290909 Retribusi Menara: Upaya Memberikan Transparansi atau Komersialisasi?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) pada Agustusl lalu  menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang, sebagai pengganti dari UU Nomor 18/  1997 dan UU Nomor 34/2000.

Menurut departemen keuangan (Depkeu) sebagai inisiator dari RUU itu, regulasi tersebut sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Regulasi yang  mulai berlaku pada 1 Januari 2010 tersebut memiliki   tujuan  memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi,  meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan hadirnya UU baru tersebut dapat memperbaiki tiga hal.  Pertama, penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan. Ketiga, peningkatan efektifitas pengawasan.

“Ketiga hal tersebut dapat berjalan secara bersamaan, sehingga upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dilakukan dengan tetap sesuai dan konsisten terhadap prinsip-prinsip perpajakan yang baik dan tepat, serta  diperkenankan sanksi apabila terjadi pelanggaran,” katanya seusai pengesahan UU tersebut.

Bagi pelaku usaha di industri telekomunikasi, khususnya operator yang membutuhkan infrastruktur, hadirnya regulasi baru ini lumayan mengagetkan.

Pasalnya, dalam salah satu butir di regulasi tersebut mengatur masalah retribusi untuk menara telekomunikasi di satu daerah. Menara selama ini merupakan aset yang membutuhkan investasi lumayan besar dari operator khususnya terkait pemeliharaan dan akusisi site.

Dalam regulasi tersebut secara tegas disebutkan  pengenaan retribusi pengendalian penara Telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian daerah terhadap pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi.

Regulasi tersebut menyakini adanya   pengendalian untuk   keberadaan menara telekomunikasi akan memenuhi aspek tata ruang, keamanan dan keselamatan, keindahan dan sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha.

Untuk menjamin agar pungutan daerah tidak berlebihan, tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak melampaui dua persen dari Nilai Jual Objek Pajak PBB menara telekomunikasi.

Diatur Pusat

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno mengambil sikap realistis dengan dimasukkannya masalah retribusi menara ke dalam UU PDRD.

“Jika sudah diatur dalam bentuk UU, kita sebagai pelaku usaha hanya bisa beradaptasi. Harapan kami, Peraturan Pelaksana  (PP) dibuat berkoordinasi dengan pelaku usaha dan departemen teknis yang mengurus industri telekomunikasi,” ujarnya.

Sarwoto memahami kehadiran dari UU PDRD sebagai upaya   meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, untuk retribusi menara, koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat tetap dibutuhkan, terutama formulasi tarif.

“Depkominfo sebagai departemen teknis harus menetapkan formula tarifnya karena lembaga ini yang paling mengetahui kondisi di lapangan sektor telekomunikasi. Jika pemerintah daerah menetapkan secara sendiri-sendiri, bisa akan muncul ego daerah,” katanya.

Sarwoto meminta penetapan formulasi harus mengedepankan  prinsip transparansi, kepastian usaha, dan manfaat. “Jika tiga hal itu tidak dipegang, bisa berujung pada terhambatnya  investasi di masa depan,” jelasnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan, masalah retribusi harus dikaji dengan benar agar tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang berujung menjadi beban konsumen. “Kami juga meminta jika retribusi diterapkan maka harus dihapus biaya-biaya siluman,” tegasnya

Beban ke Pelanggan

Chief Marketing Officer  Indosat  Guntur S. Siboro menegaskan, operator akan membebankan retribusi menara yang ditarik pemda kepada pelanggan.

“Apabila benar pemda memungut retribusi sendiri-sendiri dengan besar yang beragam di setiap daerah, industri akan kacau karena operator akan langsung merombak perencanaan bisnis secara besar-besaran,” ujarnya.

Menurut Guntur, selain membebankan pungutan menara ke pelanggan, operator juga akan menerapkan tarif yang berbeda-beda di setiap daerah. Hal tersebut sudah mulai diterapkan di sejumlah operator seluler, terutama pada penerapan tarif promosi.

Direktur Utama XL Hasnul Suhaimi mengkhawatirkan, jika menara dikenakan retribusi akan berpengaruh kepada ekspansi layanan operator karena banyaknya beban yang dikeluarkan untuk membangun infrastruktur.

“Masalah menara ini sudah banyak sekali faktor non teknis. Kalau begini terus bisa jadi operator hanya bertahan dengan jumlah yang ada. Akhirnya berpengaruh kepada kualitas layanan ke pelanggan,” tukasnya

Sementara Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi meminta, harus jelas jenis retribusi yang akan diambil dari menara. “Setahu saya retribusi itu ada jika pemerintah daerah memberikan layanan. Nah, ini harus jelas dulu jenis-jenis retribusinya,” katanya.

Rakhmat meminta, jika retribusi telah dipungut maka ada jaminan dari pemerintah daerah untuk memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha bagi operator di daerahnya. “Bagi  kami  yang penting berusaha tidak diganggu. Harus diingat, sektor ini signifikan membantu pertumbuhan ekonomi. Seharusnya dibantu terus untuk berkembang,” tegasnya.[dni]

290909 Potret Mahalnya Sebuah Koordinasi

Masuknya masalah retribusi menara dalam Undang-Undang   Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) bisa dikatakan sebagai potret mahalnya sebuah koordinasi antardepartemen di Indonesia.

Tak percaya? Simaklah pernyataan dari   Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto ketika dikonfirmasi tentang masuknya masalah retribusi menara dalam UU PDRD,”Untuk Retribusi menara telekomunikasi pemerintah telah mengaturnya dalam surat keputusan bersama (SKB)”.

SKB yang dimaksud oleh Gatot adalah tentang menara bersama yang ditandatangani nyaris setahun setelah Permen tentang Menara Bersama ditandatangani oleh Menkominfo Muhammad Nuh pada awal 2008.

SKB tersebut ditandatangani oleh Menkominfo, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam SKB menara secara tegas dinyatakan Pemerintah kabupaten  atau Pemerintah Kota berhak mendapat retribusi menara dari izin mendirikan bangunan (IMB) yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi di setiap daerah.

Retribusi yang dimaksud itu adalah retribusi tunggal artinya hanya sekali dikenakan dan tidak mengizinkan retribusi tambahan lainnya seperti jaminan keamanan, sosial, dan lain-lain.

Sekjen Depkominfo/Pelaksana Tugas (PLT) Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengakui, pihaknya pernah diajak berdiskusi oleh departemen keuangan (Depkeu) terkait retribusi tersebut. “Memang ada pernah diskusi sekali,” ungkapnya.

Sementara Menkominfo Muhammad Nuh mencoba realistis dengan berusaha kembali berkoordinasi bersama departemen keuangan dalam pembuatan Peraturan Pelaksana (PP).    “Kami siap berdiskusi untuk pembuatan PP-nya, meskipun ini diusulkan oleh departemen lain,” ujarnya.

Menurut Nuh, jika pun masalah retribusi diatur dalam UU, para pelaku usaha tidak perlu kuatir karena masih   PP sebagai tempat mengakomodir iklim dunia usaha.

“Nanti kita akan berkoordinasi dalam pembuatan PP-nya. Tidak ada yang perlu dikuatirkan oleh pelaku usaha, apalagi ketakutan  regulasi itu akan memberatkan mereka,” katanya.

Masih menurut Nuh, idealnya pengaturan retribusi dibuatkan standarnya oleh pemerintah pusat dalam hal ini departemen teknis yang mengatur industrinya agar terjadi keseragaman dalam besaran tarif yang dipungut.

“Memang dibutuhkan standarisasi karena nilai menara di Papua tentunya beda dengan di Pulau Jawa. Nah, kita akan mencoba membuat formulasi agar pemerintah daerah tidak menetapkan secara sendiri-sendiri yang bisa berujung pada berbedanya tarif pungut operator di setiap daerah,” jelasnya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakan,  inti dari dicantumkannya maslah retribusi menara dalam PDRD adalah  pemerintah daerah (Pemda) menginginkan pendapatan tambahan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal yang harus diperjelas adalah selama ini Pemda mendapatkan alokasi
dana dari pemerintah pusat   dan   bisnis telekomunikasi seberapa besar.

Menurut Nonot, untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang tidak terkait sumber daya alam terbatas, pemda memang memiliki peluang untuk terlibat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Tetapi aturan mainnya harus jelas. Jangan menara yang sudah ada dan jelas izinnya malah digusur, lantas disuruh menempati menara lainnya yang menjadi rekanan pemda. Itu namanya membuat ekonomi biaya tinggi. Keadaan ini yang sangat memprihatinkan, sebagai   negara Pancasila terkesan meninggalkan moral agama,” sesalnya.

Secara terpisah, Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala menilai hadirnya masalah retribusi di UU PDRD justru akan lebih bagus karena aturan main menjadi jelas.

“Sudah bukan rahasia lagi banyak biaya siluman dalam mendirikan atau memelihara menara. Nah, jika aturan mainnya jelas, uang yang tadinya lari ke oknum bisa masuk ke kas daerah,” tegasnya.[dni]

290909 Mitra RIM Buka Preorder Gemini

JAKARTA—Para operator yang menjadi mitra Research In Motion (RIM) mulai membuka pemesanan awal (preorder) bagi masyarakat untuk memiliki varian baru dari perangkat BlackBerry yakni Gemini atau  Curve 8520.

Axis membuka preorder hingga   11 Oktober 2009, XL membuka preorder sejak 24 September lalu, Indosat membuka kesempatan preorder hingga 24 Oktober, terakhir Telkomsel akan mulai membuka pemesanan pada akhir minggu ini.

Demikian rangkuman keterangan yang didapat dari Chief Marketing Officer Axis Johan Buse, Deputy VP Marketing & CRM Telkomsel Mark Chamber, Chief Marketing Indosat Guntur S Siboro, dan VP Direct Sales XL, Djunaedy Hermawanto, ketika diubungi secara terpisah, Senin (29/9).

”Kami menyediakan paket senilai   900 ribu rupiah   dan hanya dapat dinikmati oleh 1000 pemesan pertama. Untuk menikmati paket ini cukup deposit 200 ribu rupiah,” jelas

Guntur mengungkapkan, Indosat membanderol harga Gemini seharga 3,4 juta rupiah yang bisa dinikmati dengan dua layanan  yaitu BlackBerry Mail & Chatting, dengan hanya 55 ribu rupiah   per bulan atau layanan BlackBerry On Demand Harian,  dengan  6600 rupiah  per hari.

Sedangkan Djunaedy mengungkapkan, telah menghabiskan kuota dua ribu pemesanan hanya dalam waktu tiga hari. “Ini membuktikan XL paling dipercaya untuk layanan BlackBerry oleh masyarakat,” katanya.

Untuk preorder BlackBerry Gemini XL bekerjasama dengan Bank Mandiri memberikan diskon 700 ribu rupiah  bagi  1.000 pemesan pertama.

“Kami baru akan membuka pemesana akhir minggu ini. Program promosi Telkomsel tentunya lebih dahsyat dari kompetitor,” ungkap Mark.

BlackBerry Curve 8520 smartphone hadir dengan fitur – fitur terbaru yang sangat inovatif seperti trackpad untuk navigasi menu, sehingga pelanggan  hanya perlu menggeser dengan lembut untuk masuk ke menu – menu. Juga  tombol untuk navigasi media musik dan video untuk menikmati  kemudahan dan kenyamanannya.

BlackBerry Curve 8520 smartphone dilengkapi juga dengan tampilan QVGA, papan ketik QWERTY dan slot memori microSD yang mudah diganti mendukung hingga kapasitas kartu memori 16GB, Quad band GSM/GPRS/EDGE, WiFi®, Bluetooth® 2.0 dan Kamera 2 MP.

Dengan BlackBerry Curve 8520   aktifitas seperti terima dan kirim e-mail, chatting(BlackBerry® Messenger, Yahoo!® Messenger, Google Talk, dll), terhubungi dengan jejaring sosial seperti Facebook® dan MySpace dan browsing

290909 BRTI Desak Telkomsel Selesaikan Kasus Pemotongan Bandwidth

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mendesak   Telkomsel untuk menyelesaikan persoalan pemotongan  bandwidth jasa Telkomsel Flash kepada pelanggannya.

“Telkomsel tidak bisa semena-mena memotong kuota bandwitdh tanpa ada pemberitahuan. Itu sama saja memperdaya konsumen,” tegas  anggota BRTI Heru Sutadi, di Jakarta, belum lama ini.

Heru menegaskan, konsumen dilindungi oleh UU Telekomunikasi dan UU Perlindungan Konsumen apabila operator ternyata tidak memberikan paket dan layanan sesuai dengan perjanjian awal sampai dengan masa kontrak habis atau apabila promosi sampai programnya selesai.

Ketua Komite Nasional Telekomunikasi Indonesia Srijanto Tjokrosudarmo mengingatkan,  nilai satu pelanggan sangat mahal bagi operator apa pun.

“Seharusnya Telkomsel lebih bijak dalam memberikan pelayanan komunikasi data tersebut. Kalau kuota bandwidth sudah ada kesepakatan dengan pelangggan itu tetap harus dipegang tetapi sebaliknya jika pelanggan tidak mengerti atau tidak paham tentang bandwidth yang dipotong tetapi dilakukan juga maka hal ini sudah tidak benar lagi,” tegasnya.

Srijanto menyoroti lambannya reaksi regulator membereskan kasus Telkomsel jika dibandingkan yang dialami IM2 belum lama ini. “IM2 hanya menurun kualitas layanannnya karena kesulitan frekuensi, regulator sudah super heboh. Kenapa dengan Telkomsel, regulator terkesan adem ayem,” katanya.

Sebelumnya, Telkomsel per 1 September 2009 memberlakukan kebijakan baru berupa penurunan kuota bandwidth Telkomsel Flash secara sepihak.

Kebijakan baru ini membuat kuota Paket Basic turun menjadi 500 MB dengan kecepatan maksimum 256 kbps, Paket Advance turun menjadi 1 GB dengan kecepatan maksimum 512 kbps, serta Paket Pro tetap 2 GB dengan kecepatan maksimum 3,6 Mbps. Sebelumnya, kuota yang diberikan untuk ketiga paket tersebut sama-sama 2 GB.
Bila penggunaan melebihi kuota, pelanggan memang tetap tidak dikenakan biaya tambahan, hanya saja, secara otomatis kecepatan maksimum akan berubah. Paket Pro menjadi 128 Kbps dan Paket Basic, serta Advance menjadi 64 Kbps.

Menanggapi hal tersebut, Dirut Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengatakan pihaknya melakukan pemangkasan dalam konteks gimmicks marketing dengan tetap memperhatikan hubungan antara kualitas dan harga secara keseluruhan.[dni]

290909 Dipertanyakan, Bantuan GSMA ke Axis

JAKARTA—Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) mempertanyakan bantuan yang diberikan oleh GSMA kepada Axis dalam rangka   program Mobile Money untuk masyarakat yang belum menikmati layanan perbankan.

”Rasanya aneh organisasi sekaliber GSMA memberikan dana jutaan dollar AS ke operator seperti Axis tanpa ada sesuatu dibaliknya. Axis harus transparan dengan tujuan dana bantuan tersebut,” tegas Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala kepada Koran Jakarta, Senin (28/9).

GSMA adalah organisasi yang   mewakili kepentingan industri telekomunikasi seluler di seluruh dunia. Tersebar di 219 negara, GSMA mempersatukan sekitar 800 operator seluler dunia, serta lebih dari 200 perusahaan yang bergerak di industri telekomunikasi secara luas.

Belum lama ini GSMA   dengan pendanaan yang berasal dari Bill & Melinda Gates Foundation mengucurkan dana sebesar 12,5 juta dollar AS bagi empat operator untuk program mobile money. Keempat operator itu adalah  Axis (  Indonesia), Oi (Brazil), Roshan (Afghanistan), dan Smart  Communications (Filipina).

Menurut Kamilov, jika GSMA benar ingin menggalakkan mobile money, bantuan tentunya diberikan kepada operator yang telah memiliki layanan mobile banking atau dompet digital. ”Selain itu GSMA bicara tentang membuat masyarakat terkoneksi dengan perbankan. Bicara tentang jangkauan tentunya incumbent punya jaringan lebih mumpuni,” katanya.

Kamilov mengkhawatirkan, dana yang masuk dari GSMA ke Axis memiliki pamrih berupa diharuskannya operator tersebut terus-terusan bermain di tarif murah untuk mengubah lanskap persaingan di Indonesia.

”Dulu Microsoft memberikan bantuan software, setelah itu gencar operasi software ilegal. Terus terang saya khawatir ada program serupa itu. Apalagi ini ada dana dari Bill Gates, tidak ada makan siang yang gratis bagi pengusaha sekaliber dia,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, juru bicara Axis Anita Avianty membantah jika bantuan yang diberikan oleh GSMA memiliki maksud terselubung. ”Jauh sekali dari prasangka itu. Tidak ada hubungannya dengan perang tarif. Kami ini masih pemain baru, tidak mungkin langsung bisa mengacak-acak industri,” katanya.

Dijelaskannya, sebenarnya GSMA memberikan kesempatan bagi semua operator memasukkan proposal dala rangka program mobile money. Namun, proposal yang diterima adalah milik Axis.

Dalam proposal yang diberikan ke GSMA, Axis akan membuat   mobile banking platform dan menjadi jadi agen dari bank yang akan bekerja sama. “Jadi, seakan-akan  Axis salah satu mesin ATM dari bank. Tetapi tidak ada fungsi penarikan dana. Proyek yang dinamakan mDUIT Axis itu rencananya akan diluncurkan pada akhir Desember tahun ini ,” katanya. [dni]