021009 KPPU Atur Jabatan Rangkap

JAKARTA–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai menyusun draft Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (UU No.5/1999) Pasal 26 mengenai Jabatan Rangkap.

Pasal 26 menyebutkan bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi menjelaskan, dikeluarkannya draft pedoman jabatan rangkap untuk mendapatkan masukan publik sebelum disahkan.

“Konsultasi publik ini akan berlangsung selama 30 hari kerja,” katanya di Jakarta, Kamis (1/10).

Draft tentang jabatan rangkap ini adalah salah satu dari 3 draft yang dimintai masukan dari public dan salah satu dari 6 draft pedoman yang diharapkan selesai tahun ini.

Dijelaskannya,  KPPU sendiri mengeluarkan pedoman ini karena tugas yang digariskan UU No.5/1999 pasal 35 (f): “menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini.”

Dijelaskannya, peraturan yang menjadi pedoman pasal 26 ini disusun dengan latar belakang bahwa dua perusahaan yang bersaing melahirkan hubungan horizontal dapat melahirkan strategi bersama yang berkaitan dengan harga, alokasi pasar, dan jumlah produksi; hubungan vertical mengakibatkan integrasi vertical kegiatan; mengakibatkan diskriminasi syarat pembiayaan bagi pesaing dan berperan sebagai katalisator dalam upaya memperoleh penguasaan vertical, horizontal, atau konglomerasi.

Tujuan disusunnya pedoman pasal ini antara lain, memberikan pengertian atau persepsi yang sama, jelas, dan tepat tentang jabatan Rangkap, memberikan dasar pemahaman dan arah yang jelas sehingga tidak ada penafsiran lain selain yang diuraikan dalam pedoman ini, memberikan landasan kepada semua pihak dalam berperilaku agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan selanjutnya untuk menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat.[Dni]

021009 Layanan Telkom Grup Berangsur Pulih

JAKARTA–Layanan telekomunikasi milik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) berangsur pulih asca gempa dahsyat berkekuatan 7,6 Skala Richter yang terjadi Rabu sore (30/9) di Sumatera Barat

Telkom grup memberikan layanan Fixed Wireless Access (FWA) melalui Flexi,  telepon kabel, dan seluler melalui Telkomsel.

“Meskipun beberapa gedung kantor Telkom, termasuk Gedung STO Padang, STO Sungai Limau (Pariaman) dan STO Balai Salasa (Painan) rusak parah. Tetapi kita berhasil recovery,” ujar VP Public and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia di Jakarta, Kamis (1/10).

Diungkapkannya, terkait kondisi terakhir fasilitas telekomunikasi Telkom di Sumatera Barat, jelasnya,  jaringan telepon kabel di Sumatera Barat bisa digunakan, meski terjadi lonjakan traffic komunikasi sehingga kemungkinan masyarakat masih agak kesulitan menghubungi nomor-nomor telepon di kawasan Sumatera Barat”.

Selain trafik yang cukup padat, saat ini penduduk Sumatera Barat lebih memilih berada di luar rumah, sehingga mungkin sulit dihubungi. Gedung STO Padang rusak parah, alat-alat produksi beroperasi dengan baterai dan sedang dalam proses pengalihan kepada genset

“Genset belum bisa segera dioperasikan  karena  perkabelan listrik banyak yg rusak dan dikhawatirkan terjadi korsleting listrik. Teknisi kami di lapangan saat ini sedang bekerja keras untuk mengaktifkan genset” jelas Eddy Kurnia. Kondisi  kota Padang sendiri hingga tadi malam gelap total.Telkom berharap bisa segera mengatasi permasalahan listrik tersebut, karena dikhawatirkan alat produksi Telkom akan terputus bila tidak segera datang pasokan listrik dari PLN.

Kamis pagi ini 42  dari 90 BTS Flexi  di Sumatera Barat dalam keadaan down, karena catu daya hanya bisa bertahan enam jam, sedangkan tidak semua BTS bisa tercover semua oleh genset.

Sementara di Kota Padang dari 25 BTS yang ada 20 BTS belum bisa berfungsi, dan BTS lainnya yang berada di sekitar kota Padang, sebanyak 22 BTS tidak berfungsi, sedangkan 65 BTS masih berfungsi.

Untuk layanan mobile seluler (Telkomsel), karena jangkauannya yang luas dan kebetulan mengena pada jaringan inti transmisinya, membutuhkan effort yang besar untuk menormalkan. “Tim teknis Telkomsel saat ini sedang mengupayakan agar dalam enam jam ke depan layanan berangsur-angsur baik meski soal catuan listrik menjadi kendala yang tidak mudah juga untuk mengatasinya,” ujarnya.

Kesulitan lain yang dihadapi Telkom di Sumbar, selain pasokan listrik adalah kondisi kantor yang rusak parah sehingga tidak bisa digunakan sebagai lokasi kerja, seperti Gedung Kandatel Padang yang rusak parah.

Ia menjelaskan bangunan Kantor Telkom Padang yang berlokasi di Jalan KHA Dahlan, Padang mengalami kerusakan berat sehingga mengganggu aktivitas petugas Telkom. “Kami akan berupaya secepatnya memulihkan jaringan atau minimal membantu penggunaan sistem alternatif agar hubungan komunikasi bisa digunakan secara normal,” katanya.

Untuk diketahui, sesaat telah terjadi gempa, komunikasi milik Telkom grup mendapatkan masalah. Pemicunya karena kerusakan infrastruktur dan lonjakan trafik. Layanan Flexi mulai bisa digunakan menjelang Rabu tengah malam, sedangkan Telkomsel hingga sekarang masih ngadat.[Dni]

021009 Maskapai Diminta Pasang Tarif Kemanusiaan

JAKARTA—Maskapai penerbangan nasional diminta untuk memasang tarif kemanusiaan bagi masyarakat yang ingin ke Padang, dalam rangka melihat sanak saudara atau memberikan bantuan.

“Saya minta seluruh maskapai untuk tidak memasang harga tiket seperti musim libur atau high season,” ujar Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko kepada Koran Jakarta, Kamis (1/10).

Diungkapkannya, dari temuan di lapangan banyak terlihat maskapai  menaikkan harga jual tiket di atas kewajaran seperti saat musim libur atau mudik Lebaran.

”Harus difahami bersama, ini bukan musim liburan atau mudik lebaran. Karena itu kami meminta manajemen maskapai untuk tidak menerapkan tarif batas atas (TBA) high season, dalam rangka bantuan atau misi kemanusiaan sebagai bentuk keprihatinan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah di Padang dan Jambi,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan Koran Jakarta di lapangan harga jual tiket ke Padang untuk pemberangkatan Kamis hingga Minggu (4/10) berkisar satu juta rupiah ke atas. Bahkan Mandala Airlines mematok hingga 1,6 juta rupiah.

Ketika ditanya adakah sanksi untuk maskapai karena menerapkan tarif batas atas, Tri menjelaskan, jika tidak melampaui tarif batas atas tidak bisa ditindak . “Tetapi saya sudah menghimbau para pimpinan maskapai untuk menerapkan tarif kemanusiaan,” katanya.

Secara terpisah, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan, sudah saatnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk turun tangan memeriksa struktur tarif yang digunakan oleh para maskapai.

“Terkesan ada oligopoli yang dilakukan oleh maskapai. Berharap pada Dephub itu tidak bisa karena acuannya tarif batas atas dan bawah,” jelasnya.

Sementara itu, Pusat Komunikasi Publik Dephub merilis, berdasarkan laporan per telepon Kamis pagi ini, diketahui bahwa akibat guncanghan hebat sebesar 7,6 skala Richter di Padang,tidak ada kerusakan fatal pada fasilitas bandara yang berada di kawasan Sumatera.”Hanya bandara Minangkabau yang langit-langitnya runtuh, tetapi itu tidak mengganggu operasional penerbangan,” jelasnya.

Selain Bandara Minangkabau, dampak gempa juga terjadi di Bandara Sibolga. Sebagian kaca di menara bandara tersebut pemantau pecah akibat guncangan gempa, tetapi kerusakan itu juga tidak berdampak pada operasioanl penerbangan.”Bandara di Jambi dan Kerinci tidak ada kerusakan pada fasilitasnya, meski kawasan di sekitar bandara Kerinci seperti RS, ada yang hancur. Operasi di semua bandara normal, begitu juga di Minangkabau,” tandasnya.

Bambang juga mengungkapkan, permintaan izin untuk membuka penerbangan tambahan (extra flight) ke Padang, Sumatera Barat, banyak diajukan maskapai penerbangan domestik kepada otoritas penerbangan Departemen Perhubungan. ”Hingga Kamis (1/10) siang tadi, sedikitnya telah 12 flight approval (izin penerbangan) extra flight yang kita (Dephub) keluarkan,” jelasnya.

Bambang merinci, izin terbang tambahan itu di antaranya dikeluarkan untuk Batavia Airlines sebanyak tiga penerbangan, Lion Air sebanyak tiga penerbangan, , Riau Airlines (RAL) sebanyak satu izin, Sriwijaya Air (1), ”Serta Garuda Indonesia sebanyak empat FA (flight approval), dua di antaranya untuk VVIP,” imbuh Bambang.

Selain itu,  Dephub juga telah mengeluarkan izin pendaratan bagi pesawat Japan Airlines (JAL) di Bandara Internasional Minangkabau yang mengangkut 90 orang tenaga sukarelawan untuk bencana di Padang. ”Pesawat JAL direncanakan mendarat pada Jumat (2/10) dinihari, pukul 00.27 WIB. Mereka terbang langsung dari Bandara Narita di Tokyo,” katanya.[Dni]