221009 Regulasi yang Mudah Diakali

Sudah menjadi rahasia umum bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkesan lambat mengantisipasi perkembangan teknologi.

Contoh nyata dapat dilihat dari pola pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi. Pemerintah mengandalkan pola berbasis Izin Stasiun Radio (ISR) walaupun mengetahui perkembangan teknologi sudah maju.

Akibatnya di lapangan,  operator mengakali regulasi tersebut sehingga pembayaran BHP ke negara bisa lebih kecil, padahal frekuensinya dioptimalkan secara penuh.

Pola perhitungan ISR menggunakan parameter  Harga Dasar Daya Pancar (HDDP),  Harga Dasar Lebar Pita (HDLP),  Daya Pancar, Lebar Pita,  Indeks biaya, pendudukan lebar pita,  Indeks biaya daya pemancaran frekuensi, dan  zona penggunaan frekuensi.

Sayangnya, parameter tersebut tidak mengantisipasi hadirnya teknologi split channel alias pembagian penggunaan channel berdasarkan waktu yang memungkinkan satu  kanal digunakan secara bergantian.

Praktik ini membuat negara dirugikan karena satu kanal dimanfatkan oleh banyak pemancar. Sedangkan dalam laporan ke negara, hanya tercatat satu atau dua pemancar yang menggunakan kanal tersebut.

Pola perhitungan ISR juga sangat lemah dalam transparansi pencatatan. Lihatlah parameter yang digunakan sangat rentan untuk tidak dilaporkan secara jujur. Misalnya, penggunaan kanal dalam satu BTS. Jika praktiknya satu BTS menggunakan 3 kanal, bisa saja dilaporkan hanya digunakan satu kanal.

Berikutnya masalah jumlah BTS, Picocel, atau repaeter yang digunakan oleh operator. Terbatasnya jumlah personil di Ditjen Postel dimanfaatkan oleh operator yang nakal untuk tidak melaporkan dengan tepat infrastruktur yang dimiliki.

Biasanya,   Picocel atau repater yang diletakkan di dalam ruangan   tidak dilaporkan. Padahal jumlah perangkat seperti ini ada puluhan ribu dan secara regulasi  semua perangkat yang memancarkan frekuensi wajib ditarik pungutan.

Parameter lainnya yang bisa diakali oleh operator adalah masalah power. Dalam rumus ISR ditentukan maksimum penggunaan power adalah 1.000 watt. Tetapi dalam praktiknya bisa saja dicantumkan untuk satu BTS hanya digunakan power sebesar 500 watt. Masalah power ini sangat signifikan karena menjadi pengali dalam perhitungan ISR.

Bukti sahih dari praktik ini bisa dilihat dari data yang disajikan dalam White Paper BHP Berbasis Pita dimana terlihat ada perbedaan yang jomplang diantara pemain. Contohnya, Bakrie Telecom hingga Juni 2009 membayar BHP sekitar  230 miliar rupiah, Telkom Flexi (Rp 56,5 miliar rupiah), Mobile-8 (Rp 86,3 miliar), dan StarOne (Rp 35, 49 miliar rupiah).

Padahal, secara kasat mata di industri diketahui Flexi memiliki BTS paling banyak dan area layanan terluas untuk pengusung teknologi CDMA.

Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi ketika diminta konfirmasi tentang angka tersebut menegaskan, dalam pelaporan  BHP, perusahaanya selalu berpegang pada azas Good Corporate Governenace (GCG). “Kalau ditanya ke Bakrie Telecom, saya tegaskan kami sudah jujur,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (21/10).

Sedangkan VP Public Relations dan Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia enggan menanggapi perbedaan mencolok dalam pembayaran BHP tersebut.

Secara terpisah Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan mengatakan masalah terjadinya perbedaan pencatatan lebih pada masalah transparansi dan kerapihan administrasi. “Ini membutuhkan early warning system di Postel,” katanya.

Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mengungkapkan, praktik kenakalan yang muncul dari pola ISR sebenarnya melibatkan dua belah pihak yaitu regulator dan operator.

“Tidak mungkin bisa terjadi kenakalan kalau tidak ada yang memberikan peluang,” tegasnya.

Kamilov mengungkapkan, peluang lain dari munculnya perbedaan pencatatan bisa terjadi jika operator menggandeng penyedia jaringan sebagai mitra roll out. Misalnya, Hutchison CP Telecom (HCPT) yang menggandeng Nokia Siemens Network (NSN). “Kalau begini yang bayar BHP siapa? Operator atau vendor-nya,” katanya.

Menanggapi hal itu,  Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengakui masalah indoor coverage , penggunaan repeater dan sektorisasi sulit diawasi dan tidak mudah untuk diinventarisasi.

“Belum lagi masalah perkembangan teknologi seperti frekuensi hopping yang menimbulkan perdebatan ( dispute ) dalam menentukan BHP frekuensinya,” katanya.

Gatot menegaskan selama ini Ditjen Postel sudah menerapkan sistem check and balance dalam menerima laporan operator terkait BHP. “Kami ada sistem chocklit dengan melihat kondisi di lapangan. Acuannya hasil chocklit itu, kita tidak menerima mentah-mentah laporan operator,” tegasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s