160909 Dephub Naikkan Kapasitas Angkutan Udara 19,77%

JAKARTA–Departemen Perhubungan (Dephub) melalui Ditjen Perhubungan Udara menaikkan kapasitas angkutan udara mencapai 2.113.725 kursi atau naik 19,77 persen dari periode sama tahun lalu sebesar 1.764.801 kursi.

Kapasitas disediakan oleh 15 perisahaan penerbangan niaga berjadwal dengan 226 armada.

Selain menaikkan kapasitas, frekuensi  penerbangan juga ditingkatkan menjadi 6.805 atau naik 11,06 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 6.805 kali.

“Naiknya frekuensi penerbangan karena disetujuinya  768 kali extra flight belum lama ini,” ungkap Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko di Jakarta, Selasa (15/9).

Diungkapkannya, belum lama ini regulator telah menaikkan kapasitas dan memberikan izin extra flight bagi 10 maskapai.

Kesepuluh maskapai itu adalah  Kartika Airlines, Lion Air, Garuda Indonesia, Merpati Nusantara Airlines, Mandala Airlines, Trigana, Indonesia Air Asia, Sriwijaya Air, Travel Express, dan  Batavia Air.

“Extra Flight diberikan selama 16 hari sejak 14 hingga 29 September,” jelasnya.

Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay memperkirakan, pada 24 bandara jumlah penumpang domestik akan naik 15 persen atau dari 1,417 juta menjadi 1,630 juta  orang.

Herry mengungkapkan, selama masa mudik ini akan mengetatkan pemantauan kepada operator khususnya berkaitan masalah keselamatan dan layanan.

“Kami mendesak operator tetap memberlakukan tarif sesuai regulasi,” katanya.

Regulasi yang dimaksud adalah  KM No 9 tahun 2002 tentang tarif penumpang angkutan udara niaga
berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan KM 11/2006 tentang tarif referensi untuk penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.

Besaran tarif dalam KM no 9/2002 merupakan basic fare belum termasuk PPN 10 persen dari basic fare, IWJR, dan fuel surcharge.

“Di penerbangan ini tidak ada tuslag. Semua berdasar tarif atas dan bawah sesuai KM No 9,” katanya.

Herry juga mendesak operator memberikan kompensasi bagi pelanggan jika terjadi penurunan kualitas layanan sesuai dengan KM No 25/2008 pasal 36 tentang penyelenggaraaan angkutan udara.[Dni]

160909 UU Pos : Bisnis Jasa Pengiriman Dapatkan Kepastian Hukum

JAKARTA—Bisnis jasa pengiriman akhirnya mendapatkan kepastian hukum seiring disahkannya UU Pos oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  untuk menggantikan  UU No 6/84 tentang Pos pada  sidang paripurna yang   digelar di Jakarta,  Selasa (15/9).

”Hadirnya UU Pos yang telah diusulkan sejak delapan tahun lalu untuk merevisi regulasi lama membuat adanya kepastian hukum di bisnis pengiriman. Terutama berkaitan dengan praktik jasa pengiriman yang selama ini belum diatur oleh UU lama, tetapi sudah dilakukan oleh para pelaku usaha,” tegas Menkominfo Muhammad Nuh, di Jakarta, Selasa (15/9).

Nuh menjelaskan, UU Pos baru secara fundamental mengatur beberapa hal seperti  pencabutan   hak monopoli PT Pos Indonesia (Posindo) dalam pengiriman dokumen, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO), restrukturisasi Posindo, kepemilikan asing, dan interkoneksi.

”UU ini secara tegas mengatur tentang infrastruktur sharing guna mendorong efisiensi dan efektifitas diantara pemain. Ini berdampak juga pada pentarifan yang ditawarkan ke masyarakat dalam menggunakan jasa pengiriman,” jelasnya.

Berkaitan dengan nasib dari Posindo, Nuh menjelaskan, dalam UU secara tegas diamanatkan kepada kementrian terkait untuk menyehatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dalam jangka waktu lima tahun.

”Penyehatan tersebut baik dalam peningkatan kualitas layanan serta kinerja keuangan. Selama proses penyehatan lima tahun itu, tanggung jawab penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO) masih di Posindo. Setelah lima tahun baru di tenderkan program PSO tersebut,” katanya.

Sekjen Depkominfo/PLT Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menambahkan, pemerintah akan secepatnya membuat satu peraturan pelaksana (PP) terkait UU Pos. ”PP nanti akan mengatur masalah interkoneksi, tender PSO, dan lainnya. diusahakan dalam waktu dua tahun selesai. Tetapi hal-hal seperti penyelenggaraan bersifat liberal sudah bisa berjalan seiring UU ini disahkan,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia (Asperindo) M. Kaderial mengakui, hadirnya UU Pos menguntungkan bagi pelaku usaha, negara, dan masyarakat.

Bagi pengguna jasa adanya kepastian tentang kalsifikasi jasa dan ganti rugi oleh opeator jika gagal memberikan layanan berkualitas . ”Selama ini jika namanya surat kehilangan diganti dengan surat. Padahal isi surat itu yang berharga. Di UU Pos itu detail sekali masalah dokumen,” katanya.

Sedangkan bagi pelaku usaha adanya kepastian hukum terutama berkaitan dengan praktik interkoneksi dan persaingan sehat. Terakhir, negara akan bisa mengelola pemberian subsidi secara jelas dan tepat sasaran, khususnya untuk program PSO.

Direktur Utama PT Pos Indonesia  I Ketut Marjana mengatakan, hadirnya UU baru tidak akan mematikan Posindo karena arus liberalisasi memang tidak bisa ditolak. ”Justru ini bagus. Semuanya memiliki peluang yang sama menggarap bisnis ini,” katanya.

Tertutup Asing

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Djoko Susilo mengungkapkan, dalam regulasi baru tersebut ditegaskan juga masalah penyelenggara pos asing di Indonesia yang dituagkan dalam pasal 12.

Pasal 12 menyebutkan, Pos asing wajib bekerjasama dengan perusahaan dalam negeri melalui usaha patungan dimana saham mayoritas dikuasai oleh investor lokal. Komposisi saham yang diperbolehkan adalah 51 persen lokal atau 49 persen asing.

Selain itu, pos asing dibatasi wilayah operasinya pada ibukota provinsi yang telah memiliki pelabuhan udara dan/atau pelabuhan internasional. Sedangkan pengiriman pengiriman antarkota dilaksanakan oleh penyelenggara pos dalam negeri bukan usaha patungan.

Nuh menegaskan, hadirnya pasal tersebut untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri karena selama ini sebagian besar pemain di jasa ini adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). ”Rasanya wajar saja ini dilakukan. Nilai bisnis dari jasa ini sekitar 7 hingga 8 triliun rupiah. Tingkat pertumbuhannya setiap tahun  10 persen. Sudah saatnya dikuasai pemain lokal,” katanya.

Ketut   pun mendukung langkah pemerintah tersebut. ”Memang sudah saatnya masalah gateway diperjelas. Ini agar industri lokal dilindungi,” kata Ketut.

Kaderial menambahkan, prinsip dari jasa pengiriman adalah selalu dekat dengan industri manufaktur atau kegiatan ekspor-impor. ”Biasanya kegiatan itu ada di ibukota dan memiliki pelabuhan atau bandara internasional. Jadi, tidak masalah itu bagi pos asing,” katanya.[dni]