290909 Retribusi Menara: Upaya Memberikan Transparansi atau Komersialisasi?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) pada Agustusl lalu  menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang, sebagai pengganti dari UU Nomor 18/  1997 dan UU Nomor 34/2000.

Menurut departemen keuangan (Depkeu) sebagai inisiator dari RUU itu, regulasi tersebut sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Regulasi yang  mulai berlaku pada 1 Januari 2010 tersebut memiliki   tujuan  memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi,  meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan hadirnya UU baru tersebut dapat memperbaiki tiga hal.  Pertama, penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan. Ketiga, peningkatan efektifitas pengawasan.

“Ketiga hal tersebut dapat berjalan secara bersamaan, sehingga upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dilakukan dengan tetap sesuai dan konsisten terhadap prinsip-prinsip perpajakan yang baik dan tepat, serta  diperkenankan sanksi apabila terjadi pelanggaran,” katanya seusai pengesahan UU tersebut.

Bagi pelaku usaha di industri telekomunikasi, khususnya operator yang membutuhkan infrastruktur, hadirnya regulasi baru ini lumayan mengagetkan.

Pasalnya, dalam salah satu butir di regulasi tersebut mengatur masalah retribusi untuk menara telekomunikasi di satu daerah. Menara selama ini merupakan aset yang membutuhkan investasi lumayan besar dari operator khususnya terkait pemeliharaan dan akusisi site.

Dalam regulasi tersebut secara tegas disebutkan  pengenaan retribusi pengendalian penara Telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian daerah terhadap pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi.

Regulasi tersebut menyakini adanya   pengendalian untuk   keberadaan menara telekomunikasi akan memenuhi aspek tata ruang, keamanan dan keselamatan, keindahan dan sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha.

Untuk menjamin agar pungutan daerah tidak berlebihan, tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak melampaui dua persen dari Nilai Jual Objek Pajak PBB menara telekomunikasi.

Diatur Pusat

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno mengambil sikap realistis dengan dimasukkannya masalah retribusi menara ke dalam UU PDRD.

“Jika sudah diatur dalam bentuk UU, kita sebagai pelaku usaha hanya bisa beradaptasi. Harapan kami, Peraturan Pelaksana  (PP) dibuat berkoordinasi dengan pelaku usaha dan departemen teknis yang mengurus industri telekomunikasi,” ujarnya.

Sarwoto memahami kehadiran dari UU PDRD sebagai upaya   meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, untuk retribusi menara, koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat tetap dibutuhkan, terutama formulasi tarif.

“Depkominfo sebagai departemen teknis harus menetapkan formula tarifnya karena lembaga ini yang paling mengetahui kondisi di lapangan sektor telekomunikasi. Jika pemerintah daerah menetapkan secara sendiri-sendiri, bisa akan muncul ego daerah,” katanya.

Sarwoto meminta penetapan formulasi harus mengedepankan  prinsip transparansi, kepastian usaha, dan manfaat. “Jika tiga hal itu tidak dipegang, bisa berujung pada terhambatnya  investasi di masa depan,” jelasnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan, masalah retribusi harus dikaji dengan benar agar tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang berujung menjadi beban konsumen. “Kami juga meminta jika retribusi diterapkan maka harus dihapus biaya-biaya siluman,” tegasnya

Beban ke Pelanggan

Chief Marketing Officer  Indosat  Guntur S. Siboro menegaskan, operator akan membebankan retribusi menara yang ditarik pemda kepada pelanggan.

“Apabila benar pemda memungut retribusi sendiri-sendiri dengan besar yang beragam di setiap daerah, industri akan kacau karena operator akan langsung merombak perencanaan bisnis secara besar-besaran,” ujarnya.

Menurut Guntur, selain membebankan pungutan menara ke pelanggan, operator juga akan menerapkan tarif yang berbeda-beda di setiap daerah. Hal tersebut sudah mulai diterapkan di sejumlah operator seluler, terutama pada penerapan tarif promosi.

Direktur Utama XL Hasnul Suhaimi mengkhawatirkan, jika menara dikenakan retribusi akan berpengaruh kepada ekspansi layanan operator karena banyaknya beban yang dikeluarkan untuk membangun infrastruktur.

“Masalah menara ini sudah banyak sekali faktor non teknis. Kalau begini terus bisa jadi operator hanya bertahan dengan jumlah yang ada. Akhirnya berpengaruh kepada kualitas layanan ke pelanggan,” tukasnya

Sementara Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi meminta, harus jelas jenis retribusi yang akan diambil dari menara. “Setahu saya retribusi itu ada jika pemerintah daerah memberikan layanan. Nah, ini harus jelas dulu jenis-jenis retribusinya,” katanya.

Rakhmat meminta, jika retribusi telah dipungut maka ada jaminan dari pemerintah daerah untuk memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha bagi operator di daerahnya. “Bagi  kami  yang penting berusaha tidak diganggu. Harus diingat, sektor ini signifikan membantu pertumbuhan ekonomi. Seharusnya dibantu terus untuk berkembang,” tegasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s