261009 Menkominfo Diminta Beri Perhatian ke Jasa Pengiriman

JAKARTA— Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia (Asperindo) meminta pejabat Menkominfo baru, Tifatul Sembiring, untuk memberikan perhatian kepada industri jasa pengiriman karena sektor tersebut melibatkan banyak pelaku Usaha Kecil, dan Menengah (UKM).

”Siapapun pejabat baru yang memimpin Depkominfo harus sadar bahwa salah satu pekerjaannya adalah membina jasa pengiriman. Hal ini karena Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) itu salah satu tugasnya membina perposan,” tegas Ketua Umum Asperindo M. Kaderial kepada Koran Jakarta, Minggu (25/10).

Kaderial mengingatkan, Menkominfo baru memiliki pekerjaan rumah bersama stake holder jasa pengiriman terkait pembuatan peraturan pelaksana (PP) UU Pos yang disahkan September lalu.

”UU Pos yang baru itu memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama masalah Public Service Obligation (PSO) dan pengawasan implementasi pengiriman untuk antarkota,” jelasnya.

Kaderial meminta, untuk menunjukkan komitmennya membina industri pengiriman, pejabat baru memberikan waktu bagi asosiasi berdiskusi khususnya terkait memajukan bisnis.

”Selama ini untuk bertemu saja susah, apalagi meminta menterinya menghadiri kegiatan Asperindo. Semoga menteri yang baru sekarang lebih akomodatif dengan jasa pengiriman,” katanya.

Berkaitan dengan kegiatan dari Asperindo, Kaderial mengungkapkan, belum lama ini berhasil menyakinkan Ditjen Pajak terkait pencatatan invoice dan faktur pajak dalam satu lembar tagihan.

”Kebijakan dari Ditjen Pajak yang membolehkan tagihan dalam satu lembar kertas itu signifikan dalam menghemat kertas dan administrasi pelaku usaha,” katanya.

Untuk diketahui, bisnis jasa pengiriman belum lama ini telah mendapatkan kepastian hukum dengan disahkannya UU Pos oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UU Pos baru secara fundamental mengatur beberapa hal seperti pencabutan hak monopoli PT Pos Indonesia (Posindo) dalam pengiriman dokumen, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO), restrukturisasi Posindo, kepemilikan asing, dan interkoneksi. Jasa pengiriman sendiri setiap tahunnnya memiliki nilai pasar sekitar tiga triliun rupiah.

Secara terpisah, Pengamat telematika Michael S. Sunggiardi meragukan, peningkatan target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipasang oleh Tifatul pada tahun depan.

“Sepertinya pernyataan dari pejabat Menkominfo baru itu hanya untuk menyenangkan atasan saja. Jika benar-benar dilaksanakan, daya saing Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia bisa melorot,” katanya.

Berdasarkan catatan, kontribusi PNBP dari Depkominfo ditargetkan bisa mencapai 10 persen pada tahun depan.Pada tahun ini PNBP dari Depkominfo sekitar 6 triliun rupiah atau berkontribusi sekitar 6,4 persen bagi total PNBP negara.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s