260909 Depkominfo Siap Fasilitasi Retribusi Menara

menara-lagiJAKARTA—Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) siap memfasilitasi masalah retribusi menara setelah  diatur  dalam Undang-undang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

“Kami siap memfasilitasi masalah tersebut, meskipun ini diusulkan oleh departemen lain,” ujar Menkominfo Muhammad Nuh kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Menurut Nuh, jika pun masalah retribusi diatur dalam UU, para pelaku usaha tidak perlu kuatir karena masih ada Peraturan Pelaksana (PP) sebagai tempat mengakomodir iklim dunia usaha.

“Nanti kita akan berkoordinasi dalam pembuatan PP-nya. Tidak ada yang perlu dikuatirkan oleh pelaku usaha, apalagi ketakutan  regulasi itu akan memberatkan mereka,” katanya.

Masih menurut Nuh, idealnya pengaturan retribusi dibuatkan standarnya oleh pemerintah pusat dalam hal ini departemen teknis yang mengatur industrinya agar terjadi keseragaman dalam besaran tarif yang dipungut.

“Memang dibutuhkan standarisasi karena nilai menara di Papua tentunya beda dengan di Pulau Jawa. Nah, kita akan mencoba membuat formulasi agar pemerintah daerah tidak menetapkan secara sendiri-sendiri yang bisa berujung pada berbedanya tarif pungut operator di setiap daerah,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diusulkan departemen keuangan diberikan   kewenangan penuh bagi daerah dalam menetapkan besaran retribusi menara. Pemerintah tidak menetapkan batasan besar retribusi maupun aspek-aspek yang menjadi dasar perhitungan dalam menetapkan besaran retribusi yang akan dibebankan kepada operator dan pemilik menara telekomunikasi.

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno menyarankan, jika pun harus diatur dalam UU maka masalah formulasi pungutan diserahkan kepada Depkominfo.

“Depkominfo yang paling mengerti secara holistik industri ini. Jika diserahkan pada pemerintah daerah yang muncul semangatnya menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.

Chief Marketing Officer  Indosat  Guntur S. Siboro menegaskan, operator akan membebankan retribusi menara yang ditarik pemda kepada pelanggan.

“Apabila benar pemda memungut retribusi sendiri-sendiri dengan besar yang beragam di setiap daerah, industri akan kacau karena operator akan langsung merombak perencanaan bisnis secara besar-besaran,” ujarnya.

Menurut Guntur, selain membebankan pungutan menara ke pelanggan, operator juga akan menerapkan tarif yang berbeda-beda di setiap daerah. Hal tersebut sudah mulai diterapkan di sejumlah operator seluler, terutama pada penerapan tarif promosi.

Direktur Utama XL Hasnul Suhaimi mengkhawatirkan, jika menara dikenakan retribusi akan berpengaruh kepada ekspansi layanan operator karena banyaknya beban yang dikeluarkan untuk membangun infrastruktur.

“Masalah menara ini sudah banyak sekali faktor non teknis. Kalau begini terus bisa jadi operator hanya bertahan dengan jumlah yang ada. Akhirnya berpengaruh kepada kualitas layanan ke pelanggan,” tukasnya.[dni]

260909 Gapasdap Tertarik Ikut Tender Dermaga V

JAKARTA— Para pengusaha yang tergabung dalam   Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) tertarik untuk ikut tender  operator  dermaga V  di lintasan Merak-Bakauheni jika dibuka tak lama lagi.

“Jika informasi dibukanya tender tersebut itu benar, tentunya para anggota tertarik untuk ikut,” ungkap  Sekjen Gapasdap Luthfi Syarief kepada Koran Jakarta, Jumat (25/9).

Diungkapkannya, kemungkinan organisasi akan memfasilitasi keikutsertaan dari para anggota   dan ikut memberi masukan tentang syarat tender tersebut.

“Bisa jadi per perusahaan yang ikut tender atau konsorsium. Kita lihat dulu syaratnya,” katanya.

Luthfi mengharapkan, jika dermaga V dibuka maka regulator harus memperhatikan masalah pentarifan terutama yang bersinggungan dengan operator di dermaga lainnya.

“Jangan sampai terjadi saling membunuh dengan pemain di dermaga lainnya. Apalagi ini dermaga baru. Jika  diberikan  tarif yang lebih murah bisa mematikan pemain di dermaga lainnya,” katanya.

Sebelumnya,  Direktur Jenderal Perhubungan Darat Dephub Suroyo Alimoeso mengungkapkan akan  menjadikan Dermaga V di Merak dan Bakauheni untuk kelas eksekutif.

Rencananya, Departemen Perhubungan akan menenderkan operator kapal angkutan penyeberangan yang beroperasi pada Dermaga V di lintasan Merak-Bakauheni pada akhir tahun ini. Regulator  segera akan menetapkan kualifikasi kapal yang diperbolehkan beroperasi dari Dermaga V Merak, Banten, dan Dermaga V Bakauheni, Lampung. Pelayanan di kedua dermaga itu akan dibuat dengan standar kelas menengah ke atas.
Standar yang dimaksud adalah  tingkat kecepatan kapal yang diharapkan dapat melebihi kemampuan armada penyeberangan yang saat ini beroperasi di lintasan terbesar di Indonesia itu atau lebih dari   12 knot.
Dephub sendiri belum memutuskan operator Dermaga V nantinya apakah dibuka untuk umum atau hanya bagi penyelenggara penyeberangan yang sudah ada di Merak-Bakauheni.

Namun,   peluang bagi operator di luar yang sudah beroperasi di lintasan Merak-Bakauheni tetap ada.
Dermaga V di Merak mulai dibangun sejak Mei 2009 dengan total investasi 80 miliar rupiah, sedangkan pembangunan Dermaga V di Bakauheni baru dimulai pada awal bulan ini..

Adapun, jumlah armada yang melayani lintasan Merak-Bakauheni sebanyak 33 unit yang dioperasikan oleh 15 perusahaan antara lain PT Dharma Lautan Utama, PT Jemla Ferry, PT Jembatan Madura, PT Indonesia Ferry ASDP, dan PT Bukit Samudera Perkasa.[dni]8