271009 Sejuta Harapan di Pundak Pejabat Baru

tifatul52Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pada pekan lalu. Teka-teki selama ini tentang sosok pengganti Mohammad Nuh sebagai Menkominfo pun terjawab.

SBY akhirnya memilih politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring,  untuk menjadi orang nomor satu di Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Sejumlah harapan pun dibebankan ke pundak pejabat baru oleh komunitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia pada sosok baru ini.

Hal ini lumrah diapungkan karena setiap muncul pemerintahan baru biasanya ada harapan baru yang ingin diraih. Apalagi komunitas menyakini jika TIK dimanfaatkan secara optimal dan terprogram  akan membuat bangsa ini menjadi lebih produktif lima tahun ke depan.

“Pemerintah adalah mesin utama penggerak bangsanya. Peran pemerintah sebaiknya lebih daripada sebagai fasilitator karena ada banyak contoh nyata harus dijalankan, Pejabat baru perlu mengambil keputusan yang sulit  dan konsiten terhadap peraturan yang sudah dibuat,” ujar praktisi telematika Suryatin Setiawan kepada Koran Jakarta, Senin (26/10).

Menurut Suryatin, terdapat beberapa hal krusial yang harus menjadi prioritas dari pejabat baru guna membangun TIK di Indonesia. Pertama,  memanfaatkan secara maksimal infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang sudah ada saat ini. Kedua, menjalankan operasi pemerintahan dengan cara on-line dan  pemanfaatan internet untuk layanan publik yang banyak dibutuhkan sebagi pilihan bagi publik

Ketiga, menggalang semua operator telekomunikasi untuk merealisir secepatnya akses internet dan layanan data on-line di seluruh cakupan wilayah Indonesia sekalipun dengan dana pemerintah yang minimum.

Keempat, merumuskan regulasi dan sistem lisensi telekomunikasi Indonesia yang membuat penyebarluasan cakupan dan layanan data bisa bergerak jauh lebih cepat. Terakhir,  bersama parlemen merumuskan dan menyetujui alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur informasi nasional sama halnya anggaran pembangunan infrastruktur jalan raya, pelabuhan laut, dan udara.

Pengamat telematika Michael S Sunggiardi menambahkan, pejabat baru harus berani merevisi aturan atau undang-undang yang berhubungan dengan TIK dan menyederhanakannya agar usaha kecil menengah (UKM) di sektor itu  lebih maju.

”Banyak peraturan yang saling salip dan tumpuk dengan peraturan menteri lainnya sehingga membuat bingung pelaku usaha, khususnya dalam sektor manufaktur. Pejabat baru harus  berani berpihak pada  pengembangan penerapan teknologi secara terpadu, bukan hanya menjadi corong pemerintah yang tidak punya peran apa-apa,” tegasnya.

Restrukturisasi

Pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono menyarankan pejabat baru harus berani melakukan restrukturisasi secara menyeluruh di sektor telekomunikasi.

”Masalah pemberian lisensi itu saatnya direvisi. Tidak pada tempatnya lagi dibedakan antara seluler dan Fixed Wireless Access (FWA) jika pungutan frekuensi berbasis pita dilaksanakan,” katanya.

Suryatin menambahkan,  sistem lisensi telekomunikasi yang ada saat ini tidak lagi  merefleksikan kenyataan dan tren teknologi.

Menurut Suryatin, saat ini semua jaringan dan sistem telekomunikasi sudah berubah menjadi layanan data dan multimedia bukan lagi layanan suara , sehingga sebuah operator telekomunikasi sekali mendapat lisensi dapat menawarkan layanan data dalam bentuk apapun termasuk data teks, gambar dan video.

”Layanan suara hanyalah nilai tambah di masa depan dan sifatnya bukan lagi lisensi yang bisa dikhususkan. Ini perlu persiapan modernisasi di sisi regulator dan operator,” jelasnya.

Minta Dukungan

Sementara Wakil Ketua Umum Bidang Telematika Kadin Anindya N Bakrie meminta pejabat baru tetap mempertahankan harmonisasi  koordinasi dengan sektor riil.
“Kadin sudah menyiapkan roadmap dari TIK untuk lima tahun ke depan. Semoga ini bisa menjadi awal diskusi yang baik dengan pemerintah membangun industri TIK,” harapnya.

Anindya menjelaskan, selama lima tahun belakangan ini    di sektor telekomunikasi telah dicapai prestasi yang luar biasa khususnya dalam hal penetrasi konektivitas. “Jika pada 2004, angka penterasi konektifitas itu baru 12 persen, sekarang sudah mencapai 56 persen. Nah, yang menjadi pekerjaan dari pejabat baru adalah merangsang UKM untuk mengisi konektivitas,” katanya.

Jika membangun   konektivitas menjadi pekerjaan dari penyelenggara jaringan, maka untuk mengisinya adalah menjadi pekerjaan rumah dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM) karena yang diandalkan adalah kreatifitas.
“Permasalahannya di UKM   adalah pemodalan. Kita harapkan pemerintah bisa merealisasikan ICT Fund bagi industri TIK,” katanya.
Menurut Anindya, jika 10 persen dari dana pungutan industri sebesar 7 triliun diberikan dalam bentuk ICT Fund, itu akan membantu para pengusaha kecil di sektor aplikasi dan perangkat lunak. “Kalau ini bisa direalisasikan maka dalam waktu 3 tahun jasa data ini penetrasinya akan menyamai teledensitas basic telephony,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah meminta pejabat baru bisa memperlakukan operator secara adil. ”Incumbent memiliki warisan teknologi era lama, seperti telepon kabel. Semoga   dalam mengeluarkan regulasi bisa melihat secara holistik kondisi pemain,” katanya.

Sementara Michael mengingatkan, pejabat baru jangan buru-buru untuk menetapkan  kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari  Depkominfo akan meningkat demi menyenangkan atasannya.

“Jika pagi-pagi sudah menetapkan akan meningkatkan kontribusi PNBP dari departemennya itu bisa membuat  daya saing Indonesia akan melorot habis,” katanya.

Suryatin menambahkan, masalah PNBP masih menjadi isu sensitif di komunitas TIK, khususnya bagi penyedia konten. “Para penyedia konten itu kebanyakan mengandalkan kreatifitas. Bukan rahasia lagi   PNBP dari  industri kreatif  dalam kurun 5 tahun ini jauh kecil dibanding network provider atau full blown operator,” katanya.

Suryatin mengungkapkan,  secara umum PNBP dikaitkan dengan suatu rumus yang diturunkan dari revenue dan profit perusahaan. “Jadi PNBP dibayarkan sesuai tingkat pertumbuhan dan kemampuan perusahaan, makin besar dan tumbuh bisa dikenai nominal yang besar dan makin kecil kena nominal yang kecil,” katanya.

Tetapi jika pejabat baru ingin mendorong UKM  tampil di tataran global maka beberapa kemudahan harus diberikan. Contohnya,  PNBP di kurangi dan diawasi untuk dipakai perusahaan dalam R&D, pelatihan,  dan pengembangan bisnis yang benar.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s