JAKARTA–Program Desa Pinter yang sedang memasuki proses tender diragukan efektifitasnya jika masih berbasis pada proyek pengadaan barang.
“Jika pemerintah bersikukuh pelaksanaan tender Desa Pinter itu mengacu pada pelaksanaan proyek layaknya pengadaan barang, maka sama saja ini dengan menabur garam ke laut,” ungkap Anggota Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Yadi Heryadi di Jakarta, Selasa (27/10).
Menurut Yadi, sangat disayangkan dana yang disediakan pemerintah untuk program tersebut mencapai triliunan rupiah jika akhirnya menjadi sia-sia akibat salah konsep.
“Jika konsepnya pengadaan barang, tidak akan tercapai itu target menaikan jumlah pengguna internet,” katanya.
Disarankannya, Depkominfo saling berkoordinasi dengan departemen lain seperti usaha kecil dan menengah, serta perindustrian mendorong pengusaha membangun outlet internet di desa kategori Universal Service Obligation (USO).
“Sebaiknya alokasi dana USO itu digunakan sebagai penjaminan subsidi bunga. Akhirnya para pengusaha bisa mendapatkan kredit bunga 0 persen. Tetapi semuanya diberikan kewajiban membangun outlet internet itu,” katanya.
Secara terpisah, juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengungkapkan, sebanyak 25 penyelenggara jasa Internet (PJI) mengikuti tender proyek Desa Pinter dan delapan di antaranya mengikuti seluruh paket proyek untuk 5.738 kecamatan dengan total pagu anggaran tahun pertama 370,5 miliar rupiah.
Dijelaskannya, untuk tender kali ini Depkominfo melalui Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) Ditjen Postel membagi pengerjaan proyek Desa Pinter dari dana USO menjadi 11 paket pekerjaan.
“Hingga akhir masa pendaftaran peserta prakualifikasi 21 Oktober lalu, kami menerima 25 perusahaan, delapan di antaranya mendaftar di semua paket. Ada tiga paket yang menjadi favorit para peserta. Akhir November nanti diharapkan tender sudah selesai,” ujarnya.
Diungkapkannya, satu paket paling tinggi diminati oleh 17 perusahaan. Ketiga paket tersebut yaitu paket 4 Jawa Barat dan Banten dengan pagu anggaran tahun pertama 41,5 miliar rupiah, paket 5 Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan pagu senilai 35,6 miliar rupiah, serta paket 7 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan pagu senilai 27,9 miliar rupiah.
Sebanyak 16 perusahaan berminat terhadap paket 6 Jawa Timur dengan pagu 32,7 miliar rupiah dan paket 8 seluruh wilayah Kalimantan senilai 40,4 miliar rupiah.
Paket dengan minat terbanyak lainnya (sebanyak 14 perusahaan) adalah paket 1 untuk wilayah Nanggro Aceh Darussalam dan Sumatra Utara senilai 40 miliar rupiah.
Evaluasi dokumen para calon peserta prakualifikasi berlangsung sejak 22 Oktober hingga 27 Oktober 2009. Hasil prakualifikasi, masa sanggah, dan penyampaian undangan bagi para peserta akan diumumkan pada pekan pertama November 2009.
Gatot menegaskan pihaknya lebih menilai tingkat kemampuan dukungan finansial para peserta tender pada saat evaluasi nantinya.
Program desa pinter sendiri masuk dalam penilaian kinerja 100 hari pertama pejabat menkominfo baru, Tifatul Sembiring.
Tifatul menargetkan dalam 3 bulan terdapat 100 desa dengan masing-masing memiliki 1 komputer.[Dni]