271009 BHP Berbasis Pita Tidak Ubah Target PNBP

JAKARTA—Perubahan pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) frekuensi dari berbasis izin stasiun radio (ISR) ke lebar pita dijamin tidak akan mengubah target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya frekuensi.

“BHP Pita rumusannya mengikuti yang biasa dilaksanakan di negara-negara  lain. Kita
harus  melihat pendapatan negara dari PNBP berdasarkan ISR yang
selama ini di pakai. Satu hal yang pasti, departemen keuangan tidak ingin ada penurunan jika pola pungutan diubah,” ungkap Konsultan Ditjen Postel Koesmarihati  Koesnowarso kepada Koran Jakarta, Senin (26/10).

Menurut Koes, parameter yang digunakan untuk menghitung BHP pita bagi satu operator nantinya akan menggunakan kompromi terkait pembayaran selama  ini jika  menggunakan ISR. “Soalnya jika terus menggunakan ISR itu tidak wajar. Jika diteruskan, akan ada operator yang membayar frekuensi terlampau tinggi, sedangkan lainnya lebih rendah. Padahal, penguasaan frekuensi sama lebarnya,” jelasnya.

Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan memprediksi ada empat  kemungkinan untuk biaya berbasis pita yang bisa dipilih dengan mengacu pada  biaya pengelolaan penggunaannya,   profit penggunanya,   tujuan untuk peningkatan penggunaan (stimulating fee),  dan kemungkinan nilai yang bisa didapat (market based).

Menurut Taufik,   mengacu pada biaya pengelolaan  sudah mulai ditinggalkan ketika kompetisi mulai tumbuh. Sedangkan mengacu pada tujuan peningkataan penggunaan, meskipun adil tetapi tidak   mendorong penggunaan optimal dari pita.

Sementara berdasarkan profit pengunanya  tidak mudah diwujudkan karena kompleksitasnya. Dan untuk market based, dikhawatirkan harga frekuensi bisa melambung tinggi.

“Realistisnya pilihan pada berbasis profit penggunaan dan tujuan untuk peningkatan. Kecondongan di Indonesia bisa menggunakan profit penggunaanya,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah berniat mengubah pola perhitungan BHP  frekuensi untuk jaringan seluler dan telepon tetap nirkabel dari berbasis  ISR ke basis lebar pita.

Perubahan pola itu dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi penggunaan frekuensi oleh penyelenggara telekomunikasi seluler dan fixed wireless access (FWA) atau telepon tetap nirkabel.

Langkah ini diambil   karena spektrum frekuensi adalah suatu sumber daya alam yang terbatas, sangat vital dan merupakan aset nasional yang memerlukan kehati-hatian dalam mengaturnya.

Pemerintah bermaksud memperkenalkan regulasi BHP pita untuk diterapkan kepada para pengguna pita spektrum frekuensi radio sesuai amanat Peraturan Menteri Kominfo No.17/2005 tentang Tata Cara Perizinan Dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio paling lambat 2010 dengan masa transisi selama 5 tahun.[dni]

271009 Dua Operator Manfaatkan Ibadah Haji

JAKARTA—Dua operator telekomunikasi yang memiliki pemegang saham asal Timur Tengah, Indosat dan Axis, memanfaatkan momen ibadah Haji untuk meningkatkan nilai produknya.

Indosat adalah operator yang sahamnya dikuasai oleh Qatar Telecom. Sedangkan Axis sahamnya dikuasai oleh Saudi Telecom.

“Kami menggandeng Saudi Arabian Airlines (Saudi Airlines) untuk  memberikan layanan telekomunikasi yang mudah dan terjangkau bagi para jemaah selama menjalankan ibadah Haji di tanah suci,” ungkap Chief Marketing Officer Axis Johan Buse di Jakarta, Senin (26/10).

Dijelaskannya,  melalui kerja sama tersebut,  Axis memberikan 50. 000 kartu perdana Axis Salam gratis untuk para jemaah haji Indonesia yang akan berangkat bersama Saudi Airlines melalui embarkasi Bekasi, Surabaya, dan Batam.

Dikatakannya, selama penyelenggaraan haji, Axis memberikan penawaran spesial bagi pelanggannya. Pelanggan AXIS akan dapat menikmati layanan terima telepon dan SMS gratis di Arab Saudi selama ibadah Haji berlangsung.

Sementara  Chief Of Marketing Indosat, Guntur S Siboro  mengungkapkan, berbagai layanan yang ditawarkan Indosat selama ibadah Haji adalah  program gratis nelpon 3 menit setelah bicara 3 menit ke nomor telepon Arab Saudi.

Berikutnya layanan Value Added Services (VAS)     I-menu Haji, untuk informasi seputar haji yang bisa diakses dari nomor Indosat saat Jamaah berada di Arab Saudi dan Indonesia.

“Kami juga memberikan     hadiah uang tunai total  55 juta rupiah  untuk pelanggan yang melakukan panggilan atau SMS terbanyak selama di Arab Saudi,” katanya.

Guntur mengingatkan, untuk memastikan para pelanggan Indosat yang membawa kartu ke Arab Saudi menikmati tarif yang ditawarkan Indosat, agar selalu roaming di jaringan Al Jawal, Mobily atau Zain.[dni]

271009 Telkomsel Optimistis Pengguna BlackBerry Capai 200 ribu

JAKARTA—Pemimpin pasar seluler, Telkomsel, optimistis pengguna jasa BlackBerry yang menggunakan jaringannya akan mencapai 200 ribu pada akhir tahun nanti.

“Hadirnya varian baru, Gemini, dengan harga yang terjangkau yakni sekitar 3,5 juta rupiah membuat target di atasa optimistis diaraih. Apalagi, sekarang pengguna jasa BlackBerry di Telkomsel sudah mencapai 180 ribu pelanggan. Sebanyak 60 persen pelanggan tersebut berdomisili di Jabodetabek,” ungkap VP Channel Management Telkomsel, Gideon Eddie Purnomo di Jakarta, Senin (26/10).

Dijelaskannya, untuk varian Gemini, Telkomsel  telah meminta kepada Research in Motion (RIM) selaku produsen untuk memasok 20 ribu unit hingga  akhir tahun nanti. “Sejauh ini sudaha da dua ribu calon yang melakukan pre order produk ini,”katanya.

Gideon menegaskan, meskipun pelanggan BlackBerry akan melonjak, tetapi kualitas layanan yang diberikan akan tetap prima. “Kami menyediakan kapasitas ke server RIM hingga   100 Mbps. Saat ini  baru 65 persen dari  kapasitas yang terpakai. Jadi masih sangat longgar,” jelasnya.

Selain mengandalkan harga Gemini yang murah, Telkomsel juga menyediakan paket layanan yang lebih ramah kantong melalui paket lifestyle dan business.

Paket lifestyle tersedia dari tarif harian  tiga ribu rupiah, mingguan  20 ribu rupiah, dan bulanan. Khusus bulanan, pada bulan pertamanya hanya membayar  50 ribu rupiah, dan selanjutnya  65 ribu rupiah  per bulan. Paket lifestyle hanya menyediakan  akses ke jejaring sosial, seperti Facebook dan MySpace, serta layanan pesan instan semisal BlackBerry Messenger, Yahoo Messengger, Google Talk, serta Windows Live Messenger.

Sedangkan paket business hanya menyediakan fasilitas unlimited pushmail dan chatting dengan tarif   harian  lima ribu rupiah, mingguan  28 ribu rupiah, dan bulanan pertama 65 ribu yang selanjutnya  80 ribu rupiah.

Sementara GM Pemasaran Telkomsel Nirwan Lesmana mengungkapkan, guna mendorong penetrasi produk prabayar kartu AS, pihaknya   terus membidik pasar rural  “Strategi ini terbukti berhasil karena hingga sekarang sudah ada 21 juta pengguna kartu AS,”  katanya.
Diungkapkannya, untuk memperkuat citra produk, Telkomsel belum lama ini menggandeng   musisi dangdut Ridho Rhoma dalam kerjasama konten.

“Strategi ini juga terbukti berhasil. Tahap awal saja sudah ada 500 ribu pengguna kartu AS yang  men-download NSP, Ring Tone atau wall paper Ridho Rhoma,”ujarnya.[dni]

271009 2011, Instansi dan Pemda Gunakan Open Source

JAKARTA—Instansi dan pemerintah daerah (Pemda) dalam waktu dua tahun ke depan ditargetkan menggunakan perangkat lunak bersertifikat dan berbasis open source guna menghemat belanja teknologi informasi (TI) negara.

“Keputusan itu ada dalam surat menteri pendayagunaan aparatur negara, tidak sekadar anjuran tetapi wajib. Jadi, sekarang kita kerahkan semua tenaga untuk menuju ke arah itu,” ungkap Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, Senin (26/10).

Dijelaskannya, target awal dari pemerintah terkait penggunaan aplikasi lunak adalah harus legal dulu dengan memiliki sertifikat. Setelah itu akan didorong untuk berbasis open source. “Indonesia sangat marak perangkat lunak ilegal, ini menurunkan indeks daya saing teknologi informasi (TI). Sudah saatnya kita menghargai hak cipta,” katanya.

Tifatul mengakui, untuk mewujudkan semua perangkat pemerintah berbasis open source bukanlah hal yang mudah karena luasnya wilayah Indonesia. “Jumlah Pemda itu ratusan. Harus dipahami pengawasannya susah. Jadi, ini tidak semudah membalikkan telapak tangan,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Aplikasi dan Telematika Depkominfo Ashwin Sasongko mengungkapkan, hampir semua instansi negara sedang bertransisi ke open source. “Saat ini sedang dilakukan uji coba. Depkominfo sendiri sedang melakukan pemeringkatan e-government di setiap instansi dan Pemda,” katanya.

Dijelaskannya, untuk open source, lembaganya hanya menyediakan dana untuk penyediaan aplikasi dan sosialisasi. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut dalam tahun ini sekitar 3,5 miliar rupiah.

“Anda harus tahu, keberhasilan open source itu juga tergantung daya serap sumber daya lokal dan pemerintahnya,” katanya.

Diingatkannya, aplikasi open source hanya gratis dalam mendapatkannya, sedangkan untuk pelatihan atau membeli manual tetap harus mengeluarkan biaya. “Di sinilah letaknua open source bisa mendorong ekonomi lokal karena banyak elemen masyarakat terlibat,” jelasnya.

Sedangkan Assistant Deputy IT Development Kementerian Negara Ristek Kemal Prihatman mengungkapkan, salah satu keunggulan dari open source adalah mampu memberikan penghematan.

Di Kementerian Negara Riset dan Teknologi misalnya, mampu berhemat hingga 60 persen anggaran TI lantaran menggunakan aplikasi bersistem terbuka itu.

“Penghematan yang bisa diambil dari Open Source itu diperkirakan sekitar 40 persen,  sudah harus bermigrasi dari aplikasi proprietary.

Diungkapkannya, berdasarkan catatan terakhir  sudah lebih 100 Pemda dari total 500 Pemda  yang ingin menjalankan open source. “Mereka  bertanya  seputar open source. Mulai dari ingin tahu proses migrasi sampai soal anggaran,” ujarnya.

Open source atau aplikasi yang tidak perlu dibeli untuk menggunakannya mulai diluncurkan pemerintah pada  2004 lalu. Kala itu,  lima departemen menggunakan sistem operasi itu, yakni Ristek, Depkominfo, Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara, departemen pendidikan nasional, dan departemen kehakiman dan HAM.

Pada 2010, 90 persen perusahaan global diperkirakan akan menggunakan konsep open source.  Kawasan Asia diperkirakan akan  menyumbang 33 persen pengguna open source di dunia seiring bertambahnya pengguna konsep tersebut di daerah itu.[dni]

271009 Tifatul Sembiring: TIK Harus Didorong ke Semua Sektor

tifatul_sembiring_headshotMunculnya nama Tifatul Sembiring sebagai salah satu kandidat Menkominfo di kabinet Indonesia Bersatu jilid II sudah  diduga banyak kalangan. Sinyal itu makin kuat kala beredar isu, pesaing berat dari kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Andi Malarangeng, akan diplot menjadi Mennegpora oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Meskipun banyak bermunculan suara mencibir akan kemampuan pria kelahiran  Bukittinggi, 28 September 1961 tersebut, mengingat pendidikan menyangkut Teknologi Informasi, dan Komunikasi (TIK) hanyalah  jebolan  Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STI&K) Jakarta, tetapi bapak tujuh anak ini tetap melaju.

Lihatlah komunikasi massa yang dibangun oleh orang kepercayaan Tifatul guna  mencitrakan, pria ini melek TIK. Rekam jejak sebagai profesional yang  pernah bersinggungan dengan TIK pun dipaparkan dengan mengungkapkan mantan Presiden PKS itu  selama hampir delapan tahun bekerja di   PT PLN Pusat Pengaturan Beban Jawa, Bali, Madura.

Bahkan untuk menunjukkan dirinya sudah akrab dengan dunia TIK, pria yang disebut-sebut sebagai anak panah ketiga di partainya tersebut berusaha memaparkan visinya tentang sektor TIK walaupun belum dilantik secara resmi oleh SBY. Tidak hanya itu, dunia microblogging, Twitter, pun diakrabi dengan memiliki akun “Tifsembering”.

Sekarang, suami dari Sri Rahayu yang diberkahi tujuh orang anak tersebut memimpin instansi yang memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar 6 triliunan rupiah  dengan kapitalisasi pasar industri yang dibinanya mencapai 90 triliun rupiah pada tahun ini.

Lantas bagaimana pandangan dari pria yang pernah berprofesi sebagai wartawan ini tentang TIK dan akan dibawa kemana sektor ini? Wartawan Koran Jakarta, Doni Ismanto, berhasil mewawancarai  lulusan International Politic Center for Asian Studies Strategic Islamabad, Pakistan, sejak dilantik (Jumat, 23/10), hingga pembukaan Global Conference on Open Source (Senin, 26/10) . Berikut kutipannya

T: Apa langkah yang Anda siapkan untuk menjabat Menkominfo

J: Prioritas saya  adalah mendorong teknologi informasi (TI) ke pendidikan, bisnis, dan birokrasi. Kita menargetkan ke depan tidak ada lagi urusan birokrasi diselesaikan dengan adanya uang kas dipegang pejabat pemerintah. Semua harus paper less dan  berbasis TI.
Program jangka pendek   yang akan dilakukan adalah menyediakan 100 komputer untuk 100 desa   dalam waktu tiga bulan. Dan dalam lima tahun ke depan akan ada 10 ribu desa dengan komputer. Program 25 ribu desa berdering juga akan digeber dalam 100 hari pertama mengemban jabatan ini. Selain itu kita  juga ingin menggalakkan penggunaan perangkat ramah teknologi. Misalnya BTS menggunakan kotoran sapi sebagai sumber energi.

T: Bagaimana dengan pembangunan infrastruktur

J: Proyek Palapa Ring untuk kawasan timur Indonesia akan segera direalisasikan. Ini juga bagian dari program 100 hari pertama. Hadirnya  Palapa Ring diharapkan bisa membuat sistem informasi dan komunikasi akan merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, walaupun transportasi tidak terjangkau, komunikasi di pelosok dapat tercapai

T: Soal regulasi, misalnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), akankah tetap dipertahankan

J: Internet adalah media yang sangat besar, tentunya semua orang bisa memanfaatkanya untuk yang baik dan buruk. Pemerintah pun, dalam hal ini Depkominfo tidak ingin internet menjadi sarang bagi industri pornografi.  UU ITE itu menjadi sebuah movement , dengan dukungan dari semua pihak. Regulasi ini tidak  akan membungkam kebebasan dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Saya kan mantan wartawan, tidak mungkin saya ingin membalikkan keadaan seperti masa lalu.

T:Pandangan Anda tentang persaingan operator di Indonesia

J: Jumlah 11 operator yang ada saat ini masih wajar. Ini indikator  pasar di Indonesia cukup terbuka. Yang terpenting itu operator bisa menjaga kualitas layanan dan tarif yang diberikan ke masyarakat murah.  Saya rasa tidak perlu dibatasi jumlah pemain karena nanti akan terkendala frekuensi. Masalah perang tarif yang terjadi saat ini, nanti akan  tercipta titik stabilitas harga.

T: Bagaimana dengan peran manufaktur dan aplikasi lokal

J: Itu akan menjadi tantangan dalam pekerjaan ini. Riset mengatakan investasi satu persen di sektor ini bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga tiga persen. Realitas yang ada, belanja TI sebesar 70 triliun rupiah itu dihabiskan untuk membeli alat dari luar negeri. Paradigma ini harus diubah, kita harus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pemain lokal. Contoh nyata, penggunaan aplikasi open source yang dikembangkan oleh anak negeri. Turunan dari penggunaan open source ini sangat luar biasa. Bisa mengembangkan kemampuan sumber daya lokal dan membuka peluang untuk bisnis lainnya.

T: Saat ini   beredar isu akan ada wakil menteri di Depkominfo, benarkah

J: Masalah wakil menteri itu adalah domain dari Presiden. Jika ditanya ke saya sebagai pribadi, departemen ini tidak membutuhkan wakil menteri karena eselon I di instansi ini sudah pada mumpuni. Satu hal lagi yang harus diingat, anggaran untuk Depkominfo tahun depan sudah disetujui. Jadi, tugas saya lebih meng-adjust dengan program terbaru dari kabinet.

271009 Sejuta Harapan di Pundak Pejabat Baru

tifatul52Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pada pekan lalu. Teka-teki selama ini tentang sosok pengganti Mohammad Nuh sebagai Menkominfo pun terjawab.

SBY akhirnya memilih politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring,  untuk menjadi orang nomor satu di Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Sejumlah harapan pun dibebankan ke pundak pejabat baru oleh komunitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia pada sosok baru ini.

Hal ini lumrah diapungkan karena setiap muncul pemerintahan baru biasanya ada harapan baru yang ingin diraih. Apalagi komunitas menyakini jika TIK dimanfaatkan secara optimal dan terprogram  akan membuat bangsa ini menjadi lebih produktif lima tahun ke depan.

“Pemerintah adalah mesin utama penggerak bangsanya. Peran pemerintah sebaiknya lebih daripada sebagai fasilitator karena ada banyak contoh nyata harus dijalankan, Pejabat baru perlu mengambil keputusan yang sulit  dan konsiten terhadap peraturan yang sudah dibuat,” ujar praktisi telematika Suryatin Setiawan kepada Koran Jakarta, Senin (26/10).

Menurut Suryatin, terdapat beberapa hal krusial yang harus menjadi prioritas dari pejabat baru guna membangun TIK di Indonesia. Pertama,  memanfaatkan secara maksimal infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang sudah ada saat ini. Kedua, menjalankan operasi pemerintahan dengan cara on-line dan  pemanfaatan internet untuk layanan publik yang banyak dibutuhkan sebagi pilihan bagi publik

Ketiga, menggalang semua operator telekomunikasi untuk merealisir secepatnya akses internet dan layanan data on-line di seluruh cakupan wilayah Indonesia sekalipun dengan dana pemerintah yang minimum.

Keempat, merumuskan regulasi dan sistem lisensi telekomunikasi Indonesia yang membuat penyebarluasan cakupan dan layanan data bisa bergerak jauh lebih cepat. Terakhir,  bersama parlemen merumuskan dan menyetujui alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur informasi nasional sama halnya anggaran pembangunan infrastruktur jalan raya, pelabuhan laut, dan udara.

Pengamat telematika Michael S Sunggiardi menambahkan, pejabat baru harus berani merevisi aturan atau undang-undang yang berhubungan dengan TIK dan menyederhanakannya agar usaha kecil menengah (UKM) di sektor itu  lebih maju.

”Banyak peraturan yang saling salip dan tumpuk dengan peraturan menteri lainnya sehingga membuat bingung pelaku usaha, khususnya dalam sektor manufaktur. Pejabat baru harus  berani berpihak pada  pengembangan penerapan teknologi secara terpadu, bukan hanya menjadi corong pemerintah yang tidak punya peran apa-apa,” tegasnya.

Restrukturisasi

Pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono menyarankan pejabat baru harus berani melakukan restrukturisasi secara menyeluruh di sektor telekomunikasi.

”Masalah pemberian lisensi itu saatnya direvisi. Tidak pada tempatnya lagi dibedakan antara seluler dan Fixed Wireless Access (FWA) jika pungutan frekuensi berbasis pita dilaksanakan,” katanya.

Suryatin menambahkan,  sistem lisensi telekomunikasi yang ada saat ini tidak lagi  merefleksikan kenyataan dan tren teknologi.

Menurut Suryatin, saat ini semua jaringan dan sistem telekomunikasi sudah berubah menjadi layanan data dan multimedia bukan lagi layanan suara , sehingga sebuah operator telekomunikasi sekali mendapat lisensi dapat menawarkan layanan data dalam bentuk apapun termasuk data teks, gambar dan video.

”Layanan suara hanyalah nilai tambah di masa depan dan sifatnya bukan lagi lisensi yang bisa dikhususkan. Ini perlu persiapan modernisasi di sisi regulator dan operator,” jelasnya.

Minta Dukungan

Sementara Wakil Ketua Umum Bidang Telematika Kadin Anindya N Bakrie meminta pejabat baru tetap mempertahankan harmonisasi  koordinasi dengan sektor riil.
“Kadin sudah menyiapkan roadmap dari TIK untuk lima tahun ke depan. Semoga ini bisa menjadi awal diskusi yang baik dengan pemerintah membangun industri TIK,” harapnya.

Anindya menjelaskan, selama lima tahun belakangan ini    di sektor telekomunikasi telah dicapai prestasi yang luar biasa khususnya dalam hal penetrasi konektivitas. “Jika pada 2004, angka penterasi konektifitas itu baru 12 persen, sekarang sudah mencapai 56 persen. Nah, yang menjadi pekerjaan dari pejabat baru adalah merangsang UKM untuk mengisi konektivitas,” katanya.

Jika membangun   konektivitas menjadi pekerjaan dari penyelenggara jaringan, maka untuk mengisinya adalah menjadi pekerjaan rumah dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM) karena yang diandalkan adalah kreatifitas.
“Permasalahannya di UKM   adalah pemodalan. Kita harapkan pemerintah bisa merealisasikan ICT Fund bagi industri TIK,” katanya.
Menurut Anindya, jika 10 persen dari dana pungutan industri sebesar 7 triliun diberikan dalam bentuk ICT Fund, itu akan membantu para pengusaha kecil di sektor aplikasi dan perangkat lunak. “Kalau ini bisa direalisasikan maka dalam waktu 3 tahun jasa data ini penetrasinya akan menyamai teledensitas basic telephony,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah meminta pejabat baru bisa memperlakukan operator secara adil. ”Incumbent memiliki warisan teknologi era lama, seperti telepon kabel. Semoga   dalam mengeluarkan regulasi bisa melihat secara holistik kondisi pemain,” katanya.

Sementara Michael mengingatkan, pejabat baru jangan buru-buru untuk menetapkan  kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari  Depkominfo akan meningkat demi menyenangkan atasannya.

“Jika pagi-pagi sudah menetapkan akan meningkatkan kontribusi PNBP dari departemennya itu bisa membuat  daya saing Indonesia akan melorot habis,” katanya.

Suryatin menambahkan, masalah PNBP masih menjadi isu sensitif di komunitas TIK, khususnya bagi penyedia konten. “Para penyedia konten itu kebanyakan mengandalkan kreatifitas. Bukan rahasia lagi   PNBP dari  industri kreatif  dalam kurun 5 tahun ini jauh kecil dibanding network provider atau full blown operator,” katanya.

Suryatin mengungkapkan,  secara umum PNBP dikaitkan dengan suatu rumus yang diturunkan dari revenue dan profit perusahaan. “Jadi PNBP dibayarkan sesuai tingkat pertumbuhan dan kemampuan perusahaan, makin besar dan tumbuh bisa dikenai nominal yang besar dan makin kecil kena nominal yang kecil,” katanya.

Tetapi jika pejabat baru ingin mendorong UKM  tampil di tataran global maka beberapa kemudahan harus diberikan. Contohnya,  PNBP di kurangi dan diawasi untuk dipakai perusahaan dalam R&D, pelatihan,  dan pengembangan bisnis yang benar.[dni]

261009 Menkominfo Diminta Beri Perhatian ke Jasa Pengiriman

JAKARTA— Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia (Asperindo) meminta pejabat Menkominfo baru, Tifatul Sembiring, untuk memberikan perhatian kepada industri jasa pengiriman karena sektor tersebut melibatkan banyak pelaku Usaha Kecil, dan Menengah (UKM).

”Siapapun pejabat baru yang memimpin Depkominfo harus sadar bahwa salah satu pekerjaannya adalah membina jasa pengiriman. Hal ini karena Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) itu salah satu tugasnya membina perposan,” tegas Ketua Umum Asperindo M. Kaderial kepada Koran Jakarta, Minggu (25/10).

Kaderial mengingatkan, Menkominfo baru memiliki pekerjaan rumah bersama stake holder jasa pengiriman terkait pembuatan peraturan pelaksana (PP) UU Pos yang disahkan September lalu.

”UU Pos yang baru itu memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama masalah Public Service Obligation (PSO) dan pengawasan implementasi pengiriman untuk antarkota,” jelasnya.

Kaderial meminta, untuk menunjukkan komitmennya membina industri pengiriman, pejabat baru memberikan waktu bagi asosiasi berdiskusi khususnya terkait memajukan bisnis.

”Selama ini untuk bertemu saja susah, apalagi meminta menterinya menghadiri kegiatan Asperindo. Semoga menteri yang baru sekarang lebih akomodatif dengan jasa pengiriman,” katanya.

Berkaitan dengan kegiatan dari Asperindo, Kaderial mengungkapkan, belum lama ini berhasil menyakinkan Ditjen Pajak terkait pencatatan invoice dan faktur pajak dalam satu lembar tagihan.

”Kebijakan dari Ditjen Pajak yang membolehkan tagihan dalam satu lembar kertas itu signifikan dalam menghemat kertas dan administrasi pelaku usaha,” katanya.

Untuk diketahui, bisnis jasa pengiriman belum lama ini telah mendapatkan kepastian hukum dengan disahkannya UU Pos oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UU Pos baru secara fundamental mengatur beberapa hal seperti pencabutan hak monopoli PT Pos Indonesia (Posindo) dalam pengiriman dokumen, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO), restrukturisasi Posindo, kepemilikan asing, dan interkoneksi. Jasa pengiriman sendiri setiap tahunnnya memiliki nilai pasar sekitar tiga triliun rupiah.

Secara terpisah, Pengamat telematika Michael S. Sunggiardi meragukan, peningkatan target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipasang oleh Tifatul pada tahun depan.

“Sepertinya pernyataan dari pejabat Menkominfo baru itu hanya untuk menyenangkan atasan saja. Jika benar-benar dilaksanakan, daya saing Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia bisa melorot,” katanya.

Berdasarkan catatan, kontribusi PNBP dari Depkominfo ditargetkan bisa mencapai 10 persen pada tahun depan.Pada tahun ini PNBP dari Depkominfo sekitar 6 triliun rupiah atau berkontribusi sekitar 6,4 persen bagi total PNBP negara.[dni]