211009 Menteri di Departemen Teknis Harus Memiliki Kompetensi

JAKARTA—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk memilih para menteri yang akan menduduki departemen teknis memiliki kompetensi tentang sektor yang akan dibinanya.

“Ada dua hal pokok yang harus dimiliki oleh seorang menteri  ketika memimpin departemen teknis. Pertama, kompetensi di sektor yang dipimpinnya. Kedua, kemampuan memformulasi kebijakan publik,” jelas Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit kepada Koran Jakarta, Selasa (20/10).

Danang dimintai komentarnya terkait semakin kuatnya sosok Freddy Numberi memimpin  departemen perhubungan dalam kabinet Indonesia Bersatu II menggantikan Jusman Syafii Djamal.

Menurut Danang, jika Freddy terpilih, dilihat dari sisi masyarakat, akademisi, ataupun praktisi bisnis semua meragukan kemampuan Pria kelahiran Papua tersebut. lihat terpilih nantinya diminta untuk memilih Menkominfo yang memahami teknis dan bisnis industri telematika.

“Sejauh yang saya tahu kompetensi beliau di perhubungan belum memadai. Harapannya kekurangan tersebut ditutupi dengan kemampuan membuat kebijakan publik,” jelasnya.

Danang menyarankan, jika Freddy benar menduduki jabatan menteri perhubungan, maka harus memilih staf ahli atau khusus yang bisa mendukung pekerjaannya. “Bagaimanapun keputusan akhir ada di tangan Presiden siapa yang akan dipilih. MTI sendiri lebih akan mengkritisi setelah kabinet berjalan 100 hari,” katanya.

Tifatul Pantas
Secara terpisah, Ketua Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin, Johnny Swandi Sjam menilai sosok Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring pantas menduduki jabatan Menkominfo menggantikan Mohammad Nuh yang akan diplot menduduki Mendiknas.

“Pak Tifatul  adalah sosok yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi  dan politisi senior. Berbekal kompetensi yang dimilikinya, diharapkan   bisa membawa Depkominfo menjadi lebih baik,” ujarnya.

Johnny mengharapkan,  di bawah kepemimpinan Tifatul,  Depkominfo mendatang bisa membantu reformasi birokrasi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)  sehingga pemerintahan dapat lebih baik dan transparan.

“Sedangkan bagi pelaku usaha diharapkan bisa   membantu industri khususnya penerimaan pemerintah dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)  bisa kembali ke industri,” katanya.
Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengungkapkan,   tantangan Menkominfo mendatang akan sangat berat, terutama berkaitan dengan pengembangan   infrastruktur di wilayah Indonesia Timur.

“Tugas Menkominfo mendatang, salah satunya adalah menjembatani kesenjangan infrastruktur tersebut,” katanya.

Heru mengharapkan, Menkominfo mendatang adalah personal  yang bukan berasal dari partai. “Kalau basisnya dari partai, saya pikir agak sulit, tapi bisa juga jika melihat pengalaman dan latar belakang pendidikannya,” katanya.

Heru menyarankan, Presiden jangan asal pilih Menkominfo, tetapi melihat pada  kualitas, baik pendidikan, pengalaman, serta punya visi dan misi yang jelas akan pengembangan TIK di tanah air. “Departemen ini sangat potensial sebagai penyokong ekonomi ke depan,” tandasnya.

Sedangkan Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel)  Setyanto P Santosa menegaskan, figur Menkominfo mendatang adalah orang yang benar-benar profesional dan memahami tantangan yang dihadapi di tengah-tengah perkembangan dunia  TIK.

“Menkominfo mendatang harus profesional dan mengerti tuntutan, artinya benar-benar professional. Tak masalah apakah ia orang partai atau tidak. Orang partai juga banyak kok yang profesional,” katanya.

Setyanto menambahkan, nama terpilih nantinya harus memiliki roadmap yang jelas mengenai pertumbuhan dunia TIK.

“Kebutuhan TIK  itu bukan hanya tarif murah saja. Percuma kalau tarif murah tapi membuat operator berdarah-darah. Jadi saya berharap Menkominfo mendatang bisa menciptakan iklim yang nyaman bagi semua pihak, seperti menciptakan kualitas yang baik bagi masyarakat, dengan harga terjangkau, tapi juga tak membuat operator berdarah-darah,” ujarnya.

Pada kesempatan lain, Tifatul menegaskan jika terpilih nanti akan  menjadikan Depkominfo sebagai penggerak pembangunan dan terciptanya lapangan kerja.

“Investasi satu persen di bidang teknologi informasi bisa meningkatkan perekonomian tiga persen. Tapi yang jelas saya akan mempelajari RPJM yang telah ada terlebih dahulu,” jelasnya.  .

Tifatul pun menjanjikan akan  menghilangkan kesenjangan teknologi informasi antara daerah dan pusat.”Teknologi informasi juga bisa menjadi alat pemersatu bangsa dan demokrasi,” ujarnya.[dni]