020909 Penangkapan Ikan Sistem kluster Langgar UU No 5/99

JAKARTA—Rencana dari  Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk menerapkan sistem penangkapan ikan secara kluster berpotensi melanggar Undang-undang (UU) No 5/99 tentang persaingan tidak sehat karena pembagian wilayah cenderung menimbulkan praktik monopoli.

 

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ahmad Ramadhan Siregar MS menjelaskan, jika sistem kluster dijalankan akan membuat terjadinya penguasaan satu wilayah tangkapan oleh sekelompok pelaku usaha yang bisa menimbulkan excessive price (penetapan harga secara berlebihan) di pasar.

 

“Sebaiknya DKP mengaji kembali rencananya tersebut. Apalagi laut itu adalah common area. Jika dilakukan pembagian wilayah, itu melanggar UUD 45 Pasal 33 yang menyatakan air, udara,dan tanah dikuasai oleh negara, bukan swasta seperti yang diusulkan DKP,” katanya di Jakarta, Selasa (1/9).

 

Ahmad mengkhawatirkan, sistem kluster akan menimbulkan celah praktik monopoli dalam pelaksanaan tendernya terutama menentukan pemenang.

 

“Belum lagi kerugian dari sisi lingkungan hidup karena tidak aanya jaminan dari pemilik konsesi  untuk menjaga pelastarian alam,” katanya.

 

Untuk itu, Ahmad menghimbau, DKP melakukan advokasi dengan lembaganya agar nantinya tidak menjadi kontroversi di masa mendatang dalam penerapan sistem kluster tersebut.

 

Untuk diketahui, pengelolaan perikanan dengan sistem kluster dilandasi Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap Pasal 74.

 

Kluster perikanan ditetapkan berdasarkan batas koordinat daerah penangkapan ikan. Dalam Pasal 74 Permen No 5/2008 diamanatkan bahwa usaha perikanan tangkap berbasis kluster harus memerhatikan kepentingan nelayan lokal setempat dan nelayan yang telah mengantongi surat izin penangkapan ikan pada areal tangkapan tertentu.

 

Selain itu, keterpaduan kegiatan usaha penangkapan ikan berbasis kluster dengan unit pengolahan ikan pada wilayah tertentu.

 

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Dedi Sutisna menjelaskan, gagasan zonasi perikanan tangkap akan diberlakukan pada 11 wilayah pengelolaan perikanan.

 

Cakupannya mulai dari tepi pantai hingga melampaui batas 12 mil perairan atau zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kluster penangkapan ikan itu memberi hak eksklusif kepada pihak tertentu untuk mengelola kawasan tangkap.

 

Ada beberapa model pengelolaan kluster yang kini sedang dikaji, antara lain, pengelola kluster terdiri dari nelayan dengan armada inti berkapasitas kapal di atas 30 gross ton (GT) sebanyak 75 persen dan armada lokal dengan kapasitas di bawah 30 GT sekitar 25 persen.

 

Nelayan dan armada lokal dapat membentuk konsorsium untuk ikut mengelola kluster.  

 

Sistem kluster perikanan tangkap mengingatkan pada program serupa yang kini juga masih digodok oleh petinggi DKP, yakni hak pengusahaan perairan pesisir (HP3). HP3 mengamanatkan zonasi pemanfaatan perairan untuk kegiatan usaha perikanan tangkap dan budi daya.

 

HP3 memberikan peluang bagi privatisasi sumber daya pesisir selama 20 tahun dapat diperpanjang dan dialihkan ke pihak lain. Saat digulirkan tahun 2008, program HP3 juga menuai protes dari sejumlah kalangan.

 

Kebijakan yang memungkinkan pengalihan hak pengelolaan pesisir berpotensi menimbulkan pemusatan hak pengusahaan pesisir ke pemodal kuat.

 

HP3 juga dikhawatirkan membuka celah bagi penguasaan pesisir oleh segelintir pemilik modal dan tidak mampu melindungi nelayan.  

 

Berdasarkan catatan, perairan Indonesia memiliki sebanyak 7,5 persen atau 6,4 juta ton per tahun dari potensi lestari ikan dunia.

 

Faktanya, usaha perikanan tangkap yang didominasi hampir 90 persen oleh nelayan kecil dan tradisional hingga kini belum didorong menjadi penyangga industri perikanan nasional.[dni]

020909 Dua Operator FWA Dapatkan Tambahan Kanal

JAKARTA—Regulator akhirnya memutuskan untuk memberikan tambahan kanal frekuensi di spektrum 800 MHz bagi dua operator pemilik lisensi Fixed Wireless Access (FWA). 

Kedua operator yang mendapatkan tambahan kanal adalah  PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan Bakrie Telecom Tbk (BTEL). 

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) M. Ridwan Effendi menjelaskan, kebijakan penambahan kanal tersebut sesuai dengan amanat Permenkominfo No 181/ 2006 tentang Pengalokasian Kanal pada Pita Frekuensi Radio 900 MHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas dan Jaringan Bergerak Seluler. 

“Setelah dilakukan kajian  secara teknis, ternyata hanya kedua operator itu yang dapat diberikan tambahan kanal. Sedangkan Indosat dan Mobile-8, terbentur masalah teknis,” katanya di Jakarta, Selasa (1/9). 

Dijelaskannya, berdasarkan kajian terdapat kanal 160 yang berada diantara kanal milik Bakrie Telecom dan Telkom, sedangkan  kanal 548 berada diantara kanal milik mobile-8 dan  Indosat. Secara teknis kedua kanal tersebut (160 dan 548)  tidak dapat diberikan ke salah satu operator (Indosat atau Mobile-8). 

Namun, regulator menemukan kanal 1019 di sebelah kiri kanal 37 yang secara teknis dapat digunakan oleh operator pemilk kanal 37. Di Jawa Barat, Jakarta, Banten (JBJB) Bakrie Telecom adalah pemilik kanal tersebut. sedangakan di luar JBJB pemiliknya Telkom.

Akhirnya regulator menyetujui   untuk mengalokasikan kanal 1019 selebar 1,23 MHz bagi Bakrie Teelcom di JBJB dan Telkom di luar JBJB. Hal ini secara teknis  kanal tersebut hanya bisa digandeng dengan dua  operator itu. Sekarang ini di Indonesia  kanal 1019 ada di wilayah trunking. 

“Kami  sudah melakukan pengecekan  dengan  Qualcomm, chipset-nya  dan ponsel Code Division Multiple Access (CDMA) bisa digunakan di kanal tersebut. Dan kanal ini juga termasuk alokasi untuk IMT 2000 di International Telecommunication Union (ITU),” jelasnya.  

 Untuk diketahui, saat ini Telkom dan Bakrie Telecom memiliki tiga kanal di frekuensi 800 MHz.  Adanya penambahan kanal membuat masing-masing memiliki empat kanal atau lebar pita frekuensi sebesar lima MHz.     

Selanjutnya Ridwan mengatakan, setelah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah kedua perusahaan harus mengajukan permintaan resmi ke pemerintah. Setelah itu BRTI akan memperbaharui lisensi modern yang dikantongi dengan menekankan pada pembangunan infrastruktur di spektrum tersebut. 

“Lisensi pembangunan berbasis infrastruktur itu wajib dilakukan karena penarikan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) berbasis izin stasiun radio (ISR) bukan pita layaknya di 3G,” katanya. 

Secara terpisah, Wakil Direktur Bidang Jaringan Bakrie Telecom Muhammad Buldansyah menyambut gembira kebijakan yang diambil oleh regulator tersebut. 

“Kami sudah mengajukan usulan itu sebeleumnya ke pemerintah. Ini akan membuat kualitas layanan dari Bakrie Telecom di wilayah JBJB menjadi meningkat,” katanya. 

Diungkapkannya, saat ini di JBJB terdapat sekitar empat juta pelanggan dengan kapasitas jaringan sebesar enam juta pelanggan.

Kondisi itu sangat tidak ideal bagi operator karena biasanya besaran kapasitas dua kali dari jumlah pelanggan. Apalagi untuk menggelar jasa data berbasis Evolution Data Optimized (EVDO). 

“Tambahan kanal untuk sementara bisa membuat Bakrie Telecom menggelar EVDO. Tetapi kalau jumlah pelanggannya bertambah kemungkinan bisa tersendat. Lima MHz itu belum ideal untuk data,” katanya.

Senada dengan Danny, VP Public and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia mengakui tambahan kanal sangat berarti bagi layanan Telkom Flexi.”Sekarang Flexi telah digunakan 13 juta pelanggan. Tambahan kanal akan meningkatkan kualitas layanannya,” katanya.[dni]