161009 Harga Tiket Dipastikan Bisa Melambung Tinggi

JAKARTA—Harga tiket angkutan udara dipastikan bisa melambung tinggi seandainya regulator memasukkan beban biaya tambahan bahan bakar (Fuel Surcharge) kedalam komponen tarif penerbangan.

“Dapat dipastikan harga tiket akan melambung tinggi karena maskapai harus mengantisipasi naik dan turunnya harga avtur yang fluktuatif. Jika sudah begini tujuan pemerintah menjadikan angkutan udara sebagai alat transportasi massal tidak akan tercapai,” ungkap Pengamat Penerbangan Hanna Simatupang kepada Koran Jakarta, Kamis (15/10).

Dijelaskannya, sebenarnya harga tiket di Indonesia termasuk yang paling murah di dunia dengan sistem yang ada sekarang ini.”Seharusnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan regulator melihat serta mempelajari tren pasar minyak dunia. Mana mungkin maskapai membuat harga secara semena-mena,” katanya.

Menurut Hanna, jika regulator akhirnya memasukkan fuel surcharge ke komponen tarif, maka harus juga membuat pemisahan pengaturan harga antar maskapai berbasis full service dan low cost mengingat keduanya memerlukan komponen harga yang berbeda.

“Selain itu perlu didorong operator di bandara menurunkan tarif karena biaya menggunakan jasanya lumayan tinggi dan membebani maskapai,” tegasnya.

Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengungkapkan, sejak dulu  persoalan fule surcharge  selalu dekat dengan praktek kartel kalau tidak di awasi dengan baik mengenai struktur dan pendanaannya.

“Saya kira kasus Garuda di Australia juga memberi pelajaran penting tentang bagaimana kompetisi bisa terhambat masalah dugaan kartel melalui fuel surcharge,” jelasnya.

Menurut Danang, sudah tepat langkah dari KPPU untuk melakukan pengawasan masalah fuel surcharge agar industri penerbangan domestik memiliki daya saing. “Ini bagian dari tata kelola industri. Jadi, tidak perlu ada resistensi,” katanya.

Danang menyarankan, regulator  tidak perlu melakukan penetapan tarif, tetapi memberikan kontrol atas standar pelayanan minimal (SPM) sebagai pengganti aturan tarif batas bawah dan menghindarkan adanya praktek kartel guna mengganti  aturan tarif batas atas. “  SPM diatur dan diawasi oleh Dephub, sedangkan praktek kartel diawasi oleh KPPU. Kalau sudah begini  semua komponen biaya  dimasukkan secara eksplisit sehingga tidak ada lagi hidden cost,” jelasnya.

Masih menurut Danang, perhitungan tarif yang benar akan mengedukasi penumpang dan operator. “Penumpang angkutan  udara sebenarnya tidak elastis permintaanya.  Jadi bagi operator ini persoalan mentransfer harga ke konsumen
dan kemampuan regulator menjamin safety dan menghilangkan praktek kartel,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Teknis PC Aero Edwin Soedarmo  menambahkan, jika dilihat praktik di lapangan indikasi adanya kartel tarif memang kuat.

“Maskapai lokal berada dalam tekanan untuk untung. Maslahnya, banyak investor dari maskapai itu berjiwa pedagang. Mereka ingin untung cepat. Padahal, sewajarnya maskapai baru balik modal setelah beroperasi enam tahun,” jelasnya.

Tekanan yang kuat itulah, lanjutnya, bisa membuat    maskapai lokal melakukan kesepakatan tarif. “Apalagi peluang berkumpul kan besar dengan adanya asosiasi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Jusman Syafi’i Djamal mengatakan, penerapan biaya fuel surcharge akan dimasukan dalam komponen tarif penerbangan dan penetapannya akan diberlakukan mekanisme batas atas sesuai dengan pergerakan harga avtur yang dijual oleh PT Pertamina.

“Jadi sesuai dengan rekomendasi KPPU saja, jadi dimasukan dalam tarif,” katanya.

Dikatakannya, pihaknya akan menetapkan ketentuan ini dalam waktu dekat sehingga para maskapai bisa mengikuti ketentuan batas atas tersebut.

Diharapkannya, mengharapkan penyelidikan KPPU yang saat ini sedang berlangsung bisa segera menjadi pertimbangan sebagai bentuk perubahan perilaku maskapai.

“Fluktuasi itu akan dibatasi, jadi mengikuti dari Pertamina. Nanti di batas atas itu ada semacam batasan untuk fuel surcharge, jadi tidak terlalu liar. Kalau turun akan turun,” katanya.

Untuk diketahui, belum lama ini KPPU mengumumkan akan memanggil  sebanyak 13 maskapai lokal karena melanggar pasal 5 UU No 5/99.  Sanksi denda yang mengadang ketigabelas maskapai itu adalah sebesar 25 miliar rupiah, diluar biaya ganti rugi bagi pengguna.

Ketiga belas maskapai yang terancam denda karena melanggar pasal 5  UU No 5/99 tentang anti monopoli itu  adalah PT  Garuda Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Mandala  Airlines, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Lion  Mentari Airlines, PT Riau Airlines, PT Travel  Express Aviation Services, PT Kartika Airlines,  PT Linus Airways, PT Wings Abadi Airlines, PT Metro Batavia, dan PT Trigana Air Services.

KPPU menduga ketiga belas maskapai  telah melakukan  penetapan harga  penerapan fuel surcharge tidak  sesuai peruntukan. Indikasinya adalah  kenaikan fuel surcharge  tidak sebanding dengan kenaikan harga avtur yang  berlaku.

Kondisi itu membuat    seolah-olah 13  perusahaan maskapai itu sudah tidak lagi menghiraukan berapa besaran kenaikan harga avtur dengan penetapan fuel surcharge.[dni]