271009 2011, Instansi dan Pemda Gunakan Open Source

JAKARTA—Instansi dan pemerintah daerah (Pemda) dalam waktu dua tahun ke depan ditargetkan menggunakan perangkat lunak bersertifikat dan berbasis open source guna menghemat belanja teknologi informasi (TI) negara.

“Keputusan itu ada dalam surat menteri pendayagunaan aparatur negara, tidak sekadar anjuran tetapi wajib. Jadi, sekarang kita kerahkan semua tenaga untuk menuju ke arah itu,” ungkap Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, Senin (26/10).

Dijelaskannya, target awal dari pemerintah terkait penggunaan aplikasi lunak adalah harus legal dulu dengan memiliki sertifikat. Setelah itu akan didorong untuk berbasis open source. “Indonesia sangat marak perangkat lunak ilegal, ini menurunkan indeks daya saing teknologi informasi (TI). Sudah saatnya kita menghargai hak cipta,” katanya.

Tifatul mengakui, untuk mewujudkan semua perangkat pemerintah berbasis open source bukanlah hal yang mudah karena luasnya wilayah Indonesia. “Jumlah Pemda itu ratusan. Harus dipahami pengawasannya susah. Jadi, ini tidak semudah membalikkan telapak tangan,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Aplikasi dan Telematika Depkominfo Ashwin Sasongko mengungkapkan, hampir semua instansi negara sedang bertransisi ke open source. “Saat ini sedang dilakukan uji coba. Depkominfo sendiri sedang melakukan pemeringkatan e-government di setiap instansi dan Pemda,” katanya.

Dijelaskannya, untuk open source, lembaganya hanya menyediakan dana untuk penyediaan aplikasi dan sosialisasi. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut dalam tahun ini sekitar 3,5 miliar rupiah.

“Anda harus tahu, keberhasilan open source itu juga tergantung daya serap sumber daya lokal dan pemerintahnya,” katanya.

Diingatkannya, aplikasi open source hanya gratis dalam mendapatkannya, sedangkan untuk pelatihan atau membeli manual tetap harus mengeluarkan biaya. “Di sinilah letaknua open source bisa mendorong ekonomi lokal karena banyak elemen masyarakat terlibat,” jelasnya.

Sedangkan Assistant Deputy IT Development Kementerian Negara Ristek Kemal Prihatman mengungkapkan, salah satu keunggulan dari open source adalah mampu memberikan penghematan.

Di Kementerian Negara Riset dan Teknologi misalnya, mampu berhemat hingga 60 persen anggaran TI lantaran menggunakan aplikasi bersistem terbuka itu.

“Penghematan yang bisa diambil dari Open Source itu diperkirakan sekitar 40 persen,  sudah harus bermigrasi dari aplikasi proprietary.

Diungkapkannya, berdasarkan catatan terakhir  sudah lebih 100 Pemda dari total 500 Pemda  yang ingin menjalankan open source. “Mereka  bertanya  seputar open source. Mulai dari ingin tahu proses migrasi sampai soal anggaran,” ujarnya.

Open source atau aplikasi yang tidak perlu dibeli untuk menggunakannya mulai diluncurkan pemerintah pada  2004 lalu. Kala itu,  lima departemen menggunakan sistem operasi itu, yakni Ristek, Depkominfo, Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara, departemen pendidikan nasional, dan departemen kehakiman dan HAM.

Pada 2010, 90 persen perusahaan global diperkirakan akan menggunakan konsep open source.  Kawasan Asia diperkirakan akan  menyumbang 33 persen pengguna open source di dunia seiring bertambahnya pengguna konsep tersebut di daerah itu.[dni]

271009 Tifatul Sembiring: TIK Harus Didorong ke Semua Sektor

tifatul_sembiring_headshotMunculnya nama Tifatul Sembiring sebagai salah satu kandidat Menkominfo di kabinet Indonesia Bersatu jilid II sudah  diduga banyak kalangan. Sinyal itu makin kuat kala beredar isu, pesaing berat dari kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Andi Malarangeng, akan diplot menjadi Mennegpora oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Meskipun banyak bermunculan suara mencibir akan kemampuan pria kelahiran  Bukittinggi, 28 September 1961 tersebut, mengingat pendidikan menyangkut Teknologi Informasi, dan Komunikasi (TIK) hanyalah  jebolan  Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STI&K) Jakarta, tetapi bapak tujuh anak ini tetap melaju.

Lihatlah komunikasi massa yang dibangun oleh orang kepercayaan Tifatul guna  mencitrakan, pria ini melek TIK. Rekam jejak sebagai profesional yang  pernah bersinggungan dengan TIK pun dipaparkan dengan mengungkapkan mantan Presiden PKS itu  selama hampir delapan tahun bekerja di   PT PLN Pusat Pengaturan Beban Jawa, Bali, Madura.

Bahkan untuk menunjukkan dirinya sudah akrab dengan dunia TIK, pria yang disebut-sebut sebagai anak panah ketiga di partainya tersebut berusaha memaparkan visinya tentang sektor TIK walaupun belum dilantik secara resmi oleh SBY. Tidak hanya itu, dunia microblogging, Twitter, pun diakrabi dengan memiliki akun “Tifsembering”.

Sekarang, suami dari Sri Rahayu yang diberkahi tujuh orang anak tersebut memimpin instansi yang memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar 6 triliunan rupiah  dengan kapitalisasi pasar industri yang dibinanya mencapai 90 triliun rupiah pada tahun ini.

Lantas bagaimana pandangan dari pria yang pernah berprofesi sebagai wartawan ini tentang TIK dan akan dibawa kemana sektor ini? Wartawan Koran Jakarta, Doni Ismanto, berhasil mewawancarai  lulusan International Politic Center for Asian Studies Strategic Islamabad, Pakistan, sejak dilantik (Jumat, 23/10), hingga pembukaan Global Conference on Open Source (Senin, 26/10) . Berikut kutipannya

T: Apa langkah yang Anda siapkan untuk menjabat Menkominfo

J: Prioritas saya  adalah mendorong teknologi informasi (TI) ke pendidikan, bisnis, dan birokrasi. Kita menargetkan ke depan tidak ada lagi urusan birokrasi diselesaikan dengan adanya uang kas dipegang pejabat pemerintah. Semua harus paper less dan  berbasis TI.
Program jangka pendek   yang akan dilakukan adalah menyediakan 100 komputer untuk 100 desa   dalam waktu tiga bulan. Dan dalam lima tahun ke depan akan ada 10 ribu desa dengan komputer. Program 25 ribu desa berdering juga akan digeber dalam 100 hari pertama mengemban jabatan ini. Selain itu kita  juga ingin menggalakkan penggunaan perangkat ramah teknologi. Misalnya BTS menggunakan kotoran sapi sebagai sumber energi.

T: Bagaimana dengan pembangunan infrastruktur

J: Proyek Palapa Ring untuk kawasan timur Indonesia akan segera direalisasikan. Ini juga bagian dari program 100 hari pertama. Hadirnya  Palapa Ring diharapkan bisa membuat sistem informasi dan komunikasi akan merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, walaupun transportasi tidak terjangkau, komunikasi di pelosok dapat tercapai

T: Soal regulasi, misalnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), akankah tetap dipertahankan

J: Internet adalah media yang sangat besar, tentunya semua orang bisa memanfaatkanya untuk yang baik dan buruk. Pemerintah pun, dalam hal ini Depkominfo tidak ingin internet menjadi sarang bagi industri pornografi.  UU ITE itu menjadi sebuah movement , dengan dukungan dari semua pihak. Regulasi ini tidak  akan membungkam kebebasan dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Saya kan mantan wartawan, tidak mungkin saya ingin membalikkan keadaan seperti masa lalu.

T:Pandangan Anda tentang persaingan operator di Indonesia

J: Jumlah 11 operator yang ada saat ini masih wajar. Ini indikator  pasar di Indonesia cukup terbuka. Yang terpenting itu operator bisa menjaga kualitas layanan dan tarif yang diberikan ke masyarakat murah.  Saya rasa tidak perlu dibatasi jumlah pemain karena nanti akan terkendala frekuensi. Masalah perang tarif yang terjadi saat ini, nanti akan  tercipta titik stabilitas harga.

T: Bagaimana dengan peran manufaktur dan aplikasi lokal

J: Itu akan menjadi tantangan dalam pekerjaan ini. Riset mengatakan investasi satu persen di sektor ini bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga tiga persen. Realitas yang ada, belanja TI sebesar 70 triliun rupiah itu dihabiskan untuk membeli alat dari luar negeri. Paradigma ini harus diubah, kita harus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pemain lokal. Contoh nyata, penggunaan aplikasi open source yang dikembangkan oleh anak negeri. Turunan dari penggunaan open source ini sangat luar biasa. Bisa mengembangkan kemampuan sumber daya lokal dan membuka peluang untuk bisnis lainnya.

T: Saat ini   beredar isu akan ada wakil menteri di Depkominfo, benarkah

J: Masalah wakil menteri itu adalah domain dari Presiden. Jika ditanya ke saya sebagai pribadi, departemen ini tidak membutuhkan wakil menteri karena eselon I di instansi ini sudah pada mumpuni. Satu hal lagi yang harus diingat, anggaran untuk Depkominfo tahun depan sudah disetujui. Jadi, tugas saya lebih meng-adjust dengan program terbaru dari kabinet.

271009 Sejuta Harapan di Pundak Pejabat Baru

tifatul52Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pada pekan lalu. Teka-teki selama ini tentang sosok pengganti Mohammad Nuh sebagai Menkominfo pun terjawab.

SBY akhirnya memilih politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring,  untuk menjadi orang nomor satu di Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Sejumlah harapan pun dibebankan ke pundak pejabat baru oleh komunitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia pada sosok baru ini.

Hal ini lumrah diapungkan karena setiap muncul pemerintahan baru biasanya ada harapan baru yang ingin diraih. Apalagi komunitas menyakini jika TIK dimanfaatkan secara optimal dan terprogram  akan membuat bangsa ini menjadi lebih produktif lima tahun ke depan.

“Pemerintah adalah mesin utama penggerak bangsanya. Peran pemerintah sebaiknya lebih daripada sebagai fasilitator karena ada banyak contoh nyata harus dijalankan, Pejabat baru perlu mengambil keputusan yang sulit  dan konsiten terhadap peraturan yang sudah dibuat,” ujar praktisi telematika Suryatin Setiawan kepada Koran Jakarta, Senin (26/10).

Menurut Suryatin, terdapat beberapa hal krusial yang harus menjadi prioritas dari pejabat baru guna membangun TIK di Indonesia. Pertama,  memanfaatkan secara maksimal infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang sudah ada saat ini. Kedua, menjalankan operasi pemerintahan dengan cara on-line dan  pemanfaatan internet untuk layanan publik yang banyak dibutuhkan sebagi pilihan bagi publik

Ketiga, menggalang semua operator telekomunikasi untuk merealisir secepatnya akses internet dan layanan data on-line di seluruh cakupan wilayah Indonesia sekalipun dengan dana pemerintah yang minimum.

Keempat, merumuskan regulasi dan sistem lisensi telekomunikasi Indonesia yang membuat penyebarluasan cakupan dan layanan data bisa bergerak jauh lebih cepat. Terakhir,  bersama parlemen merumuskan dan menyetujui alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur informasi nasional sama halnya anggaran pembangunan infrastruktur jalan raya, pelabuhan laut, dan udara.

Pengamat telematika Michael S Sunggiardi menambahkan, pejabat baru harus berani merevisi aturan atau undang-undang yang berhubungan dengan TIK dan menyederhanakannya agar usaha kecil menengah (UKM) di sektor itu  lebih maju.

”Banyak peraturan yang saling salip dan tumpuk dengan peraturan menteri lainnya sehingga membuat bingung pelaku usaha, khususnya dalam sektor manufaktur. Pejabat baru harus  berani berpihak pada  pengembangan penerapan teknologi secara terpadu, bukan hanya menjadi corong pemerintah yang tidak punya peran apa-apa,” tegasnya.

Restrukturisasi

Pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono menyarankan pejabat baru harus berani melakukan restrukturisasi secara menyeluruh di sektor telekomunikasi.

”Masalah pemberian lisensi itu saatnya direvisi. Tidak pada tempatnya lagi dibedakan antara seluler dan Fixed Wireless Access (FWA) jika pungutan frekuensi berbasis pita dilaksanakan,” katanya.

Suryatin menambahkan,  sistem lisensi telekomunikasi yang ada saat ini tidak lagi  merefleksikan kenyataan dan tren teknologi.

Menurut Suryatin, saat ini semua jaringan dan sistem telekomunikasi sudah berubah menjadi layanan data dan multimedia bukan lagi layanan suara , sehingga sebuah operator telekomunikasi sekali mendapat lisensi dapat menawarkan layanan data dalam bentuk apapun termasuk data teks, gambar dan video.

”Layanan suara hanyalah nilai tambah di masa depan dan sifatnya bukan lagi lisensi yang bisa dikhususkan. Ini perlu persiapan modernisasi di sisi regulator dan operator,” jelasnya.

Minta Dukungan

Sementara Wakil Ketua Umum Bidang Telematika Kadin Anindya N Bakrie meminta pejabat baru tetap mempertahankan harmonisasi  koordinasi dengan sektor riil.
“Kadin sudah menyiapkan roadmap dari TIK untuk lima tahun ke depan. Semoga ini bisa menjadi awal diskusi yang baik dengan pemerintah membangun industri TIK,” harapnya.

Anindya menjelaskan, selama lima tahun belakangan ini    di sektor telekomunikasi telah dicapai prestasi yang luar biasa khususnya dalam hal penetrasi konektivitas. “Jika pada 2004, angka penterasi konektifitas itu baru 12 persen, sekarang sudah mencapai 56 persen. Nah, yang menjadi pekerjaan dari pejabat baru adalah merangsang UKM untuk mengisi konektivitas,” katanya.

Jika membangun   konektivitas menjadi pekerjaan dari penyelenggara jaringan, maka untuk mengisinya adalah menjadi pekerjaan rumah dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM) karena yang diandalkan adalah kreatifitas.
“Permasalahannya di UKM   adalah pemodalan. Kita harapkan pemerintah bisa merealisasikan ICT Fund bagi industri TIK,” katanya.
Menurut Anindya, jika 10 persen dari dana pungutan industri sebesar 7 triliun diberikan dalam bentuk ICT Fund, itu akan membantu para pengusaha kecil di sektor aplikasi dan perangkat lunak. “Kalau ini bisa direalisasikan maka dalam waktu 3 tahun jasa data ini penetrasinya akan menyamai teledensitas basic telephony,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah meminta pejabat baru bisa memperlakukan operator secara adil. ”Incumbent memiliki warisan teknologi era lama, seperti telepon kabel. Semoga   dalam mengeluarkan regulasi bisa melihat secara holistik kondisi pemain,” katanya.

Sementara Michael mengingatkan, pejabat baru jangan buru-buru untuk menetapkan  kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari  Depkominfo akan meningkat demi menyenangkan atasannya.

“Jika pagi-pagi sudah menetapkan akan meningkatkan kontribusi PNBP dari departemennya itu bisa membuat  daya saing Indonesia akan melorot habis,” katanya.

Suryatin menambahkan, masalah PNBP masih menjadi isu sensitif di komunitas TIK, khususnya bagi penyedia konten. “Para penyedia konten itu kebanyakan mengandalkan kreatifitas. Bukan rahasia lagi   PNBP dari  industri kreatif  dalam kurun 5 tahun ini jauh kecil dibanding network provider atau full blown operator,” katanya.

Suryatin mengungkapkan,  secara umum PNBP dikaitkan dengan suatu rumus yang diturunkan dari revenue dan profit perusahaan. “Jadi PNBP dibayarkan sesuai tingkat pertumbuhan dan kemampuan perusahaan, makin besar dan tumbuh bisa dikenai nominal yang besar dan makin kecil kena nominal yang kecil,” katanya.

Tetapi jika pejabat baru ingin mendorong UKM  tampil di tataran global maka beberapa kemudahan harus diberikan. Contohnya,  PNBP di kurangi dan diawasi untuk dipakai perusahaan dalam R&D, pelatihan,  dan pengembangan bisnis yang benar.[dni]

261009 Menkominfo Diminta Beri Perhatian ke Jasa Pengiriman

JAKARTA— Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia (Asperindo) meminta pejabat Menkominfo baru, Tifatul Sembiring, untuk memberikan perhatian kepada industri jasa pengiriman karena sektor tersebut melibatkan banyak pelaku Usaha Kecil, dan Menengah (UKM).

”Siapapun pejabat baru yang memimpin Depkominfo harus sadar bahwa salah satu pekerjaannya adalah membina jasa pengiriman. Hal ini karena Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) itu salah satu tugasnya membina perposan,” tegas Ketua Umum Asperindo M. Kaderial kepada Koran Jakarta, Minggu (25/10).

Kaderial mengingatkan, Menkominfo baru memiliki pekerjaan rumah bersama stake holder jasa pengiriman terkait pembuatan peraturan pelaksana (PP) UU Pos yang disahkan September lalu.

”UU Pos yang baru itu memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama masalah Public Service Obligation (PSO) dan pengawasan implementasi pengiriman untuk antarkota,” jelasnya.

Kaderial meminta, untuk menunjukkan komitmennya membina industri pengiriman, pejabat baru memberikan waktu bagi asosiasi berdiskusi khususnya terkait memajukan bisnis.

”Selama ini untuk bertemu saja susah, apalagi meminta menterinya menghadiri kegiatan Asperindo. Semoga menteri yang baru sekarang lebih akomodatif dengan jasa pengiriman,” katanya.

Berkaitan dengan kegiatan dari Asperindo, Kaderial mengungkapkan, belum lama ini berhasil menyakinkan Ditjen Pajak terkait pencatatan invoice dan faktur pajak dalam satu lembar tagihan.

”Kebijakan dari Ditjen Pajak yang membolehkan tagihan dalam satu lembar kertas itu signifikan dalam menghemat kertas dan administrasi pelaku usaha,” katanya.

Untuk diketahui, bisnis jasa pengiriman belum lama ini telah mendapatkan kepastian hukum dengan disahkannya UU Pos oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UU Pos baru secara fundamental mengatur beberapa hal seperti pencabutan hak monopoli PT Pos Indonesia (Posindo) dalam pengiriman dokumen, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO), restrukturisasi Posindo, kepemilikan asing, dan interkoneksi. Jasa pengiriman sendiri setiap tahunnnya memiliki nilai pasar sekitar tiga triliun rupiah.

Secara terpisah, Pengamat telematika Michael S. Sunggiardi meragukan, peningkatan target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipasang oleh Tifatul pada tahun depan.

“Sepertinya pernyataan dari pejabat Menkominfo baru itu hanya untuk menyenangkan atasan saja. Jika benar-benar dilaksanakan, daya saing Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia bisa melorot,” katanya.

Berdasarkan catatan, kontribusi PNBP dari Depkominfo ditargetkan bisa mencapai 10 persen pada tahun depan.Pada tahun ini PNBP dari Depkominfo sekitar 6 triliun rupiah atau berkontribusi sekitar 6,4 persen bagi total PNBP negara.[dni]

241009 Semester I 2010, Seluruh Maskapai Diterima UniEropa

Jakarta — Departemen Perhubungan (Dephub)  menargetkan akan mengusulkan puluhan maskapai penerbangan lokal  untuk masuk dalam pencabutan daftar hitam penerbangan oleh Uni Eropa.

“Hingga semester I 2010 nanti, kita harapkan  seluruh maskapai di Indonesia akan diizinkan terbang ke langit Eropa,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara  Herry Bakti Singayudha Gumay, di Jakarta, Jumat (23/10).

Dijelaskannya, usulan akan dilakukan saat  pertemuan Aviation Security Commitee (ASC) Uni Eropa pada Januari 2010. Sedangkan sisanya akan diusulkan pada pertemuan ASC berikutnya pada Mei 2010.

“Mudah-mudahan pada pertengahan tahun depan seluruh maskapai telah masuk daftar maskapai yang dicabut pelarangan terbangnya oleh Uni Eropa,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Umum Lion Air mengaku telah melakukan resertifikasi sertifikat  Air Operator Certificate (AOC) milik maskapainya sesuai anjuran regulator agar bisa diusulkan untuk dicabut dari daftar hitam Uni Eropa.

“Resertifikasi telah diterima bulan lalu. Sekarang Lion Air menuggu bola saja dari Dephub dan Uni Eropa,” katanya.

Diharapkannya, Uni Eropa mencabut larangan terbang ke Uni Eropa bagi semua maskapai lokal karena ini menyangkut dengan azas kesetaraan dan kepercayaan. “Lion sendiri belum ada niat untuk ke Uni Eropa, tetapi ini bagi kami adalah citra Indonesia. Karena itu kita minta semuanya dicabutlah,” katanya.

Berdasarkan catatan, saat ini baru empat maskapai yang telah diperbolehkan terbang memasuki kawasan Eropa yaitu dua maskapai penerbangan berjadwal, Garuda Indonesia dan Mandala Airlines, serta dua perusahaan penerbangan kargo Airfast dan Premi Air. Garuda Indonesia dipastikan bakal terbang ke Eropa pada 1 Juni 2010 dengan penerbangan Jakarta-Amsterdam.[dni]

241009 Indonesia membutuhkan LTE

JAKARTA—Industri telekomunikasi Indonesia akan membutuhkan kehadiran teknologi Long Term Evolution (LTE) di masa depan guna mengantisipasi lonjakan trafik data dari pengguna internet.

LTE adalah siklus terakhir pengembangan teknologi data seluler  dengan standar  IEEE 802.20 yang diproyeksikan akan diluncurkan secara komersial di dunia  pada 2010 nanti.

Dalam ujicoba operator seluler terbesar di Jepang, NTT DoCoMo, pada Februari 2008, terungkap bahwa kecepatan downlink LTE bisa mencapai 250 Mbps sementara uplink berkisar 50 Mbps.

Bagi operator pengusung teknologi GSM, LTE  dipergunakan  untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan akses data.  Hal ini karena  dari aspek ketersediaan spektrum, LTE dapat  digunakan pada alokasi yang tersedia.

“Indonesia tentunya akan membutuhkan LTE di masa depan. Hal ini jika menilik kepada penggunaan jasa pita lebar bergerak (mobile broadband) yang mengalami eksponensial selama setahun ini,” ujar VP Product and Marketing Telkomsel Mark Chamber kepada Koran Jakarta, Jumat (23/10).

Berdasarkan catatan,  mobile broadband  di Indonesia digunakan  sekitar 10 juta pelanggan. Diperkirakan pada 2012 nanti, tingkat penetrasi dari broadband bisa mencapai 20 persen dari total  populasi.

Menurut Mark, masyarakat Indonesia saat ini dalam tahap edukasi tentang kegunaan dari broadband. Hal itu bisa dilihat dari kecenderungan mengakses pada situs jejaring sosial atau fasilitas chatting.

“Itu hal yang biasa dalam tahap awal pengenalan teknologi. Setelah itu akan muncul kreatifitas mengembangkan aplikasi. Nah, ketika aplikasi lokal ini dikembangkanlah dibutuhkan broadband dengan kecepatan yang lumayan tinggi. LTE bisa menjadi jawaban dari kebutuhan itu nantinya,” jelasnya.

VP Public Relations and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia menambahkan, guna mengantisipasi broadband dijadikan kendaraan untuk pengembangan aplikasi lokal, Telkom mendorong para kreator lokal dalam Indigo Award.

Indigo Award merupakan event tahunan sebagai ajang apresiasi dari seluruh kategori industri kreatif yang dinilai berhasil dan memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan dapat mendorong serta menciptakan peluang bisnis baru.

“Telkom sedang mentransformasi diri menjadi perusahaan berbasis  Telekomunikasi, Informasi, Media, dan Edutainment (TIME). Menampung para kreator ini salah satu implementasi dari Time,” jelasnya.
Menurut Eddy, alasan lain dipilihnya industri kreatif  karena perseroan menyakini sektor tersebut  mampu menumbuhkan kembali perekonomian Indonesia.

“Pasar dan sumber SDM kreatif di Indonesia sangat besar, yaitu sekitar 47 persen dari penduduk Indonesia. Industri kreatif juga diprediksi akan menciptakan lapangan kerja sekitar 5,4 juta lapangan kerja serta berkontribusi pada PDB sekitar 6,3 persen,” jelasnya..

Sementara itu, Head Of Sales & Marketing Radio Access Nokia Siemens Network (NSN) Markus Borchert mengungkapkan, mulai bulan depan perusahaannya akan melakukan uji coba teknologi LTE di Indonesia.

“Kami telah berhasil melakukan panggilan komersial pertama dengan LTE beberapa waktu lalu di laboratorium. Sebelumnya kita juga sudah menjual perangkat pemancar LTE ke beberapa operator. Saya rasa momentum LTE diluncurkan secara komersial tahun depan akan tercapai,” katanya.

Markus menjelaskan, dalam  lima tahu ke depan operator dimana pu akan menghadapi kondisi dimana trafik dari data akan meningkat secara eksponensial, tetapi tidak diikuti oleh melajunya pendapatan dari jasa tersebut.

“Setiap tahunnya pertumbuhan trafik itu bisa mencapai 300 persen, tetapi pendapatan berbanding terbalik. Jika dibiarkan ini akan membuat kondisi keuangan operator berdarahdarah karena investasi tidak kembali,” katanya.

Menurut Markus, jika operator memilih LTE untuk solusi peningkatan akses data maka bisa menghemat biaya investasi untuk pengembangan jaringan hingga 70 persen. “Tentunya ini akan membuta operator menjadi tidak khawatir untuk terus mengembangkan teknologi pita lebar,” katanya.[dni]

241009 Telkom Investasi Rp 3,2 Miliar untuk Logo Baru

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menginvestasikan dana sebesar 3,2 miliar rupiah guna mengganti logo perusahaannya.

“Dana yang dikeluarkan sebesar itu tidak sekadar mengganti logo, tetapi juga menciptakan identitas merek baru dan mengganti semua logo lama di plasa Telkom. Kami menggunakan konsultan Brand Union untuk menggarap logo baru ini,” ujar Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah di Jakarta, Jumat (23/10).

Dijelaskannya, penggantian logo dari perusahaan yang berulang tahun ke 153 pada 23 Oktober ini  sebagai simbol transformasi bisnis Telkom dari InfoCom menjadi berbasis  Telecommunication, Information, Media and Edutainment (Time).

Ditambahkannya, hadirnya protfolio bisnis baru tersebut  sejalan dengan positioning baru Telkom yakni Life Confident dengan  tag line ‘the World in Your Hand’ yang bermakna keahlian dan dedikasi perushaaan  pada kemajuan akan memberikan keyakinan bagi semua pelanggan kami untuk mendukung kehidupan mereka di mana pun berada.

Hadirnya logo baru juga akan disertai budaya ataupun nilai-nilai baru yang kini tengah diinternalisasikan kepada seluruh pegawai meliputi expertise (mencerminkan tradisi pengetahuan dan pengalaman Telkom yang dalam dan luas dalam industrinya), empowering (memberdayakan pelanggan untuk mearih cita-cita mereka), assured (memberikan keyakinan pada pelanggan untuk bisa mengandalkan Telkom dalam industri telekomunikasi yang senantiasa berubah), progressive (menyiratkan pergerakan menuju teknologi yang lebih canggih dan menjauhi budaya yang terkait kepemerintahan),  dan heart (mewakili sikap kepedulian Telkom dalam bekerja sama dengan para pelanggan).

Menurut Rinaldi, transformasi kali ini adalah yang paling besar sepanjang sejarah Telkom, karena bersifat fundamental, menyeluruh dan terintegrasi yang menyentuh empat aspek dasar perusahaan, yakni transformasi bisnis, transformasi infrastruktur, transformasi sistem dan model operasi, serta transformasi human resources.

“Transformasi bisnis di tubuh Telkom merupakan sesuatu yang tak terelakkan. Di mana pun di dunia layanan wireline yang berbasis  Public Switch Telephone Network (PSTN)) sedang menghadapi fase menurun (decline) seiring berubahnya gaya hidup (lifestyle) masyarakat, dan karenanya perlu direvitalisasi,” jelasnya.

Itu sebabnya, Telkom lalu melakukan transformasi bisnisnya dengan merujuk konsep Time  demi menjaga pertumbuhan kompetitifnya secara berkesinambungan. Untuk mengantisipasi gaya hidup masa depan.  “Telkom beralih dari Separate Providers menuju Single Provider,” katanya.

Diungkapknnya, upaya Telkom dalam mempertahankan bisnis tradisionalnya dilakukan dengan mengoptimalkan jaringan legacy saluran kabel tetap (fixed wireline), melakukan penyelarasan terhadap layanan seluler dan fixed wireless access (FWA) dan memisahkan FWA sebagai unit bisnis tersendiri, serta merampingkan portofolio anak perusahaan (streamline subsidiary portfolio).

Diharapkannya, mulai fokusnya Telkom berbasis Time akan membuat  60 persen pendapatan dari industri new wave akan dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

New wave adalah bisnis baru di industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tidak hanya mengandalkan sektor telekomunikasi tetapi beralih kepada konten, portal, media, dan solusi teknologi informasi dimana infrastruktur telekomunikasi dijadikan sebagai tulang punggungnya.

Saat ini new wave business  baru berkontribusi sekitar 20 persen bagi total pendapatan perseroan. Kontributornya dari anak usaha seperti Sigma Cipta Caraka atau Indonusa. Sedangkan kontributor terbesar tetap dari  sektor telekomunikasi sebesar 60 persen. [dni]

231009 Pendapatan Usaha Indosat Turun 1,8%

JAKARTA–Pendapatan usaha PT Indosat Tbk (Indosat) selama sembilan pertama tahun ini mencapai 13,4 triliun rupiah atau  turun sebesar 1,8 persen  dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tidak hanya pendapatan usaha, Indosat juga mengalami penurunan untuk laba bersih perusahaan di sembilan bulan 2009.

Tercatat,  dalam 9 bulan pertama perseroan hanya membukukan laba bersih 1,45 triliun rupiah atau melemah  1,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

President Director dan CEO Indosat Harry Sasongko, menjelaskan, perseroan tetap akan menjalankan strategi mencari pelanggan berkualitas karena  mulai memperlihatkan hasil yang positif jika mengacu pada kinerja pertriwulanan.

“Pendapatan selular tumbuh di atas 5 dalam triwulan ketiga ini jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Ini bisa didapat walaupun basis pelanggan kami berkurang hampir 20 persen dibandingkan tahun lalu,” jelasnya di Jakarta, Kamis (22/10).

Berdasarkan catatan, Indosat saat ini memiliki pelanggan mencapai jumlah sebesar 28,7 juta nomor.

Berkaitan dengan kinerja keuangan perseroan secara detail, Harry mengatakan, sedang menunggu hasil konsolidasi keuangan dari induk usaha, Qatar Telecom.

“Nanti jika sudah selesai konsolidasi akan ada pemaparan lebih detail,” jelasnya.[Dni]

231009 Kontribusi PNBP Depkominfo Ditargetkan 10 %

JAKARTA–Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Departemen Komunikasi Informatika (Depkominfo) ditargetkan bisa mencapai 10 persen pada tahun depan.

Pada tahun ini PNBP dari Depkominfo sekitar 6 triliun rupiah atau berkontribusi sekitar 6,4 persen bagi total PNBP negara.

“Saya dengar kontribusi departemen ini mencapai 6,4 persen tahun ini. Jika bisa ditingkatkan menjadi 7 sampai 10 persen dan ada peluangnya tentu akan dikerjakan,” ujar Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, Kamis (22/10).

Dijelaskannya, peluang untuk meningkatkan PNBP bisa diraih melalui peningkatan konten lokal dan penggunaan manufaktur lokal oleh industri Telekomunikasi, Informasi, dan Komunikasi (TIK).

“Belanja TIK pertahunnya mencapai 70 triliun rupiah. Sayangnya, besaran dana tersebut dihabiskan untuk membeli perangkat ke luar negeri. Jika bisa didorong penggunaan manufaktur lokal tentu akan banyak penyerapan tenaga kerja lokal dan devisa bagi negara,” jelasnya.

Menurutnya, mendorong investasi di sektor TIK juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.”Saya dengar investasi satu persen di sektor ini akan meningkatkan tiga persen pertumbuhan ekonomi. Ini harus bisa direalisasikan” jelasnya.

Berkaitan dengan program yang akan dikerjakan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di Depkominfo, prioritasnya adalah mendorong teknologi informasi (TI) ke pendidikan, bisnis, dan birokrasi.

“Kita menargetkan ke depan tidak ada lagi urusan birokrasi diselesaikan dengan adanya uang kas dipegang pejabat pemerintah. Semua harus paper less berbasis TI,” katanya.

Sedangkan untuk program mikro yang akan dilakukan adalah program 100 desa komputer dalam waktu tiga bulan. Dan dalam lima tahun ke depan akan ada 10 ribu desa dengan komputer.

“Saya juga ingin menggalakkan penggunaan perangkat ramah teknologi. Misalnya BTS menggunakan kotoran sapi sebagai sumber energi. Ini nantinya akan bekerjasama dengan departemen pertanian,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Telematika Kadin, Anindya N Bakrie meminta Tifatul tetap melanjutkan koordinasi dengan sektor riil.

” Kadin sudah menyiapkan roadmap dari TIK untuk lima tahun ke depan. Semoga ini bisa menjadi awal diskusi yang baik dengan pemerintah membangun industri TIK,” harapnya.

Anindya mengharapkan, fokus dari menkominfo baru adalah mengisi keberhasilan pembangunan konektifitas yang berhasil dibangun pejabat lama.

“Lima tahun belakangan ini teledensitas sudah naik dari 12 persen menjadi sekitar 56 persen. Sekarang bagaimana mengisi konektifitas tersebut dengan jasa data,” jelasnya.

Menurut Anindya, pengisian jasa data tersebut akan didominasi oleh pengusaha dengan modal kecil karena yang diandalkan adalah kreatifitas.

“Nah, permasalahnnya di pengusaha ini adalah pemodalan. Kita harapkan pemerintah bisa merealisasikan ICT Fund bagi industri TIK,” katanya.

Masih menurut Anindya, jika 10 persen dari dana pungutan industri sebesar 7 triliun diberikan dalam bentuk ICT Fund, itu akan membantu para pengusaha kecil di sektor aplikasi dan perangkat lunak. “Kalau ini bisa direalisasikan maka dalam waktu 3 tahun jasa data ini penetrasinya akan menyamai teledensitas basic telephony,” jelasnya.[Dni]

221009 Dephub Terbitkan SID Elektronik

JAKARTA – Departemen Perhubungan (Dephub) akhirnya menerbitkan secara perdana kartu identitas pelaut sistem elektonik (SID/Seafarers Identity Document) untuk pelaut Indonesia.

SID merupakan kartu identitas pelaut yang baru, dibuat secara elektronik yang dilengkapi sepuluh sidik jari, foto retina mata dan barkode. Kartu yang berlaku secara internasional ini dapat dibaca oleh mesin khusus di seluruh pelabuhan dunia.

Guna merealisasikan  proyek tersebut dibutuhkan dana sekitar  18 miliar rupiah untuk  menerbitkan sebanyak 25.000 SID selama satu tahun.

Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Hanafi Rustandi menilai, hadirnya SID  dapat menghilangkan diskriminasi terhadap pelaut asal Indonesia.

“Hak-hak mereka dapat kembali didapat, khususnya ketika mereka singgah di AS,” jelasnya di Jakarta, Rabu (21/10).

Dijelaskannya,  adanya SID membuat pelaut Indonesia bisa mendapat kemudahan visa dan tidak mendapat ancaman ketika menginjakkan kaki di daratan AS.

Diungkapkannya,   US Coast Guard (Satuan Penjaga Pantai AS) sangat ketat memeriksa seluruh dokumen pelaut yang akan memasuki wilayah AS. Pelaut yang tidak memiliki SID dilarang turun ke darat. pemeriksaan ketat juga diberlakukan bagi pelaut yang akan memasuki wilayah Eropa.

Menurut Hanafi, lambatnya penerbitan SID karena tidak sinkronnya Dephub dengan peraturan pemerintah (PP) dalam masalah perhitungan biaya pembuatan SID.

Kalkulasi yang dilakukan Dephub menyebutkan biaya pembuatan SID mencapai 350.000 rupiah  per kartu, sedangkan Peraturan Pemerintah No.6/2009 tentang Jenis dan Tarif atas Pajak Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Dephub hanya menetapkan sebesar 10 ribu rupiah.

Akhirnya kalkulasi biaya 350 ribu rupiah (US$ 35) sudah dikonsultasikan dengan pihak terkait, yakni asosiasi perusahaan pelayaran dan KPI. “Pelaut tidak keberatan dan yang terpenting pelaut harus segera memiliki SID yang berlaku internasional,” jelasnya.

Secara terpisah,   Kepala Subdit Kepelautan Indra Priyatna mengatakan, soal nilai PNBP merupakan salah satu faktor keterlambatan terbitnya SID.

“Tetapi, yang lebih inti yaitu peralatan SID yang rusak sejak enam bulan lalu, namun sekarang alat tersebut sudah ada karena dipinjamkan KPI,” ujarnya.

Dijelaskannya,  SID tersebut salah satu upaya Dephub untuk melindungi pelaut-pelaut Indonesia yang berlayar antar negara khususnya tujuan AS.

“Sebelumnya pelaut Indonesia hanya menggunakan Sea man dan paspor saja, setalah meratifikasi konvensi ILO No 185 tahun 2003 barulah kita diwajibkan untuk menggunakan SID,” jelasnya.

Sebelum kartu SID tersebut terbit, pelaut Indonesia di luar negeri terancam diturunkan dari kapal, sementara Indonesia bisa mendapat teguran dari ILO (International Labor Organization) kerena tidak segera merealisasikan ratifikasi konvensi ILO No 185 yang dituangkan melalui UU No 1/2008 tentang pembuatan SID.

Supervisor pembuatan SID Agus Monang mengatakan, sudah ada 30 pendaftar sejak Senin (19/10), namun hingga Rabu (21/10) baru satu pelaut yang mendapatkan SID, kebanyakan para pelaut tersebut tidak mencantumkan foto pada website pelaut, dan itu akan menghambat proses penerbitan SID.

“Satu pelaut yang diterbitkan SID-nya karena dia memenuhi persyaratan,” jelas dia.

Menurut Agus, pengumuman untuk penerbitan SID sudah diberikan sejak satu bulan yang lalu dan sesuai PNBP, biaya untuk pembuatan SID tersebut sebesar 10 ribu rupiah.

“Kami juga menggunakan foto untuk menghindari calo, dan tidak akan bisa diwakili karena pelaut harus datang sendiri,” jelas Agus.

Agus  menuturkan, syarat yang dibutuhkan oleh pelaut dalam pembuatan SID cukup mudah. Pelaut hanya tinggal melengkapi beberapa dokumen, yaitu sudah terdaftar di website pelaut, foto pemohon sudah on line di website pelaut, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian, paspor asli dan fotokopi, serifikat keahlian jika berasal dari kapal niaga dan sertifikat BST (Basic Safety Training) untuk yang berasal dari industri pariwisata. Terakhir, surat pengantar dari perusahaan.[Dni]