221009 BHP Berbasis Pita: Mencegah Hilangnya Pendapatan Negara

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) akhirnya merealisasikan janjinya untuk mengubah tarikan   Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi bagi penyelenggara telekomunikasi seluler dan Fixed Wireless Access (FWA) dengan membuka konsultasi publik dari white paper BHP berbasis pita mulai awal pekan ini.

Konsultasi publik itu adalah langkah yang dilakukan sebelum menyusun  Peraturan Pemerintah (PP) perubahan selama pertengahan Oktober hingga November nanti. Setelah itu, pada Januari 2010 tarikan berbasis pita akan berlaku bagi   para penyelenggara bergerak seluler di frekuensi 850/900/1800 MHz dan FWA di spektrum 850 MHz. Guna memberikan konsolidasi bagi industri, masa transisi diberikan selama 5 tahun.

BHP berbasis pita adalah penarikan biaya frekuensi radio berdasarkan lebar pita (bandwidth) untuk semua jenis izin penyelenggaraan.  Sedangkan BHP  berdasarkan  Izin Stasiun Radio (ISR)  mengandung arti bahwa besaran BHP frekuensi sangat tergantung kepada jumlah pemancar stasiun radio.

“Penggunaan BHP berbasis ISR itu banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh operator sehingga pendapatan negara dari sumber daya alam terbatas (Frekuensi) tidak optimal. Inilah alasan utama pola penarikannya diganti,” ungkap Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta, Rabu (21/10).

Dijelaskannya, penerapan BHP berbasis ISR  tidak mendorong terjadinya pemanfaatan frekuensi secara optimal, karena lebar pita yang dialokasikan kepada penyelenggara tidak secara langsung mencerminkan BHP yang harus dibayar.

Tarif BHP berbasis ISR dianggap memerlukan pengendalian yang kompleks bagi regulator, sehingga biaya manajemen spektrum menjadi tinggi. “Pola berbasis ISR ini juga tidak mendorong penyelenggara untuk mempercepat pembangunan (ekspansi) dan usaha untuk memperbaiki kualitas jaringan, bahkan cenderung  memusatkan pembangunannya hanya di daerah-daerah padat dengan potensi pendapatan yang besar,” jelasnya.

Untuk menghindari hal tersebut  maka pemerintah menyadari diperlukan  biaya pengelolaan spektrum frekuensi yang sebanding dengan manfaat ekonomi bagi penyelenggara dan  mudah dalam pengawasannya. Saat ini, jawabannya ada di pola penarikan berbasis lebar pita.

Hal ini karena frekuensi merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar setiaptahunnya. Pada anggaran 2008, dari BHP frekuensi radio saja ditargetkan sebesar . 4,61 triliun rupiah, dan untuk 2009 ditargetkan  memperoleh 5,61 triliun rupiah.

Di operator sendiri pembayaran BHP dicatatkan sebagai biaya operasional. Secara teori bebannya tak lebih dari 10 persen total biaya operasional. Namun, praktik di lapangan, angkanya bisa mencapai 20 persen bagi operator kecil.

Lebih Adil

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno mengakui, pola penarika berbasis pita bisa  memberikan keadilan bagi operator telekomunikasi terutama terhadap kewajiban dan haknya seperti yang diatur dalam lisensi modern.

Menurut Sarwoto, penarikan berbasis pita akan mendorong operator untuk efektif dan efisien dalam mengelola frekuensi karena berkaitan dengan pembayaran BHP ke negara. “Tidak ada lagi namanya frekuensi dibiarkan menganggur. Jika itu yang terjadi, operatornya rugi karena BHP dibayar secara gelondongan,” jelasnya.

Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi menyarankan, BHP berbasis pita tersebut segera dilaksanakan tanpa masa transisi agar memudahkan perhitungan dan rekonsiliasi di pencatatan keuangan perusahaan.

Hasnul juga meminta, jika BHP berbasis pita diimplementasikan maka tidaka ada lagi perbedaan lisensi antara seluler dan FWA. “Kalau sudah bayar BHP berbasis pita, mau dipakai untuk seluler atau FWA terserah operatornya. Soalnya yang dipakai adalah azas teknologi netral,” jelasnya.

Minta Transisi

Jika operator besar menyambut gembira hadirnya BHP berbasis pita, tidak demikian dengan kaum medioker. Meskipun bisa menerima, tetapi operator dengan jumlah pelanggan belum dobel digit meminta adanya masa transisi untuk implementasi.

“Semua operator setuju BHP berdasarkan pita, asal ada perlakuan yang adil untuk setiap pemain,” tegas Direktur Utama Mobile-8 Merza Fachys.

Merza meminta, usulan dari operator kecil agar ada   masa transisi selama  10 tahun, dimana pembayaran  per-Mhz akan dicapai pada harga yang sama bagi semua operator dari yang paling kecil hingga yang paling besar setelah 10 tahun.

“Selain itu roll out jaringan ketika menggunakan pola ISR kan berbeda-beda. Acuannya yang mana mau dipakai oleh regulator. Inilah alasan perlunya masa transisi,”jelasnya.

Merza memprediksi, jika BHP berbasis pita diterapkan, akan ada operator yang mengembalikan frekuensi jika tidak mampu membayar atau memanfaatkannya. “Operator akan rasional. Mereka akan bayar untuk yang digunakan saja,” katanya.

Sedangkan Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi meminta  tetap dipertahankan   pembeda pembebanan atas jenis layanan (FWA dan seluler) karena bagaimanapun penyelenggara mobile punya keleluasaan lebih.

“Masalah transisi saya rasa juga dibutuhkan. Tetapi butuh berapa lama, kita lihat dulu berapa besar rumusan pembebanan dari pemerintah,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam meminta, jika BHP berbasis pita yang diimplementasikan, regulator harus bijaksana dalam mematok harga frekuensi.

“Tidak bisa kejadiannya seperti penambahan frekuensi 3G sebesar 5 MHz belum lama ini. Harga yang digunakan adalah mengacu situasi makro dua tahun lalu. Ini kan berbeda sekali, waktu itu tarif masih mahal. Kalau begini, operator yang sengsara,” katanya.

Johnny meminta, pemerintah mulai berfikir menurunkan nominal BHP agar tren tarif murah dapat dipertahankan. “Selama ini operator selalu patuh dengan keinginan regulator, rasanya wajar diberikan insentif. Anak kecil saja kalau tidak bandel diberikan permen oleh gurunya. Insetif itu bisa saja berupa jika operator makin agresif membangun jaringan, maka BHP-nya diturunkan,” katanya.

Berdasarkan catatan,   penurunan tarif yang dinikmati pelanggan, menjadi beban berat bagi operator. Sedangkan BHP yang ditetapkan pemerintah, menjadi fixed cost yang tidak bisa menjadi bagian proses efisiensi yang dilakukan oleh operator. Akhirnya, biaya pegawai dan profit supplier  harus ditekan.

Pada kesempatan lain, Pengamat telematika dari Univeristas Indonesia Gunawan Wibisono mengatakan, masa transisi yang ideal bagi penerapan BHP berbasis pita adalah selama lima atau enam tahun. “Kalau kelamaan malah tidak memberikan keadilan  dan potensi pendapatan negara bisa hilang terlalu lama,” jelasnya.

Menurut Gunawan, hadirnya penarikan BHP berbasis pita akan membuat tarif ritel yang dimiliki oleh operator besar menjadi lebih murah karena pembayaran sewa frekuensinya lebih rendah dari sebelumnya. “Kondisi ini hanya menguntungkan 5 operator besar. Sedangkan bagi operator kecil bisa jadi tarif pungut ke pelanggan menjadi mahal karena beban frekuensinya naik,” katanya.

Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan memprediksi ada empat  kemungkinan untuk biaya berbasis pita yang bisa dipilih dengan mengacu pada  biaya pengelolaan penggunaannya,   profit penggunanya,   tujuan untuk peningkatan penggunaan (stimulating fee),  dan kemungkinan nilai yang bisa didapat (market based).

Menurut Taufik,   mengacu pada biaya pengelolaan  sudah mulai ditinggalkan ketika kompetisi mulai tumbuh. Sedangkan mengacu pada tujuan peningkataan penggunaan, meskipun adil tetapi tidak   mendorong penggunaan optimal dari pita.

Sementara berdasarkan profit pengunanya  tidak mudah diwujudkan karena kompleksitasnya. Dan untuk market based, dikhawatirkan harga frekuensi bisa melambung tinggi.

“Realistisnya pilihan pada berbasis profit penggunaan dan tujuan untuk peningkatan. Kecondongan di Indonesia bisa menggunakan profit penggunaanya,” jelasnya.[dni]

tabel BHP

Sumber tabel: WHITE PAPER PENERAPAN BIAYA HAK PENGGUNAAN  BERDASARKAN LEBAR PITA (BHP PITA) PADA PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI SELULER DAN FIXED WIRELESS ACCESS (FWA), DEPKOMINFO, 2009

221009 Regulasi yang Mudah Diakali

Sudah menjadi rahasia umum bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkesan lambat mengantisipasi perkembangan teknologi.

Contoh nyata dapat dilihat dari pola pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi. Pemerintah mengandalkan pola berbasis Izin Stasiun Radio (ISR) walaupun mengetahui perkembangan teknologi sudah maju.

Akibatnya di lapangan,  operator mengakali regulasi tersebut sehingga pembayaran BHP ke negara bisa lebih kecil, padahal frekuensinya dioptimalkan secara penuh.

Pola perhitungan ISR menggunakan parameter  Harga Dasar Daya Pancar (HDDP),  Harga Dasar Lebar Pita (HDLP),  Daya Pancar, Lebar Pita,  Indeks biaya, pendudukan lebar pita,  Indeks biaya daya pemancaran frekuensi, dan  zona penggunaan frekuensi.

Sayangnya, parameter tersebut tidak mengantisipasi hadirnya teknologi split channel alias pembagian penggunaan channel berdasarkan waktu yang memungkinkan satu  kanal digunakan secara bergantian.

Praktik ini membuat negara dirugikan karena satu kanal dimanfatkan oleh banyak pemancar. Sedangkan dalam laporan ke negara, hanya tercatat satu atau dua pemancar yang menggunakan kanal tersebut.

Pola perhitungan ISR juga sangat lemah dalam transparansi pencatatan. Lihatlah parameter yang digunakan sangat rentan untuk tidak dilaporkan secara jujur. Misalnya, penggunaan kanal dalam satu BTS. Jika praktiknya satu BTS menggunakan 3 kanal, bisa saja dilaporkan hanya digunakan satu kanal.

Berikutnya masalah jumlah BTS, Picocel, atau repaeter yang digunakan oleh operator. Terbatasnya jumlah personil di Ditjen Postel dimanfaatkan oleh operator yang nakal untuk tidak melaporkan dengan tepat infrastruktur yang dimiliki.

Biasanya,   Picocel atau repater yang diletakkan di dalam ruangan   tidak dilaporkan. Padahal jumlah perangkat seperti ini ada puluhan ribu dan secara regulasi  semua perangkat yang memancarkan frekuensi wajib ditarik pungutan.

Parameter lainnya yang bisa diakali oleh operator adalah masalah power. Dalam rumus ISR ditentukan maksimum penggunaan power adalah 1.000 watt. Tetapi dalam praktiknya bisa saja dicantumkan untuk satu BTS hanya digunakan power sebesar 500 watt. Masalah power ini sangat signifikan karena menjadi pengali dalam perhitungan ISR.

Bukti sahih dari praktik ini bisa dilihat dari data yang disajikan dalam White Paper BHP Berbasis Pita dimana terlihat ada perbedaan yang jomplang diantara pemain. Contohnya, Bakrie Telecom hingga Juni 2009 membayar BHP sekitar  230 miliar rupiah, Telkom Flexi (Rp 56,5 miliar rupiah), Mobile-8 (Rp 86,3 miliar), dan StarOne (Rp 35, 49 miliar rupiah).

Padahal, secara kasat mata di industri diketahui Flexi memiliki BTS paling banyak dan area layanan terluas untuk pengusung teknologi CDMA.

Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi ketika diminta konfirmasi tentang angka tersebut menegaskan, dalam pelaporan  BHP, perusahaanya selalu berpegang pada azas Good Corporate Governenace (GCG). “Kalau ditanya ke Bakrie Telecom, saya tegaskan kami sudah jujur,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (21/10).

Sedangkan VP Public Relations dan Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia enggan menanggapi perbedaan mencolok dalam pembayaran BHP tersebut.

Secara terpisah Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan mengatakan masalah terjadinya perbedaan pencatatan lebih pada masalah transparansi dan kerapihan administrasi. “Ini membutuhkan early warning system di Postel,” katanya.

Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mengungkapkan, praktik kenakalan yang muncul dari pola ISR sebenarnya melibatkan dua belah pihak yaitu regulator dan operator.

“Tidak mungkin bisa terjadi kenakalan kalau tidak ada yang memberikan peluang,” tegasnya.

Kamilov mengungkapkan, peluang lain dari munculnya perbedaan pencatatan bisa terjadi jika operator menggandeng penyedia jaringan sebagai mitra roll out. Misalnya, Hutchison CP Telecom (HCPT) yang menggandeng Nokia Siemens Network (NSN). “Kalau begini yang bayar BHP siapa? Operator atau vendor-nya,” katanya.

Menanggapi hal itu,  Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengakui masalah indoor coverage , penggunaan repeater dan sektorisasi sulit diawasi dan tidak mudah untuk diinventarisasi.

“Belum lagi masalah perkembangan teknologi seperti frekuensi hopping yang menimbulkan perdebatan ( dispute ) dalam menentukan BHP frekuensinya,” katanya.

Gatot menegaskan selama ini Ditjen Postel sudah menerapkan sistem check and balance dalam menerima laporan operator terkait BHP. “Kami ada sistem chocklit dengan melihat kondisi di lapangan. Acuannya hasil chocklit itu, kita tidak menerima mentah-mentah laporan operator,” tegasnya.[dni]

221009 Indonesia Tidak Butuh Pabrik Perangkat

JAKARTA–Indonesia dinilai tidak membutuhkan pabrik untuk pembuatan perangkat telekomunikasi karena tren ke depan adalah pengembangan aplikasi untuk perangkat.

“Ke depan itu yang berharga adalah aplikasi lokal untuk dijalankan di perangkat. Nilainya jika dihitung dari local content itu bisa besar. Bahkan pembuatan perangkat itu bisa hanya dinilai 7 persen,” ungkap Head Of Sales Sub Region Indonesia Nokia Siemens Network Henrik Brogaard di Jakarta, Rabu (21/10).

Diungkapkannya, untuk pengembangan aplikasi, NSN berkomitmen menggandeng mitra atau tenaga kerja lokal. “Kami membuat fasilitas R&D di Indonesia yang dijalankan oleh orang-orang lokal. Tidak ada ekspatriat yang diimpor untuk mengerjakan hal itu,” tegasnya.

Henrik menambahkan, jika pun pabrik didirikan di satu negara jangan merasa akan banyak tenaga kerja yang terserap karena operasional pabrik NSN didominasi oleh mesin.

“Tidak banyak penyerapan tenaga kerja jika dibuka pabrik. Kita semua sudah otomatisasi untuk produksi,” tegasnya.

Henrik juga menjelaskan, penyedia jaringan sekelas NSN yang menyediakan perangkat untuk pasar global tidak mungkin membuat pabrik di setiap negara yang dimasukinya karena harus menimbang skala ekonomis dan kapasitas produksi.

“Kami sudah memiliki 3 pabrik di tiga negara (China, Finlandia, India) untuk memenuhi pasar global. Jika harus buka pabrik di setiap negara, harga perangkat bisa mahal karena biaya produksi berbeda-beda,” katanya.

NSN adalah pemimpin penyedia jaringan di Indonesia. Saat ini perusahaan tersebut sedang giatnya mengenalkan teknologi generasi keempat akses data Long Term Evolution (LTE) bagi operator lokal.

LTE akan diujicoba di Indonesia mulai bulan depan. Teknologi ini diyakini bisa menghemat investasi operator hingga 70 persen dalam mengantisipasi lonjakan trafik data.[Dni]

221009 LG Mobile Belum Mampu Gandeng Operator Besar

JAKARTA—Salah satu pemain besar di pasar global untuk   telepon seluler (ponsel), LG Mobile, ternyata kalah bersaing dalam hal menggandeng operator besar untuk bundling produk QWERTY dibandingkan pemilik merek lokal.

Hal ini terlihat dalam langkah LG Mobile yang hanya mampu menggandeng operator kelas medioker seperti Hutchison CP Telecom (HCPT) dalam memasarkan ponsel GW300.

Padahal, ponsel merek lokal seperti Nexian  mampu menggandeng pemain besar seperti Telkomsel, XL, dan Indosat  dalam memesarkan jenis ponsel yang sama. HCPT yang mengusung merek Tri sendiri hanya memiliki sekitar 6 juta pelanggan, angka itu tentu berbeda jauh dengan tiga besar yang menguasai 85 persen market share jasa seluler.

“Kami memang baru berhasil menyakinkan HCPT. Sedang operator lainnya masih dalam tahap penjajakan,” ungkap  General Manager Mobile Communications PT LG Electronics Usun Pringgodigdo, di Jakarta, Selasa (21/10).

Tak hanya kalah dalam menggandeng mitra, LG pun mengakui telat menggarap secara lebih agresif pasar ponsel Qwerty ketimbang merek lokal yang diimpor dari China.

“Para vendor besar sudah lebih awal menggarap segmen tersebut.  Hanya harga yang ditawarkan tidak semurah imerek lokal. Rata-rata masih di kisaran 3 juta rupiah  per unit. Sementara merek lokal menawarkan produk bundling rata-rata 1 juta rupiah per unit,” ujarnya.

Meskipun terlambat, Usun optimistis  untuk tahap awal LG GW300 yang dibanderol sekitar 1,5 juta rupiah itu  bisa meraih angka penjualan 50.000 unit sejak peluncuran produk ini hingga akhir tahun mendatang. Volume penjualan tersebut hanya dari paket bundling dengan Tri.

Sebanyak 15.000 unit atau 30 persen dari total 50.000 unit yang dipasarkan hingga akhir tahun diprediksi terserap oleh pasar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sisanya, menyebar merata di Indonesia.

Selanjutnya Usun mengungkapkan, guna memberika daya tarik bagi seri ponsel multimedia dari LG tak lama lagi akan dilengkapi dengan application store hasil besutan produsen tersebut. “Sekarang LG sedang berbicara dengan seluruh operator untuk menyinkronkan teknologi application store tersebut,” jelasnya.[dni]