050909 Perubuhan Menara Sengsarakan Pelanggan

menara-lagiJakarta—Perubuhan menara telekomunikasi tanpa mempertimbangkan kode etik bisnis dan teknis diyakini akan berujung  menyengsarakan pelanggan karena menurunnya kualitas layanan dari pernyedia jasa.

Demikian rangkuman pernyataan dari Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indoensia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno dan Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto ketika ditemui secara terpisah di Jakarta, Jumat (4/9).

Kedua pejabat tersebut dimintai tanggapannya berkaitan rencana Pemkab Kabupaten Badung yang akan membongkar 23 menara telekomunikasi di wilayahnya setelah lebaran nanti.

“Menara merupakan bagian dari infrastruktur telekomunikasi. Jika perubuhan tidak memperhatikan aspek teknis bisa menurunkan kualitas layanan dari telekomunikasi di wilayah itu,” tegas Sarwoto.

Sarwoto meminta, pemerintah daerah harus memperhatikan kondisi di lapangan dan kebutuhan dari masyarakat untuk berkomunikasi sebelum memutuskan untuk melakukan perubuhan menara.

“Di Badung itu trafik sangat tinggi, terutama percakapan internasional. Dari percakapan internasional,  tidak hanya menghasilkan pendapatan bagi operator, tetapi juga devisa negara,” katanya.

Sementara Gatot mengungkapkan, aksi dari Pemkab Badung telah dilaporkan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sebagai institusi yang membinanya. “Kami menunggu aksi dari Depdagri. Soalnya sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang menara bersama. Sekarang kita tunggu saja sikap dari Depdagri,” katanya.

Gatot menyarankan, jika masyarakat setempat merasakan penurunan kualitas layanan akibat kebijakan dari Pemkab Badung, maka melakukan somasi dianggap sebagai langkah yang baik.

Sarwoto mengungkapkan, akibat perubuhan yang dilakukan pada Agustus lalu kualitas layanan operator di badung menurun hingga 60 persen. “Sekarang pelanggan disana sudah sengsara. Keluhan banyak yang masuk ke operator. Bahkan ada juga isinya mencerca kebijakan Pemkab,” katanya.

Sarwoto menegaskan,  operator tidak akan melakukan perlawanan jika perubuhan kembali terjadi. “Kami tidak akan melawan dan juga tidak berusaha untuk memperbaiki. Ini tidak bertentangan dengan regulasi karena bukan operator yang memicu ini terjadi,” katanya.

Sarwoto mengaku, sudah mengirimkan surat ke Bupati Badung untuk meminta waktu beraudiensi mendiskusikan masalah menara bersama di areanya.

“Dialog tetap dikedepankan. Sebenarnya yang harus dipahami adalah bagaimana mengelola menara yang sudah lama ada untuk mengadopsi regulasi baru. Masalah menara bersama operator tidak menolak karena bisa menekan biaya operasi,” katanya.

Sebelumnya, Anggota Komite  Badan Regulasi Telkomunikasi (BRTI) Heru Sutadi meminta, operator untuk tidak memaksakan sinyal telepon di wilayah yang dirubuhkan  diatasi dengan menara pengganti agar menjadi pelajaran bagi Pemda bahwa kebijakan itu bisa menurunkan  ekonomi wilayah    dan masyarakatnya.

“Dulu waktu akses telekomunikasi tidak ada Pemda meminta operator untuk membangun. Sekarang giliran tercium aroma keuntungan, kok terkesan dikerjain. Ada baiknya juga para operator menunjukkan sikap tegas,” katanya.

Untuk diketahui, pada Agustus lalu, Pemkab Badung  merubuhkan 17 menara milik operator telekomunikasi di wilayahnya yang  berakibat 90 BTS milik 7 operator tidak berfungsi.

Ketujuh operator itu berikut jumlah BTS yang dirubuhkan adalah Telkomsel (22 BTS),  Indosat (6 BTS), XL (8 BTS), Mobile-8 (33 BTS), Bakrie Telecom (6 BTS), Hutchinson CP Telecom (6 BTS), dan TelkomFlexi (6 BTS).
Aksi tersebut lanjutan dari perubuhan menara pada awal tahun lalu dimana 6 menara dirubuhkan. Di  Badung sendiri  terdapat 169 unit menara,  126 unit merupakan menara existing, dan 43 menara merupakan menara baru buatan rekanan Pemkab Badung PT Bali Towerindo Sentra (PT BTS).

Akibat perubuhan satu menara  biasarnya terjadi kerugian konstruksi minimum sebesar satu miliar rupiah untuk menara dengan ketinggian minimum 52 meter,    potensi kerugian  jika per menara disewa tiga operator bisa mencapai  5 hingga 6 milar rupia  per sepuluh tahun. Sedangkan dari sisi operator   bisa mencapai minimum 30 miliar rupiah  per sepuluh tahun.

Pemkab Badung sendiri berkeyakinan aksi perubuhan menara sebagai upaya menata tata ruang dan budaya di wilayah itu.

Menurut Pemkab Badung,  menara yang dibongkar adalah infrastruktur  yang tidak memiliki izin membangun bangunan (IMB) dan  memenuhi ketentuan teknis pemkab. Ketentuan teknis yang dimaksud adalah kondisi menara yang sudah keropos ataupun terletak di koordinat yang tidak sesuai dengan perencanaan pemkab.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s