190909 Maskapai Bantah Salah Gunakan Fuel Surcharge

JAKARTA—Maskapai penerbangan membantah tudingan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang penyalahgunaan biaya tambahan bahan bakar (Fuel Surcharge) menjadi sumber pendapatan.


“Tidak benar itu Fuel Surcharge disalahgunakan. Sepertinya ada informasi yang tidak lengkap didapat oleh KPPU,” ujar juru bicara Sriwijaya Air Ruth Hanna Simatupang di Jakarta, Jumat (18/9).


Dijelaskannya, saat ini patokan harga avtur sebesar 2.700 rupiah per liter yang dipatok oleh pemerintah tidak bisa dijadikan acuan karena harga bahan bakar telah melonjak menjadi sekitar tujuh ribu rupiah.


“Selain itu harga avtur itu tiap dua minggu berubah. Nah, maskapai itu mengikuti dinamisnya harga avtur melalui fuel surcharge. Bagaiamana dibilang ini dijadikan sumber pendapatan,” jelasnya.


Hanna mengakui, dibutuhkan formulasi penentuan fuel surcharge oleh regulator agar ada kesepakatan aturan main. “Tidak ada masalah KM No 9/2002 direvisi. Asalkan membuat industri menjadi lebih baik dan berkembang,” katanya.


Hanna mengingatkan, industri penerbangan masih membutuhkan dukungan regulasi untuk berkembag mengingat potensi masyarakat yang ingin naik angkutan udar alumayan tinggi.


“Hilangnya Adam Air membuat calon pelanggannya pindah ke maskapai lain. Nah, ini tidak serta merta bisa diserap karena maskapai belum menyiapkan kapasitas. Jika muncul regulasi yang tidak mendukung industri bisa ada lagi maskapai yang bubar,” katanya.


Senada dengan Hanna, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait membantah menjadikan fuel surcharge sebagai sumber pendapatan. “Itu kan untuk menjaga margin karena harga avtur naik terus,” katanya.


Edward pun tidak keberatan jika akhirnya KM No 9/2002 direvisi dan harga avtur dibuat mendekati nilai aktual di pasar. “Kami pelaku usaha ikut saja dengan keputusan pemerintah,” katanya.


Secara terpisah,  Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit  menghimbau regulator untuk melakukan pengkajian ulang struktur tarif layanan di industri trasnportasi udara agar menguntungkan konsumen dan operator.


”Rasanya mendesak dilakukan pengkajian ulang struktur tarif dilakukan oleh regulator,” ujarnya.


Menurut Danang, tudingan yang dilontarkan oleh KPPU   tidak akan terjadi jika struktur tarif transportasi direvisi ulang oleh regulator.


”Jika harus dilakukan perubahan struktur tarif layanan yang harus dimasukkan itu adalah komponen risk premium untuk mengakomodasi fluktuasi harga internasional ke dalam harga tiket,” katanya.


Sebelumnya, KPPU   mendesak   pemberlakuan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) di industri penerangan dihapuskan karena sering disalahgunakan oleh maskapai dalam pelaksanaannya.


“Kami mendesak fuel surcharge itu dihapus karena di lapangan banyak disalahgunakan tidak hanya ingin menjaga margin tetapi sudah mendekati aksi mencari untung terlalu besar,” ujar Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi.


Menurut Junaidi, komponen  fuel surcharge bisa dihapus jika pemerintah   memiliki regulasi soal tarif melalui formula penghitungan yang baku .


“Jika sudah ada formula perhitungannya tentu pemerintah bisa mengukur penyalahgunaan fuel surcharge di lapangan. Selain itu besaran yang diberikan ke masyarakat juga konsisten. Soalnya di lapangan banyak maskapai yang menjadikan fuel surcharge sebagai sumber pendapatan sendiri,” jelasnya.


Dicontohkannya,   pada bulan Mei 2006 rata-rata harga avtur  5..600 rupiha per liter. Pada waktu itu rata-rata harga fuel surcharge sekitar  20.000 rupiah. Ketika harga avtur naik menjadi  8.206 rupiah  per liter di akhir 2008, fuel surcharge yang dikenakan naik lebih tinggi dan berada di kisaran  160.000 hingga  480.000 rupiah. Garuda dituding sebagai maskapai yang paling tinggi  mengenakan fuel surcharge   karena volume avtur dan kapasitas penumpang lebih besar dibandingkan maskapai lainnya.


Selain itu, KPPU juga mendesak pemerintah menghitung ulang besaran fuel surcharge di setiap maskapai dalam negeri. Pasalnya, KPPU menemukan adanya ketidakseimbangan antara harga avtur dan fuel surcharge.


Direktur Angkutan Udara Departemen Perhubungan Tri S Sunoko mengakui adanya surat dari KPPU tentang fuel surcharge. “Memang ada surat dari KPPU. Sekarang sedang kita pelajari. Soalnya ada perbedaan cara pandang antara KPPU dengan kami,” katanya.


Tri mengatakan, regulator sebenarnya sudah memberikan formulasi menghitung fuels surcharge bagi maskapai seperti berdasarkan jarak, jumlah pesawat, dan lainnya. “Tetapi pola itu ditolak maskapai dan menghitung sendiri-sendiri. solusinya adalah segera direvisi KM No 9/ 2002,” katanya.


Tri menjanjikan, jika KM No 9/2002 telah direvisi akan dimasukkan harga avtur mendekati aktual. “Sekarang harga avtur sekitar 7 ribu rupiah, memang ada jarak yang jauh dengan 2.700 rupiah. Tetapi, seandainya sudah dibuat angka aktual dan avtur naik kembali, tentu fuel surcharge akan ada lagi,” jelasnya.[dni]


190909 Maskapai Belum Gunakan Penerbangan Malam

JAKARTA—Maskapai penerbangan merasakan belum perlu memanfaatkan penerbangan tengah malam meskipun ada kemungkinan Lebaran dimajukan menjadi Minggu (20/9) dari Senin (21/9).

“Penerbangan paling malam hanya untuk rute Jakarta-Palembang. Itupun jam 20.30 malam,” ungkap Juru bicara Sriwijaya Air Ruth Hanna Simatupang di Jakarta, Jumat (18/9).

Diakuinya, memang ada calon penumpang yang memindahkan jadwal penerbangannya lebih maju dari jadwal karena ada kemungkinan lebaran dimajukan, tetapi jumlahnya tidak signifikan.

“Masih bisa ditampung oleh armada yang ada. Selain itu kami menjual tiket itu sejak Mei lalu, jadi calon pelanggan banyak yang memilih berangkat pada Jumat atau Sabtu,” jelasnya.

Senada dengan Hanna, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengatakan, belum akan memanfaatkan kesempatan terbang tengah malam karena pemintaan belum melonjak.

“Kita tergantung masyarakat saja. Sekarang masih bisa ditampung dengan armada yang ada. Sejauh ini baru ada 100 penumpang yang mengubah jadwal terbangnya,” katanya.
Sementara VP Corporate Secretary Garuda Indonesia , Pujobroto mengatakan, ada sekitar 200-300 penumpang mengganti jadwal keberangkatan.

Calon penumpang mengajukan perubahan jadwal perjalanan yang semula berangkat tanggal 20 September 2009 pagi, menjadi 19 September 2009 sore atau 20 September siang.
Pengubahan jadwal keberangkatan itu umumnya terjadi pada penumpang dengan tujuan kota-kota jarak pendek, seperti Jawa dan Sumatera.

Garuda telah mengantisipasi pengubahan jadwal dengan menyediakan penerbangan malam dan menggunakan pesawat berbadan lebar untuk penerbangan ke kota tujuan yang memiliki bandara bisa didarati pesawat berbadan lebar. Maskapai ini menyediakan sebanyak 53 ribu lebih tempat duduk tambahan   sejak 16 September hingga 28 September 2009 (periode H-5  dan H+6).

Direktur Angkutan Udara Perhubungan Udara Tri S Sunoko menilai, pemindahan jadwal keberangkatan penumpang boleh dilakukan, bahkan tidak perlu   meminta izin kepada Departemen Perhubungan.

“Silakan diatur oleh internal perusahaan masing-masing maskapai jika menyangkut ekstra flight.   Tetapi kalau ada pengubahan jadwal keberangkatan yang mengakibatkan penambahan penerbangan, maskapai harus melapor,” katanya.[dni]

180909 Penumpang KA Bisa Tukar Tiket

JAKARTA—Departemen Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian memastikan calon penumpang kereta api (KA) kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif bisa menukarkan tiket yang dimilikinya untuk mengganti jadwal perjalanan karena Lebaran dimajukan.

“Jika masyarakat ada yang merasa dirugikan atas keputusan pemerintah menetapkan hari Lebaran jatuh pada Minggu (20/9), silakan menukarkan tiket mereka. Kami sudah meminta PT Kereta Api (PT KA) untuk memfasilitasi penukaran itu dan menyerahkan mekanisme penukarannya ke mereka. PT KA sudah menyetujui dan siap,” ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan Tundjung Inderawan di Jakarta, Kamis (17/9).

Pertukaran bisa dilakukan jika ada  bangku kosongnya di kelas yang sama masih tersedia, baik pada KA reguler maupun tambahan. Tetapi, kalau tidak ada, tidak mungkin juga menggeser penumpang lain yang punya tiket sesuai jadwal. “Hal yang mungkin dilakukan  turun ke kelas leih bawah,” katanya.

Dikatakannya, kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah karena cukup menyadari akibat dari perubahan penetapan hari Lebaran dari penanggalan kalendar tersebut yang membuat  calon penumpang yang semestinya berangkat pada H-1 dengan jadwal Lebaran hari Senin, jadi harus berangkat pada hari H Lebaran (Minggu).

”Penetapan dimajukannya hari H Lebaran ini sebenarnya tidak akan menjadi persoalan kalau mereka mau berangkat pada hari raya, atau menukar tiketnya dengan kelas ekonomi. Karena semua kereta tetap pada jadwal dan jumlah penumpangnya telah tetap. Kereta tidak akan terpengaruh besar atas perubahan penetapan hari raya,” katanya.

Menurut dia, akibat perubahan tanggal lebaran tersebut  justeru angkutan udaralah yang berpotensi terkena imbas. “Jika itu benar terjadi akan terjadi limpahan penumpang udara ke kereta api. Ini yang justru sedang kami pikirkan. Kemungkinannya akan ada ‘muntahan’ penumpang dari angkutan udara ke kereta api sebesar 0,4 persen. Berarti, prediksi jumlah peningkatan tahun ini dari tahun lalu berubah dari 5,6 persen menjadi 6 persen,” katanya.

Secara terpisah, Juru Bicara PT KA Adi Suryatmini mengatakan,  siap  memfasilitasi penukaran tiket tersebut. ”Kita akan layani penukaran tiket calon penumpang untuk merubah jadwal, asalkan sesuai prosedur. Kalau masih ada bangku persediaan dari 10 persen cadangan kursi reguler yang kami alokasikan, bisa ditukar dengan kelas yang sama. Tetapi kalau sudah tidak ada lagi bangku, kami mohon maaf,” katanya.

Mekanisme lain yang bisa dilakukan calon penumpang adalah mengembalikan tiket dan menukarnya kembali dengan uang sesuai persyaratan dan ketentuan pengembalian yang ada. ”Ada prosentase pemotongan dari nilai tiket, jika ingin ditukar kembali dengan uang. Tetapi kalau mau tetap naik KA, bisa pakai kelas ekonomi yang kami sediakan setiap  hari tanpa nomor bangku,” katanya.

Berdasarkan catatan, untuk mengangkut pemudik tahun ini, pemerintah mengalokasikan sebanyak 227 armada KA dengan daya angkut 3,71 juta orang. Jumlah tersebut sudah termasuk 75 KA tambahan yang disediakan Departemen Perhubungan dan PT KA.


Mulai Melonjak

Pada kesempatan lain, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Suroyo Alimoeso memprediksi   pada jalur-jalur mudik utama dari arah Jakarta baik menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, maupun menuju Sumatera, volume kendaraan-kendaraan pribadi akan terus meningkat pada Kamis (17/9) ini.

Dikatakannya, Kamis ini diperkirakan akan menjadi puncak arus mudik pertama lalu lintas jalan. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran masyarakat jika hari Idul Fitri 1430 H ditetapkan pemerintah pada Minggu (20/9). Di mana masyarakat pengguna kendaraan pribadi yang diprediksi mencapai 11 juta orang pada masa Lebaran kali ini, akan memajukan jadwal keberangkatan untuk mengejar waktu pelaksanaan Shalat Id di kampung halaman.

”Jika Lebaran Minggu, berarti puncak yang diperkirakan terjadi pada H-3 Lebaran jatuh pada hari Kamis. Masyarakat pasti akan memajukan jadwal perjalanannya,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Suroyo mengatakan, sejak Rabu malam petugas Posko Angkutan Lebaran Terpadu Nasional 2009 telah memperketat pengawasan dan penyebaran informasi kepada petugas-petugas di lapangan untuk melakukan aksi antisipasi.

”Tidak hanya di jalan-jalan yang akan dilalui pemudik, di pelabuhan penyeberangan seperti Merak juga akan kita siagakan. Pola operasinya sudah kita minta untuk ditingkatkan dengan mengatur kembali sea time (waktu labuh) dan port time (waktu sandar). Karena sejak semalam kepadatan sudah terlihat di sana ,” katanya.

Untuk mengantisipasi kemacetan di jalan raya sendiri, Polri yang memiliki kewenangan penuh terkait pengaturan strategi lalu lintas sebagaimana diamanatkan UU LLAJ No 22/2009, telah menyiapkan sejumlah rencana baik pola antisipasi maupun untuk mengurai kemacetan yang terjadi.

“Polisi di lapangan akan memantau langsung melalui posko-posko pengamanan lebaran dan menggelar Operasi Ketupat untuk menertibkan lalu lintas bersama aparat Dinas Perhubungan dan terkait lainnya,” jelas Suroyo.

Kemudian untuk mengantisipasi penumpukkan kendaraan di gerbang keluar Tol Jakarta-Cikampek, dia menambahkan, petugas di lapangan telah diarahkan untuk mengalihkan arus kendaraan yang terus meningkat kepadatannya ke pintu-pintu keluar sebelum gerbang Cikampek. ”Salah satunya kita alihkan menuju Sadang. Upaya ini agar tidak ada penumpukkan di Simpang Jomin, dan saat ini sudah kita lakukan mekanisme pengalihan itu,” katanya.

Mekanisme pengalihan arus lalu lintas untuk mengantisipasi penumpukkan kendaraan di Simpang Jomin, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, juga diterapkan bagi para pengendara sepeda motor yang melintasi jalur nasional. Para pengendara sepeda motor akan diminta agar tidak perlu masuk ke dalam kota Karawang. Mereka mulai kita alihkan masuk ke jalur khusus sepeda motor di daerah Talagasari.

”Jalannya di sana bagus. Jalur alternatif itu nantinya akan keluar tembus sampai ke Cikalong, sudah lewat Simpang Jomin,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dikeluarkan situs posko terpadu Ditjen Perhubungan Darat www.rttmc-hubdat. web.id, kondisi arus lalu lintas di Simpang Jomin pagi tadi ramai lancar dengan kecepatan laju kendaraan rata-rata 20-40 km/ jam. [dni]