091009 13 Maskapai Terancam Denda Rp 25 Miliar

JAKARTA—Sebanyak 13 maskapai lokal terancam mendapatkan sanksi denda 25 miliar rupiah dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) jika terbukti melakukan kartel biaya tambahan bakar (Fuel Surcharge) di industri penerbangan.

“Jika memang ada indikasi kuat dan terbukti melakukan perilaku kartel bisa saja denda itu dikenakan. Selain itu juga ada permintaan ganti rugi yang disesuaikan dengan kerugian dialami pengguna,” ungkap Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi kepada Koran Jakarta , Kamis (8/10).

Ketiga belas maskapai yang terancam denda karena melanggar pasal 5  UU No 5/99 tentang anti monopoli itu  adalah PT  Garuda Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Mandala  Airlines, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Lion  Mentari Airlines, PT Riau Airlines, PT Travel  Express Aviation Services, PT Kartika Airlines,  PT Linus Airways, PT Wings Abadi Airlines, PT Metro Batavia, dan PT Trigana Air Services.

“Kita akan melakukan pemanggilan terhadap manajemen maskapai mulai 13 Oktober nanti,” jelasnya.

Dijelaskannya, pemanggilan dilakukan karena KPPU telah meningkatkan inidkasi perilaku kartel terkait fuel surcharge dari tahap monitoring  menjadi pemeriksaan pendahuluan yang  mulai dilakukan dari tanggal 28 September hingga  6 November 2009.

KPPU menduga ketiga belas maskapai  telah melakukan  penetapan harga  penerapan fuel surcharge tidak  sesuai peruntukan. Indikasinya adalah  kenaikan fuel surcharge

tidak sebanding dengan kenaikan harga avtur yang  berlaku.

Kondisi itu membuat    seolah-olah 13  perusahaan maskapai itu sudah tidak lagi menghiraukan berapa besaran kenaikan harga avtur dengan penetapan fuel surcharge .

Berdasarkan bukti yang dimiliki KPPU sejak adanya  ketentuan fuel surcharge pada bulan Mei 2006,  waktu itu tarifnya hanya dikenakan  20 ribu rupiah,  sedangkan hingga Desember 2008  tarifnya telah mencapai  160 –  480ribu rupiah.

Padahal,  dalam periode yang sama kenaikan  harga avtur hanya naik dari 5.600 rupiah  per liter  pada Mei 2006 menjadi 8..206 rupiah per liter di  Desember 2008.

Dijelaskannya, m asalah fuel surcharge ini berawal tahun 2006  lalu saat Pertamina mulai  menaikan harga avtur,  namun kenaikan dari Pertamina tersebut tidak  sesuai dengan basis harga yang ditetapkan menteri ESDM.

Sehingga ditetapkanlah ketentuan fuel surcharge  sebesar  20 ribu rupiah  meski sempat “hampir” menyalahi ketentuan kartel penetapan harga secara bersamaan.

Kemudian para maskapai sepakat tidak menetapkan besaran yang sama, namun dalam perkembangannya penetapan harganya seakan-akan telah mengabaikan harga avtur yang fluktuasi, atau lebih tinggi dari kenaikan harga avtur.

Secara terpisah, Direktur Angkutan Udara Departemen Perhubungan Tri S Sunoko mengungkapkan  regulator sebenarnya sudah memberikan formulasi menghitung fuels surcharge bagi maskapai seperti berdasarkan jarak, jumlah pesawat, dan lainnya.

Tri mengatakan, saat ini sedang melakukan revisi   KM No 9/2002  dengan memasukkan harga avtur mendekati aktual. “Sekarang harga avtur sekitar 7 ribu rupiah, memang ada jarak yang jauh dengan 2.700 rupiah. Tetapi, seandainya sudah dibuat angka aktual dan avtur naik kembali, tentu fuel surcharge akan ada lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengaku belum mendapatkan surat pemanggilan dari KPPU. “Mungkin suratnya masuk ke kantor. Saya sedang di luar kota ,” katanya.[dni]