150909 Dephub Ketatkan Kelaikan Moda

JAKARTA—Departemen Perhubungan (Dephub) akan mengetatkan pemeriksaan kelaikan moda transportasi  guna menekan angka kecelakaan selama  musim mudik.

”Pengetatan kelaikan moda itu hal yang wajib dilakukan untuk menekan angka kecelakaan. Pemeriksaan akan dilakukan di setiap terminal keberangkatan,” tegas  Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii Djamal di Jakarta, Senin (14/9).

Dikatakannya, hal-hal yang diperiksa menyangkut aspek teknis seperti ban rem, dan penunjang keselamatan lainnya.  “Kami meminta  kepala terminal beserta timnya yang melakukan ini,” katanya.

Dirjen Perhubungan Darat, Dephub, Suroyo Alimoeso menegaskan, pihaknya akan mengoptimalkan pengawasan oleh jajaran dinas perhubungan di daerah. “Setiap kepala terminal keberangkatan harus melibatkan tim pemeriksa. Kalau bus tak laik, dilarang jalan dan harus dikandangkan,” katanya.

Selanjutnya Jusman meminta,  masyarakat ikut mengawasi penerapan tarif kelas ekonomi untuk Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP).

“Para pengusaha  dilarang menjual tiket di atas tarif batas sesuai KM No.1/2009 tentang Tarif Batas Atas dan Bawah Penumpang Bus Kelas Ekonomi,” katanya.

Dia meminta, tabel tarif batas dan bawah itu, ditempel di setiap terminal dan tempat penjualan tiket sehingga jika ada pelanggaran, siapa pun bisa melaporkan kepada petugas terdekat dengan identitas pelapor dan tiket serta barang- bukti yang jelas.

Berdasarkan catatan,  Tarif Ekonomi Trayek- Trayek Utama  AKAP  antara lain untuk Bandung – Purwokerto dengan jarak 264 km maka tarif batas bawah 22.700 rupiah dan tarif batas atas 36.700 rupiah.

Selain itu, Bandung-Tegal (208 km) tarif batas bawah 17.900 rupiah dan tarif batas atas 28.900 rupiah, Jakarta-Medan (2.204 km) tarif batas 306.400 rupiah, dan tarif batas bawah 189.500 rupiah Jakarta-Cirebon (288 km) tarif batas atas 40 ribu rupiah dan tarif batas bawah 24.800 rupiah. Tarif tersebut, belum termasuk iuran wajib kecelakaan penumpang.

Penanganan Macet
Berkaitan dengan penanganan macet selama mudik, Jusman menjanjikan   akan menangani setiap kasus kemacetan di jalur mudik pada Angkutan Lebaran 2009 maksimal dua jam sejak peristiwa itu dilaporkan ke petugas di lapangan.

“Target kami, setiap kemacetan pada suatu titik kemacetan, maksimal untuk ditangani dan bisa lancar kembali maksimal dua jam. Ini lebih baik dari tahun lalu sebanyak tiga jam,” katanya.

Dijelaskannya,   jika ada titik kemacetan yang termonitor lewat CCTV (Close Circuit Television) maka hal itu akan diinformasikan kepada petugas kepolisian dan pihak terkait di daerah, kemudian mereka akan menyelesaikan secara mandiri.

Jika dalam tempo tertentu tidak juga mampu, maka hal itu otomatis akan dilaporkan ke Mabes Polri dan segera tidak lama kemudian, Mabes Polri akan mengirim helikopter untuk menerjunkan sejumlah petugas di lokasi kejadian dan mereka segera melakukan langkah taktis penyelematan agar kondisi lalu lintas segera cair.

Jusman juga mengungkapkan,   target pelayanan lainnnya selama Angkutan Lebaran 2009 antara lain, untuk pelayanan di penyeberangan yakni maksimal pelayanan sekitar 120 menit, untuk kereta ekonomi, seluruh penumpang harus terangkut dan tingkat kecelakaan di jalan harus bisa ditekan dibanding tahun lalu.[dni]

150909 Bakrie Telecom Tidak Akan Tambah Investasi

Kinerja Perusahaan Semester I 2009

Deskripsi

Semester I 2009

Semester I 2008

Perubahan

Jumlah Pelanggan 8,9 juta 5,4 juta

63,8 %

Pendapatan Usaha Rp 1.666 Miliar Rp 1.235 Miliar

34,9 %

Pendapatan Usaha Bersih Rp 1.331 Miliar Rp   938 Miliar

41,9 %

EBITDA Rp   619,9 Miliar Rp   341,3 Miliar

81,6 %

Laba Bersih Rp     72,8 Miliar Rp     62,4 Miliar

16,7 %

JAKARTA—PT Bakrie Telecom tidak akan menambah nilai investasinya   sebesar 600 juta dollar AS untuk tiga tahun terhitung tahun lalu, meskipun perseroan baru saja mendapatkan tambahan kanal sebesar 1,23 MHz dari pemerintah.

“Kami tidak akan menambah nilai investasi. Tambahan kanal tersebut justru membuat perseroan semakin ekspansif karena secara teknologi bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan,” ungkap Direktur Korporasi bakrie Telecom Rakhmat Junaedi kepada Koran Jakarta, Senin (14/9).

Sebelumnya,  pemerintah memutuskan menambah satu kanal milik Bakrie Telecom untuk wilayah  Jawa Barat, Jakarta, dan Banten (JBJB) di   kanal 1019 pada spektrum 800 MHz tersebut. Penambahan kanal membuat BTEL   memiliki empat kanal atau lebar pita frekuensi sebesar lima MHz.   Konsekuensi dari penambahan kanal adalah    BTEL  mengajukan penambahan kapasitas  lebih dari 100 persen di wilayah JBJB kepada pemerintah.

Rakhmat mengatakan, penambahan kanal membuat BTEL akan semakin agresif dan ekspansif dalam menambah pelanggan karena memiliki ruang kapasitas yang lebih besar untuk melayani pelanggan.

“Jumlah pelanggan BTEL  pada semester pertama ini telah mencapai 8,9 juta pelanggan atau naik 63,8 persen ketimbang periode yang sama tahun lalu dengan   5,4 juta pelanggan. Jika kapasitas dinaikkan tentunya akan memperluas pelanggan yang dilayani,” katanya.

Direktur Utama Bakrie Telecom Anindya N Bakrie menambahkan, perkembangan positif dalam laju pertumbuhan pelanggan mendorong pencapaian positif pula dalam kinerja keuangan perusahaan di semester pertama 2009.

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, BTEL mencetak pendapatan kotor (gross revenue)  1..666 miliar rupiah pada semester pertama 2009 atau naik 34,9 persen dibanding pencapaian periode yang sama tahun 2008 yaitu sebesar 1.235 miliar rupiah.

Demikian pula catatan pertumbuhan pendapatan usaha bersih (net revenue) pada semester pertama 2009. Perusahaan mencatat pendapatan bersih sebesar  1.331 miliar rupiah. Dengan pencapaian ini berarti BTEL berhasil meningkatkan  pendapatan bersihnya sebesar 41,9 persen  dari   938 miliar rupiah yang dicapai pada semester pertama 2008.

Sedangkan  Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization (EBITDA) juga melonjak tajam sebesar 81,6 persen dari  341,3 miliar rupiah pada semester pertama 2008 menjadi  619,9 miliar rupiah pada semester pertama 2009.

Dalam hal pencapaian laba bersih selama semester pertama tahun 2009 BTEL membukukan laba bersih sebesar  72,8 miliar ru[piah atau mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 16,7 persen dibandingkan dengan laba bersih sebesar  62,4 miliar rupiah pada periode yang sama di tahun 2008.[dni]

150909 Tender USO Akses Internet: Memberikan Platform Broadband di Desa

telpondesa2Setelah sukses menggelar tender telepon desa atau lebih dikenal dengan Universal Service Obligation (USO) pada awal tahun ini, Depkominfo melalui Balai Informasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) mulai menggeber tender USO akses internet untuk tingkat kecamatan pada awal Oktober nanti.

Jika tender telepon desa digelar untuk menyediakan akses telekomunikasi dasar bagi 31.824 desa yang akan rampung pada awal tahun depan. Maka proyek penyediaan akses internet di tingkat kecamatan ini diharapkan mulai dikerjakan tahun depan.

Seandainya kedua program itu berjalan lancar, maka target Depkominfo untuk menderingkan desa pada 2009 dan memintarkannya pada 2010 bisa dikatakan tercapai. Hal ini mengingat sebagian desa sudah berdering pada tahun ini.

Kepala BTIP Santoso Serad menjelaskan, terdapat perbedaan antara USO yang dikerjakan oleh Telkomsel dan Icon+ sebagai pemenang telepon desa dengan tender akses internet tingkat kecamatan.

“Jika USO telepon desa prioritasnya adalah menyediakan akses telekomunikasi dasar berupa jasa suara dan SMS, maka tender yang akan dilaksanakan pada Oktober nanti menyediakan akses internet broadband dengan kecepatan mulai 256 Kbps,” katanya kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Meskipun Santoso tidak memungkiri,  ada beberapa desa yang disediakan oleh Telkomsel bisa mengakses data,  tetapi  kecepatannya minim sekali.

Berdasarkan catatan, Telkomsel telah menggelar desa dengan akses internet sebanyak   8.200 titik dari 24.051 desa yang ditarget selesai akhir 2009.

Sedangkan BTIP berharap dari 31.824  desa USO juga disediakan tiga tambahan akses Internet sekaligus di setiap provinsi sehingga total menjadi 100 Internet untuk layanan umum di tingkat desa seluruh provinsi.

Untuk itulah, dalam menyelenggarakan tender dengan pagu  sebesar  900 miliar rupiah itu ditetapkan lokasi pengadaan layanan internet di lokasi yang  strategis di kecamatan sehingga mudah diakses dan berada dekat dengan lembaga pemerintahan, pendidikan dan lain-lain.

“Harapannya, adanya  akses internet USO  dapat digunakan menjadi tempat pengenalan internet dan komputer guna meningkat produktifitas dan pemanfaatan untuk peningkatan ekonomi,” jelasnya.

Untuk teknologi yang diusung adalah  netral dengan kecepatan akses mulai 256 kbps. Pemenang tender minimal menyediakan lima Personal Computer dan akses untuk mendukung tujuan program yang sustainable selama empat tahun.

BTIP membidik  4.700 dari total 8 ribu kecamatan di seluruh Indonesia. Jumlah kecamatan yang memperoleh akses internet USO ini juga beragam, seperti misalnya di NAD akan sebanyak 220 kecamatan, di Sumsel sebanyak 157 kecamatan, di DIY sebanyak 13 kecamatan, di Bali sebanyak, 40 kecamatan dan lain sebagainya.

Sedangkan persyaratan peserta tender pun berbeda dengan USO telepon desa. Jika di USO telepon desa hanya diberikan pada penyelenggara jaringan, maka di tender akses internet penyelenggara jaringan dan jasa bisa ikut serta.

“Tender ini memang membuka peluang bagi penyelenggara jasa internet (PJI) karena ini sebenarnya bisnis mereka. Kami juga memastikan tender ini   tidak akan berbenturan dengan tender USO telepon desa, karena irisannya di desa ibukota kecamatan,” tambah Kepala Pusat Informasi Depkominfo, Gatot S Dewa Broto.

Tertarik

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengaku tertarik menggarap proyek ini jika unsur komersial dan teknisnya realistis. “Kalau hitungannya masuk,kenapa tidak dikerjakan saja sekalian,” katanya.

Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) Roy Rahajasa Yamin juga mengaku siap menggarap proyek ini. “APJII sedang mengaji maju sebagai konsorsium atau per anggota,” katanya.

Dikatannya,  APJI masih akan menunggu informasi dari BTIP untuk mengukur sampai mana peluang mereka dapat turut berpartisipasi termasuk jika nantinya ada pembatasan perizinan, pembagian per wilayah, persyaratan bid bond dan performance bond, hingga kesempatan keterlibatan pemain daerah, daya beli dan lain-lain.

Revisi

Anggota APJII Yadi Heryadi mengakui, ide menyelenggarakan tender tersebut sangat baik dan mampu menjadi stimulus bagi para PJI. Namun, untuk beberapa hal diperlukan persamaan persepsi dulu antara pemerintah dan PJI, terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi dan model bisnis.

“Setiap kecamatan itu berbeda satu dengan yang lain, baik itu dari sisi karakteristik, budaya, geografi, atau topologi. Artinya solusi internet kecamatan akan sangat berbeda satu dengan yang lain dan yang mengenal setiap wilayah itu  hanya PJI atau operator yang beroperasi dan menggarap pasar di sana,” katanya.

Menurut Yadi, jika melihat paparan pemerintah, muncul kesan   kurang mampu membedakan ISP dan  warnet. Dalam konsep pemerintah, internet kecamatan itu harus menyediakan perangkat-perangkat selayaknya warnet.

“Pemerintah menyampuradukkan antara warnet dan ISP. Jika misalnya di kecamatan itu sudah ada warnet, bisa bertempur nantinya PJI dengan warnet lokal. Padahal, warnet itu selama ini mitra PJI berjualan akses,” jelasnya.

Yadi pun meminta pemerintah untuk tegas mengkalsifikasi PJI yang akan ikut serta dalam tender ini. “Jika benar ingin memberikan stimulus bagi PJI, maka harus jelas siapa yang boleh ikut tender. Sebagian besar PJI adalah operator kecil. Jika sekelas Indosat, Telkomsel, Telkom, atau IM2 ikutan, ini stimulus buat siapa,” katanya.

Dia menyarankan, bagi PJI yang akan mengikuti tender tersebut ada syarat  yang mengikat seperti  PJI dengan ijin operasional di daerah A menjadi prioritas dan hanya boleh ikut bidding untuk daerah A. sedangkan  PJI dengan ijin nasional atau Jakarta tidak diperkenankan bidding untuk daerah A, kecuali tidak ada PJI yang beroperasi di daerah A tersebut.

Syarat lainnya adalah  PJI harus memiliki PoP di daerah tersebut dan dibuktikan dengan Laporan PJI yang diberikan kepada pemerintah.

Terakhir, PJI yang boleh ikut adalah perusahaan dengan   ijin PJI saja. “Network Access Provider (NAP) tidak diperkenankan ikut tender , karena NAP itu konsumennya bukan masyarakat tapi mereka menjual bandwitdh kepada PJI,” jelasnya.[dni]

150909 Dampak Tender BWA

Tulisan ini adalah tulisan tamu dari Pengamat Telekomunikasi dan Dosen Teknik Elektro FTUI, Gunawan Wibisono

===

Pengumuman pemenang tender broadband wireless access (BWA) 2,3 GHz telah diumumkan, dengan hasil diluar perkiraan banyak pihak, seperti bahwa tender akan diborong oleh operator incumbent tidak terbukti. Pemenang tender BWA dikuasai oleh operator baru yang selama ini kurang terdengar gaungnya. Apalagi untuk zona 4 yang meliputi Jabodetabek dan Banten dimenangkan oleh ISP yang berbasis di luar zona 4. Yang lebih mencengangkan adalah biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi yang nilainya hampir 9 kali reserved price yang diusulkan pemerintah. Tujuan pemerintah menyelenggarakan tender BWA 2,3 GHz antara lain, adalah memberikan nilai ekonomis atas sumber daya frekuensi yang terbatas, internet terjangkau, dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri (IDN) perangkat BWA. Hasil tender BWA 2,3 GHz telah berhasil memberi nilai ekonomis atas frekuensi dengan dicapainya harga BHP frekuensi melebihi  harga reserved price. Pertanyaan mendasar adalah apakah kehadiran BWA (dibaca WiMAX) akan menciptakan internet terjangkau dan mendorong pertumbuhan IDN perangkat BWA. Mari kita tunggu jawaban atas pertanyaan ini seiring dengan perjalanan waktu karena penggelaran jaringan  BWA oleh pemenang tender sedang berjalan.

Hasil tender BWA 2,3 GHz yang baru lalu akan memberi dampak pada kondisi telekomunikasi yang sedang berlangsung maupun yang akan terjadi dimasa depan yang meliputi BHP frekuensi BWA, tarif internet, ketersediaan backbone serta pertumbuhan perangkat BWA dan konten IDN.

BHP Frekuensi

Hasil tender BWA 2,3 GHz yang baru lalu pemerintah mendapatkan BHP frekuensi per tahun sebesar Rp. 458 milyar untuk 30 MHz, yang berarti sekitar Rp. 15 Milyar per MHz. Sedangkan pada 3G, besarnya BHP frekuensi adalah Rp. 32 Milyar per MHz. Bila dibanding dengan BHP 3G, BHP BWA 2,3 GHz lebih murah, tetapi bila dibandingkan dengan jenis layanan dan jangkauannya,layanan BWA lebih mahal dari 3G. Hasil tender BWA membuat posisi tawar pemerintah atas BHP frekuensi 3G menjadi tinggi. Ini terlihat bahwa pemerintah bergeming untuk bertahan dengan harga Rp. 160 Milyar. Bagi  operator incumbent yang gagal mendapatkan frekuensi BWA akan segera mengambil frekuensi tambahan 3G untuk meningkatkan persaingan layanan wireless internet 3G yang dimiliki walaupun harganya relatif tinggi. Karena bila operator 3G yang ingin mendapatkan frekuensi tambahan tidak mengambilnya, maka akan ada operator lain yang siap mengambilnya dan belum tentu pemerintah dapat menyediakan spektrum frekuensinya bila tidak diambil tahun ini. Yang ditunggu adalah kebijakan pemerintah dalam menentukan BHP BWA 3,3 GHz, pemerintah harus bijaksana karena berapapun harga BHP BWA 3,3 GHz yang ditentukan pemerintah akan menimbulkan dampak bagi operator BWA. Pemerintah harus mampu menentukan harga BHP yang terjangkau serta menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi operator BWA. Dengan legalitas kehadiran 8 operator BWA 3,3 GHz tingkat persaingan bisnis BWA semakin tinggi. Tender BWA memberikan pengalaman yang berharga.

Internet Terjangkau

Pertanyaan yang timbul apakah dengan BHP yang tinggi mampu membuat harga akses internet terjangkau bisa tercapai? Memang BHP hanya salah satu komponen yang mempengaruhi harga jual dari layanan BWA, harga jual BWA ke user tergantung dari bisnis model dari operator. Ada kekuatiran dengan tingginya BHP menjadikan harga akses internet menjadi mahal sehingga internet  terjangkau sulit terealisasi atau untuk dapat membuat harga internet terjangkau menjadikan  kualitas layanan menurun. Untuk zona 4 sebagai misal dengan BHP sebesar Rp. 120 Milyar, bila operator pemenang mampu menghimpun pelanggan sebanyak 120.000 pelanggan pertahun maka dengan hitungan sederhana besarnya BHP yang harus ditanggung tiap pelanggan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- pertahun atau Rp. 100.000,- per bulan. Bila biaya dari BHP digabung dengan biaya yang berasal dari ongkos produksi maka biaya yang harus ditanggung pelanggan semakin besar. Melihat besarnya biaya yang harus ditanggung pelanggan, sepertinya mengharapkan tarif internet terjangkau dari kehadiran BWA perlu perencanaan yang matang. Sudah saatnya regulator dalam menentukan besaran BHP frekuensi memperhatikan besaran tarif yang akan ditanggung pengguna atau disebut sebagai BHP berbasis user. BHP berbasis user memberikan tingkat persaingan tarif yang sama untuk setiap operator, hanya operator dengan biaya operasional yang efisien mampu tumbuh dan berkembang.

Ketersediaan Backbone

Saat ini di Indonesia sangat banyak digelar teknologi akses, dari 2G, 3G, LAN, dan BWA hingga mungkin 4G. Pada saat ini kendala ketersediaan jaringan backbone masih menjadi persoalan yang belum ada solusinya. Untuk wilayah Jawa, Sumatra, dan Bali kendala kapasitas masih dominan sedangkan diluar wilayah tersebut masalah yang terbesar adalah ketersediaan dan kapasitas jaringan backbone. Keterlambatan menggelar jaringan backbone melalui proyek PALAPA Ring, dikuatirkan akan menjadikan penggelaran BWA akan menghadapi kendala. Oleh karena itu ketersediaan jaringan backbone melalui penggelaran PALAPA Ring harus disegerakan, agar mimpi menuju masyarakat broadband  melalui penggelara BWA dapat segera terwujud.

Pertumbuhan IDN perangkat BWA dan konten

Perlu  ada jaminan dari pemerintah kepada operator pemenang tender BWA untuk memanfaatkan hasil produk IDN sesuai dengan yang disyaratkan oleh PM 7/2009. Karena pengalaman membuktikan bahwa pemerintah masih terlalu “lemah” dan “kurang tegas” dalam menjalankan peraturan yang dibuatnya sendiri. Seperti implementasi migrasi dua operator 3,3 GHz yang harus menempati alokasi baru, tapi hingga batas waktu yang ditentukan belum terdengar telah tergelar jaringan kedua operator BWA dengan menggunakan perangkat BWA produk IDN. Ada keengganan dari operator untuk menggunakan produk dengan berbagai alasannya masing-masing. Tetapi disisi lain jangan sampai tidak ada kepastian hukum yang menyebabkan ekosistem BWA IDN yang telah mulai berbunga, kuncup kembali sebelum berkembang. Perlu ada kesadaran bersama untuk mendukung pertumbuhan BWA IDN, harus disadari bahwa kemajuan IDN apapun dimulai dari diri kita sendiri. Kunci suksesnya adalah kebanggaan untuk menggunakan produk IDN oleh bangsa ini. Disisi lain kehadiran BWA harus segera diantisipasi dengan kesiapan konten dan aplikasi yang sesuai untuk berjalan di atasnya. Jangan sampai terjadi konten dan aplikasi asing yang diunduh oleh para pengguna BWA. Oleh karena itu para konten atau aplikasi provider IDN harus ancang-ancang menangkap peluang bisnis dengan kehadiran BWA, jangan sampai dikuasai asing. Kehadiran BWA seharusnya mendorong pertumbuhan pesat konten dan aplikasi.

150909 ATSI Minta Peluang Lakukan Self Regulation

JAKARTA–Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) meminta diberikan peluang oleh regulator untuk melakukan self regulation terkait hal-hal yang bersifat business to business (B2B).

Self regulation adalah kebebasan untuk mengatur hal-hal menyangkut bisnis yang dibuat dan dijalankan sendiri oleh pelaku usaha di industri.

“Selama ini regulator sudah mengeluarkan regulasi yang pro rakyat dan negara. Sudah saatnya juga industri diberikan hak untuk melakukan self regulation,” ujar Ketua Umum ATSI Sarwoto Atmosutarno kepada Koran Jakarta, Senin (14/9).

Menurut dia, kebijakan pro rakyat yang diambil oleh regulator tercermin dalam formula perhitungan biaya interkoneksi dan kualitas layanan. Sedangkan regulasi pro negara bisa dilihat pada besaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) atau sewa frekuensi.

“Nah, ada juga hal-hal bisnis yang sebenarnya bisa diserahkan kepada industri untuk mengatur. Misalnya, clearing house atau kebutuhan bandwitdh,” jelasnya.

Selama ini, untuk hal seperti itu regulator masih ikut mengatur, namun disisi lain juga mendesak operator menyelesaikan secara B2B. “Jika mau B2B, serahkan saja ke industri. Soalnya, dalam waktu dua hinggan 4 tahun ke depan konsolidasi akan terjadi di industri ini,” katanya.

Konsolidasi yang terjadi, menurut Sarwoto, tidak hanya dari sisi entitas bisnis, tetapi juga infrastruktur, akses, hingga transport dalam rangka konvergensi. “Kalau sudah begini aroma B2B akan lebih kental. Karena itu ada baiknya sejak dari sekarang peluang self regulation itu diberikan sebagai insentif,” jelasnya.

Sarwoto juga mengingatkan, regulator tidak lagi mengumbar pemberian lisensi bagi pemain telekomunikasi karena bisa membuat lanskap industri berubah. “Kebijakan pemberian lisensi yang longgar dengan memperbanyak pemain di satu jasa itu harus ditinjau ulang,” katanya.

Dikatakannya, dampak dari longgarnya pemberian lisensi bisa dilihat pada rendahnya kualitas layanan yang diberikan oleh pemain kepada pelanggan.

“Hal ini karena semua mengejar kuantitas. Akhirnya dari sisi kinerja keuangan semuanya berdarah-darah. Inilah alasan ATSI mulai mengajak anggotanya untuk bersaing di sisi kualitas. Masalah ini menjadi serius karena dalam lima tahun ke depan penetrasi telkomunikasi di Indonesia sudah mencapai 100 persen,” jelasnya.[Dni]

150909 XL Siap Bangun SGI di KTI

logo xl baruJAKARTA—PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) menyatakan siap untuk membangun Sentra Gerbang Internasional (SGI) di kawasan Timur Indonesia (KTI) sesuai permintaan pemerintah jika mendapatkan lisensi Sambungan Langsung Internasional (SLI).

“Tidaka ada masalah bagi kami dalam membangun SGI. Bahkan, jika disamakan dengan rute yang dimiliki oleh Bakrie Telecom seperti Kupang-Darwin, tidak ada masalah,” tegas Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi kepada Koran Jakarta, Senin (14/9).

Diungkapkannya, saat ini manajemen sedang mengaji untuk membuat SGI Bali, Jakarta, atau Sulawesi. “Kalau bisa posisinya sama dengan backbone serat optik yang dimiliki perusahaan di Lombok, Kalimantan, atau Sulawesi,” katanya.

Dikatakannya, untuk backbone dimana XL belum memiliki, rencananya akan menyewa dari penyedia yang sudah ada. “Kemungkinan kita akan sewa rute Surabaya-Hongkong milik Fangbian Iskan Corporindo, minimal 4 core. Untuk membangun SGI itu tidak mengeluarkan biaya berat karena Mobile Switching Center (MSC) sebanyak 120 buah tinggal diganti gateway-nya. Nanti kita tinggal pilih MSC mana yang pantas dijadikan SGI. Harga satu gateway itu biasanya 1,5 juta dollar AS,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah sedang mengaji untuk menambah pemain SLI berbasis clear channel karena menganggap pemain yang ada belum mampu menyediakan alternatif infrastruktur di KTI.

Saat ini pemain SLI ada tiga yakni Telkom, Indosat, dan Bakrie Telecom. Potensi  pasar dari jasa SLI tahun ini sekitar tiga triliun rupiah yang akan berasal dari jumlah panggilan sebesar tiga miliar menit per tahun. Komposisi panggilan adalah  70 persen  keluar negeri dan 30 persen panggilan dari luar negeri.

Telkom   mengklaim menguasai 53 persen pangsa pasar SLI dengan total Minute of Use (MoU) pada tahun lalu  mencapai hampir 2,5 milyar. Sedangkan sisa pangsa pasar diambil  Indosat. Kontribusi jasa tersebut bagi pendapatan Indosat diperkirakan sekitar 7 hingga 9 persen. besaran yang sama diperkirakan juga terjadi di Telkom.

Hingga semester pertama lalu, durasi trafik  SLI Telkom   mencapai 814,3 juta menit dengan komposisi telepon masuk ke Indonesia (incoming) sebesar 77 persen dan telepon ke luar negeri (outgoing) sebesar 23 persen.[dni]

150909 Target Penjualan Flexi Muslim Capai 30%

flexi2JAKARTA—Penjualan ponsel bundling milik Telkom, Flexi Muslim, tercatat mencapai  60 ribu unit atau 30 persen dari target perseroan yang ingin menjual 200 ribu paket ponsel itu dalam sisa tahun ini.

Flexi Muslim  diluncurkan 15 Agustus  yang menawarkan ponsel dari sejumlah   vendor seperti Nexian, ZTE, dan Huawei dengan keunikan pada konten muslim.

“Kami memiliki stok barang mencapai 200 ribu unit. Melihat tingginya animo masyarakat bisa saja stok semua menjadi habis,” kata Executive General Manager Divisi Telkom Flexi, Dodiet Hendrojono di Jakarta, Senin (14/9).

Dijelaskannya, saat ini distribusi Flexi Muslim telah beredar di tujuh kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan Makasar. “Kami harap 200 ribu Flexi Muslim yang disediakan akan habis terjual sampai dengan Lebaran Haji nanti,” katanya.

Selanjutnya dikatakan, untuk menarik pelanggan menggunakan jasa Flexi, Telkom juga menawarkan  nomor Cantik Flexi. Sebanyak 36 juta nomor cantik telah berhasil dijual oleh Telkom dengan total penjualan mencapai  215,5 juta rupiah.

“Nomor yang paling laku dijual adalah   nomor 021-37777777 dengan  harga  70 juta rupiah. Kegiatan promosi ini sejak 9 September hingga 15 hari kedepan,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, VP Public and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia mengungkapkan, perseroan semakin serius menggeber pengelolaan interkoneksi sebagai stream pendapatan baru.

“Awalnya interkoneksi menjadi mandatory karena regulasi. Tetapi seiring perkembangan kompetisi, ini bisa menjadi sumber pendapatan baru,” katanya.

Untuk itu,  Divisi Carrier and Interconnection (CIS) digeber terus kinerjanya agar bisa memberikan kualitas laanan yang mumpuni. “Belum lama ini CIS mendapatkan  Sertifikat Sistem Manajeman Mutu ISO 9001:2008 dari TUV Rheinland International. Ini bukti kinerja divisi itu diakui dunia internasional,” katanya.

CIS  Telkom selama ini lebih dikenal sebagai divisi yang mengelola interkoneksi meski sebenarnya Divisi CIS mengelola berbagai produk pada stream voice service, support facilities, leased capacity, satelite service, Port Connection, internet akses, dan IP transit.

Sekarang Divisi CIS tidak lagi hanya mengelola interkoneksi namun melayani segala kebutuhan yg diperuntukkan untuk pelanggan segmentasi OLO (Other Licence Operator), serta CIS sebagai single gateway pelayanan OLO.[dni]