221009 BHP Berbasis Pita: Mencegah Hilangnya Pendapatan Negara

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) akhirnya merealisasikan janjinya untuk mengubah tarikan   Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi bagi penyelenggara telekomunikasi seluler dan Fixed Wireless Access (FWA) dengan membuka konsultasi publik dari white paper BHP berbasis pita mulai awal pekan ini.

Konsultasi publik itu adalah langkah yang dilakukan sebelum menyusun  Peraturan Pemerintah (PP) perubahan selama pertengahan Oktober hingga November nanti. Setelah itu, pada Januari 2010 tarikan berbasis pita akan berlaku bagi   para penyelenggara bergerak seluler di frekuensi 850/900/1800 MHz dan FWA di spektrum 850 MHz. Guna memberikan konsolidasi bagi industri, masa transisi diberikan selama 5 tahun.

BHP berbasis pita adalah penarikan biaya frekuensi radio berdasarkan lebar pita (bandwidth) untuk semua jenis izin penyelenggaraan.  Sedangkan BHP  berdasarkan  Izin Stasiun Radio (ISR)  mengandung arti bahwa besaran BHP frekuensi sangat tergantung kepada jumlah pemancar stasiun radio.

“Penggunaan BHP berbasis ISR itu banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh operator sehingga pendapatan negara dari sumber daya alam terbatas (Frekuensi) tidak optimal. Inilah alasan utama pola penarikannya diganti,” ungkap Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta, Rabu (21/10).

Dijelaskannya, penerapan BHP berbasis ISR  tidak mendorong terjadinya pemanfaatan frekuensi secara optimal, karena lebar pita yang dialokasikan kepada penyelenggara tidak secara langsung mencerminkan BHP yang harus dibayar.

Tarif BHP berbasis ISR dianggap memerlukan pengendalian yang kompleks bagi regulator, sehingga biaya manajemen spektrum menjadi tinggi. “Pola berbasis ISR ini juga tidak mendorong penyelenggara untuk mempercepat pembangunan (ekspansi) dan usaha untuk memperbaiki kualitas jaringan, bahkan cenderung  memusatkan pembangunannya hanya di daerah-daerah padat dengan potensi pendapatan yang besar,” jelasnya.

Untuk menghindari hal tersebut  maka pemerintah menyadari diperlukan  biaya pengelolaan spektrum frekuensi yang sebanding dengan manfaat ekonomi bagi penyelenggara dan  mudah dalam pengawasannya. Saat ini, jawabannya ada di pola penarikan berbasis lebar pita.

Hal ini karena frekuensi merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar setiaptahunnya. Pada anggaran 2008, dari BHP frekuensi radio saja ditargetkan sebesar . 4,61 triliun rupiah, dan untuk 2009 ditargetkan  memperoleh 5,61 triliun rupiah.

Di operator sendiri pembayaran BHP dicatatkan sebagai biaya operasional. Secara teori bebannya tak lebih dari 10 persen total biaya operasional. Namun, praktik di lapangan, angkanya bisa mencapai 20 persen bagi operator kecil.

Lebih Adil

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno mengakui, pola penarika berbasis pita bisa  memberikan keadilan bagi operator telekomunikasi terutama terhadap kewajiban dan haknya seperti yang diatur dalam lisensi modern.

Menurut Sarwoto, penarikan berbasis pita akan mendorong operator untuk efektif dan efisien dalam mengelola frekuensi karena berkaitan dengan pembayaran BHP ke negara. “Tidak ada lagi namanya frekuensi dibiarkan menganggur. Jika itu yang terjadi, operatornya rugi karena BHP dibayar secara gelondongan,” jelasnya.

Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi menyarankan, BHP berbasis pita tersebut segera dilaksanakan tanpa masa transisi agar memudahkan perhitungan dan rekonsiliasi di pencatatan keuangan perusahaan.

Hasnul juga meminta, jika BHP berbasis pita diimplementasikan maka tidaka ada lagi perbedaan lisensi antara seluler dan FWA. “Kalau sudah bayar BHP berbasis pita, mau dipakai untuk seluler atau FWA terserah operatornya. Soalnya yang dipakai adalah azas teknologi netral,” jelasnya.

Minta Transisi

Jika operator besar menyambut gembira hadirnya BHP berbasis pita, tidak demikian dengan kaum medioker. Meskipun bisa menerima, tetapi operator dengan jumlah pelanggan belum dobel digit meminta adanya masa transisi untuk implementasi.

“Semua operator setuju BHP berdasarkan pita, asal ada perlakuan yang adil untuk setiap pemain,” tegas Direktur Utama Mobile-8 Merza Fachys.

Merza meminta, usulan dari operator kecil agar ada   masa transisi selama  10 tahun, dimana pembayaran  per-Mhz akan dicapai pada harga yang sama bagi semua operator dari yang paling kecil hingga yang paling besar setelah 10 tahun.

“Selain itu roll out jaringan ketika menggunakan pola ISR kan berbeda-beda. Acuannya yang mana mau dipakai oleh regulator. Inilah alasan perlunya masa transisi,”jelasnya.

Merza memprediksi, jika BHP berbasis pita diterapkan, akan ada operator yang mengembalikan frekuensi jika tidak mampu membayar atau memanfaatkannya. “Operator akan rasional. Mereka akan bayar untuk yang digunakan saja,” katanya.

Sedangkan Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi meminta  tetap dipertahankan   pembeda pembebanan atas jenis layanan (FWA dan seluler) karena bagaimanapun penyelenggara mobile punya keleluasaan lebih.

“Masalah transisi saya rasa juga dibutuhkan. Tetapi butuh berapa lama, kita lihat dulu berapa besar rumusan pembebanan dari pemerintah,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam meminta, jika BHP berbasis pita yang diimplementasikan, regulator harus bijaksana dalam mematok harga frekuensi.

“Tidak bisa kejadiannya seperti penambahan frekuensi 3G sebesar 5 MHz belum lama ini. Harga yang digunakan adalah mengacu situasi makro dua tahun lalu. Ini kan berbeda sekali, waktu itu tarif masih mahal. Kalau begini, operator yang sengsara,” katanya.

Johnny meminta, pemerintah mulai berfikir menurunkan nominal BHP agar tren tarif murah dapat dipertahankan. “Selama ini operator selalu patuh dengan keinginan regulator, rasanya wajar diberikan insentif. Anak kecil saja kalau tidak bandel diberikan permen oleh gurunya. Insetif itu bisa saja berupa jika operator makin agresif membangun jaringan, maka BHP-nya diturunkan,” katanya.

Berdasarkan catatan,   penurunan tarif yang dinikmati pelanggan, menjadi beban berat bagi operator. Sedangkan BHP yang ditetapkan pemerintah, menjadi fixed cost yang tidak bisa menjadi bagian proses efisiensi yang dilakukan oleh operator. Akhirnya, biaya pegawai dan profit supplier  harus ditekan.

Pada kesempatan lain, Pengamat telematika dari Univeristas Indonesia Gunawan Wibisono mengatakan, masa transisi yang ideal bagi penerapan BHP berbasis pita adalah selama lima atau enam tahun. “Kalau kelamaan malah tidak memberikan keadilan  dan potensi pendapatan negara bisa hilang terlalu lama,” jelasnya.

Menurut Gunawan, hadirnya penarikan BHP berbasis pita akan membuat tarif ritel yang dimiliki oleh operator besar menjadi lebih murah karena pembayaran sewa frekuensinya lebih rendah dari sebelumnya. “Kondisi ini hanya menguntungkan 5 operator besar. Sedangkan bagi operator kecil bisa jadi tarif pungut ke pelanggan menjadi mahal karena beban frekuensinya naik,” katanya.

Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan memprediksi ada empat  kemungkinan untuk biaya berbasis pita yang bisa dipilih dengan mengacu pada  biaya pengelolaan penggunaannya,   profit penggunanya,   tujuan untuk peningkatan penggunaan (stimulating fee),  dan kemungkinan nilai yang bisa didapat (market based).

Menurut Taufik,   mengacu pada biaya pengelolaan  sudah mulai ditinggalkan ketika kompetisi mulai tumbuh. Sedangkan mengacu pada tujuan peningkataan penggunaan, meskipun adil tetapi tidak   mendorong penggunaan optimal dari pita.

Sementara berdasarkan profit pengunanya  tidak mudah diwujudkan karena kompleksitasnya. Dan untuk market based, dikhawatirkan harga frekuensi bisa melambung tinggi.

“Realistisnya pilihan pada berbasis profit penggunaan dan tujuan untuk peningkatan. Kecondongan di Indonesia bisa menggunakan profit penggunaanya,” jelasnya.[dni]

tabel BHP

Sumber tabel: WHITE PAPER PENERAPAN BIAYA HAK PENGGUNAAN  BERDASARKAN LEBAR PITA (BHP PITA) PADA PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI SELULER DAN FIXED WIRELESS ACCESS (FWA), DEPKOMINFO, 2009