281009 Tender Desa Pinter Diragukan

JAKARTA–Program Desa Pinter yang sedang memasuki proses tender diragukan efektifitasnya jika masih berbasis pada proyek pengadaan barang.

“Jika pemerintah bersikukuh pelaksanaan tender Desa Pinter itu mengacu pada pelaksanaan proyek layaknya pengadaan barang, maka sama saja ini dengan menabur garam ke laut,” ungkap Anggota Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Yadi Heryadi di Jakarta, Selasa (27/10).

Menurut Yadi, sangat disayangkan dana yang disediakan pemerintah untuk program tersebut mencapai triliunan rupiah jika akhirnya menjadi sia-sia akibat salah konsep.

“Jika konsepnya pengadaan barang, tidak akan tercapai itu target menaikan jumlah pengguna internet,” katanya.

Disarankannya, Depkominfo saling berkoordinasi dengan departemen lain seperti usaha kecil dan menengah, serta perindustrian mendorong pengusaha membangun outlet internet di desa kategori Universal Service Obligation (USO).

“Sebaiknya alokasi dana USO itu digunakan sebagai penjaminan subsidi bunga. Akhirnya para  pengusaha bisa mendapatkan kredit bunga 0 persen. Tetapi semuanya diberikan kewajiban membangun outlet internet itu,” katanya.

Secara terpisah, juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengungkapkan, sebanyak 25 penyelenggara jasa Internet (PJI) mengikuti tender proyek Desa Pinter dan delapan di antaranya mengikuti seluruh paket proyek untuk 5.738 kecamatan dengan total pagu anggaran tahun pertama 370,5 miliar rupiah.

Dijelaskannya, untuk tender kali ini Depkominfo melalui Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) Ditjen Postel membagi pengerjaan proyek Desa Pinter dari dana USO menjadi 11 paket pekerjaan.

“Hingga akhir masa pendaftaran peserta prakualifikasi 21 Oktober lalu, kami menerima 25 perusahaan, delapan di antaranya mendaftar di semua paket. Ada tiga paket yang menjadi favorit para peserta. Akhir November nanti diharapkan tender sudah selesai,” ujarnya.

Diungkapkannya,  satu paket paling tinggi diminati oleh 17 perusahaan. Ketiga paket tersebut yaitu paket 4 Jawa Barat dan Banten dengan pagu anggaran tahun pertama 41,5 miliar rupiah, paket 5 Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan pagu senilai 35,6 miliar rupiah, serta paket 7 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan pagu senilai 27,9 miliar rupiah.

Sebanyak 16 perusahaan berminat terhadap paket 6 Jawa Timur dengan pagu 32,7 miliar rupiah dan paket 8 seluruh wilayah Kalimantan senilai 40,4 miliar rupiah.

Paket dengan minat terbanyak lainnya (sebanyak 14 perusahaan) adalah paket 1 untuk wilayah Nanggro Aceh Darussalam dan Sumatra Utara senilai 40 miliar rupiah.

Evaluasi dokumen para calon peserta prakualifikasi berlangsung sejak 22 Oktober hingga 27 Oktober 2009. Hasil prakualifikasi, masa sanggah, dan penyampaian undangan bagi para peserta akan diumumkan pada pekan pertama November 2009.

Gatot menegaskan pihaknya lebih menilai tingkat kemampuan dukungan finansial para peserta tender pada saat evaluasi nantinya.

Program desa pinter sendiri masuk dalam penilaian kinerja 100 hari pertama pejabat menkominfo baru, Tifatul Sembiring.

Tifatul menargetkan dalam 3 bulan terdapat 100 desa dengan masing-masing memiliki 1 komputer.[Dni]

241009 Pelayanan Angkutan Haji Harus Ditingkatkan

JAKARTA—Operator bandara dan maskapai yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan haji diminta untuk terus meningkatkan pelayanannya karena kegiatan tersebut merupakan rutinitas tahunan.

“Kegiatan haji adalah rutinitas yang ada setiap tahun. Operator bandara dan maskapai harus terus meningkatkan layanannya. Jangan tiap tahun kualitasnya sama. Itu berarti tidak ada peningkatan,” ujar Menteri Perhubungan Freddy Numberi di Jakarta, Selasa (27/10).

Freddy mengungkapkan hal tersebut dalam kunjungan kerjanya bersama Menteri Agama Suryadarma Ali, Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti, Dirut PT Angkasa Pura II Eddy Haryoto, serta Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar.

Menurut Freddy,  saat ini  keberadaan terminal khusus haji yang ada di Bandara Soetta cukup merepresentasikan upaya peningkatan mutu pelayanan kepada jamaah.

”Penyediaan terminal khusus haji ini sudah bagus, karena jamaah tidak perlu berbaur dengan penumpang reguler di terminal umum. Saya berharap, mutu pelayanan yang baik tidak hanya saat berangkat, tetapi juga pada saat proses pemulangan jamaah dari tanah suci,” katanya.

Freddy meminta,  Garuda sebagai maskapai yang mengangkut jemaah haji dapat  memberikan kemudahan pengangkutan bagasi.

“Setiap tahun masalah bagasi selalu menjadi permasalahan sendiri dalam pelaksanaan angkutan haji. Berilah penumpang kemudahan untuk bagasi, kalau perlu digratiskan sehingga mereka tidak perlu membawa barang  banyak-banyak ke dalam kabin yang ruang bagasinya sangat terbatas itu. Saya yakin, kalau itu disosialisasikan dengan baik, memintah jamaah untuk mengepak barangnya dengan baik, pasti bisa. Jamaah pasti akan mengerti,” katanya.

Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Syatar mengatakan, pihaknya akan berupaya melaksanakan instruksi Menhub untuk terus melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan terhadap jamaah. ”Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan. Karena itu, kami selalu berusaha untuk menyediakan armada yang baik,” ujar Emir.

Selain armada, Emir menambahkan, untuk memudahkan proses komunikasi jamaah selama penerbangan berlangsung, pihaknya juga merekrut putra dan putri daerah dari masing-masing wilayah embarkasi. ”Masih banyak jamaah yang tidak bisa berkomunikasi bahasa Indonesia, karena itu untuk membantu mereka, kita ambil pramugari dan pramugara dari daerah asal masing-masing,” tambahnya.

Kecewa Terminal I
Jika puas dengan layanan angkutan haji, sebaliknya Freddy mengaku kecewa dengan kondisi Terminal I Soetta.

“Sangat disayangkan, kita ini bukan negara miskin dan banyak orang pintar, tapi mengapa terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta amburadul,” katanya.

.Menurut Freddy, amburadulnya pengelolaan ini juga mencerminkan kepribadian masyarakat, antara lain sejumlah toilet yang tidak bersih dan puntung rokok tidak pada tempatnya.

“Ke depan, kamar mandi-WC harus lebih baik dan bersih karena inilah kesan pertama yang dilihat oleh orang asing. Jika kotor, maka kesan mereka bangsa ini tak sanggup bersih dan seterusnya,” katanya.

Ditegaskannya,  untuk masalah ini, tidak ada alasan untuk tidak baik. “Tak ada lagi ruang bagi petugas dan masyarakat bertindak seenaknya karena ini semua adalah refleksi kultur bangsa,” katanya.

Menanggapi kondisi terminal 1 Bandara Soekarno Hatta, Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura II, Sudaryanto mengatakan, pihaknya terus melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan, khususnya di bidang kebersihan.

Sudaryanto merinci sejak Januari 2008 hingga Juni 2009 dan akan terus berkelanjutan telah digelar kegiatan Road to Clean Airport.”Itu meliputi semua aspek, termasuk kebersihan 300-an toilet di bandara. Anggarannya mencapai 1,1 miliar rupiah,” katanya.

Hasilnya, penilaian Asosiasi Toilet Indonesia selama Januari-Oktober 2009, Bandara Soekarno-Hatta masuk peringkat dua.

Dikataknnya,  kebersihan toilet di bandara tidak bisa disamakan dengan di hotel. “Standarnya beda,” katanya sambil menambahkan, saat ini dari 10 toilet, sekitar 1-2 toilet masih kurang bersih.

Khusus di terminal 1, Sudaryanto mengakui, yang kurang bersih adalah toilet di sekitar “air side”, “apron” dan sekitarnya.

“Kalau di ruang terminal dan gate, sudah bagus,” katanya. [Dni]

281009 Susi Air Butuh Investasi Rp 200 Miliar

JAKARTA—Maskapai penerbangan Susi Air membutuhkan dana segar sebesar 200 miliar rupiah guna menambah armadanya untuk melayani rute-rute yang dimiliki..

Presiden Direktur Susi Air, Susi Pudjiastuti mengungkapkan, saat ini maskapainya memiliki armada  berjumlah 22 unit yang terdiri dari jenis

Susi air adalah maskapai yag memulai bisnisnya sebagai  penerbangan carter di sekitar Medan dan Aceh sejak 2004. Saat ini, maskapai tersebut telah memiliki wilayah pelayanan  ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Papua.

Beberapa rute yang dilayani adalah    Jakarta-Bandung, Jakarta-Pangandaran, Jakarta-Cilacap, dan Bandung-Pangandaran.  Sebelumnya, maskapai ini telah mengajukan ke regulator untuk mendapatkan sertifikat angkutan berjadwal dari sebelulmnya melayani pasar carter.

Pelita Air
Pada kesempatan lain, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Herry Bakti S Gumay, membantah telah  mencabut izin terbang pesawat milik maskapai penerbangan Pelita Air.

”Kita tidak pernah mencabut izin terbang Pelita Air. Pesawat itu tidak beroperasi karena memang harus sudah masuk bengkel sesuai siklus inspeksi rutin pesawat. Karena harus masuk bengkel, pesawat maka otomatis tidak akan terbang,” jelasnya.

Herry memaparkan, pesawat carter jenis Fokker-28 yang melayani rute Denpasar—Labuan Bajo—Maumere—Kupang serta rute Tambulaka—Ende—Kupang tersebut, saat ini berada di bengkel perawatan pesawat Pelita Air di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten.

Di luar pengecekan seluruh komponen, keberadaan pesawat berkapasitas 85 penumpang itu di bengkel adalah untuk menjalani heavy maintenance, yang salah satunya meliputi modifikasi pintu kokpit (reinforced cockpit door) agar tahan peluru sesuai dengan standar keselamatan penerbangan internasional. Kurun waktu yang dibutuhkan dalam menjalani inspeksi ini berkisar antara 4 minggu hingga sebulan ke depan.

”Pesawat ini harus heavy maintenance atau pemeriksaan di level D-Check, karena sudah memasuki siklus inspeksi 12 ribu jam terbang. Sebelum memasuki level ini, pesawat juga telah menjalani inspeksi rutin sesuai siklus terbangnya, seperti A-Check pada 100 jam terbang, B-Check (600 jam), serta C Check (3000 jam),” jelasnya.

Ditambahkan Herry, meski pesawat Pelita Air tersebut tidak beroperasi untuk sementara waktu, proses pengangkutan penumpang di rute-rute yang biasa dilayaninya tidak akan terhambat. ”Karena di sana ada pesawat lain, seperti Merpati, Riau Airlines, serta Trigana. Jadi, tidak akan ada masalah,” katanya.[dni]