100909 Indosat Mencoba Bertahan sebagai Runner up

JAKARTA–PT Indosat Tbk (Indosat) akan mencoba mempertahankan posisinya sebagai runner up di pangsa pasar seluler pada akhir tahun nanti, meskipun XL semakin dekat untuk menyalip.

“Kami akan mencoba bertahan untuk tidak terkejar,” ungkap Presiden Direktur/CEO Harry Sasongko di Jakarta, Rabu (9/9).

Dijelaskannya, untuk mempertahankan diri perseroan tidak akan meneruskan kebijakan menghapus nomor pelanggan layaknya semester pertama lalu.

“Sekarang kami sudah memiliki pelanggan yang benar-benar produktif. Tetapi ini tidak otomatis meningkatkan pendapatan. Diperkirakan pertumbuhan pendapatan hanya sekitar dua persen,” jelasnya.

Diharapkannya, seiring tidak ada penghapusan nomor akan terjadi pertambahan pelanggan pada akhir tahun nanti. “Sekarang ada 28 juta nomor, semoga akhir tahun bertambah,” katanya tanpa menyebutkan angka pertambahan.

Berkaitan dengan hadirnya Satelit Palapa-D, Harry mengungkapkan, infrastruktur tersebut akan kembali investasinya dalam jangka waktu 6-7 tahun kedepan.

“Satelit itu banyak digunakan untuk kebutuhan internal seluler dan disewakan bagi penyiaran. Adanya satelit ini akan membuat Indosat makin produktif,” jelasnya.

Sebelumnya, manajemen XL optimistis pada akhir tahun nanti memiliki 30 juta pelanggan dengan dukungan sekitar 16 ribu BTS atau menguasai 19 persen pangsa pasar. Indosat sendiri hanya memiliki 28 juta pelanggan atau menguasai 23 persen pangsa pasar  dengan  15.428 BTS.

Melorotnya jumlah pelanggan Indosat karena ada kebijakan penghapusan nomor mencapai 6 juta nomor sejak akhir tahun lalu.[Dni]

100909 Telkomsel Prediksi Kenaikan Panggilan Capai 54%

JAKARTA–Telkomsel memprediksi jumlah panggilan yang dilakukan oleh 78 juta pelanggannya pada hari Lebaran nanti mencapai 1,3 hingga 1,7 miliar menit atau meningkat 18-54% dibanding periode yang sama tahun lalu dengan jumlah panggilan 1,1 miliar menit.

Sementara untuk jasa SMS diperkirakan mencapai 600-750 juta SMS atau naik 9-37% dibandingkan periode sama tahun lalu dengan 545 juta SMS.

“Kenaikan trafik paling besar itu terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ungkap Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno di Jakarta, Rabu (9/9).

Dijelaskannya, untuk mengantisipasi kenaikan trafik tersebut, Telkomsel telah menyiapkan 29 ribu BTS dengan kemampuan kapasitas Visitor Location Register (VLR) atau handling  ditingkatkan menjadi 96 juta pelanggan dengan kapasitas perpindahan pelanggan mudik bervariasi antara 20 hingga 25 persen.

Sementara untuk jasa SMS, kemampuan dari SMS center telah ditingkatkan menjadi mampu mengirim pesan 80 ribu SMS per detik. Di hari biasa, Telkomsel mengirimkan 360 juta SMS per hari.

“Kami juga mengimplementasikan teknologi Enhanced Full Rate (EFR) yang bisa meningkatkan kapasitas handling trafik komunikasi menjadi dua kali lipat,” katanya.

Berkaitan dengan jasa data 3G dan BlackBerry, Sarwoto mengungkapkan, telah ditingkatkan juga kapasitas bandwitdh yang disediakan.

BlackBerry kapasitasnya dinaikkan menjadi 80 mbps dari tahun lalu hanya 10 mbps. Sedangkan 3G didukung 4 ribu node B dengan bandwitdh 6 Gbps.[Dni]

100909 Tidak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

Jasa Sambungan Langsung Internasional (SLI) secara pendapatan bagi satu operator memang tidak besar kontribusinya. Tetapi, jika satu operator mengantongi lisensi tersebut, memiliki nilai yang sangat besar.

Mengantongi lisensi SLI tentu akan membuat satu operator berdiri sama tinggi dengan mitranya di luar negeri jika ingin bernegosiasi masalah roaming. Jika satu operator tidak memiliki lisensi SLI, maka dalam negosiasi   biasanya akan tidak seimbang posisinya karena dalam menghantarkan trafik ke luar negeri masih menumpang dengan pemain SLI lainnya.

Belum lagi masalah pengelolaan trafik data yang terus tumbuh sehingga membuat SLI tetaplah menarik. Apalagi dalam lima tahun ke depan diperkirakan trafik terminasi (dari luar negeri) akan tinggi mengingat era pasar bebas mulai masuk ke Indonesia. Ini artinya transaksi tentu dalam bentuk mata uang asing.

Namun, kesan manis yang ada di atas tidaklah mudah menjalankannya di lapangan. Dalam perjalanannya, muncul berbagai kasus   berkaitan dengan kasus SLI.  Umumnya  berkaitan dengan masalah interkoneksi atau ketidaktransparanan teknologi yang dipakai ketika trafik berada di dalam negeri.

Sudah bukan rahasia lagi trafik ketika berada di dalam negeri bisa dihantarkan dengan Voice Over Internet Protocol (VoIP) dan ketika sampai di Sentra Gerbang Internasional (SGI) baru dijadikan clear channel. Hal sebaliknya juga terjadi jika panggilan datang dari luar negeri. Praktik ini bisa menghemat biaya dan pelanggan pun tidak bisa membedakannya.

Berkaitan dengan kasus interkoneksi, tentu tak bisa dilupakan ketika   beberapa tahun lalu  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun tangan menyelidiki kasus pemblokiran kode akses 001 milik Indosat di warung telekomunikasi (Wartel) milik Telkom.

Kasus lainnya menimpa Bakrie Telecom yang kesusahan membuka interkoneksi dengan Indosat. Bahkan, kabar beredar meskipun kode akses 009 milik Bakrie Telecom sudah mendapatkan interkoneksi dengan semua operator, tetapi di tataran pelanggan non Esia masih kesulitan untuk mengaksesnya.

“Menambah pemain itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terutama masalah interkoneksi, meskipun sudah ada persetujuan direksi, bisa saja di tataran bawahnya nakal. Jika menambah pemain, makin rumit   negosiasi bisnis di lapangan. Belum lagi menghadapi sikap incumbent yang cenderung bertahan,” ujar seorang eksekutif operator yang enggan disebutkan namanya.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah mengatakan, pemain yang ada sekarang sudah cukup untuk melayani jasa SLI. “Jika ditambah lagi, apa tidak kebanyakan? Selain itu, ada jaminan tidak jumlah operator akan terus sebanyak sekarang. Khawatirnya lisensi dibagi, tiba-tiba operatonya berkurang,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (9/9).

Rinaldi pun membantah jika selama ini cenderung defensif berkaitan dengan pembukaan interkoneksi. “Isu itu sudah lama. Interkoneksi merupakan bagian pendapatan, tidak mungkin kita hambat,” katanya.

Sementara menurut Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel)  Setyanto P Santoso pemerintah membuang energi menmabha pemain karena saat ini dan masa yang akan datang SLI  sudah tidak menarik secara bisnis. “Jasa ini hanya  enabler dari berbagai jaringan telekomunikasi yang ada,” katanya.

Masih menurut Setyanto, jika pemerintah bertujuan ingin menambah infrastruktur, dibutuhkan adanya roadmap Information Communication and Technologies (ICT) yang dapat dimengerti dan diketahui oleh masyarakat dan pelaku bisnis. “ Sampai saat ini belum  road-map.   Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah (cq Depkominfo)  seolah-olah benar,” sesalnya.

Pengamat Telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono mengatakan, tidak pada tempatnya ditambah pemain baru di jasa SLI mengingat kinerja Bakrie Telecom  saja belum deivaluasi.

“Seharusnya pemerintah mengevaluasi dulu pemenuhan lisensi modern milik pemain baru,” katanya.

Sedangkan Praktisi Telematika Suryatin Setiawan mengkhawatirkan, jika jumlah pemain ditambah akan terjadi perang tarif layaknya di seluler yang berujung pada menurunnya kualitas layanan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menjelaskan, pada dua tahun lalu hanya ditambah satu operator karena   pemerintah tidak ingin pasar menjadi kaget mengingat sudah nyaman dengan keadaan duopoli.

“Sekarang semua sudah terbiasa berkompetisi. Karena itu inilah saat yang tepat menambah pemain baru,” tegasnya.

Pelaksana Tugas Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menjanjikan, pemerintah akan memperhatikan nasib pemain lama, khususnya Bakrie Telecom yang baru menggelar jasa SLI pada April lalu.

“Kita akan memperlakukan semua pemain sama. Karena itu saya menantang operator yang meminta lisensi SLI untuk bisa memberikan lebih dari Bakrie Telecom dalam pembangunan infrastruktur,” tegasnya.[dni]

100909 Tambahan Pemain SLI: Tidak Sekadar Membuka Keran Kompetisi

teleponJasa Sambungan Langsung Internasional (SLI) berbasis jaringan clear channel di Indonesia pada April lalu secara resmi memasuki era kompetisi dengan hadirnya  PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) menawarkan kode akses 009.

Sebelumnya, pasar SLI hanya diinikmati oleh dua pemain yakni Telkom dan Indosat. Telkom memiliki kode akses 007, sedangkan Indosat punya 001 dan 008.

Sebenarnya, selain menggunakan jaringan clear channel, sambungan internasional bisa dilakukan dengan teknologi Voice over Internet Protocol (VoiP). Bedanya, jika dengan clear channel, suara lebih bening dan real time, sedangkan jika dengan VoiP kualitasnya kurang bagus.

Potensi  pasar dari jasa SLI tahun ini sekitar tiga triliun rupiah yang akan berasal dari jumlah panggilan sebesar tiga miliar menit per tahun. Komposisi panggilan adalah  70 persen  keluar negeri dan 30 persen panggilan dari luar negeri.

Telkom   mengklaim menguasai 53 persen pangsa pasar SLI dengan total Minute of Use (MoU) pada tahun lalu  mencapai hampir 2,5 milyar. Sedangkan sisa pangsa pasar diambil  Indosat. Kontribusi jasa tersebut bagi pendapatan Indosat diperkirakan sekitar 7 hingga 9 persen. besaran yang sama diperkirakan juga terjadi di Telkom.

Hingga semester pertama lalu, durasi trafik  SLI Telkom   mencapai 814,3 juta menit dengan komposisi telepon masuk ke Indonesia (incoming) sebesar 77 persen dan telepon ke luar negeri (outgoing) sebesar 23 persen.

Butuh Tambahan

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengungkapkan, meskipun sudah ada tiga pemain untuk SLI, regulator melihat jumlah tersebut belum ideal.

“Sebenarnya ada dua sasaran yang ingin dicapai dari penambahan pemain itu. Pertama, penambahan infrastruktur internasional. Kedua, menciptakan kompetisi yang sehat,” ujarnya kepada Koran Jakarta, Rabu (9/9).

Dijelaskannya, pada penggelaran tender dua tahun lalu tujuan penambahan infrastruktur tidak tercapai secara optimal oleh pemerintah karena adanya peserta yang gugur dari sisi administratif. Akhirnya, penawaran yang dimiliki oleh Bakrie Telecom diterima oleh pemerintah.

“Padahal untuk infrastruktur internasional Indonesia memerlukan tambahan terutama di kawasan timur, dimana rute yang harus dimiliki berbeda dengan eksisting. Apalagi, rute yang ditawarkan Bakrie Telecom untuk kawasan timur itu masih lama dibangunnya,” jelasnya.

Untuk diketahui, pada dua tahun lalu Bakrie Telecom menjadi pemenang setelah menggusur PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) dan PT Natrindo Telepon Seluler (NTS). XL kala itu sebagai kompetitor kuat Bakrie Telecom terpaksa digugurkan karena tidak lengkap persyaratan administrasinya.

Sebagai pemenang tender Bakrie Telecom diharuskan memenuhi komitmennya  membangun jaringan dalam lima tahun pertama mencakup, 5 Sentra Gerbang Internasional (SGI) di Jakarta, Surabaya, Batam, Makassar, dan Medan.
Selain itu, juga harus membuat satu landing point di Batam, rute jaringan internasional (direncanakan menuju Singapura), pembangunan jaringan Internet Exchange (IIX) melalui serat optik, serta penyediaan jaringan transmisi antarSGI.
Untuk wilayah layanan pada lima tahun pertama adalah Indonesia Bagian Barat yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Kepulauan Riau melalui SGI Jakarta dan Indonesia bagian timur melalui SGI Surabaya.
Sedangkan pada lima tahun kedua diharuskan membangun satu landing point di kota Kupang dengan rute jaringan internasional menuju Kota Darwin, Australia. Dana yang diinvestasikan untuk membangun infrastruktur tersebut   mulai 2008 hingga 2012 sebesar 25 juta dollar AS.

Melihat kondisi yang ada sekarang, lanjut Heru, regulator sedang mengaji dibutuhkan pemain tambahan di jasa SLI agar sasaran pertama penambahan lisensi tercapai. “Saat ini sedang dikaji pemberian lisensi berdasarkan tender atau cukup menggunakan hasil tender SLI 2007 lalu sebagai dasar kewajiban pembangunan. Ini semua akan diputuskan dalam pleno dalam waktu dekat,” katanya.

Pelaksana Tugas (PLT) Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengungkapkan, saat ini sudah ada dua operator yang memasukkan proposal untuk meminta lisensi SLI. Kedua operator itu adalah XL dan NTS.

“Ini sedang dipelajari dulu. Soalnya jika ada tender atau penambahan pemain itu harus mengubah peraturan menteri,” katanya.

Sambut Gembira

Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi menyambut gembira langkah pemerintah yang memberikan kesempatan adanya tambahan pemain di jasa SLI karena memang dibutuhkan oleh perseroan.

“Kami senang ada lampu hijau akan adanya tambahan pemain. Jika lisensi dikantongi, jasa ini akan diutamakan bagi pelanggan internal yang telah berjumlah 26 juta nomor. Ini basis pelanggan yang besar,” katanya.

XL rencananya akan fokus menggelar SLI bagi layanan suara, SMS, dan roaming. Saat ini total trafik internasional incoming dan outgoing suara dari perusahaan ini sebesar 70 juta panggilan per bulan. Trafik panggilan SLI di XL selama tiga tahun terakhir selalu tumbuh 5 persen hingga 10 persen

Sedangkan berkaitan dengan infrastruktur, XL memiliki  kabel serat optik di seluruh Pulau Jawa dan  jaringan seluler yang siap diintegrasikan untuk membawa panggilan SLI. XL juga memiliki  tulang punggung jaringan internasional berbasis kabel serat optik yang menghubungkan Batam dengan Johor, Malaysia.

Berbeda saat mengikuti tender dua tahun lalu, Hasnul kali ini menegaskan, XL tidak keberatan jika diharuskan membangun infrastruktur di kawasan timur Indonesia untuk menghubungkan dengan akses internet luar negeri. “Tidak ada masalah dengan itu. Yang penting, lisensi dikantongi,” tegasnya.

Sementara juru bicara NTS Anita Avianty mengatakan, secara prinsip perusahaannya tertarik untuk mendapatkan lisensi SLI. Tetapi, karena adanya keharusan pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia, membuat NTS mengambil sikap menunggu kepastian dari pemerintah. “Membangun infrastruktur itu butuh investasi dan kajian. Baiknya kita tunggu keputusan dari pemerintah,” katanya.

Tinjau Ulang

Dua calon pemain baru boleh saja gembira, lantas bagaimana dengan pemain lama? Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi meminta pemerintah meninjau kembali ide yang dilontarkannya tersebut.

“Apa benar kue dari SLI sedemikian gemuk hingga perlu ditambahkan pemain baru. Kami sebagai pemain baru yang masuk pasar, sedang mencoba melangkah. Kalau begini bagaimana caranya kembali investasi. Ini berkaitan dengan kepastian investasi, pemerintah jangan salah melangkah,” ingatnya.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah jika yang diincar adalah pembangunan di kawasan timur Indonesia, sebentar lagi akan ada proyek Palapa Ring. “Telkom akan membangun jalur serat optik Mataram-Kupang. Jika Palapa Ring terealisir, bisa jadi dipertimbangkan membangun SGI juga di kawasan timur Indonesia,” katanya.

Chief Marketing Indosat Guntur S Siboro mengatakan, jika pemain baru hanya akan bermain di suara dan SMS maka pasar tersebut sudah mulai jenuh. Peluang justru terbuka dari data dan panggilan luar negeri.

“Sebenarnya jasa SLI tergantung kondisi makro ekonomi dan bisnis. Indonesia bukan migran society dimana banyak masyarakatnya berada di luar negeri, “ katanya.[dni]

100909 Menara Tidak Akan Diatur Dalam PP

bts200Jakarta—Menkominfo Muhammad Nuh menegaskan, masalah menara bersama tidak akan diatur dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) karena masih bersifat sektoral.

“Menara itu sangat sektoral. Masalah sektoral ini sangat dinamis, cukuplah dalam tataran keputusan menteri atau surat keputusan bersama (SKB) saja,” ujarnya di Jakarta, Rabu (9/9).

Nuh menjanjikan, masalah perubuhan menara yang marak terjadi di daerah akan diselesaikan secepatnya oleh menteri-menteri yang menandatangani SKB menara bersama agar ada jaminan investasi bagi operator.

“Saya sudah menyurati Depdagri. Pemerintah daerah itu dibawah lembaga tersebut. Depkominfo hanya masalah regulasi teknis. Tidak perlulah sampai dibawa ke Presiden segala untuk masalah menara ini,” katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indoensia (ATSI) mengusulkan agar SKB menara bersama dijadikan sebagai PP atau keputusan presiden agar memiliki wibawa di mata penguasa daerah.

Urgensi dalam payung hukum lebih tinggi semakin mendesak seiring adanya  UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pendapatan Daerah yang membuka peluang   penarikan retribusi menara telekomunikasi kepada operator dan penyedia menara.

Padahal, masalah retribusi sudah diatur dalam SKB yang menyatakan penarikan hanya   sekali dikenakan dan tidak mengizinkan retribusi tambahan lainnya seperti jaminan keamanan dan sosial.

Sedangkan dalam banyak kasus perubuhan menara seperti yang terjadi di Badung, Bali, penguasa setempat tidak memandang adanya SKB menara bersama. Bagi penguasa daerah, Perda posisinya lebih tinggi ketimbang keputusan menteri atau SKB.

Pemkab Badung telah  merubuhkan 23 menara milik operator telekomunikasi di wilayahnya yang  berakibat 90 BTS milik 7 operator tidak berfungsi. Setelah lebaran, rencananya akan dirubuhkan 23 menara yang dklaim tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).[dni]

100909 Tujuh Maskapai Dapat Izin Extra Flight

JAKARTA—Sebanyak tujuh maskapai mendapatkan izin  penerbangan tambahan (exstra flight) dari Departemen Perhubungan (Dephub) guna mengantisipasi lonjakan penumpang selama mudik lebaran nanti.

Ketujuh maskapai  tersebut adalah Garuda Indonesia, Mandala Airlines, Merpati Nusantara Airlines, Trigana Air, Indonesia Air Asia, Sriwijaya Air, dan Lion Air.

Direktur Angkutan Udara Departemen Perhubungan, Tri S Sunoko mengungkapkan,  izin  tambahan sebanyak 627 penerbangan  akan mampu memberikan kapasitas tambahan penumpang sebanyak 246.383 kursi.

“Angka penerbangannya diperkirakan masih terus bertambah hingga pekan depan sebelum Lebaran,” katanya di Jakarta , Rabu (9/9).

Dikatakannya, penerbangan ekstra tersebut diberikan untuk melayani sejumlah rute antar kota-kota besar di Indonesia yang selama masa Lebaran memang

sangat besar permintaannya.

Rute yang diberikan penerbangan tambahan diantaranya Jakarta-Denpasar, Jakarta-Surabaya, dan Jakarta-Yogyakarta.

Tri menyakini,  adanya sejumlah penerbangan tambahan membuat kapasitas penerbangan untuk angkutan Lebaran tahun ini akan mencukupi. Apalagi, sebelumnya telah disiapkan sebanyak 276 unit pesawat sebagai angkutan mudik Lebaran 2009. hal itu membuat  kapasitas seluruhnya mencapai 2,28 juta penumpang dengan perkiraan pemudik sekitar 1,63 juta orang.

Penerbangan Malam

Secara terpisah, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengungkapkan, sedang menimbang untuk membuka penerbangan malam hari saat mudik nanti.

“Kami akan membuka penerbangan tengah malam, terutama pada rute-rute kota besar yang buka 24 jam,” katanya.

Dikatakannya,  pada masa Lebaran 2009, Lion akan membuka penerbangan tambahan ke 26 rute, dalam satu rutenya Lion akan menerbangkan pesawat Boeing 737-900 ER satu kali per hari. Dengan 26 rute tersebut, Lion setiap harinya menerbangkan 5.200 kursi tambahan.

“Selama ini jadwal Lion di kota-kota besar sudah padat, sehingga

kalau akan ada tambahan ya harus lewat tengah malam. Atau paling

tidak kalau ada delay, biasanya penerbangan lainnya akan terpengaruh sehingga bisa terjadi penerbangan tengah malam,” ujarnya.

Diungkapkannya,  Lion hanya membatasi penerbangan lewat tengah malamnya hanya dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng ke    kota tujuan seperti    Surabaya , Makassar, Medan , Banjarmasin dan Balikpapan .

Sementara, Juru bicara Mandala Airlines Trisia Megawati mengatakan, meskipun perseroan telah  total 55.000 kursi  pada masa Lebaran  belum berencana

memberlakukan penerbangan tengah malam.

“Mandala belum ada rencana melakukan penerbangan tengah malam. Paling malam dijadwalkan pukul 22.40 untuk tujuan Jakarta ke Denpasar,” katanya.

Hal sama juga diungkapkan juru bicara   Sriwijaya Air Ruth Hanna Simatupang,” Kami menambah frekuensi pada lima rute. Tetapi masalah penerbangan malam hari tidak ada dilakukan”.[dni]

100909 RUU Pos Segera Disahkan

JAKARTA—Rancangan Undang-undang Pos (RUU Pos) segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggantikan   UU No 6/84 tentang Pos pada  sidang paripurna yang akan digelar minggu depan.

”Sudah tidak ada masalah prinsip lagi. Sepertinya RUU Pos akan disahkan minggu depan saat sidang paripurna DPR,” ungkap Pelaksana Tugas (PLT) Dirjen Postel/Sekjen Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, Rabu (9/9).

Diungkapkannya, terdapat beberapa hal fundamental di regulasi baru tersebut terutama berkaitan dengan hilangnya hak monopoli PT Pos Indonesia (Posindo) dalam pengiriman dokumen, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO), restrukturisasi Posindo, kepemilikan asing, dan interkoneksi.

Untuk masalah monopoli disepakati semua penyelenggara perposan bisa mengirimkan dokumen sehingga  hak eksklusif  Posindo berakhir sudah. Sedangkan untuk masalah PSO akan dilakukan tender penyelenggaraannya dalam jangka panjang atau setelah Posindo disehatkan.

“Tender PSO itu menunggu Posindo disehatkan dulu. Dalam masa transisi, PSO masih dijalankan oleh Posindo.  Amanat menyehatkan Posindo itu jelas disebutkan dalam RUU dan diberikan batas waktu lima tahun. Masalah penyehatan itu diserahkan pada kantor Menneg BUMN,” ujarnya.

Dikatakannya, dana PSO akan dikutip dari setiap penyelenggara perposan yang berbasiskan sekian persen dari pendapatan masing-masing perusahaan. Sebelumnya dana PSO diberikan oleh negara. Pada tahun ini dana PSO sebesar 150 miliar rupiah.

“Besaran dari kutipan PSO masih didiskusikan. Rasanya wajar PSO dikutip dari penyelenggara karena sekarang peluang usahanya makin melebar dengan tidak ada lagi monopoli,” katanya.

Sedangkan masalah interkoneksi antarpenyelenggara juga diatur dalam regulasi tersebut, terutama berkaitan dengan transparansi dan formulasi harga.

“Selama ini memang sudah ada interkoneksi antarpenyelenggara. Tetapi belum ada aturannya sehingga di lapangan banyak terjadi tawar menawar yang tidak seimbang,” katanya.

Untuk diketahui, biasanya pengiriman barang atau dokumen ke pelosok, penyelenggara di luar Posindo akan memanfaatkan jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Posindo memiliki  jaringan 24 ribu titik layanan dan tiga ribu lebih kantor pos di Indonesia sehingga   mempermudah perseroan  untuk memberikan pelayanan hingga ke daerah-daerah terpencil.

Kontribusi titipan logistik dari perusahaan ekspres lain ke Posindo cukup besar. Setiap tahunnya, besaran paket titipan tersebut hampir mencapai 20 hingga 30 persen dari total pendapatan.

Berkaitan dengan kepemilikan asing, Basuki mengatakan, masih alot masalah persentase yang digunakan. “Tetapi prinsipnya semua sepakat mayoritas harus dikuasai investor dalam negeri. Soalnya 95 persen pemain di bisnis ini pengusaha kecil,” jelasnya.[dni]   .

090909 Dephub Pantau Arus Mudik Secara Online

JAKARTA—Departemen Perhubungan (Dephub) kembali mengoptimalisasikan perananan Land Transport Management Center (LTMC) untuk memantau kepadatan dan mengefektivitaskan pengaturan arus lalu lintas selama masa mudik Lebaran nanti.

LTMC merupakan sistem yang dapat memantau dan me-manage arus lalu lintas di jalan-jalan nasional dari Jakarta ke sejumlah wilayah di Jawa secara online.

Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso  Suroyo menjelaskan, LTMC secara efektif difungsikan sejak tiga tahun ini untuk memantau pergerakkan arus lalu lintas.

“Saat ini  telah terpasang sedikitnya 22 kamera pemantau CCTV di sejumlah titik rawan kemacetan,” katanya di Jakarta, Selasa (8/9).

Lokasi yang dipasangi CCTV adalah Nagreg, Karanganyar, perlintasan Sumpiuh, Losarang, serta Simpang Jomin. Terjauh, alat ini sudah dipasang sampai Jogjakarta.

“Informasi yang kita peroleh dari pemantauan ini akan kita koordinasikan dengan pihak kepolisian,” jelasnya.

Diungkapkannya, untuk pengadaan peralatan dan teknologi sistem pemantauan itu, departemennya mengalokasikan dana hingga  8 miliar rupiah.

Sebanyak  6 miliar rupiah  dialokasikan untuk pengadaan perangkat, sedangkan  2 miliar rupiah untuk pembangunan jaringan.

Suroyo memaparkan, pada titik-titik yang terpantau padat, akan disiapkan petugas pengatur untuk melancarkan arus. Selain itu, pesan dan informasi terkait hal itu juga akan disampaikan melalui fasilitas penyampai pesan digital Variable Message System (VMS).

”Melalui VMS kita sampaikan pesan dan pengarahan kepada masyarakat di jalan raya. Misalnya, meminta untuk melajukan kendaraan pada batas kecepatan tertentu karena arus di depannya padat,” katanya.

Melalui pesan itu pula, Suroyo menambahkan, pemerintah bisa melakukan edukasi kepada masyarakat tentang etika dan berperilaku berkendara di jalan raya dan mengingatkan akan pentingnya keselamatan.

”Kalau saat ini, targetnya adalah memberikan info kepada masyarakat tentang jalur-jalur macet dan jalur alternatif saat lebaran,”tanasnya.[Dni]

090909 Restrukturisasi Depkominfo Dimulai 2010

JAKARTA–Depkominfo akan memulai restrukturisasi direktorat Jenderal Postel (Ditjen Postel)  mulai tahun depan seiring kajian internal diselesaikan pada Oktober ini.

“Sekarang dalam tahap pengajian internal. Setelah selesai, akan diajukan pada Menteri Pendayagunaan Negara (Menpan) untuk mendapatkan keputusan Presiden. Sebelum masa bakti saya selesai di Kominfo, diusahakan sudah selesai,” ungkap Menkominfo Muhammad Nuh di Jakarta, Selasa (8/9).

Dijelaskannya, pada tahun depan adalah masa transisi dari restrukturisasi direktorat yang ada di Depkominfo, setelah itu pada 2011 secara resmi direktorat di departemennya mendapatkan dana Dipa dari negara.

“Nanti selama transisi, direktorat-direktorat itu akan membuat rencana kerja agar mendapatkan Dipa,” jelasnya.

Nuh menegaskan, restrukturisasi dilakukan untuk mengantisipasi datangnya masa konvergensi yang telah terjadi di industri Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK).

“Rasanya aneh kalau yang mengatur malah belum konvergen sementara industrinya sudah masuk dalam tahap tersebut. Karena itu ini perlu didorong,” tegasnya.

Nuh pun membantah isu yang beredar di luar bahwa penambahan jumlah direktorat dengan menyebar fungsi Ditjen Postel sebagai bagian upaya memberikan tempat bagi kader Parpol. “Tidak benar itu. Saya tidak ada kaitan dengan Parpol. Ini murni untuk konvergensi,” jelasnya.

Nuh mengaku, meskipun fungsi Postel disebar dalam direktorat baru, tetapi tidak akan menurunkan setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi negara. “Logikanya PNBP tidak akan pernah turun. Nantinya PNBP itu berasal dari Depkominfo, bukan lagi Ditjen Postel,” tegasnya.

Sebelumnya, Depkominfo berencana akan  melebur Ditjen Postel ke dalam ditjen baru yang dibentuknya.

Untuk diketahui, Ditjen Postel saat ini memiliki Direktorat Pos, Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Frekuensi, Direktorat Standarisasi Pos dan Telekomunikasi, dan Direktorat Kelembagaan Internasional.

Sedangkan usulan restrukturisasi yang disodorkan oleh Depkominfo kepada kementrian pendayagunaan aparatur negara adalah membentuk Ditjen Sumber daya,  Ditjen  Penyelenggaraan,  Ditjen Standarisasi dan Kepatuhan,  Ditjen  Infokom Publik, Badan Litbang, dan Badan Pemerataan dan Pemberdayaan. Rencananya Ditjen Sumber Daya akan mengambil alih fungsi pengelolaan spektrum frekuensi di bawah direktorat perijinan.

Nantinya akan ada dua direktorat di bawah ditjen tersebut yakni direktorat perencanaan frekuensi dan rekayasa frekuensi.

Sedangkan Ditjen Penyelenggaraan akan mengambil alih fungsi direktorat telekomunikasi yang diubah menjadi direktorat penyelenggaraan jaringan. Sementara Ditjen Standarisasi dan Kepatuhan akan mengambil alih fungsi dari direktorat pemantauan frekuensi.

Ditjen Postel sendiri pada tahun ini ditargetkan menyetor PNBP bagi negara sekitar 7 triliun rupiah.[Dni]