190909 Maskapai Bantah Salah Gunakan Fuel Surcharge

JAKARTA—Maskapai penerbangan membantah tudingan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang penyalahgunaan biaya tambahan bahan bakar (Fuel Surcharge) menjadi sumber pendapatan.


“Tidak benar itu Fuel Surcharge disalahgunakan. Sepertinya ada informasi yang tidak lengkap didapat oleh KPPU,” ujar juru bicara Sriwijaya Air Ruth Hanna Simatupang di Jakarta, Jumat (18/9).


Dijelaskannya, saat ini patokan harga avtur sebesar 2.700 rupiah per liter yang dipatok oleh pemerintah tidak bisa dijadikan acuan karena harga bahan bakar telah melonjak menjadi sekitar tujuh ribu rupiah.


“Selain itu harga avtur itu tiap dua minggu berubah. Nah, maskapai itu mengikuti dinamisnya harga avtur melalui fuel surcharge. Bagaiamana dibilang ini dijadikan sumber pendapatan,” jelasnya.


Hanna mengakui, dibutuhkan formulasi penentuan fuel surcharge oleh regulator agar ada kesepakatan aturan main. “Tidak ada masalah KM No 9/2002 direvisi. Asalkan membuat industri menjadi lebih baik dan berkembang,” katanya.


Hanna mengingatkan, industri penerbangan masih membutuhkan dukungan regulasi untuk berkembag mengingat potensi masyarakat yang ingin naik angkutan udar alumayan tinggi.


“Hilangnya Adam Air membuat calon pelanggannya pindah ke maskapai lain. Nah, ini tidak serta merta bisa diserap karena maskapai belum menyiapkan kapasitas. Jika muncul regulasi yang tidak mendukung industri bisa ada lagi maskapai yang bubar,” katanya.


Senada dengan Hanna, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait membantah menjadikan fuel surcharge sebagai sumber pendapatan. “Itu kan untuk menjaga margin karena harga avtur naik terus,” katanya.


Edward pun tidak keberatan jika akhirnya KM No 9/2002 direvisi dan harga avtur dibuat mendekati nilai aktual di pasar. “Kami pelaku usaha ikut saja dengan keputusan pemerintah,” katanya.


Secara terpisah,  Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit  menghimbau regulator untuk melakukan pengkajian ulang struktur tarif layanan di industri trasnportasi udara agar menguntungkan konsumen dan operator.


”Rasanya mendesak dilakukan pengkajian ulang struktur tarif dilakukan oleh regulator,” ujarnya.


Menurut Danang, tudingan yang dilontarkan oleh KPPU   tidak akan terjadi jika struktur tarif transportasi direvisi ulang oleh regulator.


”Jika harus dilakukan perubahan struktur tarif layanan yang harus dimasukkan itu adalah komponen risk premium untuk mengakomodasi fluktuasi harga internasional ke dalam harga tiket,” katanya.


Sebelumnya, KPPU   mendesak   pemberlakuan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) di industri penerangan dihapuskan karena sering disalahgunakan oleh maskapai dalam pelaksanaannya.


“Kami mendesak fuel surcharge itu dihapus karena di lapangan banyak disalahgunakan tidak hanya ingin menjaga margin tetapi sudah mendekati aksi mencari untung terlalu besar,” ujar Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi.


Menurut Junaidi, komponen  fuel surcharge bisa dihapus jika pemerintah   memiliki regulasi soal tarif melalui formula penghitungan yang baku .


“Jika sudah ada formula perhitungannya tentu pemerintah bisa mengukur penyalahgunaan fuel surcharge di lapangan. Selain itu besaran yang diberikan ke masyarakat juga konsisten. Soalnya di lapangan banyak maskapai yang menjadikan fuel surcharge sebagai sumber pendapatan sendiri,” jelasnya.


Dicontohkannya,   pada bulan Mei 2006 rata-rata harga avtur  5..600 rupiha per liter. Pada waktu itu rata-rata harga fuel surcharge sekitar  20.000 rupiah. Ketika harga avtur naik menjadi  8.206 rupiah  per liter di akhir 2008, fuel surcharge yang dikenakan naik lebih tinggi dan berada di kisaran  160.000 hingga  480.000 rupiah. Garuda dituding sebagai maskapai yang paling tinggi  mengenakan fuel surcharge   karena volume avtur dan kapasitas penumpang lebih besar dibandingkan maskapai lainnya.


Selain itu, KPPU juga mendesak pemerintah menghitung ulang besaran fuel surcharge di setiap maskapai dalam negeri. Pasalnya, KPPU menemukan adanya ketidakseimbangan antara harga avtur dan fuel surcharge.


Direktur Angkutan Udara Departemen Perhubungan Tri S Sunoko mengakui adanya surat dari KPPU tentang fuel surcharge. “Memang ada surat dari KPPU. Sekarang sedang kita pelajari. Soalnya ada perbedaan cara pandang antara KPPU dengan kami,” katanya.


Tri mengatakan, regulator sebenarnya sudah memberikan formulasi menghitung fuels surcharge bagi maskapai seperti berdasarkan jarak, jumlah pesawat, dan lainnya. “Tetapi pola itu ditolak maskapai dan menghitung sendiri-sendiri. solusinya adalah segera direvisi KM No 9/ 2002,” katanya.


Tri menjanjikan, jika KM No 9/2002 telah direvisi akan dimasukkan harga avtur mendekati aktual. “Sekarang harga avtur sekitar 7 ribu rupiah, memang ada jarak yang jauh dengan 2.700 rupiah. Tetapi, seandainya sudah dibuat angka aktual dan avtur naik kembali, tentu fuel surcharge akan ada lagi,” jelasnya.[dni]


Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s