040909 KPPU Dorong Pemerintah Ambil Alih Distribusi Gula

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pemerintah untuk mengambil alih kekuasaan distribusi gula karena komoditas tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Kami memberikan lampu hijau jika kebijakan itu yang diambil oleh pemerintah. Dan ini tidak melanggar Undang-undang,” ujar Anggota KPPU Didik Akhmadi, di Jakarta, Kamis (3/9).

Dikatakannya, dalam UU No 5/99 langkah tersebut dimungkinkan karena untuk komoditi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penguasaan negara diperbolehkan. “UUD 45 juga menyebutkan hal yang sama,” katanya.

Menurut Didik, carut marutnya industri gula di Indonesia saat ini tak bisa dilepaskan dari liberalisasi yang dipaksakan oleh IMF beberapa tahun lalu. “Padahal sebelumnya dengan gula dikuasai negara semua sudah tertata bagus,” katanya.

Diungkapkannya,  saat ini   pasar gula terindikasi  oligopoli karena dikuasai oleh beberapa pemain besar ditopang adanya liberalisasi pasar. Hal ini memungkinkan peristiwa kenaikan harga yang tidak wajar akan terjadi setiap tahun. Sehingga peranan penguasaan negara terhadap pasar gula sangat mendesak.

Selain itu, pelaksaan sistem lelang gula saat ini juga diduga menjadi salah satu bagian sistem liberalisasi pasar gula, yang bisa  memicu harga gula terus melambung tinggi mengikuti tren harga pasar gula internasional.

Disarankannya, penguasaan negara di pasar gula ini  sangat tergantung keputusan pemerintah.  Dicontohkannya, dengan menjadikan  Bulog berperan sebagai stabilitator harga beras selama ini bisa menjadi satu pilihan bagi pemasaran gula.

Saat ini Bulog baru menguasai 14 persen dari produksi gula. Jika pemerintah serius menguasai distribusi gula, porsi Bulog bisa ditingkatkan menjadi 40 persen.

Lebih lanjut Didik mengatakan, KPPU mendukung  keputusan menambah impor gula yang akan dilakukan oleh pemerintah sebesar    650 ribu ton gula mentah.

Sebanyak 650 ribu ton tersebut diperkirakan akan dibagi untuk industri gula rafinasi  350 ribu ton dan 300 ribu ton untuk produksi pabrik gula BUMN.  Impor tersebut akan digunakan untuk produksi Maret dan April tahun depan.[dni]

040909 Maskapai Andalakan Tarif Batas Atas

JAKARTA —Maskapai penerbangan mengandalkan tarif batas atas selama musim mudik untuk mengantisipasi kekosongan armada ketika balik dari tempat tujuan.

Manajer Komunikasi Sriwijaya Air, Ruth Hanna Simatupang mengatakan, sudah sepantasnya maskapai menerapkan tarif atas pada masa peak season Lebaran.

“Saat mudik itu  permintaan sangat besar, namun saat kembali pada bandara asal
pesawat sering kosong. Tarif batas atas itu  untuk menutupi kekurangan pada saat pesawat kosong. Toh maskapai juga tidak akan menetapkan harga melampaui
batas atas,” tegasnya di Jakarta , Kamis (3/9).

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carrier Association (Inaca) Tengku Burhanuddin mengungkapkan, menjelang musim mudik harga tiket sudah melambung tinggi.

“Sudah biasa menjelang libur panjang harga tiket melambung seperti saat peak season lain. Hanya pada Lebaran intensitasnya sangat besar, karena melibatkan masyarakat yang lebih banyak lagi,” katanya.

Menurut dia, fenomena tersebut adalah hukum pasar. Kalau peminat banyak, harga akan lebih tinggi. “Selama masih belum melanggar batas tarif atas, harga yang mahal itu sah-sah saja dan tidak menyalahi aturan pemerintah,” katanya.

Dijelaskannya, harga yang besar tersebut juga tidak diiringi dengan penerbangan sebaliknya. Dia memberikan contoh, pada beberapa hari menjelang Lebaran, pesawat dari Jakarta akan dipenuhi oleh penumpang yang mudik, tetapi pada rute sebaliknya pesawat akan kosong.

“Di sini operator penerbangan akan rugi, bila tidak mengambil tarif yang besar pada saat mudik. Yang penting, jelasnya, adalah pelayanan dari operator harus sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak delay. Sementara pemerintah juga dituntut untuk terus mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran,” katanya.

Sementara Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan, Herry
Bakti Singayudha Gumay menegaskan,  hingga menjelang pertengahan bulan puasa belum ada pelanggaran batas tarif atas dilakukan operator penerbangan.

“Perusahaan-perusahaan airlines hingga saat ini tidak melakukan pelanggaran tarif.
Kami meminta agar masyarakat atau pun lembaga-lembaga lain melaporkan ke pemerintah atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bila merasa harga tiket yang dibelinya melampaui batas tarif atas,” katanya.

Ditegaskannya, pemerintah akan melakukan tindakan yang cukup tegas terhadap maskapai yang nakal. “Jika ketahuan menerapkan tarif diatas batasnya, maskapai tersebut akan dicabut izin rute yang dilanggarnya. Sebelumnya, tentunya dengan didahului   surat peringatan dulu. Bila satu kali tidak mempan, maka disurati yang kedua. Kalau dua kali tidak digubris, kita terpaksa mencabut izinnya,” tegasnya.[dni]

030909 Mobile-8 Pertanyakan Penambahan Kanal

JAKARTA—PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8) memepertanyakan kebijakan dari regulator yang memberikan tambahan kanal bagi Telkom dan Bakrie Telecom di frekuensi 800 MHz.

“Posisi dari kanal yang diberikan itu  sebagai guardband. Kenapa di dua operator itu guardband-nya bisa dikorbankan, sementara untuk kami tidak,” kata Direktur Utama Mobile-8 Merza Fachys kepada Koran Jakarta, Rabu (2/9).

Menurut Merza, langkah regulator memberikan tambahan kanal hanya kepada dua operator merupakan kebijakan yang tidak adil karena berlawanan dengan keputusan sebelumnya.

“Keputusan sebelumnya tidak ada penambahan kanal karena sisa frekuensi mau dijadikan guardband. Itu sudah menganulir kebijakan sebelumnya yang menyatakan ada penambahan kanal dengan sistem kompetisi. Sekarang berubah lagi,” sesalnya.

Chief Marketing Officer Indosat Guntur S. Siboro mengungkapkan,  kanal yang akan diberikan kepada  dua operator  harus dipastikan  sesuai dengan standar band CDMA. “Kalau memang benar untuk CDMA, lalu handset-nya pakai band apa?” ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) M. Ridwan Effendi mengatakan, regulator   memutuskan untuk memberikan tambahan kanal frekuensi di spektrum 800 MHz bagi dua operator pemilik lisensi Fixed Wireless Access (FWA) yaitu Bakrie Telecom dan Telkom.

“Setelah dilakukan kajian  secara teknis, ternyata hanya kedua operator itu yang dapat diberikan tambahan kanal. Sedangkan Indosat dan Mobile-8, terbentur masalah teknis,” katanya.
Dijelaskannya, berdasarkan kajian terdapat kanal 160 yang berada diantara kanal milik Bakrie Telecom dan Telkom, sedangkan  kanal 548 berada diantara kanal milik mobile-8 dan  Indosat. Secara teknis kedua kanal tersebut (160 dan 548)  tidak dapat diberikan ke salah satu operator (Indosat atau Mobile-8).

Namun, regulator menemukan kanal 1019 di sebelah kiri kanal 37 yang secara teknis dapat digunakan oleh operator pemilk kanal 37. Di Jawa Barat, Jakarta, Banten (JBJB) Bakrie Telecom adalah pemilik kanal tersebut. sedangakan di luar JBJB pemiliknya Telkom.

Akhirnya regulator menyetujui   untuk mengalokasikan kanal 1019 selebar 1,23 MHz bagi Bakrie Teelcom di JBJB dan Telkom di luar JBJB. Hal ini secara teknis  kanal tersebut hanya bisa digandeng dengan dua  operator itu. Sekarang ini di Indonesia  kanal 1019 ada di wilayah trunking.

“Kami  sudah melakukan pengecekan  dengan  Qualcomm, chipset-nya  dan ponsel Code Division Multiple Access (CDMA) bisa digunakan di kanal tersebut. Dan kanal ini juga termasuk alokasi untuk IMT 2000 di International Telecommunication Union (ITU),” jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini Telkom dan Bakrie Telecom memiliki tiga kanal di frekuensi 800 MHz.  Adanya penambahan kanal membuat masing-masing memiliki empat kanal atau lebar pita frekuensi sebesar lima MHz.

Secara terpisah, Wakil Direktur Bidang Jaringan Bakrie Telecom Muhammad Buldansyah menyambut gembira kebijakan yang diambil oleh regulator tersebut.

“Kami sudah mengajukan usulan itu sebeleumnya ke pemerintah. Ini akan membuat kualitas layanan dari Bakrie Telecom di wilayah JBJB menjadi meningkat,” katanya.

Diungkapkannya, saat ini di JBJB terdapat sekitar empat juta pelanggan dengan kapasitas jaringan sebesar enam juta pelanggan.

Kondisi itu sangat tidak ideal bagi operator karena biasanya besaran kapasitas dua kali dari jumlah pelanggan. Apalagi untuk menggelar jasa data berbasis Evolution Data Optimized (EVDO).

“Tambahan kanal untuk sementara bisa membuat Bakrie Telecom menggelar EVDO. Tetapi kalau jumlah pelanggannya bertambah kemungkinan bisa tersendat. Lima MHz itu belum ideal untuk data,” katanya.

Senada dengan Danny, VP Public and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia mengakui tambahan kanal sangat berarti bagi layanan Telkom Flexi.”Sekarang Flexi telah digunakan 13 juta pelanggan. Tambahan kanal akan meningkatkan kualitas layanannya,” katanya.[dni]

030909 Garuda Indonesia Terlibat Praktik Monopoli

JAKARTA— Garuda Indonesia diduga terlibat praktik monopoli dalam menentukan harga bahan bakar dan ongkos keamanan untuk kargo udara sejak 2001-2006 di Australia.

Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)  mengungkapkan, tindakan tersebut dilakukan Garuda bersama dengan Singapore Airlines Ltd, Cathay Pacific Airways Ltd, dan  Emirates Airlines.

ACCC  rencananya akan melakukan sidang dengar-pendapat dengan Garuda pada 22 Oktober mendatang di Sydney.

Adanya tuntutan hukum tersebut, menjadikan  Garuda menjadi maskapai penerbangan ke 10 yang akan diseret ke Pengadilan Negeri Australia .

Sebelumnya, sebanyak enam maskapai penerbangan,  termasuk Qantas Airways  sudah diminta untuk membayar denda sebesar  41 juta dollar AS terkait tuntutan yang sama.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama  Garuda Indonesia Emirsyah Satar  membantah tudingan yang dilontarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Australia tersebut.

“Garuda Indonesia tidak pernah menerapkan  fuel surcharge terhadap kargo yang dikirimkan dari Australia dan juga tidak pernah mengenakan fuel surcharge dalam bentuk apapun juga terhadap pengirim barang dari Australia,” tegasnya keapda Koran Jakarta, Rabu (3/9).

Menurut Emirsyah, pernyataan dari ACCCS dikaitkan dengan hal di Indonesia dan Hongkong, bukan di Australia .

“Sulit untuk mengaitkan situasi tersebut dapat berpengaruh pada pelayanan di Australia , mengingat tidak ada tarif fuel surcharge dikenakan disana,” katanya.

Namun, Emirsyah mengakui, Garuda mengenakan security surcharge untuk kargo di Australia , akan tetapi hal tersebut  tidak berdasarkan referensi dari airline lain, dan dilakukan dengan basis yang sama sekali berbeda dengan airlines lain pada umumnya.[dni]

030909 Primadona yang Sering Diperebutkan

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) sejak dibentuk pada 27 September 64 tahun silam memang sering berganti nama atau lembaga yang memayunginya.

Ketika awal dibentuk, lembaga ini bernama Jawatan PTT. Setelah itu pada tahun 1961 melalui PP no 240/1961 diubah menjadi PN Postel. Lima tahun kemudian melalui Keppres RI no 63/66 pada 27 Maret, Ditjen Postel dibentuk dan berada di bawah departemen perhubungan (Dephub).

Setelah itu, lembaga ini sering berganti “tuan”. Pada 1983, Postel berada di bawah Departemen Parpostel. Ketika era reformasi tiba, Postel dikembalikan ke Dephub dengan alasan adanya fungsi penataan frekeunsi di lembaga tersebut.

Namun, seiring dibentuknya Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), kembali Postel memiliki ‘tuan’ baru yakni Kominfo. Bergabungnya Postel ke Kominfo mengubah kata kementrian menjadi Departemen Kominfo karena lembaga tersebut memiliki  ditjen dan  setoran ke negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Seringnya Postel berganti “tuan”  tentu tak bisa dipisahkan dari kemampuan lembaga tersebut sebagai lumbung pedapatan negara. Lihat saja, dari industri yang dibina setiap tahunnya ada uang berputar sekitar 90 triliun rupiah. Setoran PNBP pun selalu meningkat, bahkan kabarnya untuk angka 7 triliun rupiah tahun ini telah tercapai sebelum tutup tahun.

Ketua Komite Nasional Telekomunikasi Indonesia (KNTI) Srijanto Tjokorsudarmo mengungkapkan, mengkilapnya kerja Postel selama ini membuat ditjen tersebut menjadi bidikan partai politik untuk ditempati kadernya.

“Langkah memperbanyak ditjen itu sebenarnya untuk menyebar jabatan bagi banyak orang,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (3/9).

Srijanto mengatakan, terdapat fenomena tidak sehat di kancah politik belakangan ini menjelang pengumuman kabinet oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Oktober nanti.

“SBY sudah menginginkan kabinet diisi kalangan profesional. Guna mengakalinya, partai-partai banyak mengincar jabatan eselon I atau dirjen untuk diisi orang-orangnya. Nah, adanya peleburan itu berarti menambah jumlah dirjen dan direktur, silahkan diartikan saja maksud lain dari kebijakan itu,” katanya

Anggota Komisi I DPR RI Deddy Djamaluddin Malik mengatakan,   jika langkah likuidasi dilakukan oleh Depkominfo, secara etika harus memberitahukan kepada mitranya di parlemen yakni Komisi I. “Selain itu perlu ada studi kelayakan yang jelas. Tidak bisa ujug-ujug mau dilikuidasi tanpa ada sosialisasi,” katanya.

Deddy mengkhawatirkan, langkah peleburan yang dilakukan oleh Depkominfo tanpa ada koordinasi dengan DPR atau departemen lainnya akan berbalik menjadi tidak menguntungkan lembaga tersebut.

“Di Indonesia itu yang mahal koordinasi. Adanya Postel yang mengurus semua secara tersentralisasi saja masih membuat koordinasi menjadi mahal. Apalagi fungsinya disebar. Sudah yakinkah menkominfo dengan hasil yang diterima dari kebijakannya itu,” katanya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menyarankan, sebelum dilakukan peleburan,   perlu kejelasan dulu arah departemen  mau dibawa ke mana.

“Idealnya Depkominfo fokus di Information, Communication, Technologies (ICT). Urusan komunikasi    ditarik ke staf khusus presiden,” katanya.

Heru mencontohkan negara tetangga, Malaysia, yang memiliki Malaysian Communication and Multimedia Communication (MCMC). MCMC berada di bawah departemen informasi, komunikasi, dan kebudayaan yang terdiri atas dua orang komisioner yang berasal dari sekjen dua departemen.

Wewenang dari MCMC mengkonvergensikan telekomunikasi, penyiaran, dan aktifitas online menyangkut regulasi ekonomi, teknis, perlindungan konsumen, dan regulasi sosial.

Sebenarnya lembaga ini hampir mirip dengan BRTI tetapi MCMC lebih bergigi karena memiliki wewenang yang lebih luas. Hal ini berbeda dengan di Indonesia dimana BRTI masih di bawah bayang-bayang Menkominfo. Akhirnya untuk memutuskan satu kasus sangat tergantung pada kepemimpinan ketuanya yang ex officio Dirjen Postel.

Menanggapi hal itu, Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo membantah keras upaya peleburan ditjen Postel ke ditjen baru di Depkominfo sebagai langkah membagi-bagi jabatan. “Tidak benar itu. Ini murni mengantisipasi era konvergensi,” katanya.

Berkaitan dengan menguatkan posisi  BRTI, Gatot mengatakan,  belum ada tanda-tanda akan digabungkan lembaga tersebut   dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). “Sejauh ini masih berjalan seperti sekarang ini,” katanya.[dni]

030909 Likuidasi Ditjen Postel: Melelehkan Kekuatan dari Lumbung Pendapatan

Mulai Agustus lalu para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) terlihat tidak tenang.

Pemicunya adalah  tersiar kabar  Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo)  sebagai lembaga yang membawahi direktorat  tersebut , berencana mempercepat  likuidasi institusi yang selama ini terkenal sebagai lumbung pendapatan bagi negara itu demi   memuluskan konvergensi di sektor telekomunikasi, penyiaran, dan informatika.

Sebelumnya, rencana likuidasi memang sudah lama santer terdengar bagi Ditjen yang ditargetkan menyetor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 7 triliun rupiah pada akhir tahun nanti  jika Undang-undang Konvergensi dikeluarkan.

Namun, kabar yang beredar menjadi tidak mengenakkan bagi para penghuni ditjen Postel. Menkominfo Mohammad Nuh berencana mempercepat likuidasi sebelum masa jabatannya usai.

Untuk diketahui, Ditjen Postel saat ini memiliki Direktorat Pos, Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Frekuensi, Direktorat Standarisasi Pos dan Telekomunikasi, dan Direktorat Kelembagaan Internasional.

Saat ini Depkominfo memilik 3 Ditjen dan 2 badan, yaitu Ditjen Postel, Ditjen Aplikasi Telematika, Ditjen Sarana Komunikasi Deseminasi Informasi, Badan Penetilian dan Pengembangan SDM, serta  Badan Informasi publik.

Sedangkan usulan  restrukturisasi yang disodorkan oleh Depkominfo kepada kementrian pendayagunaan aparatur negara adalah membentuk empat Ditjen baru dan dua badan.

Keempat lembaga baru  itu adalah Ditjen Sumber daya,  Ditjen Penyelenggaraan,  Ditjen  Standarisasi dan Kepatuhan,   Ditjen  Infokom Publik, Badan Litbang, dan Badan Pemerataan dan Pemberdayaan.

Kewenangan Ditjen Postel yang selama ini terkenal kuat sehingga menjadi lumbung uang   akan meleleh ke beberapa Ditjen dalam restrukturisasi ini.

Ditjen Sumber Daya akan mengambil alih fungsi pengelolaan spektrum frekuensi yang nantinya berada di bawah Direktorat Perizinan.  Selain Direktorat Perizinan, di bawah Ditjen Sumber Daya ada Direktorat Perencanaan Frekuensi dan Rekayasa Frekuensi.

Sedangkan Ditjen Penyelenggaraan rencananya akan mengambil alih fungsi Direktorat Telekomunikasi. Sementara Ditjen Standardisasi dan Kepatuhan akan mengambil alih fungsi dari Direktorat Pemantauan Frekuensi.

Integrasi Horizontal

Anggota Komite BRTI Heru Sutadi  mengatakan, jika era konvergensi terjai memang sulit dibedakan antara ranah telekomunikasi, penyiaran, dan informatika.

“Memang trennya integrasi pun berubah dari tadinya vertikal menjadi horizontal,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (2/9).

Heru menyarankan, jika benar akan dilakukan restrukturisasi fungsi Postel, sebaiknya melalui kajian yang matang dan menggunakan benchmark negara lain yang sukses menerapkan konvergensi.

“Saya lebih condong diperkuat BRTI-nya dengan melebur Postel kedalam lembaga tersebut. Seharusnya BRTI dijadikan seperti BP POM agar tercipta regulator yang mandiri dan kuat,” katanya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Warnet Indonesia (APWkomintel) Rudi Rusdiah mengakui adanya konvergensi mengharuskan ketiga Ditjen di Depkominfo (Aptel, Postel, dan SKDI) dilebur.

“Jika memang akan dimerger boleh saja  tetapi harus diantisipasi luasnya dan rumitnya bidang telematika. Selain itu  semua kebijakan yang tadinya dibuat oleh Ditjen Postel dan UU telekomunikasi UU 36/1999 juga harus siap untuk dimerger dan diamandemen serta di selaraskan dengan UU ITE, UU KIP, dan UU Penyiaran,” katanya.

Jika hal itu tidak dilakukan  akan terjadi kesimpang siuran antara UU dan instansi yang menjalankan UU tersebut diatas. Belum lagi tentang penentuan ditjen mana yang ditugaskan  sebagai penghasil dan pengguna PNBP  yang harus   harus comply dengan UU 20/97 tentang  PNBP dan PP73/98.

Sementara Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam menilai ide pembuatan ditjen baru itu sudah sejalan dengan konvergensi. “Catatannya adalah bagaimana kesiapan dari Sumber Daya Manusia (SDM) dipersipakan menyambut konvergensi,” katanya.

Tumpang Tindih

Pada kesempatan lain, praktisi telematika Ventura Elisawati mengungkapkan, peleburan tersebut membuat tumpang tindih fungsi yang dikelola satu ditjen.

Contohnya,  perijinan  (ditjen sumberdaya), interkoneksi  (ditjen penyelenggaraan), dan frekuensi (ditjen kepatuhan).  Belum lagi soal konten. Dalam era konvergensi, seharusnya  sudah menyatu. Namun, masih terjadi pembedaan  konten penyiaran dan  media. “Padahal organisasi ini katanya  untuk menyambut era konvergensi,” tukasnya.

Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengkhawatirkan banyaknya pintu dalam pengurusan perizinan nantinya. “Saya khawatir nantinya banyak pintu justru malah menjadi high cost,” katanya.

Sedangkan  pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono mengungkapkan, jika era konvergensi telah datang masyarakat akan menikmati aplikasi tanpa perlu mengetahui pemilik dari infrastrukturnya.

“Nantinya semua pemain (penyiaran dan operator telekomunikasi) bisa menghantarkan konten. Ini akan memicu infrastruktur sharing sehingga munculnya efisiensi. Akhirnya masyarakat bisa menikmati aplikasi dengan harga yang terjangkau,” katanya.

Secara terpisah,  Juru Bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengakui adanya usulan restrukturisasi di Ditjen Postel yang diusulkan Menkominfo Muhammad Nuh.

“Memang ada usulan restrukturisasi. Semua fungsi dari Ditjen Postel akan disebar ke Ditjen baru yang dibentuk. Tetapi ini bukan melikuidasi Postel,” tegasnya.

Dikatakannya, usulan tersebut masih panjang perjalanan implementasinya karena harus mengetahui dulu reaksi dari masyarakat dan industri. Sejauh ini yang dilakukan oleh Depkominfo adalah  memparalelisasi  antara regulasi dan restrukturisasinya.

Menurut Gatot, jika hal itu tidak dilakukan, pihaknya  terpaksa menunggu lima tahun lagi. “Implementasi struktur baru itu ada masa transisinya. Dan tak mungkin Oktober ini.  Logikanya, DIPA yang disetujui sekarang oleh DPR masih untuk Postel, Aptel dan SKDI untuk  2010.,” tegasnya.[dni]

030909 eTouch Mulai Hadir di Jakarta

JAKARTA—Vendor telepon seluler (ponsel) merek lokal, First Mobile Group, mulai mengenalkan merek dagang eTouch ke pasar Jakarta setelah memperkuat basis distribusi di  daerah-daerah.
”Kami mulai masuk pasar Jakarta Sepetember ini. Sebelumnya eTouch telah hadir di 25 kota mulai Banda Aceh hingga Manado,” ungkap VP eTouch Indonesia  Hendra Gouw di Jakarta, Rabu (2/9).
Dikatakannya,   eTouch telah mengembangkan sayapnya sejak beberapa bulan lalu ke   Bekasi, Depok, dan Bogor. “Untuk memperluas pasar, setelah Jakarta, kami juga berencana untuk mengekspansi jaringan distribusi kami bagian Timur Indonesia hingga ke Papua. Mungkin akan direalisasikan sekitar kuartal akhir tahun ini,” ungkapnya.
Untuk diketahui, produk ponsel yang sudah digelontorkan eTouch di Indonesia sejak diluncurkan di Indonesia telah mencapai 30 varian. Untuk memperluas segmen pasarnya,  eTouch akan memboyong 4-5 varian baru ke Indonesia.

Di antara deretan ponsel barunya, vendor ini enggan untuk meniru langkah pesaing yang gencar mengelaurkan produk mirip BlackBerry.

“Menelurkan produk-produk yang memiliki desain menyerupai ponsel pintar itu cukup berisiko. Pasalnya, kesuksesan varian ponsel tiruan itu sangat bergantung pada kesuksesan ponsel aslinya,” katanya.
First Mobile Group merupakan  perusahaan trading sekaligus distribusi produk ponsel asal Hong Kong, hadir pertama kali ke Indonesia sejak pertengahan Agustus 2008. Perusahaan ini menargetkan pada  2012  akan masuk dalam lima besar brand terbesar di dunia.[dni]