290909 Potret Mahalnya Sebuah Koordinasi

Masuknya masalah retribusi menara dalam Undang-Undang   Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) bisa dikatakan sebagai potret mahalnya sebuah koordinasi antardepartemen di Indonesia.

Tak percaya? Simaklah pernyataan dari   Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto ketika dikonfirmasi tentang masuknya masalah retribusi menara dalam UU PDRD,”Untuk Retribusi menara telekomunikasi pemerintah telah mengaturnya dalam surat keputusan bersama (SKB)”.

SKB yang dimaksud oleh Gatot adalah tentang menara bersama yang ditandatangani nyaris setahun setelah Permen tentang Menara Bersama ditandatangani oleh Menkominfo Muhammad Nuh pada awal 2008.

SKB tersebut ditandatangani oleh Menkominfo, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam SKB menara secara tegas dinyatakan Pemerintah kabupaten  atau Pemerintah Kota berhak mendapat retribusi menara dari izin mendirikan bangunan (IMB) yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi di setiap daerah.

Retribusi yang dimaksud itu adalah retribusi tunggal artinya hanya sekali dikenakan dan tidak mengizinkan retribusi tambahan lainnya seperti jaminan keamanan, sosial, dan lain-lain.

Sekjen Depkominfo/Pelaksana Tugas (PLT) Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengakui, pihaknya pernah diajak berdiskusi oleh departemen keuangan (Depkeu) terkait retribusi tersebut. “Memang ada pernah diskusi sekali,” ungkapnya.

Sementara Menkominfo Muhammad Nuh mencoba realistis dengan berusaha kembali berkoordinasi bersama departemen keuangan dalam pembuatan Peraturan Pelaksana (PP).    “Kami siap berdiskusi untuk pembuatan PP-nya, meskipun ini diusulkan oleh departemen lain,” ujarnya.

Menurut Nuh, jika pun masalah retribusi diatur dalam UU, para pelaku usaha tidak perlu kuatir karena masih   PP sebagai tempat mengakomodir iklim dunia usaha.

“Nanti kita akan berkoordinasi dalam pembuatan PP-nya. Tidak ada yang perlu dikuatirkan oleh pelaku usaha, apalagi ketakutan  regulasi itu akan memberatkan mereka,” katanya.

Masih menurut Nuh, idealnya pengaturan retribusi dibuatkan standarnya oleh pemerintah pusat dalam hal ini departemen teknis yang mengatur industrinya agar terjadi keseragaman dalam besaran tarif yang dipungut.

“Memang dibutuhkan standarisasi karena nilai menara di Papua tentunya beda dengan di Pulau Jawa. Nah, kita akan mencoba membuat formulasi agar pemerintah daerah tidak menetapkan secara sendiri-sendiri yang bisa berujung pada berbedanya tarif pungut operator di setiap daerah,” jelasnya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakan,  inti dari dicantumkannya maslah retribusi menara dalam PDRD adalah  pemerintah daerah (Pemda) menginginkan pendapatan tambahan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal yang harus diperjelas adalah selama ini Pemda mendapatkan alokasi
dana dari pemerintah pusat   dan   bisnis telekomunikasi seberapa besar.

Menurut Nonot, untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang tidak terkait sumber daya alam terbatas, pemda memang memiliki peluang untuk terlibat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Tetapi aturan mainnya harus jelas. Jangan menara yang sudah ada dan jelas izinnya malah digusur, lantas disuruh menempati menara lainnya yang menjadi rekanan pemda. Itu namanya membuat ekonomi biaya tinggi. Keadaan ini yang sangat memprihatinkan, sebagai   negara Pancasila terkesan meninggalkan moral agama,” sesalnya.

Secara terpisah, Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala menilai hadirnya masalah retribusi di UU PDRD justru akan lebih bagus karena aturan main menjadi jelas.

“Sudah bukan rahasia lagi banyak biaya siluman dalam mendirikan atau memelihara menara. Nah, jika aturan mainnya jelas, uang yang tadinya lari ke oknum bisa masuk ke kas daerah,” tegasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s