190909 Maskapai Bantah Salah Gunakan Fuel Surcharge

JAKARTA—Maskapai penerbangan membantah tudingan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang penyalahgunaan biaya tambahan bahan bakar (Fuel Surcharge) menjadi sumber pendapatan.


“Tidak benar itu Fuel Surcharge disalahgunakan. Sepertinya ada informasi yang tidak lengkap didapat oleh KPPU,” ujar juru bicara Sriwijaya Air Ruth Hanna Simatupang di Jakarta, Jumat (18/9).


Dijelaskannya, saat ini patokan harga avtur sebesar 2.700 rupiah per liter yang dipatok oleh pemerintah tidak bisa dijadikan acuan karena harga bahan bakar telah melonjak menjadi sekitar tujuh ribu rupiah.


“Selain itu harga avtur itu tiap dua minggu berubah. Nah, maskapai itu mengikuti dinamisnya harga avtur melalui fuel surcharge. Bagaiamana dibilang ini dijadikan sumber pendapatan,” jelasnya.


Hanna mengakui, dibutuhkan formulasi penentuan fuel surcharge oleh regulator agar ada kesepakatan aturan main. “Tidak ada masalah KM No 9/2002 direvisi. Asalkan membuat industri menjadi lebih baik dan berkembang,” katanya.


Hanna mengingatkan, industri penerbangan masih membutuhkan dukungan regulasi untuk berkembag mengingat potensi masyarakat yang ingin naik angkutan udar alumayan tinggi.


“Hilangnya Adam Air membuat calon pelanggannya pindah ke maskapai lain. Nah, ini tidak serta merta bisa diserap karena maskapai belum menyiapkan kapasitas. Jika muncul regulasi yang tidak mendukung industri bisa ada lagi maskapai yang bubar,” katanya.


Senada dengan Hanna, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait membantah menjadikan fuel surcharge sebagai sumber pendapatan. “Itu kan untuk menjaga margin karena harga avtur naik terus,” katanya.


Edward pun tidak keberatan jika akhirnya KM No 9/2002 direvisi dan harga avtur dibuat mendekati nilai aktual di pasar. “Kami pelaku usaha ikut saja dengan keputusan pemerintah,” katanya.


Secara terpisah,  Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit  menghimbau regulator untuk melakukan pengkajian ulang struktur tarif layanan di industri trasnportasi udara agar menguntungkan konsumen dan operator.


”Rasanya mendesak dilakukan pengkajian ulang struktur tarif dilakukan oleh regulator,” ujarnya.


Menurut Danang, tudingan yang dilontarkan oleh KPPU   tidak akan terjadi jika struktur tarif transportasi direvisi ulang oleh regulator.


”Jika harus dilakukan perubahan struktur tarif layanan yang harus dimasukkan itu adalah komponen risk premium untuk mengakomodasi fluktuasi harga internasional ke dalam harga tiket,” katanya.


Sebelumnya, KPPU   mendesak   pemberlakuan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) di industri penerangan dihapuskan karena sering disalahgunakan oleh maskapai dalam pelaksanaannya.


“Kami mendesak fuel surcharge itu dihapus karena di lapangan banyak disalahgunakan tidak hanya ingin menjaga margin tetapi sudah mendekati aksi mencari untung terlalu besar,” ujar Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi.


Menurut Junaidi, komponen  fuel surcharge bisa dihapus jika pemerintah   memiliki regulasi soal tarif melalui formula penghitungan yang baku .


“Jika sudah ada formula perhitungannya tentu pemerintah bisa mengukur penyalahgunaan fuel surcharge di lapangan. Selain itu besaran yang diberikan ke masyarakat juga konsisten. Soalnya di lapangan banyak maskapai yang menjadikan fuel surcharge sebagai sumber pendapatan sendiri,” jelasnya.


Dicontohkannya,   pada bulan Mei 2006 rata-rata harga avtur  5..600 rupiha per liter. Pada waktu itu rata-rata harga fuel surcharge sekitar  20.000 rupiah. Ketika harga avtur naik menjadi  8.206 rupiah  per liter di akhir 2008, fuel surcharge yang dikenakan naik lebih tinggi dan berada di kisaran  160.000 hingga  480.000 rupiah. Garuda dituding sebagai maskapai yang paling tinggi  mengenakan fuel surcharge   karena volume avtur dan kapasitas penumpang lebih besar dibandingkan maskapai lainnya.


Selain itu, KPPU juga mendesak pemerintah menghitung ulang besaran fuel surcharge di setiap maskapai dalam negeri. Pasalnya, KPPU menemukan adanya ketidakseimbangan antara harga avtur dan fuel surcharge.


Direktur Angkutan Udara Departemen Perhubungan Tri S Sunoko mengakui adanya surat dari KPPU tentang fuel surcharge. “Memang ada surat dari KPPU. Sekarang sedang kita pelajari. Soalnya ada perbedaan cara pandang antara KPPU dengan kami,” katanya.


Tri mengatakan, regulator sebenarnya sudah memberikan formulasi menghitung fuels surcharge bagi maskapai seperti berdasarkan jarak, jumlah pesawat, dan lainnya. “Tetapi pola itu ditolak maskapai dan menghitung sendiri-sendiri. solusinya adalah segera direvisi KM No 9/ 2002,” katanya.


Tri menjanjikan, jika KM No 9/2002 telah direvisi akan dimasukkan harga avtur mendekati aktual. “Sekarang harga avtur sekitar 7 ribu rupiah, memang ada jarak yang jauh dengan 2.700 rupiah. Tetapi, seandainya sudah dibuat angka aktual dan avtur naik kembali, tentu fuel surcharge akan ada lagi,” jelasnya.[dni]


190909 Maskapai Belum Gunakan Penerbangan Malam

JAKARTA—Maskapai penerbangan merasakan belum perlu memanfaatkan penerbangan tengah malam meskipun ada kemungkinan Lebaran dimajukan menjadi Minggu (20/9) dari Senin (21/9).

“Penerbangan paling malam hanya untuk rute Jakarta-Palembang. Itupun jam 20.30 malam,” ungkap Juru bicara Sriwijaya Air Ruth Hanna Simatupang di Jakarta, Jumat (18/9).

Diakuinya, memang ada calon penumpang yang memindahkan jadwal penerbangannya lebih maju dari jadwal karena ada kemungkinan lebaran dimajukan, tetapi jumlahnya tidak signifikan.

“Masih bisa ditampung oleh armada yang ada. Selain itu kami menjual tiket itu sejak Mei lalu, jadi calon pelanggan banyak yang memilih berangkat pada Jumat atau Sabtu,” jelasnya.

Senada dengan Hanna, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengatakan, belum akan memanfaatkan kesempatan terbang tengah malam karena pemintaan belum melonjak.

“Kita tergantung masyarakat saja. Sekarang masih bisa ditampung dengan armada yang ada. Sejauh ini baru ada 100 penumpang yang mengubah jadwal terbangnya,” katanya.
Sementara VP Corporate Secretary Garuda Indonesia , Pujobroto mengatakan, ada sekitar 200-300 penumpang mengganti jadwal keberangkatan.

Calon penumpang mengajukan perubahan jadwal perjalanan yang semula berangkat tanggal 20 September 2009 pagi, menjadi 19 September 2009 sore atau 20 September siang.
Pengubahan jadwal keberangkatan itu umumnya terjadi pada penumpang dengan tujuan kota-kota jarak pendek, seperti Jawa dan Sumatera.

Garuda telah mengantisipasi pengubahan jadwal dengan menyediakan penerbangan malam dan menggunakan pesawat berbadan lebar untuk penerbangan ke kota tujuan yang memiliki bandara bisa didarati pesawat berbadan lebar. Maskapai ini menyediakan sebanyak 53 ribu lebih tempat duduk tambahan   sejak 16 September hingga 28 September 2009 (periode H-5  dan H+6).

Direktur Angkutan Udara Perhubungan Udara Tri S Sunoko menilai, pemindahan jadwal keberangkatan penumpang boleh dilakukan, bahkan tidak perlu   meminta izin kepada Departemen Perhubungan.

“Silakan diatur oleh internal perusahaan masing-masing maskapai jika menyangkut ekstra flight.   Tetapi kalau ada pengubahan jadwal keberangkatan yang mengakibatkan penambahan penerbangan, maskapai harus melapor,” katanya.[dni]

180909 Penumpang KA Bisa Tukar Tiket

JAKARTA—Departemen Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian memastikan calon penumpang kereta api (KA) kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif bisa menukarkan tiket yang dimilikinya untuk mengganti jadwal perjalanan karena Lebaran dimajukan.

“Jika masyarakat ada yang merasa dirugikan atas keputusan pemerintah menetapkan hari Lebaran jatuh pada Minggu (20/9), silakan menukarkan tiket mereka. Kami sudah meminta PT Kereta Api (PT KA) untuk memfasilitasi penukaran itu dan menyerahkan mekanisme penukarannya ke mereka. PT KA sudah menyetujui dan siap,” ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan Tundjung Inderawan di Jakarta, Kamis (17/9).

Pertukaran bisa dilakukan jika ada  bangku kosongnya di kelas yang sama masih tersedia, baik pada KA reguler maupun tambahan. Tetapi, kalau tidak ada, tidak mungkin juga menggeser penumpang lain yang punya tiket sesuai jadwal. “Hal yang mungkin dilakukan  turun ke kelas leih bawah,” katanya.

Dikatakannya, kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah karena cukup menyadari akibat dari perubahan penetapan hari Lebaran dari penanggalan kalendar tersebut yang membuat  calon penumpang yang semestinya berangkat pada H-1 dengan jadwal Lebaran hari Senin, jadi harus berangkat pada hari H Lebaran (Minggu).

”Penetapan dimajukannya hari H Lebaran ini sebenarnya tidak akan menjadi persoalan kalau mereka mau berangkat pada hari raya, atau menukar tiketnya dengan kelas ekonomi. Karena semua kereta tetap pada jadwal dan jumlah penumpangnya telah tetap. Kereta tidak akan terpengaruh besar atas perubahan penetapan hari raya,” katanya.

Menurut dia, akibat perubahan tanggal lebaran tersebut  justeru angkutan udaralah yang berpotensi terkena imbas. “Jika itu benar terjadi akan terjadi limpahan penumpang udara ke kereta api. Ini yang justru sedang kami pikirkan. Kemungkinannya akan ada ‘muntahan’ penumpang dari angkutan udara ke kereta api sebesar 0,4 persen. Berarti, prediksi jumlah peningkatan tahun ini dari tahun lalu berubah dari 5,6 persen menjadi 6 persen,” katanya.

Secara terpisah, Juru Bicara PT KA Adi Suryatmini mengatakan,  siap  memfasilitasi penukaran tiket tersebut. ”Kita akan layani penukaran tiket calon penumpang untuk merubah jadwal, asalkan sesuai prosedur. Kalau masih ada bangku persediaan dari 10 persen cadangan kursi reguler yang kami alokasikan, bisa ditukar dengan kelas yang sama. Tetapi kalau sudah tidak ada lagi bangku, kami mohon maaf,” katanya.

Mekanisme lain yang bisa dilakukan calon penumpang adalah mengembalikan tiket dan menukarnya kembali dengan uang sesuai persyaratan dan ketentuan pengembalian yang ada. ”Ada prosentase pemotongan dari nilai tiket, jika ingin ditukar kembali dengan uang. Tetapi kalau mau tetap naik KA, bisa pakai kelas ekonomi yang kami sediakan setiap  hari tanpa nomor bangku,” katanya.

Berdasarkan catatan, untuk mengangkut pemudik tahun ini, pemerintah mengalokasikan sebanyak 227 armada KA dengan daya angkut 3,71 juta orang. Jumlah tersebut sudah termasuk 75 KA tambahan yang disediakan Departemen Perhubungan dan PT KA.


Mulai Melonjak

Pada kesempatan lain, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Suroyo Alimoeso memprediksi   pada jalur-jalur mudik utama dari arah Jakarta baik menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, maupun menuju Sumatera, volume kendaraan-kendaraan pribadi akan terus meningkat pada Kamis (17/9) ini.

Dikatakannya, Kamis ini diperkirakan akan menjadi puncak arus mudik pertama lalu lintas jalan. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran masyarakat jika hari Idul Fitri 1430 H ditetapkan pemerintah pada Minggu (20/9). Di mana masyarakat pengguna kendaraan pribadi yang diprediksi mencapai 11 juta orang pada masa Lebaran kali ini, akan memajukan jadwal keberangkatan untuk mengejar waktu pelaksanaan Shalat Id di kampung halaman.

”Jika Lebaran Minggu, berarti puncak yang diperkirakan terjadi pada H-3 Lebaran jatuh pada hari Kamis. Masyarakat pasti akan memajukan jadwal perjalanannya,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Suroyo mengatakan, sejak Rabu malam petugas Posko Angkutan Lebaran Terpadu Nasional 2009 telah memperketat pengawasan dan penyebaran informasi kepada petugas-petugas di lapangan untuk melakukan aksi antisipasi.

”Tidak hanya di jalan-jalan yang akan dilalui pemudik, di pelabuhan penyeberangan seperti Merak juga akan kita siagakan. Pola operasinya sudah kita minta untuk ditingkatkan dengan mengatur kembali sea time (waktu labuh) dan port time (waktu sandar). Karena sejak semalam kepadatan sudah terlihat di sana ,” katanya.

Untuk mengantisipasi kemacetan di jalan raya sendiri, Polri yang memiliki kewenangan penuh terkait pengaturan strategi lalu lintas sebagaimana diamanatkan UU LLAJ No 22/2009, telah menyiapkan sejumlah rencana baik pola antisipasi maupun untuk mengurai kemacetan yang terjadi.

“Polisi di lapangan akan memantau langsung melalui posko-posko pengamanan lebaran dan menggelar Operasi Ketupat untuk menertibkan lalu lintas bersama aparat Dinas Perhubungan dan terkait lainnya,” jelas Suroyo.

Kemudian untuk mengantisipasi penumpukkan kendaraan di gerbang keluar Tol Jakarta-Cikampek, dia menambahkan, petugas di lapangan telah diarahkan untuk mengalihkan arus kendaraan yang terus meningkat kepadatannya ke pintu-pintu keluar sebelum gerbang Cikampek. ”Salah satunya kita alihkan menuju Sadang. Upaya ini agar tidak ada penumpukkan di Simpang Jomin, dan saat ini sudah kita lakukan mekanisme pengalihan itu,” katanya.

Mekanisme pengalihan arus lalu lintas untuk mengantisipasi penumpukkan kendaraan di Simpang Jomin, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, juga diterapkan bagi para pengendara sepeda motor yang melintasi jalur nasional. Para pengendara sepeda motor akan diminta agar tidak perlu masuk ke dalam kota Karawang. Mereka mulai kita alihkan masuk ke jalur khusus sepeda motor di daerah Talagasari.

”Jalannya di sana bagus. Jalur alternatif itu nantinya akan keluar tembus sampai ke Cikalong, sudah lewat Simpang Jomin,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dikeluarkan situs posko terpadu Ditjen Perhubungan Darat www.rttmc-hubdat. web.id, kondisi arus lalu lintas di Simpang Jomin pagi tadi ramai lancar dengan kecepatan laju kendaraan rata-rata 20-40 km/ jam. [dni]

180909 Operator Gelar Mudik Bersama

Jakarta—Sejumlah operator telekomunikasi menggelar kegiatan mudik bersama untuk pelanggannya sebagai bentuk kepedulian sekaligus dukungan terhadap pemerintah dalam melayani masyarakat untuk  mudik.

Operator yang menyelenggarakan mudik bersama itu adalah  Telkomsel, Telkom, Natrindo Telepon Seluler (NTS), Indosat, dan XL. Selain menggelar mudik bersama, operator juga menyediakan posko mudik untuk memanjakan pelanggannya.

Direktur Keuangan Telkomsel Triwahyusari mengungkapkan, Lebaran tahun ini Telkomsel memberangkatkan  7.133 orang pemudik  dengan menggunakan enam moda transportasi  yakni kereta api, motor, bus, kapal laut, mobil keluarga, dan pesawat.

”Disemua moda darat dan laut pelanggan masih bisa berkomunikasi melalui Telkomsel. Unuk menjadi pemudik bersama Telkomsel cukup ikut program retensi Telkomselpoin,” ujarnya di Jakarta, Kamis (17/9).

Sedangkan untuk posko mudik, Telkomsel   menggelar 904 posko yang terdiri atas 55 POSKOsiaga, 50 OUTLETsiaga, 305 posko siaga Polri, 410 posko ATPM mobil, dan 84 posko ATPM motor. Posko tersebut tersebar di sepanjang jalur mudik utama, seperti bandara, stasiun kereta, terminal bus, pelabuhan, rumah makan, dan lokasi wisata.

Para pemudik dapat singgah untuk beristirahat sejenak sambil menikmati fasilitas yang diberikan di Posko Siaga, antara lain: layanan penjualan starter pack dan voucher isi ulang, toilet, winshield washer, pijat kaki, obat-obatan, ruang sholat, permainan interaktif dengan hadiah-hadiah menarik, serta layanan gratis oleh mitra Telkomsel.

Sementara juru bicara NTS Anita Avianty mengatakan, pelanggan Axis akan diberangkatkan dengan bus yang telah disediakan pada Kamis ini. “Kami baru menggunakan moda bis saja untuk 5000 pemudik,” katanya.

Pada kesempatan lain,  Chief Marketing Indosat Guntur S Siboro mengungkapkan, tela menyediakan   138 posko mudik yang dibangun oleh Indosat. Di Jabar ada 37 titik layanan yang tersebar di seluruh jalur mudik. Namun,  posko yang besar hanya terdapat di dua tempat yakni di Rumah Makan Samudra, Eretan-Patrol, Indramayu dan Rumah Makan Pujaseda di Ciamis..

“Kami berikan kemudahan berkomunikasi bagi para pemudik di posko kami. Layanan seperti free wifi yang didukung oleh IM2 juga ada di tiap-tiap posko,” katanya.

Tak mau kalah,  Telkom pun
menyediakan 29 Posko Telkom   Peduli di sepanjang  jalur mudik di Pulau Jawa dan Sumatera. Khusus Wilayah Jabodetabek  tersedia 5 Posko Telkom   Peduli Posko Mudik.

EGM Telkom Divre IIMas’ud Khamid mengatakan, fasilitas yang diberikan di posko T berupa layanan umum dan  informasi, serta  publik.[dni]

180909 KPPU Desak Fuel Surcharge Dihapuskan

JAKARTA —Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendesak   pemberlakuan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) di industri penerangan dihapuskan karena sering disalahgunakan oleh maskapai dalam pelaksanaannya.

“Kami mendesak fuel surcharge itu dihapus karena di lapangan banyak disalahgunakan tidak hanya ingin menjaga margin tetapi sudah mendekati aksi mencari untung terlalu besar,” ujar Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi di Jakarta, Kamis (17/9).

Menurut Junaidi, komponen  fuel surcharge bisa dihapus jika pemerintah   memiliki regulasi soal tarif melalui formula penghitungan yang baku .

“Jika sudah ada formula perhitungannya tentu pemerintah bisa mengukur penyalahgunaan fuel surcharge di lapangan. Selain itu besaran yang diberikan ke masyarakat juga konsisten. Soalnya di lapangan banyak maskapai yang menjadikan fuel surcharge sebagai sumber pendapatan sendiri,” jelasnya.

Dicontohkannya,   pada bulan Mei 2006 rata-rata harga avtur  5.600 rupiha per liter. Pada waktu itu rata-rata harga fuel surcharge sekitar  20.000 rupiah. Ketika harga avtur naik menjadi  8.206 rupiah  per liter di akhir 2008, fuel surcharge yang dikenakan naik lebih tinggi dan berada di kisaran  160.000 hingga  480.000 rupiah. Garuda dituding sebagai maskapai yang paling tinggi  mengenakan fuel surcharge   karena volume avtur dan kapasitas penumpang lebih besar dibandingkan maskapai lainnya.

Selain itu, KPPU juga mendesak pemerintah menghitung ulang besaran fuel surcharge di setiap maskapai dalam negeri. Pasalnya, KPPU menemukan adanya ketidakseimbangan antara harga avtur dan fuel surcharge.

“Fuel surcharge seharusnya dibayar menutupi harga avtur yang tinggi, tapi sekarang ini penurunan harga avtur tidak sebanding dengan fuel surcharge yang naik. Patokan harga avtru 2.700 rupiah itu sudah tidak aktual.,” katanya.

Menurutnya, sampai saat ini tidak ada kebijakan pemerintah yang secara khusus mengatur fuel surcharge. Kebijakan terkait tarif penerbangan masih menggunakan Keputusan Menteri No 9 tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi.

Fuel surcharge sebagai kompenen baru dalam industri penerbangan secara resmi diberlakukan sejak bulan Mei 2006. Dengan tambahan fuel surcharge, maka tarif penerbangan menjadi terdiri dari fare basic, fuel surcharge, Iuran Wajib Jasa Raharja, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pada awalnya, implementasi fuel surcharge dilakukan melalui penetapan oleh Indonesia National Air Carrier Association (INACA), akan tetapi kemudian KPPU menyatakan bahwa penetapan INACA merupakan bentuk kartel yang dilarang dalam UU No 5 tahun 1999.

“Kami sudah mengirimkan rekomendasi berkaitan fuel surcharge ini  pada 24 Agustus lalu ke Departemen Perhubungan agar ditindaklanjuti. Semoga ada respons positif dari lembaga tersebut,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Angkutan Udara Departemen Perhubungan Tri S Sunoko mengakui adanya surat dari KPPU tentang fuel surcharge. “Memang ada surat dari KPPU. Sekarang sedang kita pelajari. Soalnya ada perbedaan cara pandang antara KPPU dengan kami,” katanya.

Tri mengatakan, regulator sebenarnya sudah memberikan formulasi menghitung fuels surcharge bagi maskapai seperti berdasarkan jarak, jumlah pesawat, dan lainnya. “Tetapi pola itu ditolak maskapai dan menghitung sendiri-sendiri. solusinya adalah segera direvisi KM No 9/ 2002,” katanya.

Tri menjanjikan, jika KM No 9/2002 telah direvisi akan dimasukkan harga avtur mendekati aktual. “Sekarang harga avtur sekitar 7 ribu rupiah, memang ada jarak yang jauh dengan 2.700 rupiah. Tetapi, seandainya sudah dibuat angka aktual dan avtur naik kembali, tentu fuel surcharge akan ada lagi,” jelasnya.[dni]

180909 Telkom Siapkan Rp 500 Miliar untuk Akuisisi

JAKARTA —PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menyiapkan dana sekitar 500 miliar rupiah guna mengakuisisi dua perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) sebelum tutup tahun ini.

“Sekarang sedang dalam pengajian  untuk mengakuisisi dua perusahaan TIK. Diharapkan akusisi   rampung sebelum akhir tahun ini,” ungkap  Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah, di Jakarta, Kamis (17/9).

Dikatakannya,  akuisisi perusahaan berbasis TIK   dapat menambah kapasitas bisnis utama  perusahaan. “Saat ini sedang berlangsung tahapan uji tuntas (due diligence). Saya tidak bisa ungkap nama-nama perusahaannya,” jelasnya.

Menurut dia, jika perusahaan yang akan diakuisisi   bagus dan menunjang bisnis inti perusahaan, maka aksi akusisi akan terus berlanjut.    Kriteria pemenuhan akuisisi bagi Telkom adalah   perusahaan yang diambilalih memiliki pangsa pasar yang bisa ditingkatkan dan  tidak sama dengan anak usaha Telkom.

“Tentunya diakuisisi untuk dapat mendorong meningkatkan pendapatan perusahaan dan terpenting harga perusahaan yang diakuisisi sesuai dengan pasar,” katanya.

Berdasarkan catatan,  Telkom dalam dua tahun terakhir gencar mengakuisisi perusahaan berbasis TIK atau infrastruktur teknologi baik di dalam atau di luar negeri seperti di Malaysia .

Terakhir, Telkom menyelesaikan transaksi senilai 598 miliar rupiah  melalui anak usahanya Multi Media Nusantara (Metra) untuk membeli  49 persen saham PT Infomedia Nusantara dengan PT Elnusa Tbk  pada 30 Juni 2009.

Aksi korporasi tersebut menjadikan Infomedia sebagai anak perusahaan Telkom mengingat pemimpin pasar telekomunikasi itu telah memiliki  100 persen saham di Infomedia.

Sekarang Telkom juga  sedang menuntaskan pembelian 80 persen saham PT Solusindo Kreasi Pratama ( Indonesian Tower ), perusahaan penyedia menara telekomunikasi terbesar di Indonesia .

Bisnis menara Indonesian Tower rencananya akan dijadikan satu dengan  PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) anak perusahaan Telkom.

Berkaitan dengan aksi mengakuisisi Indonesian Tower tersebut, Rinaldi mengungkapkan,, proses transaksi masih tergantung penyelesaian beberapa kondisi tertentu yang telah disepakati dan disesuaikan.
Dalam rencana akuisisi itu Mitratel menunjuk HSBC sebagai financial advisor (penasehat keuangan) dan Melli Darsa & Co sebagai legal advisor (penasehat hukum).

Menurut catatan, Indonesian Tower pada tahun 2008 memiliki sebanyak 1.816 menara. Sementara menara Telkom Grup saat ini mencapai 14.000 unit di seluruh Indonesia .

Sayangnya, dalam rencana akuisisi terhadap Indonesian Tower , Telkom tidak mengambil unit bisnis penyedia perangkat Wimax dengan merek dagang TRG. Padahal, tender Wimax baru selesai dijalankan dan akan memunculkan pemain baru yang membutuhkan banyak perangkat Wimax.

Tentang hal ini Rinaldi mengatakan, perseroan fokus sebagai penyedia layanan, infrastruktur, dan konten. “Kami tidak main di manufaktur. Jadi, unit bisnis Indonesian Tower itu memang tidak dibidik,” jelasnya. [dni]

170909 Telkom Buka Tender Perangkat BWA 3,3 GHz

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)  akan menggelar tender pengadaan perangkat jaringan broadband wireless access (BWA) di spektrum 3,3 GHz awal Oktober 2009 ini.

“Kami harap Desember sudah selesai dan bisa langsung dikomersialisasikan ,” ujar  Direktur Network Solution Telkom Ermady Dahlan  di Jakarta, Rabu (16/9).

Dijelaskannya, Telkom rencananya akan lebih dulu menggelar akses jaringan layanan internet berbasis teknologi pita lebar itu di Jakarta, setelah itu   diikuti area lainnya di Indonesia .

Telkom memiliki lisensi 3,3 GHz di tujuh area pindahan dari 3,5 GHz. Selain spektrum itu, Telkom juga memenangkan lisensi 2,3 GHz dengan lebar pita 30 MHz di lima area di Indonesia. Di 3,3 GHz, Telkom memiliki 4000 port dengan delapan kanal dan lebar pita 12,5 MHz.

“Saat ini sudah ada perusahaan lokal yang menyatakan ingin ikut tender perangkat tersebut, yakni TRG dan Hariff. Mereka mampu memenuhi 75 persen konten lokal dari sisi hardware dan software,” tandas Ermady.

Secara terpisah, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Iwan Krisnandi menegaskan, akan memonitor proses migrasi di spekturm 3,3 GHz yang dilakukan Telkom dan Indosat.

“Itu ada keputusan menterinya. Kita akan monitor prosesnya agar sesua regulasi,” tegasnya.

Secara terpisah,   Div. Head Core Product & Branding Smart Telecom Ruby Hermanto mengungkapkan, sudah melakukan ekspansi layanan internet berbasis teknologi EVDO Rev A di    Bandung , Yogyakarta, Bali dan Surabaya dengan  kemampuan kecepatan maksimum download 3.1Mbps and upload 1.8 Mbps.

Untuk merasakan internet cepat ini, Smart menyediakan beberapa alternatif pilihan produk untuk mendukung layanan data yang dapat digunakan pelanggan yaitu Smart menawarkan paket Netbook dengan ukuran yang kecil (layar 10.2 inchi), ringan dan  sudah memiliki modem  CDMA 1 x EVDO Rev A  didalamnya.

Selain paket Netbook, Smart menawarkan paket Smart USB modem  CDMA2000 1x EVDO RevA USB Modem keluaran ZTE ini memberikan kemudahan dalam penggunaannya. Kemudahan penggunaannya (Easy Plug and Play) memungkinkan pelanggan cukup menghubungkan USB modem dengan laptop atau komputer miliknya dan secara otomatis proses instalasinya akan berjalan. [dni]

170909 Telkomsel Realisasikan Hutang Rp 2,3 triliun

JAKARTA—PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) akhirnya berhasil merealisasikan hutang yang didapat dari dua bank lokal dan perwakilan asing sebesar 2,3 triliun rupiah pada minggu ini.

“Kami baru saja menandatangani dengan BII dan ANZ pada minggu ini. sedangkan minggu lalu dengan BRI,” ungkap Direktur Keuangan Telkomsel Tri Wahyu Sari di Jakarta, Rabu (16/9).

Dijelaskannya, ANZ berkomitmen untukmeberikan hutang sebesar satu triliun rupiah, BRI sebesar 800 miliar rupiah, dan BII 500 miliar rupiah.

“Angkanya masih dalam kisaran yang kita inginkan yakni sebesar dua hingga tiga triliun. Total yang kami dapatkan 2,3 triliun rupiah,” jelasnya.

Menurut Tri, menurunnya besaran pinjaman dari dua bank lokal karena terbentur aturan batasan pinjaman. “Tetapi itu tidak masalah. Bunganya masih lebih kurang 3 persen diatas  Jakarta Inter Bank Offered Rates (Jibor),” jelasnya.

Berkaitan dengan rencana  pendanaan    sebesar 900 juta dolar AS dari perusahaan di tiga negara yaitu China, Swedia dan Finlandia yang  tergabung dalam konsorsium Export Credit Agency (ECA), Tri mengatakan, sedang dilakukan pengajian terus menerus dan menunggu persetujuan Tim Koordinasi Pinjaman Luar Negeri (TKPLN).

Pembiayaan itu akan melibatkan enam penasehat keuangan sebagai arranger yaitu Deutsche Bank, HSBC, ICBC, Bank of China, China  Development bank (CDB), dan BNP Paribas.

“Rencananya dana dari ECA untuk pemenuhana modal triwulan ketiga 2010,” katanya.

Sebelumnya, Telkomsel mengungkapkan akan mencari pinjaman sebesar dua hingga tiga trilun rupiah dari bank lokal dan perwakilan bank asing untuk  memenuhi belanja modal perseroan tahun ini sebesar 1,3 miliar dollar AS.

Pinjaman ini diluar  realisasi  bulan Juli lalu  senilai 4 triliun rupiah dari sindikasi bank lokal yang dipimpin Bank BNI. Adapun anggota konsorsium meliputi Bank Mandiri, Citibank, dan BCA. Utang tersebut berjangka waktu 5 tahun dan sudah termasuk grace period selama 1 tahun.[dni]

170909 Bersiap Menghadapi Hari Fitri

Tak terasa Hari Raya Idul Fitri akan datang beberapa hari lagi. Semua elemen masyarakat pun bersiap diri untuk menghadapi datangnya hari kemenangan bagi umat muslim tersebut.

Operator telekomunikasi pun tak ketinggalan ikut sibuk mempersiapkan diri mengingat akan adanya   lonjakan trafik dua kali lipat dibanding hari biasa saat hari lebaran.

Data resmi Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) memperkirakan trafik telekomunikasi jasa pesan singkat (SMS) pada lebaran 2009  dari tiga operator besar akan mencapai 1,283 miliar SMS per menit atau meningkat 31 persen ketimbang lebaran lalu dengan 977 juta SMS per menit.

Sementara untuk jasa suara diperkirakan akan mencapai 2,9 miliar panggilan per  menit atau naik 27 persen dibanding periode sama tahun lalu sebesar 2,28 miliar panggilan per menit.

Memang, regulator memberikan perhatian khusus pada tiga operator besar yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL. Hal ini karena ketiga operator itu menguasai hampir 85 persen pangsa telepaon bergerak di Indonesia.

Saat ini diperkirakan total jumlah pelanggan telepon bergerak mencapi 178 juta nomor yang diselenggarakan 11 operator.

Jika dilakukan prediksi secara kasar dengan menghitung trafik semua pemain, maka bisa saja angka SMS yang terkumpul pada hari lebaran mencapai 1,5 miliar SMS per menit dan untuk suara 3,3 miliar panggilan per menit.

Sudah Siap

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengungkapkan,   Telkomsel telah menyiapkan 29 ribu BTS dengan kemampuan kapasitas Visitor Location Register (VLR) atau handling  ditingkatkan menjadi 96 juta pelanggan dengan kapasitas perpindahan pelanggan mudik bervariasi antara 20 hingga 25 persen.

Sementara untuk jasa SMS, kemampuan dari SMS center telah ditingkatkan menjadi mampu mengirim pesan 80 ribu SMS per detik. Di hari biasa, Telkomsel mengirimkan 360 juta SMS per hari.

“Kami juga mengimplementasikan teknologi Enhanced Full Rate (EFR) yang bisa meningkatkan kapasitas handling trafik komunikasi menjadi dua kali lipat,” katanya.

Sarwoto mengatakan, Telkomsel juga telah melakukan uji jaringan awal pekan ini dengan memprioritaskan jalur kereta api (KA) Jakarta-Suarabaya. “Jalur KA itu biasanya paling dihindari oleh operator untuk dites kesiapan jaringannya. Hal ini karena ada potensi interferensi dengan frekuensi milik KA dan kecepatan dari moda yang membuat penerimaan sinyal menjadi rendah,” jelasnya.

Namun, karena ingin tampil beda dalam hal pengetesan jaringan, akhirnya Telkomsel memberanikan diri untuk yang pertama melakukan hal tersebut.

VP  Network & Service Quality Telkomsel Anky A Priyagung menjelaskan, di jalur kereta sepanjang 719,2 km itu, cakupan jaringan Telkomsel yang diuji   selama 11 jam ternyata telah dijangkau  99 persen sinyal Telkomsel.
Cakupan diliputi oleh jaringan 2G sebanyak 63,7 persen dengan rincian sinyal level Excellent 68,9 persen, Good 26,5 persen, Fair 4,5 persen, Poor 0,1 persen. Sementara 3G yang mencapai 36,3 persen memiliki rincian sinyal level Excellent 41,9 persen, Good 44,9 persen, Fair 12,8 persen, dan Poor 0,4 persen
“Memang masih ada blankspot cukup banyak di Jawa Tengah, namun itu area rural yang sepi pelanggan. Meski demikian, kita tetap komitmen akan meminimalisasi spot yang masih poor tersebut,” jelasnya.
Sarwoto menilai, untuk operator yang bisa menggelar jaringan seluler hingga menembus daerah kosong sampai ke hutan, kualitas sinyal Fair pun sudah termasuk bagus. “Bahkan masuk kategori luar biasa karena sinyal masih ada.”

Berkaitan dengan jasa data, Sarwoto mengungkapkan,  untuk jasa data 3G dan BlackBerry, Sarwoto mengungkapkan, telah ditingkatkan juga kapasitas bandwitdh yang disediakan. Jasa 3G memlilki   4 ribu node B dengan  bandwitdh 6 Gbps. Sedangkan kapasitas ke server  BlackBerry  dinaikkan menjadi 80 mbps dari tahun lalu hanya 10 mbps.

Sementara Presiden Direktur/CEO Indosat mengatakan, secara umum kapasitas untuk trafik suara  ditingkatkan menjadi 10 juta Erlang per hari. Sedangkan  kapasitas untuk pesan singkat disiapkan hingga 450 juta SMS per hari. Dan khusus untuk komunikasi data, kapasitas jaringan yang disiapkan sebesar 40 terabyte per hari.

Direktur Jaringan XL  Dian Siswarini mengungkapkan, untuk melayani sekitar 24,7 juta pelanggannya XL telah meningkatkan kemampuan    18 ribu  BTS 2G dan 3G yang didukung serat  optik  membentang di sepanjang pulau Jawa dan tersambung melalui jaringan kabel bawah laut ke Pulau Sumatra, Batam, Kalimantan, dan Sulawesi.

Medioker Siap

Tak mau ketinggalan langkahnya dengan tiga besar, kaum medioker pun bersiap diri menghadapai lonjakan trafik.

Telkom sebagai penguasa layanan Fixed Wireless Access (FWA) mempersiapkan lima  juta nomor semu untuk layanan  Flexi Combo. Flexi sendiri saat ini memiliki 13,7 juta pelanggan.

Layanan Flexi Combo merupakan call forwarding yang berupa aktivasi nomor temporer yang rata-rata berlaku tiga hari di kota tujuan. Layanan ini bisa dilakukan dengan proses registrasi melalui layanan pesan singkat, layanan call center, dan aktivasi setibanya di kota tujuan.

Deputi Eksekutif General Manager Flexi  Telkom Judi Achmadi,  mengungkapkan pihaknya mencatat tren perpindahan call forwarding Flexi Combo dari tahun ke tahun, stabil pada persentase 30-40 persen.

“Sekalipun terjadi pertambahan jumlah secara kuantitatif, pengguna yang mudik secara keseluruhan hampir sama setiap waktu. Karenanya, nomor sementara di kota tujuan yang disiapkan pun tidak menyeluruh,” paparnya.

Persiapan memberikan nomor semu juga dilakukan oleh Bakrie Telecom dengan mengalokasikan 800 ribu nomor Esia Go Go bagi 8,9 juta pelanggannya.

Wakil Direktur Utama Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer mengungkapkan,  kantong nomor roaming semu yang disiapkan Esia akan lebih berkonsentrasi di daerah-daerah padat mudik, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

“Besar komposisi alokasi nomornya tergantung kota dan daerahnya juga. Di daerah-daerah padat trafik, kami bisa tingkatkan sampai lima kali lipat,” tuturnya.

Hentikan Upgrading

Pada kesempatan lain, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengingatkan operator untuk tidak lagi melakukan upgrading (peningkatan kapasitas) menjelang hari H lebaran karena dikhawatirkan membuat sistem down.

Menurut Heru,   peningkatan kapasitas jaringan dan sentral seharusnya sudah dilakukan jauh hari sebelum dimulainya masa mudik, kecuali sudah ada optimasi.

“Operator sebaiknya juga tidak mengizinkan adanya perubahan pada software yang berisiko membuat sistem down, seperti pada jaringan ataupun server terkait langsung dengan layanan telkomunikasi,” ujarnya.

Menkominfo Muhammad Nuh mengungkapkan, hasil pemantauan regulator sementara di empat jalur, yaitu Jakarta–Cianjur–Garut, Jakarta–Cikampek–Cirebon, Jakarta-Merak, dan jalur baru Semarang–Yogyakarta-Solo menunjukkan keberhasilan melakukan panggilan telepon di atas 95 persen.  SMS juga diterima dalam waktu kurang dari 3 menit mencapai 100 persen dengan rata-rata waktu penerimaan adalah tiga detik (on net) dan 6 detik (off net).

“Dari hasil pemeriksaan di lapangan dapat disimpulkan semua jaringan operator sudah siap menghadapi lebaran,” tegas Nuh.

Selanjutnya Heru menyarankan, pelanggan sebaikanya dalam mengirim    SMS  ucapan selamat dilakukan secara bertahap   tingkat kepastian penerimaan lebih terjamin. “Bagaimanapun namanya sistem jika dipaksa bekerja bersamaan tentu membutuhkan waktu,” jelasnya.

Berkaitan dengan sanksi  jika ada  operator yang sengaja menurunkan kualitas layanan, Heru menegaskan, akan ada   denda sesuai yang tercantum dalam  UU No.36/2008 tentang Telekomunikasi dan PP No.52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.[dni]

170909 Ketua Umum ATSI Sarwoto Atmosutarno: Ini Bukan Jualan Mobil

Sarwoto1Langkah karir Sarwoto Atmosutarno pada tahun ini bisa dikatakan kembali menemukan sinar terangnya. Setelah lama bergelut mengembangkan infrastruktur milik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), akhirnya pada akhir Januari lalu didapuk menjadi orang nomor satu di anak usaha milik operator pelat merah itu,  Telkomsel.

Di sejumlah asosiasi pun nama Sarwoto memegang jabatan. Pria yang pernah bercita-cita menjadi tentara ini menjadi sekjen Asosiasi Kliring Trafik Telekomunikasi (Askitel), Wakil Ketua Bidang Telekomunikasi Kadin, dan terakhir pada Agustus lalu diangkat oleh Munas Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) menjadi ketua umum untuk periode 2009-2011 menggantikan Merza Fachys.

Lantas apa yang ingin ditawarkan oleh Pria yang terkenal sebagai salah satu pakar satelit di Indonesia itu bagi industri seluler? Wartawan Koran Jakarta, Doni Ismanto, akhir pekan lalu diberikan kesempatan mewawancarainya. Berikut petikannya.

T: Anda baru saja diangkat menjadi ketua umum ATSI, bisa dibagi informasi tentang program yang akan dikerjakan

J: Pertama, ATSI akan membuat  roadmap industri dan teknologi menyambut era konvergensi yang disalurkan melalui Kadin untuk  diserahkan ke Presiden sebelum pemerintah baru efektif berjalan. Kedua, mengaji  hal-hal  yang menjadi kepentingan bersama seperti interkoneksi, penggunaan sim box yang membuat panggilan dari luar negeri disalurkan tidak melalui jalur interkoneksi, BHP frekeunsi, menara, dan lainnya.

T:Pandangan ATSI tentang konvergensi

J: Konvergensi itu tidak hanya terjadi di level services seperti telekomunikasi, informasi, dan penyiaran. Tetapi juga di infrastruktur antara mobile dan fixed. Motornya kovergensi ini adalah telekomunikasi karena akan menjadi backbone.  Dua hingga empat tahun ini akan ada konsolidasi sebagai entitas atau infrastruktur agar konvergensi mulus sehingga   pelaku industri dan pelanggan tidak dikecewakan.

T: Banyak kalangan khawatir Anda akan menyalahgunakan ATSI sebagai corong Telkomsel

J: Saya selalu menegaskan Telkomsel itu tidak mau sendirian di pasar atau menjadi monopoli by the market, itu tidak bagus. Anda harus tahu, industri ini bukan seperti jualan mobil. Dimana masing-masing toko berjualan produk dan tidak ada interkoneksi. Di telekomunikasi itu, produk boleh berbeda dijualnya, tetapi di tengah ada interkoneksi. Nah, lima tahun lagi penetrasi di Indonesia akan mencapai 100 persen. Jika sudah seperti ini akan bicara new services dan infrastruktur sharing. Karena itu saya bilang akan ada konsolidasi di level akses dan transpor.

T: Bagaimana Anda melihat kompetisi saat ini

J: Kami ingin membawa kompetisi ke arah kualitas layanan bukan lagi kuantitas. Di sektor ini ada tiga syarat untuk memenangkan kompetisi. Jangkauan luas, pelanggan , dan  kapasitas besar. Jika tiga hal ini tercapai semua bisa menjadi orang nomor satu di operator. Nah, untuk menuju ke arah itu, ada baiknya operator mulai bermain di kualitas layanan, bermain di kuantitas itu hanya membuat kinerja keuangan berdarah-darah.

T: Harapan Anda kepada regulator

J: Berikanlah kami peluang untuk melakukan self regulation dan kaji kembali pola pemberian lisensi. Industri ini ke depan banyak bicara business to business (B2B). Self regulation itu bagian dari insentif. Selama ini regulasi yang keluar  selalu pro rakyat dan negara. Self regulation itu tidak menakutkan dan mengurangi wewenang regulator. Masalah lisensi, sudah terbukti mengumbarnya tidak baik. Hanya menjadikan industri ini bloody competition.

T: Saat ini pemerintah daerah mulai melirik sektor telekomunikasi sebagai tambang berlian, misal melalui RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan menarik retribusi untuk menara, ATSI bagaimana menanggapi ini

J:Kita bisa pahami kalau pemerintah daerah ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, untuk beberapa hal baiknya berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Contoh, untuk retribusi menara. Saya rasa untuk formulasi tarifnya harus ditetapkan oleh pemerintah pusat (Depkominfo), karena lembaga inilah yang mengetahui struktur biaya operator dan industri secara holistik. Jika ini tidak dilakukan, Pemda akan mengedepankan kepentingan sendiri sehingga prinsip transparansi, kepastian usaha, dan manfaat tidak tercapai, ujung-ujungnya akan menghambat investasi di masa depan.