121009 KPPU Sambut Gembira Revisi Regulasi Pentarifan

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyambut gembira langkah regulator penerbangan untuk merevisi regulasi terkait pentarifan.

“Jika itu yang dilakukan oleh Departemen Perhubungan (Dephub), tentu  kamai menyambut gembira. Karena permasalahan di pentarifan, khususnya  masalah biaya tambahan bahan bakar (Fuel Surcharge),” ujar Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi kepada Koran Jakarta , Minggu (11/9).

Regulasi yang dimaksud adalah   tarif penerbangan  yang mengacu pada Keputusan Menteri No 9 tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi.

Dalam regulasi tersebut  tarif penerbangan menjadi terdiri dari fare basic, fuel surcharge, Iuran Wajib Jasa Raharja, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Junadi, hal yang harus diperhatikan oleh regulator adalah menciptakan  formulasi dalam pembuatan tarif. “Itu akan menciptakan transparansi dan membuat tarif menjadi kompetitif,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko mengungkapkan, regulator akan segera merevisi KM No 9/2002 untuk mengikuti perkembangan industri penerbangan. “Dalam revisi itu tidak akan ada lagi fuel surcharge. Harga avtur akan dibuat mendekati aktual,” katanya.

Secara terpisah,  Direktur Teknis PC Aero Edwin Soedarmo  menambahkan, jika dilihat praktik di lapangan indikasi adanya kartel tarif memang kuat.

“Maskapai lokal berada dalam tekanan untuk untung. Maslahnya, banyak investor dari maskapai itu berjiwa pedagang. Mereka ingin untung cepat. Padahal, sewajarnya maskapai baru balik modal setelah beroperasi enam tahun,” jelasnya.

Tekanan yang kuat itulah, lanjutnya, bisa membuat    maskapai lokal melakukan kesepakatan tarif. “Apalagi peluang berkumpul kan besar dengan adanya asosiasi,” katanya.

Pada kesempatan lain, juru bicara Sriwijaya Air membantah adanya praktik kartel di industri penerbangan jika dikaitkan dengan fuel surcharge. “Penetapan Fuel Surcharge itu berubah setiap dua minggu mengikuti harga yang ditetapkan Pertamina. Jadi, harga itu mengacu pada yang ditetapkan Pertamina. Selain itu, hitungan biaya oprasional pesawat per jam juga berbeda-beda, ada yang $ 7500, 7000, hingga 6000 dollar AS,  tergantung jenis pesawatnya,” katanya.

Hanna pun mengingatkan, seluruh harga tiket maskapai penerbangan selama ini berdasarkan aturan tarif batas atas yang ditetapkn pemerintah. “Jadi, jika da tudingan kartel melalui asosiasi juga aneh. Di asosiasi itu bicara standarisasi  tentang keselamatan, keamanan, dan perkembangan teknologi penerbangan yang harus diikuti oleh seluruh maskapai,” katanya.

Untuk diketahui, belum lama ini KPPU mengumumkan akan memanggil  sebanyak 13 maskapai lokal karena melanggar pasal 5 UU No 5/99.  Sanksi denda yang mengadang ketigabelas maskapai itu adalah sebesar 25 miliar rupiah, diluar biaya ganti rugi bagi pengguna.

Ketiga belas maskapai yang terancam denda karena melanggar pasal 5  UU No 5/99 tentang anti monopoli itu  adalah PT  Garuda Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Mandala  Airlines, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Lion  Mentari Airlines, PT Riau Airlines, PT Travel  Express Aviation Services, PT Kartika Airlines,  PT Linus Airways, PT Wings Abadi Airlines, PT Metro Batavia, dan PT Trigana Air Services.

KPPU menduga ketiga belas maskapai  telah melakukan  penetapan harga  penerapan fuel surcharge tidak  sesuai peruntukan. Indikasinya adalah  kenaikan fuel surcharge

tidak sebanding dengan kenaikan harga avtur yang  berlaku.

Kondisi itu membuat    seolah-olah 13  perusahaan maskapai itu sudah tidak lagi menghiraukan berapa besaran kenaikan harga avtur dengan penetapan fuel surcharge.[dni]

131009 PT KA Perpanjang Kontrak dengan PT BA

JAKARTA — PT Kereta Api (KA) bersma PT Bukit Asam (BA) sepakat   memperpanjang kontrak angkutan batu bara hingga 20 tahun ke depan.

Ditargetkan selama satu tahun PT KA akan mengangkut batu bara sebanyak 22,7 juta ton dengan nilai 2-3 triliun rupiah.
Angkutan tersebut terdiri dari angkutan batu bara Tanjung Enim – Tarahan sebesar 20 juta ton dan Tanjung Enim – Kertapati 2,7 ton.

Saat ini, untuk dua rute angkutan batubara tersebut PT KA baru bisa mengangkut sebanyak 12 juta ton, yaitu 10 juta ton untuk rute Tanjung Enim – Tarahan dan 2 juta ton Tanjung Enim – Kertapati. Nilai angkut batubara tersebut sebesar satu triliunan rupiah.

“Kami sepakat untuk mendukung kepentingan penyediaan energi listrik secara nasional, baik dalam hal penyediaan batubara maupun transportasi angkutannya,” kata VP Public Relation PT KA Adi Suryatmini di Jakarta, Senin (12/10).
Direktur Utama PTKA Ignasius Jonan menjelaskan,  perseroan  berniat mencari pinjaman sebesar  2,8-3,5 triliun rupiah untuk menambah kapasitas angkut batubara milik  PT BA sebesar 20 juta ton di tahun 2014.

Dana sebanyak itu akan digunakan untuk membeli tambahan gerbong sehingga kapasitas angkut BUMN tambang itu bisa
meningkat dari tahun ke tahun.

“Total dana yang diperlukan sekitar  4-5 triliun rupiah, 70 persen kita cari dari pinjaman pihak ketiga dan sisanya dari kas internal,” ujarnya.

Direktur Komersial PT KA Sulistyo Wimbo Hardjito menambahkan perseroan  menargetkan angkutan barang yang dikelolanya akan mampu mengangkut  sebanyak 19 juta ton di akhir tahun 2009. Hingga triwulan III-2009, perseroan telah mengangkut barang sebanyak 14 juta ton.

“Ke depan kita akan fokus lebih fokus pada upaya peningkatan angkutan barang, baik di Jawa maupun Sumatra ,” ujarnya.

Menurutnya, pangsa pasar angkutan barang peluangnya masih besar untuk digarap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kereta Api itu. Selain batubara, perseroan juga akan meningkatkan kapasitas angkut petikemas, minyak kelapa sawit, dan semen.[dni]

131009 BRTI Siap Carikan Solusi Kasus Pemotongan Bandwitdh

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) siap mencarikan solusi yang terbaik bagi konsumen dan Telkomsel terkait kasus pemotongan bandwitdh oleh operator tersebut.

“BRTI siap memediasi antara kepentingan konsumen dan Telkomsel. Masalah seperti ini sudah pernah dilakukan sebelumnya,” jelas Anggota Komite BRTI, Heru Sutadi di Jakarta,    Senin (12/10).

Namun, lanjutnya,   sesuai dengan prosedur, regulator telekomunikasi harus meminta klarifikasi terlebih dahulu dari para pihak terkait sampai kemudian diambil sebuah keputusan.

“Tetapi jika ada yang sudah ngotot mau membawa kasus ini ke ranah hukum, kita tidak bsia melarang,” jelasnya.

Secara terpisah,   Peneliti Spesialis Bisnis Telcomunication, Management System dan IT, Lembaga Riset Telematika Sharing Vision, Khairul Ummah menjelaskan,

banyaknya keluhan masyarakat terhadap layanan internet nirkabel yang disediakan oleh operator  karena penyelenggara   terlalu mengumbar promosi.

“Operator banyak menjanjikan kecepatan tinggi dengan tarif terjangkau.   Namun hal tersebut justru menjadi bumerang bagi operator sendiri. Karena terbukti pelanggan terus dikecewakan,” jelasnya.

nan prima.

Menurut dia, jika ada operator yang  mampu  memberikan kecepatan akses internet  tinggi di awal, layanan biasanya perlahan menurun seiring peningkatan jumlah pelanggan. Sementara yang menonjolkan tarif murah, akhirnya lebih mudah mengecewakan penggunanya. “Tidak ada yang bisa memberikan layanan sesuai iklan yakni tarif terjangkau dan kecepatan tinggi secara konsisten,” katanya.

Dijelaskannya,  situasi itu terjadi karena dua hal. Pertama, alokasi frekuensi milik operator sudah tidak mampu melayani lonjakan permintaan sebagai dampak meledaknya situs jejaring sosial di masyarakat.  Kedua, karena operator seluler kesulitan memprediksi tingkat trafik layanan data yang trennya sangat fluktuatif dan tidak sama dengan tren pertumbuhan layanan percakapan ataupun pesan singkat pendek/SMS.

Sebelumnya, Telkomsel  menurunkan kuota bandwidth untuk layanan internet Telkomsel Flash miliknya mulai 1 September lalu, namun penjelasan resmi baru disampaikan dua pekan setelahnya.

Pemberlakukan ini didasarkan pada data perilaku pengguna Telkomsel Flash, di mana 60 persen rata-rata menggunakan data 500 MB per bulan.

Telkomsel menyebutkan untuk Paket Basic, pelanggan diberi kuota 500 MB dengan kecepatan maksimum 256 kbps dan Paket Advance 1 GB kecepatan maksimum 512 kbps, serta Paket Pro kecepatan maksimum 3,6 Mbps untuk 2 GB. Sebelumnya, kuota yang diberikan di ketiga paket tersebut dipukul rata 2 GB.[dni]

131009 Brocade Ramaikan Pasar Jaringan

JAKARTA—Salah satu pemain terkenal dalam penyediaan jaringan, Brocade, siap meramaikan kompetisi solusi tersebut di Indonesia.

“Permintaan akan perangkat Local Area Network (LAN)  berkinerja tinggi terus tumbuh di Indonesia. Kami akan   meluncurkan solusi Internet Protocol (IP) tak lama lagi,” ujar

Country Manager Brocade untuk Indonesia, Filipina dan Vietnam, Budhi Wibawa di Jakarta, belum lama ini.
Dijelaskannnya, aksi korporasi pada tahun lalu   mengakuisisi secara penuh Foundry Networks, pembuat sekaligus penyedia layanan switch dan router Ethernet kelas atas segmen enterprise,  seharga 2,6 miliar dollar AS menjadikan   Brocade semakin kuat di jajaran produk Storage Area Network (SAN).

Di pasar SAN Indonesia, Brocade bahkan mengklaim seluruh back-end perusahaan telekomunikasi menggunakan produknya. Beberapa yang terbesar di antaranya adalah Telkomsel, XL, dan Indosat.

“Jika dilihat industri secara menyeluruh, kami menguasai 95 persen market share di Indonesia. Pertimbangannya mudah. Foundry cukup kuat untuk backhaul. Secara worldwide, ia sudah cukup dikenal untuk itu,” jelasnya.  .

Senior Director of Enterprise Business Brocade Gerald Penaflor, menambahkan, kuartal kedua tahun ini, Brocade menguasai sekitar 71,9 persen pasar perangkat jaringan untuk SAN di wilayah Asia Pasifik, yang mana saat ini pasar tersebut memiliki potensi pasar sebesar  2,1 miliar dollar AS secara global.

Dia optimistis,  tren pasar ke depannya akan lebih membutuhkan perangkat jaringan berkinerja tinggi untuk digelar sebagai jaringan backhaul. Misalnya sebagai backhaul WiMAX atau dikenal sebagai Broadband Wireless Access (BWA) di Indonesia.

Adapun segmen-segmen pasar yang diincar Brocade tak hanya meliputi jaringan data center SAN, tetapi juga LAN data center. Di samping itu, akuisisi Foundry juga mendesak Brocade untuk terjun ke segmen pasar campus network dan service provider.

Beberapa rangkaian produk jaringan IP yang ditawarkan Brocade ke pasar Tanah Air meliputi rangkaian produk Application Delivery Controller (ADC) seri ServerIron ADX, switch 10 Gigabit Ethernet TurboIron 24X, dan sejumlah switch dari jajaran FastIron CX yang mendukung Power-over-Ethernet Plus (PoE+).[dni]

131009 Ponsel Merek Lokal Kuasai 50 Persen Pangsa Pasar

JAKARTA—Ponsel merek lokal mulai menggerus pangsa pasar ponsel bermerek global sepanjang tahun ini.

“Saat ini ponsel merek lokal telah menguasai 50 persen dari penjualan setiap bulannya ponsel di Indonesia. Sebelumnya pangsa pasar dari ponsel lokal ini hanya 20 persen,” ungkap Presiden Direktur IMO, Sarwo Wargono di Jakarta, Senin (12/10).

Dijelaskannya, setiap bulannya penjualan ponsel di Indonesia mencapai satu juta unit. Angka itu mengalami penurunan sejak dua bulan lalu, dimana masih bisa terjaul sekitar 2,1 juta unit ponsel setiap bulannya.

“Riset terbaru memperlihatkan adanya penurunan penjualan ponsel. Tetapi pangsa pasar ponsel lokal dengan harga mulai satu juta unit menunjukkan peningkatan,” katanya.

Diungkapkannya, IMO sebagai salah satu merek lokal sejauh ini telah mampu menguasai sebesar 10 persen dari pangsa pasar ponsel lokal. “Kita memiliki 20 lini produk. Rencananya akan ditambah 4  atau lima lagi. Target kita ini akan mampu menjadikan penguasaan pasar meningkat menjadi 15 persen,” jelasnya.

Selanjutnya dijelaskan, bertumbuhnya pasar ponsel lokal tak bisa dilepaskan dari fenomena maraknya berkomunikasi melalui jejaring sosial dan chatting. Fenomena ini dijawab oleh ponsel merek lokal dengan menghadirkan desain keyboard Qwerty dan fitur GPRS.

“Fenomena ini terlambat ditangkap oleh merek global karena roadmap produknya memang tidak ke arah sana. Inilah celah yang diisi oleh merek lokal,”jelasnya.[dni]

131009 Mengantisipasi Datangnya Masa Saturasi

Internasional Telecommunication Union (ITU) belum lama ini melakukan survei Information Communication Technologies (ICT) terhadap 154 negara di dunia.

Hasil dari survei tersebut menunjukkan dua hal yang  menarik. Pertama,  diperkirakan layanan  selular di dunia pada akhir tahun nanti  akan digunakan  4,6 miliar pengguna.

Kedua,  penetrasi pelanggan atau jumlah pelanggan untuk setiap 100 penduduk  di negara maju sudah akan mencapai angka 100 persen, sementara di negara berkembang angka penetrasi tersebut masih kurang dari 40 persen

Mengacu pada temuan dari ITU tersebut,  jika penduduk dunia diperkirakan berjumlah 6 miliar, dapat disimpulkan bahwa calon pelanggan yang bisa disasar tersisa dua miliar rupiah.

Hal ini tentu menunjukkan pasar seluler di negara  maju sudah menunjukan saturasi (jenuh) dan calon pelanggan yang tersisa kebanyakan ada di negara berkembang

Angka-angka yang dikeluarkan ITU tersebut tentu menghamprkan fakta bahwa calon pelanggan potensial yang masih tersedia adalah segmen yang  berada di daerah rural, mengingat kemungkinan kepemilikan selular yang lebih dari satu bagi penduduk yang tinggal di daerah urban (kota besar).

Selain itu, belanja telekomunikasi yang akan dikeluarkan lebih kecil. Hal ini mengingat  bagi penduduk yang tinggal di rural dan negara berkembang,   rata-rata revenue per bulan tiap penggunanya lumayan  rendah (low ARPU).

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno memperkirakan, di Indonesia tingkat saturasi dari pasar seluler baru terjadi dalam waktu lima tahun ke depan.

“Sekarang diperkirakan ada 170 juta jiwa yang menikmati layanan seluler. Angka itu bisa saja ada multiple card. Nah, tingkat saturasi yang sebenarnya bisa saja terjadi pada lima tahun kedepan,” ujarnya kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Dijelaskannya, saat ini operator di Indonesia sedang melakukan konsolidasi guna mengantisipasi datangnya era konvergensi.   Konvergensi  nantinya tidak hanya terjadi di level services seperti telekomunikasi, informasi, dan penyiaran. Tetapi juga di infrastruktur antara mobile dan fixed.

“Nah jika sudah seperti ini akan bicara new services dan infrastruktur sharing,” jelasnya.

Sekjen Depkominfo/PLT Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menambahkan, kondisi layanan seluler di Indonesia masih akan mengalami pertumbuhan untuk beberapa tahun ke depan, terutama bagi jasa suara.

“Saya prediksi jasa suara hanya akan menjadi primadona untuk beberapa tahun lagi. Tren ke depan adalah jasa data. Operator harus bisa mengantisipasi hal ini,” katanya.

Segmen Desa

Ketua Bidang Kajian Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan menyarankan, operator di Indonesia harus mulai memikirkan cara untuk menggarap pasar rural secara serius karena strategi menggarap area tersebut berbeda dengan perkotaan.

“Operator harus bisa memberdayakan masyarakat pedesaan. Salah satunya dengan  mengalihkan tanggung jawab fungsi pengelolaan jaringan dan bisnis ke tingkat lokal, yang dapat membangun konektivitas yang cost-effective dari satu desa ke desa yang lain,” katanya.

Hal itu dapat dilakukan  dengan mempekerjakan warga desa setempat untuk mengelola akses di dalam desa, atau wirausahawan lokal dapat diberikan lisensi hak pengelolaan untuk daerah sekitarnya.

“Konsep seperti ini yang dikenal dengan nama  Village Connection  telah mendapat dukungan dari ITU yang akan mulai menerapkannya di negara-negara pulau di daerah Pasifik. Nokia Siemens Network (NSN)  menjadi mitra ITU untuk mewujudkannya,” katanya.

Taufik mengatakan, untuk menggulirkan   konsep Village Connection memerlukan peran pemerintah  membangun kebijakan dan lingkungan regulasi (regulatory environment) yang mendukung.

“Kesempatan dan peluang yang diciptakan Village Connection ini menciptakan mplikasi yang besar  kepada terbangunnya mata rantai industri berbasis selular di pedesaan seperti usaha retail pulsa pra-bayar, microfinance, dan perbaikan industri pertanian yang diperkuat dengan akses terhadap informasi,” jelasnya.

Dalam tingkat tertentu, harap Taufik,  kemunculan bisnis baru di pedesaan ini sedikit banyak akan akan dapat membantu proses de-urbanisasi.

Menanggapi hal itu, Basuki mengatakan,  usaha menggarap area pedesaan sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak beberapa tahun lalu.

“Kita memang mengarahkan operator ke desa-desa, karena itu ada program telepon pedesaan (USO). Nah, nantinya kita akan arahkan menjadi itu bagian dari pembangunan integrated rural,” kata Basuki.

Dalam program terintegrasi tersebut pemilik ijin radio (kelas), seluler, dan internet harus bisa menyediakan satu akses di pedesaan yang bisa memberdayakan masyarakat rural. Pemerintah juga berencana akan membuat ICT fund guna mendukung kegiatan ICT, terutama yang menyangkut pemeberdayaan masyarakat rural.

“Setelah telepon pedesaan kita akan mulai laksanakan tender desa pintar yaitu menyediakan akses internet di desa-desa. Itu kan bagian dari inisiasi yang dilakukan pemerintah. Untuk membuat massif tentunya operator harus mendukung,” katanya.

Konsistensi

Pada kesempatan lain, Kabid Regulasi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Yadi Heryadi  meminta   pemerintah harus konsisiten dengan kebijakan  memberikan peluang ke semua pihak untuk memberikan akses bagi area rural.

“Dalam dokumen tender Desa Pintar itu  tidak berpihak pada penyelenggara jasa Internet (PJI) kecil   karena mensyaratkan kepemilikan dana besar,” katanya.

Dalam Dokumen Tender Desa Pinter disebutkan bahwa perusahaan yang bisa lolos prakualifikasi hanya yang memiliki kemampuan finansial sekurang-kurangnya 20 miliar rupiah. Perusahaan yang lolos prakualifikasi juga harus memiliki dana sekurang-kurangnya seperlima dari pagu.

“Pemerintah sepertinya tidak percaya kepada PJI, padahal selama ini mereka lebih banyak membuka lahan baru, terutama di daerah. Ditjen Postel sepertinya hanya mendukung PJI yang besar dari kalangan operator,” ujarnya.

Menurut dia, tidak banyak PJI yang memiliki dana sebesar itu sehingga persyaratan itu memperkecil kesempatan bagi penyelenggara jasa Internet yang ikut dalam tender Desa Pinter.

Yadi mengungkapkan PJI yang memiliki kemampuan finansial sesuai dengan persyaratan hanya sekitar 20 perusahaan atau 10 persen dari total penyelenggara jasa Internet yang ada.

Asosiasi tersebut mengusulkan agar Ditjen Postel memecah kembali region proyek tersebut menjadi lebih kecil agar PJI kecil bisa ikut serta atau dana proyek tersebut diserahkan sebagai ICT Fund di mana bagi PJI yang mengajukan kredit harus mendapat rekomendasi dari Ditjen Postel.

Peminjaman itu harus dengan menyertakan komitmen pembangunan desa Internet sekurang-kurangnya 50 persen  dari dana yang dipinjamkan.[dni]

131009 “ICTnomic”: Aplikasi dan Implikasi

Tulisan ini adalah tulisan  tamu dari pengamat teknologi informasi dan komunikasi, Heru Sutadi

Ekonomi dunia sedang berubah. Basis ekonomi yang tadinya berdasar pada baja, kendaraan dan jalan raya, kini berubah jalur ke arah  ekonomi baru yang dibentuk oleh silikon, komputer dan jaringan. Transformasi tersebut, yang terjalin dengan transformasi lain, globalisasi, menciptakan paradigma baru ekonomi, pembangunan ekonomi berbasis information and communication technology (ICT)—ICTnomic. Perkembangan ini cukup menarik.

Di masa dulu, misalnya saja, saat Soeharto menjadi Presiden, berkembang konsep ekonomi ”Soehartonomic”, yang mengacu pada konsep pembangunan berdasar pemikiran Soeharto. Begitu juga dengan dengan istilah ”Habibienomic”, yang mengarah pada konsep pembangunan menurut Habibie. Dengan ICTnomic, konsep top down seperti itu bisa jadi tidak dikenal lagi. Sesuai dengan semangat kebebasan, demokrasi maupun perubahan, siapa pun bisa mengembangkan ekonomi, baik di tingkat negara maupun rumah tangga, dengan menggunakan ICT sebagai alat maupun sokoguru aktivitasnya.

Tokoh macam Bill Gates dengan Microsoft-nya, Marck Zuckerberg melalui Facebook, serta Google yang dikembangkan oleh Larry Page dan Sergey Brin maupun Yahoo! yang diciptakan oleh Jerry Yang dan David Filo, menjadi bukti bahwa ekonomi dapat berputar dan bergerak di luar kendali penguasa. Sebenarnya, begitu banyak contoh lain, termasuk dari dalam negeri, bagaimana ICT (teknologi informasi dan komunikasi) kini telah membuat ekonomi seakan terpisah dari jalannya roda pemerintahan. Ini artinya, siapapun pemimpinnya, bisnis ICT akan tetap berjalan sesuai konsep dasar cyber dimana diibaratkan seekor tikus yang akan mencari jalan keluarnya sendiri dari labirin.

Peran ICT dalam pembangunan akan kian penting. Lihat saja, sektor ini telah menggerakan ekonomi secara masif—dari sekadar menjadi penjual voucher di gang-gang sempit, pemasar ponsel-ponsel baik lama maupun yang teranyar, hingga hadirnya begitu banyak operator dengan beragam lisensi, bahkan memberikan pemasukan bagi negara yang cukup signifikan dan cenderung meningkat tiap tahunnya, baik dalam bentuk pajak maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Direktorat Jenderal Postel, Depkominfo, pada anggaran 2008, dari BHP frekuensi radio saja ditargetkan untuk dapat mencapai Rp. 4,61 trilyun, dan untuk 2009 ditargetkan untuk memperoleh Rp. 5,61 trilyun (Siaran Pers Ditjen Postel, 17 Juni 2009).

Dalam ICTnomic, ada beberapa perubahan maupun pergeseran yang perlu menjadi perhatian. Seperti disebutkan Don Tapscott dalam ”Digital Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence”, pergeseran terjadi dari produksi yang berbasis “tenaga” (brawn) ke basis “otak” (brain) yaitu pengetahuan tentang pekerjaan dari para pekerjanya. Kini pengetahuan menjadi variabel kunci bagi perusahaan masa depan. Tingkat pengetahuan yang tinggi dari para pekerja akan membuat mereka menjadi kreatif dan inovatif dalam bekerja. Ini yang kemudian menjadi dasar dari ekonomi kreatif.

Kemudian, semua informasi tidak lagi ditampilkan secara apa adanya (sistem analog), tetapi dengan menggunakan simbol angka 0 dan 1. Dalam ekonomi baru, informasi dikemas dalam bentuk digital. Dengan teknologi digital, orang dapat melakukan pekerjaannya dengan banyak orang dari tempat yang berlainan, dalam waktu yang bersamaan tanpa harus bertemu secara langsung. Informasi dapat diakses lewat komputer—termasuk telepon seluler, baik dalam bentuk tulisan, audio maupun video.

Produk juga tidak lagi berbentuk fisik, tetapi virtual (maya/semu) termasuk juga aktivitas ekonomi yang dilakukan. Seperti virtual office, di mana para pekerja tidak lagi harus melakukan aktivitas di kantor. Bisnis perusahaan mendapatkan informasi tentang pasarnya dengan cepat karena mereka telah terhubung dengan jaringan internet yang memungkinkan akses informasi dengan cepat. Misalnya informasi tentang supplier, pesaing, konsumen dan lainnya. Sehingga, fungsi dari para perantara antara produsen dan konsumen akan semakin berkurang. Hal ini disebabkan produsen melalui teknologi informasi, dapat langsung melakukan komunikasi dengan para konsumen.

ICTnomic juga bicara mengenai keterpaduan antara telekomunikasi, komputer dan media. Informasi dan transaksi bisnis dalam dilakukan melalui media eletronik dalam waktu yang sangat cepat, terus-menerus sehingga dibutuhkan informasi yang akurat dan cepat dalam hitungan detik. Dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, membuat persaingan akan makin tajam dalam membuat produk yang sama atau bahkan lebih unggul. Di sinilah perlunya perhatian terhadap inovasi. Karena suatu produk baru akan segera menjadi ketinggalan jaman kalau tidak dilakukan inovasi terus-menerus, termasuk mensosialisasikannya secara luas.

Namun begitu, ICTnomic ternyata dapat juga menimbulkan kesenjangan yang mengarah pada perpecahan. Misalnya antara mereka yang mengusai teknologi dengan yang tidak; antara yang tahu dan yang tidak tahu; antara yang mempunyai kemampuan mengakses dan yang tidak, karena tidak semua orang sudah memasuki era informasi. Untuk kondisi Indonesia, empat tingkatan masyarakat dari pra-agraris, agraris, industri dan hingga masyarakat informasi, semua ada di sini. Empat tingkatan masyarakat—dari suku-suku yang ada di pedalaman dan tidak tersentuh kemajuan jaman termasuk barang-barang elektronik, hingga yang tiap saat aktif meng-update status melalui situs jejaring sosial—semuanya adalah kekayaan dan kenyataan negeri ini. Tugas besar kita semua adalah bagaimana mewujudkan “ICT Untuk Semua” sehingga tiap individu masyarakat dapat menjadi aset negara dan menjadi roda-roda penggerak ekonomi negara. Semoga.

121009 Peresmian Palapa Ring Ditunda

JAKARTA—Peresmian mega proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Palapa Ring, ditunda karena alasan teknis.

“Sejatinya, peresmian akan dilakukan pada Senin (12/9). Namun, karena ada beberapa hal teknis yang belum selesai, maka diundur,” ungkap Sekjen Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar kepada Koran Jakarta , Minggu (11/9).

Palapa Ring merupakan megaproyek pembangunan tulang punggung (backbone) serat optik yang diinisiasi oleh Pemerintah (Cq. Menkominfo), terdiri dari 35.280 kilometer serat optik bawah laut (submarine cable) dan 21.708 kilometer serat optik bawah tanah (inland cable). Kabel backbone yang terdiri dari 7 cincin (ring) melingkupi 33 provinsi dan 460 kabupaten di Kawasan Timur Indonesia .

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) rencananya akan memulai sebagian rute pembangunan dengan membangun  Mataram-Kupang Cable System. Pembangunan mencakup rute   Mataram-Kupang, Manado-Sorong, dan Fakfak-Makassar. Pembangunan yang dilakukan oleh Telkom inilah yang akan diresmikan rencananya pada Senin (12/9).

Diungkapkan Basuki, berdasarkan informasi yang diterimanya proses tender untuk vendor yang dimiliki Telkom belum selesai. “Saya dengar tinggal tiga. Tetapi ini tidak bisa main tunjuk langsung. Saya setuju jika mengikuti peraturan saja. Lebih baik ditunda ketimbang mencari terobosan dalam tender tetapi bermasalah nanti di mata hukum,” katanya.

Kabar beredar tiga vendor yang mengikuti tender adalah  NEC Corporation, NSW Fujitsu, dan Alcatel-Lucent.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah menegaskan,  Telkom optimistis  dapat menyelesaikan dengan baik pembangunan backbone serat optik  Mataram-Kupang Cable System sepanjang 1.041 km. tersebut.

Dijelaskannya,  backbone serat optik  Mataram Kupang Cable System memiliki 6 Landing Point di kota Mataram, Sumbawa Besar, Raba, Waingapu dan Kupang, serta 810 Km darat dengan 15 node di kota Mataram, Pringgabaya, Newmont, Taliwang, Sumbawa Besar, Ampang, Dompu, Raba, Labuhan Bajo, Ruteng, Bajawa, Ende, Maumere, Waingapu, dan Kupang.

“Kami membangun backbone ini karena  didorong oleh perubahan mendasar pada layanan Telkom. Bila pada masa lalu layanan  Telkom lebih banyak berbasis voice, maka dewasa ini telah berubah menjadi  Telecommunication, Information, Media dan Edutainment (TIME). Wilayah KTI sangat memerlukan TIME ini,” jelasnya.[dni]