampai hamster lewat internet. Ini masalah membuatnya menjadi budaya saja karena masyarakat masih suka melihat barang secara langsung sebelum membeli,” katanya.

Heru pun meminta,  para pemain di industri konten tidak curiga dengan langkah Telkom masuk ke bisnis konten. “Jangan curiga dulu kalau Telkom akan mencaplok ladang pengembang konten. Kalau sudah curiga dulu, bisa jadi industri konten tidak akan berkembang di Indonesia,” ujarnya.

Heru menyakini Telkom tidak akan melakukan langkah yang sama sebagai Network Access Provider (NAP) yang juga memiliki lisensi Internet Sevices Provider (ISP) dengan masuk hingga ke tingkat hilir dalam industri jasa internet. “Rasanya Telkom akan hanya menjadi fasilitator dan menikmati trafik,” jelasnya.

Heru menyarankan dalam mengembangkan konten Telkom melakukan  partnership dimana yang besar  membina dan merangkul mitranya untuk menjadi   inkubator. “Sebab tidak semua bisa dilayani dan dihasilkan operator besar seorang diri. Hal ini karena dalam industri ICT selalu ada  saling membutuhkan dan masing-masing memiliki  segmentasi,” jelasnya.[dni]

201009 Transformasi Telkom: Pertaruhan Incumbent di Masa Depan

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) pada 23 Oktober nanti akan berusia 153 tahun. Angka tersebut tentunya menunjukkan  usia yang sangat tua bagi  perusahaan yang menjadi andalan  dalam menyumbang dividen dan pajak bagi negara itu.

Namun, layaknya orang tua yang tengah berulang tahun, tentu selalu ada kejutan yang diberikan bagi kerabat yang merayakan. Hal ini juga yang ingin ditampilkan oleh Telkom bagi pasar telekomunikasi.

Telkom menegaskan dalam usia yang sudah tua masih mampu bersaing dengan melakukan transformasi bisnis dari perusahaan berbasis  InfoCom menjadi operator berbasis Telekomunikasi, IT services, Media, dan Edutainment (TIME). Penegasan itu juga ditandai dengan diluncurkannya logo baru milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Berdasarkan catatan, mentransformasi diri bagi Telkom bukanlah yang pertama dilakukan. Transformasi fase I dilakukan periode 1988-1997 dengan melakukan perubahan fundamental yakni mengubah budaya perusahaan.

Transformasi fase II dilakukan mulai 2002 hingga sekarang. Tujuh tahun lalu transformasi diarahkan dari perusahaan berbasis aset menjadi berfokus pada pelanggan. Setelah itu diubah dari perusahaan telekomunikasi menjadi infoCom. Terakhir, Time menjadi incaran oleh Telkom.

“Sebagai perusahaan Telkom sangat sehat kinerja keuangannya. Jika dilihat dari teori siklus perusahaan, Telkom sedang berada di posisi mature. Nah, untuk mengantisipasi agar tidak masuk ke titik penurunan, transformasi merupakan hal yang mutlak dilakukan,” ujar Direktur Enterprise & Whole Sale Telkom Arief Yahya di Jakarta, belum lama ini.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah menjelaskan, langkah transformasi ini juga sebagai jalan keluar yang diambil oleh perseroan untuk jasa telepon kabel yang terus menunjukkan penurunan kinerjanya.

“Jasa telepon kabel tidak hanya turun dari sisi pendapatan tetapi juga pelanggan. Time ini jawabannya, karena media dan edutainment bisa berjalan di infrastruktur kabel seperti Internet Protocol TV (IPTV),” jelasnya.

Rinaldi optimistis, jika transformasi berjalan lancar maka dalam  lima tahun ke depan  60 persen pendapatan dari industri new wave akan dikuasai  oleh Telkom karena pasar telah dikuasai dengan sekitar 100 juta pelanggan.

Angka itu terdiri dari 80 juta pelanggan seluler, 14 juta pelanggan Fixed Wireless Access (FWA), dan 8 juta pelanggan telepon kabel.

New wave adalah bisnis baru di industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tidak hanya mengandalkan sektor telekomunikasi tetapi beralih kepada konten, portal, media, dan solusi teknologi informasi dimana infrastruktur telekomunikasi dijadikan sebagai tulang punggungnya.

Saat ini new wave business itu baru berkontribusi sekitar 20 persen bagi total pendapatan perseroan. Kontributornya dari anak usaha seperti Sigma Cipta Caraka atau Indonusa. Kontributor terbesar tetap sektor telekomunikasi sebesar 60 persen.

Rinaldi mengungkapkan, untuk memuluskan langkah menjadi perusahaan berbasis Time secara infrastruktur telah disiapkan backbone dan backhaul yang kuat agar bandwitdh tersedia lumayan besar. Sedangkan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), sebanyak 9 ribu dari 25 ribu pegawai telah dilatih untuk siap menyambut era Time.

“Di portfolio Time ini masalah bandwitdh adalah utama karena nanti akan banyak konten yang berlalu-lalang. Inilah alasannya Telkom terus menambah backbone seperti ambil bagian di proyek Palapa Ring dan Asia America Gateway,” jelasnya.

Terlambat

Secara terpisah, Pengamat telematika Ventura Elisawati menilai langkah Telkom melakukan transformasi bisnis merupakan  hal yang normal karena perusahaan ini adalah pemimpin di pasar.

“Sebenarnya bagi perusahaan sekelas Telkom,  langkah ini  sudah terlambat.  Mungkin pimpinan Telkom baru melihat saat ini, ketika di sub sektor (media dan edutainment) yang akan dibidik sudah ada “raja-raja kecilnya” seperti   detik.com atau kompas.com,” katanya.

Menurut Ventura, kunci sukses dari transformasi   adalah pada kemampuan internal mengimplementasikan rencana manajemen puncak. “Kalau orang luar hanya ingin melihat hasilnya saja. Di internal harus benar-benar kompak untuk menuju Telkom berbasis Time. Jika tidak, ini akan jalan di tempat dan hanya merupakan ganti logo saja,” katanya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi (BRTI) Heru Sutadi mengatakan, masalah SDM memang menjadi catatan penting dalam transformasi Telkom karena ini akan langsung berdampak kepada layanan ke pelanggan.

“Mental biasa dilayani harus diubah menjadi melayani pelanggan. Jika tidak,   inovasi cuma sekadar simbol,” ketusnya.

Heru juga meminta Telkom mulai melirik  pasar internasional karena tak lama lagi pasar domestik  akan jenuh.

“Rasanya aneh, perusahaan asal Malaysia atau Qatar yang secara aset kalah dari Telkom bisa bermain di Indonesia. Kenapa Telkom tidak berani melakukan hal yang sama di luar negeri?. Padahal sudah diakui oleh dunia internasional pasar Indonesia paling keras kompetisinya dan Telkom selamat dari perperangan itu,” katanya.

Pesaing Mengintip

Menanggapi langkah yang dilakukan oleh Telkom, Wakil Direktur Utama Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer menjelaskan, dalam melihat masa depan masing-masing operator memiliki strategi yang berbeda, sehingga implementasi dan konsepnya berbeda pula.

“Satu hal yang pasti,  industri dan terutama kebutuhan konsumen berubah terus sehingga semua pemain di pasar harus menyesuaikan. Inilah alasan operator berpindah mencari “laut” baru untuk diarungi,” jelasnya.

Erik menegaskan, Bakrie Telecom dalam menghadapi perubahan di industri tidak akan mengubah konsepnya sebagai budget operator karen 75 persen dari  230 juta penduduk Indonesia masih tetap mencari budget operator.

“Soal inovasi itu  bisa dilakukan dalam berbagai hal. Ada yang mau jauh-jauh  ke “laut” lain, tetapi  ada yang cukup memberbaiki “laut” yg ada. salah satu inovasi yang akan dilakukan Bakrie Telecom adalah   mulai mengintegrasikan jasa multimedia dalam kelompok usahanya,” kilahnya.

Sementara Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi mengakui, sebagai perusahaan telekomunikasi tidak bisa selamanya mengandalkan pada jasa suara dan SMS. “Dua jasa itu akan jenuh tak lama lagi. Secara bertahap XL akan menggarap jasa data. Ini sudah dimulai dengan BlackBerry atau akses data 3G,” jelasnya.

Hasnul menegaskan, mulai tahun depan sebagai bentuk komitmen mengembangkan jasa data, XL akan menambah lebar pita frekuensi 3G sebesar 5 MHz walaupun harus merogoh kocek sebesar 160 miliar rupiah.

“Tahun ini kami menahan diri karena program peningkatan kapasitas sedang berjalan. Tetapi tahun depan, XL harus menambah frekuensi. Harapan kami, harganya bisa turun, jika pemerintah menginginkan harga internet makin murah,” katanya.[dni]

201009 Axis Garap Akses Data

JAKARTA–Pemain baru di dunia seluler, Axis, semakin serius menggarap pasar akses data.

“Kami melihat potensi pasar data lumayan besar. Axis ingin menawarkan akses ini dengan tarif terjangkau,” ujar Chief Marketing Officer Axis Johan Buse di Jakarta, belum lama ini.

Dijelaskannya, Axis membanderol harga paket datanya secara harian,mingguan, dan bulanan  dengan biaya lebih murah hingga 60 persen dibanding tarif layanan data milik operator lain.

Misalnya saja untuk tarif data harian, Axis membanderol harga 1.500 rupiah  untuk pemakaian data dengan kuota hingga 2MB.

Sedangkan paket mingguan dikenakan 8 ribu rupiah  untuk kuota 10MB. Bagi paket data bulanan 100 MB dikenakan biaya 40 ribu rupiah,  untuk 500 MB per bulan dikenakan 100 ribu rupiah, dan paket data unlimited dikenakan biaya 400 ribu rupiah   per bulan.

Menurut dia, dengan paket layanan data Axis, para pelanggan dapat memutuskan berapa jumlah data yang akan digunakan dan memanfaatkan semaksimal mungkin perangkat telepon tanpa perlu mengkhawatirkan masalah biaya, dengan catatan penggunanaan wajar pada  paket layanan data tanpa batas adalah 5GB per bulan.

“Kami juga mulai berjualan BlackBerry Gemini dengan banderol harga 3,5 juta rupiah yang dipaketkan bersama Axis Worry Free mulai 15 Oktober lalu. Penjualan Gemini ini tentu bisa mendongkrak penggunaan akses data Axis,” katanya

Secara terpisah, Direktur Utama XL Hasnul Suhaimi mengungkapkan, guna   mempermudah pelanggan  memilih sendiri berbagai layanan bertarif murah dari XL, pihaknya  Single Access *123#.

Diakuinya,   *123# memang bukan hal yang baru. Namun, kini pelanggan akan bisa memperolebih banyak layanan XL melalui kode akses *123#. Setiap pelanggan bisa memilih sendiri layanan yang dikehendaki, baik paket-paket layanan, selain juga untuk sekadar untuk mengecek sisa pulsa atau mengetahui hot offer yang tersedia.

“Program promosi kami sangat banyak misalnya tarif CDMA ala XL atau paket internetan. Kalau dihapal masing-masing kan susah, makanya cukup akses short code tersebut,”jelasnya.[dni]