260909 Depkominfo Siap Fasilitasi Retribusi Menara

menara-lagiJAKARTA—Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) siap memfasilitasi masalah retribusi menara setelah  diatur  dalam Undang-undang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

“Kami siap memfasilitasi masalah tersebut, meskipun ini diusulkan oleh departemen lain,” ujar Menkominfo Muhammad Nuh kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Menurut Nuh, jika pun masalah retribusi diatur dalam UU, para pelaku usaha tidak perlu kuatir karena masih ada Peraturan Pelaksana (PP) sebagai tempat mengakomodir iklim dunia usaha.

“Nanti kita akan berkoordinasi dalam pembuatan PP-nya. Tidak ada yang perlu dikuatirkan oleh pelaku usaha, apalagi ketakutan  regulasi itu akan memberatkan mereka,” katanya.

Masih menurut Nuh, idealnya pengaturan retribusi dibuatkan standarnya oleh pemerintah pusat dalam hal ini departemen teknis yang mengatur industrinya agar terjadi keseragaman dalam besaran tarif yang dipungut.

“Memang dibutuhkan standarisasi karena nilai menara di Papua tentunya beda dengan di Pulau Jawa. Nah, kita akan mencoba membuat formulasi agar pemerintah daerah tidak menetapkan secara sendiri-sendiri yang bisa berujung pada berbedanya tarif pungut operator di setiap daerah,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diusulkan departemen keuangan diberikan   kewenangan penuh bagi daerah dalam menetapkan besaran retribusi menara. Pemerintah tidak menetapkan batasan besar retribusi maupun aspek-aspek yang menjadi dasar perhitungan dalam menetapkan besaran retribusi yang akan dibebankan kepada operator dan pemilik menara telekomunikasi.

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno menyarankan, jika pun harus diatur dalam UU maka masalah formulasi pungutan diserahkan kepada Depkominfo.

“Depkominfo yang paling mengerti secara holistik industri ini. Jika diserahkan pada pemerintah daerah yang muncul semangatnya menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.

Chief Marketing Officer  Indosat  Guntur S. Siboro menegaskan, operator akan membebankan retribusi menara yang ditarik pemda kepada pelanggan.

“Apabila benar pemda memungut retribusi sendiri-sendiri dengan besar yang beragam di setiap daerah, industri akan kacau karena operator akan langsung merombak perencanaan bisnis secara besar-besaran,” ujarnya.

Menurut Guntur, selain membebankan pungutan menara ke pelanggan, operator juga akan menerapkan tarif yang berbeda-beda di setiap daerah. Hal tersebut sudah mulai diterapkan di sejumlah operator seluler, terutama pada penerapan tarif promosi.

Direktur Utama XL Hasnul Suhaimi mengkhawatirkan, jika menara dikenakan retribusi akan berpengaruh kepada ekspansi layanan operator karena banyaknya beban yang dikeluarkan untuk membangun infrastruktur.

“Masalah menara ini sudah banyak sekali faktor non teknis. Kalau begini terus bisa jadi operator hanya bertahan dengan jumlah yang ada. Akhirnya berpengaruh kepada kualitas layanan ke pelanggan,” tukasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s