170909 XL Berikan Kompensasi

JAKARTA—PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) memberikan kompensasi penggantian kepada pelanggan BlackBerry yang mengalami  gangguan layanan selama beberapa hari lalu dalam mengakses layanan berupa gratis akses XL WAP dan potongan harga sampai 50 persen untuk BB One atau 20 ribu rupiah  untuk pelanggan bulanan.

Gratis akses XL WAP (wireless access protocol) diberlakukan dari 17 September—31 Oktober 2009. Sedangkan   kompensasi berupa diskon tarif 20 ribu rupiah  (setara dengan diskon 50 persen tarif BlackBerry selama 8 hari) berlaku pada 18—25 September 2009.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang muncul beberapa hari lalu bagi pelanggan BlackBerry. Pemberian kompensasi tersebut merupakan wujud apresisasi kami kepada pelanggan, meski dari beberapa pengecekan, tidak ada masalah pada jaringan XL,” ujar Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi, di Jakarta, Rabu (16/9).

Dikatakannya, XL   sebenarnya telah selesai melakukan proses optimalisasi sekaligus upgrade kapasitas bandwidth BlackBerry dari 45 Mbps menjadi 90 Mbps yang tersambung langsung ke RIM melalui dua operator luar negeri tambahan

Namun,   secara tiba-tiba muncul gangguan pada link komunikasi antara jaringan XL dengan Research in Motion yang menjadi  produsen BlackBerry.

Operator tersebut mengklaim gangguan tersebut hanya menimpa kurang dari 3 persen dari seluruh pelanggan XL BlackBerry yang mencapai lebih dari 150.000 orang atau sekitar 5.000 orang sehingga menyebabkan lambatnya koneksi pada layanan, khususnya pada sore dan malam hari.

“Kami saat ini sedang  melakukan klarifikasi ke RIM langsung di Kanada, tetapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari vendor tersebut. Tim XL juga sudah mengecek jaringan internalnya secara menyeluruh sekaligus melakukan langkah penanganan diantaranya dengan memindahkan akses Internet BlackBerry melalui WAP mulai 17 September 2009.

Hari ini diperkirakan sudah kembali normal,” katanya.

Berkaitan dengan kesiapan jaringan setelah adanya pemberian diskon ke pelanggan, Hasnul mengaku   sudah siap menerima lonjakan trafik data BlackBerry yang dipicu pemberian potongan harga dan gratis akses Internet mengingat selama ini operator tersebut sudah terbiasa memberikan layanan Internet XL WAP unlimited dan menyiapkan kapasitas jaringan hingga 650 Mbps.

Sebelumnya,  situs http://www.berryreview.com/2009/09/10/bis-blackberry-outage-over-bis-2-8-upgrade-coming-tomorrow/ mengungkapkan  layanan BlackBerry BIS memang tengah bermasalah di sejumlah operator di seluruh dunia. Adapun di situs http://www.businessinsider.com/blackberry-down-2009-9 mengatakan jaringan RIM terkena gangguan di sejumlah negara.. Gangguan tersebut hanya terdapat pada pelanggan ritel, bukan korporasi.[dni]

170909 Jasa Pengiriman Melonjak 20%

JAKARTA—Asosiasi Pengiriman Ekspress Indonesia (Asperindo) mengungkapkan terjadi lonjakan pengiriman barang mencapai 20 persen selama Ramadan ini.

“Terjadi lonjakan hampir 20 persen jika dilakukan hitungan rata-rata. Semuanya terjadi di segmen retail dan korporasi,” ujar Ketua Asperindo M.Kaderial di Jakarta, Rabu (17/9).

Dikatakannya, peningkatan terjadi  sejak satu hingga dua minggu sebelum Ramadan dan satu minggu menjelang hari lebaran.

“Umumnya korporasi mengirim barang promosinya atau perorangan mengirim ke kerabatnya. Untuk mengantisipasi lonjakan kapasitas armada dinaikkan sebesar 20 persen,” katanya.

Marketing & Business Development Director Setyo Riyanto Pos Indonesia mengungkapkan, terjadi lonjakan transaksi pembayaran di tempatnya selama Ramadan. “ Ada 4,3 juta transaksi dengan besaran uang 2,7 triliun rupiah,” katanya.

Sedangkan untuk wesel terdapat 340 ribu transaksi dengan omzet 430 miliar rupiah dan untuk pengiriman uang melalui western union terdapat 72 ribu transaksi dengan nominal 177 miliar rupiah.

“Pengiriman paket pos ada 230 ribu transaksi dengan jumlah 46 ribu ton,” jelasnya.

“Kami menyiapkan kapasitas operasional di bidang collecting, processing, transporting, dan delivery serta menyiapkan kapasitas SDM dengan cara mengeluarkan kebijakan dinas terbatas pada hari libur dan cuti bersama,” tambahnya.[dni]

170909 Dephub Harapkan Lion Segera Buka Rute ke Jeddah

JAKARTA—Departemen Perhubungan (Dephub) mengharapkan Lion Air segera membuka rute Jakarta-Jeddah mengingat lebaran haji akan segera datang.

“Kami mengharapkan secepatnya Lion membuka rute ke Jeddah itu. Permintaan tentunya akan naik menjelang lebaran Haji. Jika Lion hadir ini bisa membantu menaikkkan kapasitas,” ujar Direktur Angkutan Udara Departemen Perhubungan Tri S Sunoko di Jakarta, Rabu (16/9).

Tri mengatakan, jika  Lion sudah membuka rute ke Jeddah, bisa menjadi alternatif bagi masyarakat jika ingin menunaikan ibadah umroh ke negeri yang berada di Timur-Tengah itu.

“Saya dengar sudah ada personil dari  General Authority Civil Aviation (Gaca) Arab Saudi yang datang ke Lion. Semoga masalah administrasinya cepat selesai,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengakui, masalah kelengkapan dokumen yang masih menghambat terbangnya Lion ke Jeddah.

“Memang benar kami sudah di periksa oleh pihak Gaca. Ini hanya kendala di dokumen saja,” katanya.

Sedangkan untuk armada pesawat, Edward mengatakan, dua pesawat jenis  B747-400 telah berada di Malaysia . “Pesawat sudah siap. Kita juga berharap secepatnya bisa melayani rute Jeddah. Kalau semua lancar bisa saja bulan depan sudah dibuka,” katanya.

Berdasarkan catatan, sebelumnya Lion berencana untuk melayani rute Jakarta-Jeddah pada 28 Juni dengan pelayanan penumpang secara reguler jurusan Jakarta-Jeddah pp.

Dua unit pesawat berbadan lebar yaitu Boeing 747-400 yang diproyeksikan sebagai armada pengangkut untuk rute ke kota di Arab Saudi tersebut.

Lion membidik Jeddah sebagai tujuan utama operasi Lion di Timur Tengah karena secara ekonomi cukup menguntungkan. Selain banyak penumpang dari kalangan tenaga kerja Indonesia (TKI), Jeddah juga menjadi tujuan utama masyarakat muslim Indonesia yang akan melakukan ibadah umrah

Pendapatan Lebaran

Berkaitan dengan pendapatan selama musim mudik, Edward memperkirakan, hanya akan terjadi kenaikan sebesar lima persen dibanding hari-hari biasa.

“Tidak lebih dari angka tersebut karena pesawat hanya penuh dikala pergi, tetapi pulangnya kosong. Rata-rata tingkat isian selama mudik ini hanya 80 persen,” katanya.

Dikatakannya, Lion pun belum tentu memanfaatkan semua fasilitas tambahan kapasitas sebanyak 5.200 kursi per hari karena ingin melihat permintaan di masyarakat terlebih dulu.

“Prinsipnya kita siap saja melayani jika ada lonjakan. Bahkan jika lebaran dipercepat, fasilitas tambahan kapasitas bisa dipakai semua,” katanya.

Untuk diketahui, Lion Air selama musim mudik menyediakan 43 pesawat dengan   26. rute penerbangan. Di hari biasa, perusahaan ini bisa mengangkut 546 ribu penumpang dengan jumlah penerbangan 278 kali.[dni]

160909 Dephub Naikkan Kapasitas Angkutan Udara 19,77%

JAKARTA–Departemen Perhubungan (Dephub) melalui Ditjen Perhubungan Udara menaikkan kapasitas angkutan udara mencapai 2.113.725 kursi atau naik 19,77 persen dari periode sama tahun lalu sebesar 1.764.801 kursi.

Kapasitas disediakan oleh 15 perisahaan penerbangan niaga berjadwal dengan 226 armada.

Selain menaikkan kapasitas, frekuensi  penerbangan juga ditingkatkan menjadi 6.805 atau naik 11,06 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 6.805 kali.

“Naiknya frekuensi penerbangan karena disetujuinya  768 kali extra flight belum lama ini,” ungkap Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko di Jakarta, Selasa (15/9).

Diungkapkannya, belum lama ini regulator telah menaikkan kapasitas dan memberikan izin extra flight bagi 10 maskapai.

Kesepuluh maskapai itu adalah  Kartika Airlines, Lion Air, Garuda Indonesia, Merpati Nusantara Airlines, Mandala Airlines, Trigana, Indonesia Air Asia, Sriwijaya Air, Travel Express, dan  Batavia Air.

“Extra Flight diberikan selama 16 hari sejak 14 hingga 29 September,” jelasnya.

Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay memperkirakan, pada 24 bandara jumlah penumpang domestik akan naik 15 persen atau dari 1,417 juta menjadi 1,630 juta  orang.

Herry mengungkapkan, selama masa mudik ini akan mengetatkan pemantauan kepada operator khususnya berkaitan masalah keselamatan dan layanan.

“Kami mendesak operator tetap memberlakukan tarif sesuai regulasi,” katanya.

Regulasi yang dimaksud adalah  KM No 9 tahun 2002 tentang tarif penumpang angkutan udara niaga
berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan KM 11/2006 tentang tarif referensi untuk penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.

Besaran tarif dalam KM no 9/2002 merupakan basic fare belum termasuk PPN 10 persen dari basic fare, IWJR, dan fuel surcharge.

“Di penerbangan ini tidak ada tuslag. Semua berdasar tarif atas dan bawah sesuai KM No 9,” katanya.

Herry juga mendesak operator memberikan kompensasi bagi pelanggan jika terjadi penurunan kualitas layanan sesuai dengan KM No 25/2008 pasal 36 tentang penyelenggaraaan angkutan udara.[Dni]

160909 UU Pos : Bisnis Jasa Pengiriman Dapatkan Kepastian Hukum

posindo1JAKARTA—Bisnis jasa pengiriman akhirnya mendapatkan kepastian hukum seiring disahkannya UU Pos oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  untuk menggantikan  UU No 6/84 tentang Pos pada  sidang paripurna yang   digelar di Jakarta,  Selasa (15/9).

”Hadirnya UU Pos yang telah diusulkan sejak delapan tahun lalu untuk merevisi regulasi lama membuat adanya kepastian hukum di bisnis pengiriman. Terutama berkaitan dengan praktik jasa pengiriman yang selama ini belum diatur oleh UU lama, tetapi sudah dilakukan oleh para pelaku usaha,” tegas Menkominfo Muhammad Nuh, di Jakarta, Selasa (15/9).

Nuh menjelaskan, UU Pos baru secara fundamental mengatur beberapa hal seperti  pencabutan   hak monopoli PT Pos Indonesia (Posindo) dalam pengiriman dokumen, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO), restrukturisasi Posindo, kepemilikan asing, dan interkoneksi.

”UU ini secara tegas mengatur tentang infrastruktur sharing guna mendorong efisiensi dan efektifitas diantara pemain. Ini berdampak juga pada pentarifan yang ditawarkan ke masyarakat dalam menggunakan jasa pengiriman,” jelasnya.

Berkaitan dengan nasib dari Posindo, Nuh menjelaskan, dalam UU secara tegas diamanatkan kepada kementrian terkait untuk menyehatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dalam jangka waktu lima tahun.

”Penyehatan tersebut baik dalam peningkatan kualitas layanan serta kinerja keuangan. Selama proses penyehatan lima tahun itu, tanggung jawab penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO) masih di Posindo. Setelah lima tahun baru di tenderkan program PSO tersebut,” katanya.

Sekjen Depkominfo/PLT Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menambahkan, pemerintah akan secepatnya membuat satu peraturan pelaksana (PP) terkait UU Pos. ”PP nanti akan mengatur masalah interkoneksi, tender PSO, dan lainnya. diusahakan dalam waktu dua tahun selesai. Tetapi hal-hal seperti penyelenggaraan bersifat liberal sudah bisa berjalan seiring UU ini disahkan,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia (Asperindo) M. Kaderial mengakui, hadirnya UU Pos menguntungkan bagi pelaku usaha, negara, dan masyarakat.

Bagi pengguna jasa adanya kepastian tentang kalsifikasi jasa dan ganti rugi oleh opeator jika gagal memberikan layanan berkualitas . ”Selama ini jika namanya surat kehilangan diganti dengan surat. Padahal isi surat itu yang berharga. Di UU Pos itu detail sekali masalah dokumen,” katanya.

Sedangkan bagi pelaku usaha adanya kepastian hukum terutama berkaitan dengan praktik interkoneksi dan persaingan sehat. Terakhir, negara akan bisa mengelola pemberian subsidi secara jelas dan tepat sasaran, khususnya untuk program PSO.

Direktur Utama PT Pos Indonesia  I Ketut Marjana mengatakan, hadirnya UU baru tidak akan mematikan Posindo karena arus liberalisasi memang tidak bisa ditolak. ”Justru ini bagus. Semuanya memiliki peluang yang sama menggarap bisnis ini,” katanya.

Tertutup Asing

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Djoko Susilo mengungkapkan, dalam regulasi baru tersebut ditegaskan juga masalah penyelenggara pos asing di Indonesia yang dituagkan dalam pasal 12.

Pasal 12 menyebutkan, Pos asing wajib bekerjasama dengan perusahaan dalam negeri melalui usaha patungan dimana saham mayoritas dikuasai oleh investor lokal. Komposisi saham yang diperbolehkan adalah 51 persen lokal atau 49 persen asing.

Selain itu, pos asing dibatasi wilayah operasinya pada ibukota provinsi yang telah memiliki pelabuhan udara dan/atau pelabuhan internasional. Sedangkan pengiriman pengiriman antarkota dilaksanakan oleh penyelenggara pos dalam negeri bukan usaha patungan.

Nuh menegaskan, hadirnya pasal tersebut untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri karena selama ini sebagian besar pemain di jasa ini adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). ”Rasanya wajar saja ini dilakukan. Nilai bisnis dari jasa ini sekitar 7 hingga 8 triliun rupiah. Tingkat pertumbuhannya setiap tahun  10 persen. Sudah saatnya dikuasai pemain lokal,” katanya.

Ketut   pun mendukung langkah pemerintah tersebut. ”Memang sudah saatnya masalah gateway diperjelas. Ini agar industri lokal dilindungi,” kata Ketut.

Kaderial menambahkan, prinsip dari jasa pengiriman adalah selalu dekat dengan industri manufaktur atau kegiatan ekspor-impor. ”Biasanya kegiatan itu ada di ibukota dan memiliki pelabuhan atau bandara internasional. Jadi, tidak masalah itu bagi pos asing,” katanya.[dni]

150909 Dephub Ketatkan Kelaikan Moda

JAKARTA—Departemen Perhubungan (Dephub) akan mengetatkan pemeriksaan kelaikan moda transportasi  guna menekan angka kecelakaan selama  musim mudik.

”Pengetatan kelaikan moda itu hal yang wajib dilakukan untuk menekan angka kecelakaan. Pemeriksaan akan dilakukan di setiap terminal keberangkatan,” tegas  Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii Djamal di Jakarta, Senin (14/9).

Dikatakannya, hal-hal yang diperiksa menyangkut aspek teknis seperti ban rem, dan penunjang keselamatan lainnya.  “Kami meminta  kepala terminal beserta timnya yang melakukan ini,” katanya.

Dirjen Perhubungan Darat, Dephub, Suroyo Alimoeso menegaskan, pihaknya akan mengoptimalkan pengawasan oleh jajaran dinas perhubungan di daerah. “Setiap kepala terminal keberangkatan harus melibatkan tim pemeriksa. Kalau bus tak laik, dilarang jalan dan harus dikandangkan,” katanya.

Selanjutnya Jusman meminta,  masyarakat ikut mengawasi penerapan tarif kelas ekonomi untuk Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP).

“Para pengusaha  dilarang menjual tiket di atas tarif batas sesuai KM No.1/2009 tentang Tarif Batas Atas dan Bawah Penumpang Bus Kelas Ekonomi,” katanya.

Dia meminta, tabel tarif batas dan bawah itu, ditempel di setiap terminal dan tempat penjualan tiket sehingga jika ada pelanggaran, siapa pun bisa melaporkan kepada petugas terdekat dengan identitas pelapor dan tiket serta barang- bukti yang jelas.

Berdasarkan catatan,  Tarif Ekonomi Trayek- Trayek Utama  AKAP  antara lain untuk Bandung – Purwokerto dengan jarak 264 km maka tarif batas bawah 22.700 rupiah dan tarif batas atas 36.700 rupiah.

Selain itu, Bandung-Tegal (208 km) tarif batas bawah 17.900 rupiah dan tarif batas atas 28.900 rupiah, Jakarta-Medan (2.204 km) tarif batas 306.400 rupiah, dan tarif batas bawah 189.500 rupiah Jakarta-Cirebon (288 km) tarif batas atas 40 ribu rupiah dan tarif batas bawah 24.800 rupiah. Tarif tersebut, belum termasuk iuran wajib kecelakaan penumpang.

Penanganan Macet
Berkaitan dengan penanganan macet selama mudik, Jusman menjanjikan   akan menangani setiap kasus kemacetan di jalur mudik pada Angkutan Lebaran 2009 maksimal dua jam sejak peristiwa itu dilaporkan ke petugas di lapangan.

“Target kami, setiap kemacetan pada suatu titik kemacetan, maksimal untuk ditangani dan bisa lancar kembali maksimal dua jam. Ini lebih baik dari tahun lalu sebanyak tiga jam,” katanya.

Dijelaskannya,   jika ada titik kemacetan yang termonitor lewat CCTV (Close Circuit Television) maka hal itu akan diinformasikan kepada petugas kepolisian dan pihak terkait di daerah, kemudian mereka akan menyelesaikan secara mandiri.

Jika dalam tempo tertentu tidak juga mampu, maka hal itu otomatis akan dilaporkan ke Mabes Polri dan segera tidak lama kemudian, Mabes Polri akan mengirim helikopter untuk menerjunkan sejumlah petugas di lokasi kejadian dan mereka segera melakukan langkah taktis penyelematan agar kondisi lalu lintas segera cair.

Jusman juga mengungkapkan,   target pelayanan lainnnya selama Angkutan Lebaran 2009 antara lain, untuk pelayanan di penyeberangan yakni maksimal pelayanan sekitar 120 menit, untuk kereta ekonomi, seluruh penumpang harus terangkut dan tingkat kecelakaan di jalan harus bisa ditekan dibanding tahun lalu.[dni]

150909 Bakrie Telecom Tidak Akan Tambah Investasi

Kinerja Perusahaan Semester I 2009

Deskripsi

Semester I 2009

Semester I 2008

Perubahan

Jumlah Pelanggan 8,9 juta 5,4 juta

63,8 %

Pendapatan Usaha Rp 1.666 Miliar Rp 1.235 Miliar

34,9 %

Pendapatan Usaha Bersih Rp 1.331 Miliar Rp   938 Miliar

41,9 %

EBITDA Rp   619,9 Miliar Rp   341,3 Miliar

81,6 %

Laba Bersih Rp     72,8 Miliar Rp     62,4 Miliar

16,7 %

JAKARTA—PT Bakrie Telecom tidak akan menambah nilai investasinya   sebesar 600 juta dollar AS untuk tiga tahun terhitung tahun lalu, meskipun perseroan baru saja mendapatkan tambahan kanal sebesar 1,23 MHz dari pemerintah.

“Kami tidak akan menambah nilai investasi. Tambahan kanal tersebut justru membuat perseroan semakin ekspansif karena secara teknologi bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan,” ungkap Direktur Korporasi bakrie Telecom Rakhmat Junaedi kepada Koran Jakarta, Senin (14/9).

Sebelumnya,  pemerintah memutuskan menambah satu kanal milik Bakrie Telecom untuk wilayah  Jawa Barat, Jakarta, dan Banten (JBJB) di   kanal 1019 pada spektrum 800 MHz tersebut. Penambahan kanal membuat BTEL   memiliki empat kanal atau lebar pita frekuensi sebesar lima MHz.   Konsekuensi dari penambahan kanal adalah    BTEL  mengajukan penambahan kapasitas  lebih dari 100 persen di wilayah JBJB kepada pemerintah.

Rakhmat mengatakan, penambahan kanal membuat BTEL akan semakin agresif dan ekspansif dalam menambah pelanggan karena memiliki ruang kapasitas yang lebih besar untuk melayani pelanggan.

“Jumlah pelanggan BTEL  pada semester pertama ini telah mencapai 8,9 juta pelanggan atau naik 63,8 persen ketimbang periode yang sama tahun lalu dengan   5,4 juta pelanggan. Jika kapasitas dinaikkan tentunya akan memperluas pelanggan yang dilayani,” katanya.

Direktur Utama Bakrie Telecom Anindya N Bakrie menambahkan, perkembangan positif dalam laju pertumbuhan pelanggan mendorong pencapaian positif pula dalam kinerja keuangan perusahaan di semester pertama 2009.

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, BTEL mencetak pendapatan kotor (gross revenue)  1..666 miliar rupiah pada semester pertama 2009 atau naik 34,9 persen dibanding pencapaian periode yang sama tahun 2008 yaitu sebesar 1.235 miliar rupiah.

Demikian pula catatan pertumbuhan pendapatan usaha bersih (net revenue) pada semester pertama 2009. Perusahaan mencatat pendapatan bersih sebesar  1.331 miliar rupiah. Dengan pencapaian ini berarti BTEL berhasil meningkatkan  pendapatan bersihnya sebesar 41,9 persen  dari   938 miliar rupiah yang dicapai pada semester pertama 2008.

Sedangkan  Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization (EBITDA) juga melonjak tajam sebesar 81,6 persen dari  341,3 miliar rupiah pada semester pertama 2008 menjadi  619,9 miliar rupiah pada semester pertama 2009.

Dalam hal pencapaian laba bersih selama semester pertama tahun 2009 BTEL membukukan laba bersih sebesar  72,8 miliar ru[piah atau mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 16,7 persen dibandingkan dengan laba bersih sebesar  62,4 miliar rupiah pada periode yang sama di tahun 2008.[dni]

150909 Tender USO Akses Internet: Memberikan Platform Broadband di Desa

telpondesa2Setelah sukses menggelar tender telepon desa atau lebih dikenal dengan Universal Service Obligation (USO) pada awal tahun ini, Depkominfo melalui Balai Informasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) mulai menggeber tender USO akses internet untuk tingkat kecamatan pada awal Oktober nanti.

Jika tender telepon desa digelar untuk menyediakan akses telekomunikasi dasar bagi 31.824 desa yang akan rampung pada awal tahun depan. Maka proyek penyediaan akses internet di tingkat kecamatan ini diharapkan mulai dikerjakan tahun depan.

Seandainya kedua program itu berjalan lancar, maka target Depkominfo untuk menderingkan desa pada 2009 dan memintarkannya pada 2010 bisa dikatakan tercapai. Hal ini mengingat sebagian desa sudah berdering pada tahun ini.

Kepala BTIP Santoso Serad menjelaskan, terdapat perbedaan antara USO yang dikerjakan oleh Telkomsel dan Icon+ sebagai pemenang telepon desa dengan tender akses internet tingkat kecamatan.

“Jika USO telepon desa prioritasnya adalah menyediakan akses telekomunikasi dasar berupa jasa suara dan SMS, maka tender yang akan dilaksanakan pada Oktober nanti menyediakan akses internet broadband dengan kecepatan mulai 256 Kbps,” katanya kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Meskipun Santoso tidak memungkiri,  ada beberapa desa yang disediakan oleh Telkomsel bisa mengakses data,  tetapi  kecepatannya minim sekali.

Berdasarkan catatan, Telkomsel telah menggelar desa dengan akses internet sebanyak   8.200 titik dari 24.051 desa yang ditarget selesai akhir 2009.

Sedangkan BTIP berharap dari 31.824  desa USO juga disediakan tiga tambahan akses Internet sekaligus di setiap provinsi sehingga total menjadi 100 Internet untuk layanan umum di tingkat desa seluruh provinsi.

Untuk itulah, dalam menyelenggarakan tender dengan pagu  sebesar  900 miliar rupiah itu ditetapkan lokasi pengadaan layanan internet di lokasi yang  strategis di kecamatan sehingga mudah diakses dan berada dekat dengan lembaga pemerintahan, pendidikan dan lain-lain.

“Harapannya, adanya  akses internet USO  dapat digunakan menjadi tempat pengenalan internet dan komputer guna meningkat produktifitas dan pemanfaatan untuk peningkatan ekonomi,” jelasnya.

Untuk teknologi yang diusung adalah  netral dengan kecepatan akses mulai 256 kbps. Pemenang tender minimal menyediakan lima Personal Computer dan akses untuk mendukung tujuan program yang sustainable selama empat tahun.

BTIP membidik  4.700 dari total 8 ribu kecamatan di seluruh Indonesia. Jumlah kecamatan yang memperoleh akses internet USO ini juga beragam, seperti misalnya di NAD akan sebanyak 220 kecamatan, di Sumsel sebanyak 157 kecamatan, di DIY sebanyak 13 kecamatan, di Bali sebanyak, 40 kecamatan dan lain sebagainya.

Sedangkan persyaratan peserta tender pun berbeda dengan USO telepon desa. Jika di USO telepon desa hanya diberikan pada penyelenggara jaringan, maka di tender akses internet penyelenggara jaringan dan jasa bisa ikut serta.

“Tender ini memang membuka peluang bagi penyelenggara jasa internet (PJI) karena ini sebenarnya bisnis mereka. Kami juga memastikan tender ini   tidak akan berbenturan dengan tender USO telepon desa, karena irisannya di desa ibukota kecamatan,” tambah Kepala Pusat Informasi Depkominfo, Gatot S Dewa Broto.

Tertarik

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengaku tertarik menggarap proyek ini jika unsur komersial dan teknisnya realistis. “Kalau hitungannya masuk,kenapa tidak dikerjakan saja sekalian,” katanya.

Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) Roy Rahajasa Yamin juga mengaku siap menggarap proyek ini. “APJII sedang mengaji maju sebagai konsorsium atau per anggota,” katanya.

Dikatannya,  APJI masih akan menunggu informasi dari BTIP untuk mengukur sampai mana peluang mereka dapat turut berpartisipasi termasuk jika nantinya ada pembatasan perizinan, pembagian per wilayah, persyaratan bid bond dan performance bond, hingga kesempatan keterlibatan pemain daerah, daya beli dan lain-lain.

Revisi

Anggota APJII Yadi Heryadi mengakui, ide menyelenggarakan tender tersebut sangat baik dan mampu menjadi stimulus bagi para PJI. Namun, untuk beberapa hal diperlukan persamaan persepsi dulu antara pemerintah dan PJI, terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi dan model bisnis.

“Setiap kecamatan itu berbeda satu dengan yang lain, baik itu dari sisi karakteristik, budaya, geografi, atau topologi. Artinya solusi internet kecamatan akan sangat berbeda satu dengan yang lain dan yang mengenal setiap wilayah itu  hanya PJI atau operator yang beroperasi dan menggarap pasar di sana,” katanya.

Menurut Yadi, jika melihat paparan pemerintah, muncul kesan   kurang mampu membedakan ISP dan  warnet. Dalam konsep pemerintah, internet kecamatan itu harus menyediakan perangkat-perangkat selayaknya warnet.

“Pemerintah menyampuradukkan antara warnet dan ISP. Jika misalnya di kecamatan itu sudah ada warnet, bisa bertempur nantinya PJI dengan warnet lokal. Padahal, warnet itu selama ini mitra PJI berjualan akses,” jelasnya.

Yadi pun meminta pemerintah untuk tegas mengkalsifikasi PJI yang akan ikut serta dalam tender ini. “Jika benar ingin memberikan stimulus bagi PJI, maka harus jelas siapa yang boleh ikut tender. Sebagian besar PJI adalah operator kecil. Jika sekelas Indosat, Telkomsel, Telkom, atau IM2 ikutan, ini stimulus buat siapa,” katanya.

Dia menyarankan, bagi PJI yang akan mengikuti tender tersebut ada syarat  yang mengikat seperti  PJI dengan ijin operasional di daerah A menjadi prioritas dan hanya boleh ikut bidding untuk daerah A. sedangkan  PJI dengan ijin nasional atau Jakarta tidak diperkenankan bidding untuk daerah A, kecuali tidak ada PJI yang beroperasi di daerah A tersebut.

Syarat lainnya adalah  PJI harus memiliki PoP di daerah tersebut dan dibuktikan dengan Laporan PJI yang diberikan kepada pemerintah.

Terakhir, PJI yang boleh ikut adalah perusahaan dengan   ijin PJI saja. “Network Access Provider (NAP) tidak diperkenankan ikut tender , karena NAP itu konsumennya bukan masyarakat tapi mereka menjual bandwitdh kepada PJI,” jelasnya.[dni]

150909 Dampak Tender BWA

Tulisan ini adalah tulisan tamu dari Pengamat Telekomunikasi dan Dosen Teknik Elektro FTUI, Gunawan Wibisono

===

Pengumuman pemenang tender broadband wireless access (BWA) 2,3 GHz telah diumumkan, dengan hasil diluar perkiraan banyak pihak, seperti bahwa tender akan diborong oleh operator incumbent tidak terbukti. Pemenang tender BWA dikuasai oleh operator baru yang selama ini kurang terdengar gaungnya. Apalagi untuk zona 4 yang meliputi Jabodetabek dan Banten dimenangkan oleh ISP yang berbasis di luar zona 4. Yang lebih mencengangkan adalah biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi yang nilainya hampir 9 kali reserved price yang diusulkan pemerintah. Tujuan pemerintah menyelenggarakan tender BWA 2,3 GHz antara lain, adalah memberikan nilai ekonomis atas sumber daya frekuensi yang terbatas, internet terjangkau, dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri (IDN) perangkat BWA. Hasil tender BWA 2,3 GHz telah berhasil memberi nilai ekonomis atas frekuensi dengan dicapainya harga BHP frekuensi melebihi  harga reserved price. Pertanyaan mendasar adalah apakah kehadiran BWA (dibaca WiMAX) akan menciptakan internet terjangkau dan mendorong pertumbuhan IDN perangkat BWA. Mari kita tunggu jawaban atas pertanyaan ini seiring dengan perjalanan waktu karena penggelaran jaringan  BWA oleh pemenang tender sedang berjalan.

Hasil tender BWA 2,3 GHz yang baru lalu akan memberi dampak pada kondisi telekomunikasi yang sedang berlangsung maupun yang akan terjadi dimasa depan yang meliputi BHP frekuensi BWA, tarif internet, ketersediaan backbone serta pertumbuhan perangkat BWA dan konten IDN.

BHP Frekuensi

Hasil tender BWA 2,3 GHz yang baru lalu pemerintah mendapatkan BHP frekuensi per tahun sebesar Rp. 458 milyar untuk 30 MHz, yang berarti sekitar Rp. 15 Milyar per MHz. Sedangkan pada 3G, besarnya BHP frekuensi adalah Rp. 32 Milyar per MHz. Bila dibanding dengan BHP 3G, BHP BWA 2,3 GHz lebih murah, tetapi bila dibandingkan dengan jenis layanan dan jangkauannya,layanan BWA lebih mahal dari 3G. Hasil tender BWA membuat posisi tawar pemerintah atas BHP frekuensi 3G menjadi tinggi. Ini terlihat bahwa pemerintah bergeming untuk bertahan dengan harga Rp. 160 Milyar. Bagi  operator incumbent yang gagal mendapatkan frekuensi BWA akan segera mengambil frekuensi tambahan 3G untuk meningkatkan persaingan layanan wireless internet 3G yang dimiliki walaupun harganya relatif tinggi. Karena bila operator 3G yang ingin mendapatkan frekuensi tambahan tidak mengambilnya, maka akan ada operator lain yang siap mengambilnya dan belum tentu pemerintah dapat menyediakan spektrum frekuensinya bila tidak diambil tahun ini. Yang ditunggu adalah kebijakan pemerintah dalam menentukan BHP BWA 3,3 GHz, pemerintah harus bijaksana karena berapapun harga BHP BWA 3,3 GHz yang ditentukan pemerintah akan menimbulkan dampak bagi operator BWA. Pemerintah harus mampu menentukan harga BHP yang terjangkau serta menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi operator BWA. Dengan legalitas kehadiran 8 operator BWA 3,3 GHz tingkat persaingan bisnis BWA semakin tinggi. Tender BWA memberikan pengalaman yang berharga.

Internet Terjangkau

Pertanyaan yang timbul apakah dengan BHP yang tinggi mampu membuat harga akses internet terjangkau bisa tercapai? Memang BHP hanya salah satu komponen yang mempengaruhi harga jual dari layanan BWA, harga jual BWA ke user tergantung dari bisnis model dari operator. Ada kekuatiran dengan tingginya BHP menjadikan harga akses internet menjadi mahal sehingga internet  terjangkau sulit terealisasi atau untuk dapat membuat harga internet terjangkau menjadikan  kualitas layanan menurun. Untuk zona 4 sebagai misal dengan BHP sebesar Rp. 120 Milyar, bila operator pemenang mampu menghimpun pelanggan sebanyak 120.000 pelanggan pertahun maka dengan hitungan sederhana besarnya BHP yang harus ditanggung tiap pelanggan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- pertahun atau Rp. 100.000,- per bulan. Bila biaya dari BHP digabung dengan biaya yang berasal dari ongkos produksi maka biaya yang harus ditanggung pelanggan semakin besar. Melihat besarnya biaya yang harus ditanggung pelanggan, sepertinya mengharapkan tarif internet terjangkau dari kehadiran BWA perlu perencanaan yang matang. Sudah saatnya regulator dalam menentukan besaran BHP frekuensi memperhatikan besaran tarif yang akan ditanggung pengguna atau disebut sebagai BHP berbasis user. BHP berbasis user memberikan tingkat persaingan tarif yang sama untuk setiap operator, hanya operator dengan biaya operasional yang efisien mampu tumbuh dan berkembang.

Ketersediaan Backbone

Saat ini di Indonesia sangat banyak digelar teknologi akses, dari 2G, 3G, LAN, dan BWA hingga mungkin 4G. Pada saat ini kendala ketersediaan jaringan backbone masih menjadi persoalan yang belum ada solusinya. Untuk wilayah Jawa, Sumatra, dan Bali kendala kapasitas masih dominan sedangkan diluar wilayah tersebut masalah yang terbesar adalah ketersediaan dan kapasitas jaringan backbone. Keterlambatan menggelar jaringan backbone melalui proyek PALAPA Ring, dikuatirkan akan menjadikan penggelaran BWA akan menghadapi kendala. Oleh karena itu ketersediaan jaringan backbone melalui penggelaran PALAPA Ring harus disegerakan, agar mimpi menuju masyarakat broadband  melalui penggelara BWA dapat segera terwujud.

Pertumbuhan IDN perangkat BWA dan konten

Perlu  ada jaminan dari pemerintah kepada operator pemenang tender BWA untuk memanfaatkan hasil produk IDN sesuai dengan yang disyaratkan oleh PM 7/2009. Karena pengalaman membuktikan bahwa pemerintah masih terlalu “lemah” dan “kurang tegas” dalam menjalankan peraturan yang dibuatnya sendiri. Seperti implementasi migrasi dua operator 3,3 GHz yang harus menempati alokasi baru, tapi hingga batas waktu yang ditentukan belum terdengar telah tergelar jaringan kedua operator BWA dengan menggunakan perangkat BWA produk IDN. Ada keengganan dari operator untuk menggunakan produk dengan berbagai alasannya masing-masing. Tetapi disisi lain jangan sampai tidak ada kepastian hukum yang menyebabkan ekosistem BWA IDN yang telah mulai berbunga, kuncup kembali sebelum berkembang. Perlu ada kesadaran bersama untuk mendukung pertumbuhan BWA IDN, harus disadari bahwa kemajuan IDN apapun dimulai dari diri kita sendiri. Kunci suksesnya adalah kebanggaan untuk menggunakan produk IDN oleh bangsa ini. Disisi lain kehadiran BWA harus segera diantisipasi dengan kesiapan konten dan aplikasi yang sesuai untuk berjalan di atasnya. Jangan sampai terjadi konten dan aplikasi asing yang diunduh oleh para pengguna BWA. Oleh karena itu para konten atau aplikasi provider IDN harus ancang-ancang menangkap peluang bisnis dengan kehadiran BWA, jangan sampai dikuasai asing. Kehadiran BWA seharusnya mendorong pertumbuhan pesat konten dan aplikasi.

150909 ATSI Minta Peluang Lakukan Self Regulation

JAKARTA–Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) meminta diberikan peluang oleh regulator untuk melakukan self regulation terkait hal-hal yang bersifat business to business (B2B).

Self regulation adalah kebebasan untuk mengatur hal-hal menyangkut bisnis yang dibuat dan dijalankan sendiri oleh pelaku usaha di industri.

“Selama ini regulator sudah mengeluarkan regulasi yang pro rakyat dan negara. Sudah saatnya juga industri diberikan hak untuk melakukan self regulation,” ujar Ketua Umum ATSI Sarwoto Atmosutarno kepada Koran Jakarta, Senin (14/9).

Menurut dia, kebijakan pro rakyat yang diambil oleh regulator tercermin dalam formula perhitungan biaya interkoneksi dan kualitas layanan. Sedangkan regulasi pro negara bisa dilihat pada besaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) atau sewa frekuensi.

“Nah, ada juga hal-hal bisnis yang sebenarnya bisa diserahkan kepada industri untuk mengatur. Misalnya, clearing house atau kebutuhan bandwitdh,” jelasnya.

Selama ini, untuk hal seperti itu regulator masih ikut mengatur, namun disisi lain juga mendesak operator menyelesaikan secara B2B. “Jika mau B2B, serahkan saja ke industri. Soalnya, dalam waktu dua hinggan 4 tahun ke depan konsolidasi akan terjadi di industri ini,” katanya.

Konsolidasi yang terjadi, menurut Sarwoto, tidak hanya dari sisi entitas bisnis, tetapi juga infrastruktur, akses, hingga transport dalam rangka konvergensi. “Kalau sudah begini aroma B2B akan lebih kental. Karena itu ada baiknya sejak dari sekarang peluang self regulation itu diberikan sebagai insentif,” jelasnya.

Sarwoto juga mengingatkan, regulator tidak lagi mengumbar pemberian lisensi bagi pemain telekomunikasi karena bisa membuat lanskap industri berubah. “Kebijakan pemberian lisensi yang longgar dengan memperbanyak pemain di satu jasa itu harus ditinjau ulang,” katanya.

Dikatakannya, dampak dari longgarnya pemberian lisensi bisa dilihat pada rendahnya kualitas layanan yang diberikan oleh pemain kepada pelanggan.

“Hal ini karena semua mengejar kuantitas. Akhirnya dari sisi kinerja keuangan semuanya berdarah-darah. Inilah alasan ATSI mulai mengajak anggotanya untuk bersaing di sisi kualitas. Masalah ini menjadi serius karena dalam lima tahun ke depan penetrasi telkomunikasi di Indonesia sudah mencapai 100 persen,” jelasnya.[Dni]