250809 Pemerintah Fasilitasi Kehadiran Pelaku Usaha di Matta

JAKARTA– Pemerintah siap memfasilitasi pelaku pariwisata Indonesia dalam Malaysian Tour and Travel (Matta) Fair 2009 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 4 – 6 September 2009 guna menjaring wisatawan mancanegara dari negara jiran tersebut.

Direktur Promosi Internasional, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, I Gde Pitana mengungkapan, selama ini
Malaysia merupakan negara kedua terbesar setelah Singapura yang menyumbangkan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia dari tahun ke tahun.

Pada 2008, jumlah wisman asal Malaysia yang melancong ke Indonesia mencapai 818 ribu pengunjung sepanjang tahun itu.

“Tahun depan Depbudpar mematok target jumlah kunjungan wisman asal Malaysia yang berwisata ke Indonesia sekurang-kurangnya mencapai 1-1,2 juta,” ujarnya di Jakarta, Senin (24/8).

Diharapkannya, hadirnya pelaku usaha pariwisata di ajang Matta dapat mendongkrak jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia.

“Inilah alasan kami siap memfasilitasi pelaku pariwisata yang ingin berpameran di Matta Fair 2009,” katanya.

Diungkapkannya, lembaganya telah  menyiapkan lahan seluas 180 m2 khusus untuk sejumlah gerai pelaku pariwisata dari Indonesia dalam ajang promosi wisata terbesar di Malaysia itu.

Dikatakannya, pelaku pariwisata dari tanah air yang menyatakan ingin turut berpartisipasi dalam Matta Fair 2009 sudah mencapai 90 persen dari kuota.”Dari lahan yang kami sediakan 180 m2 sudah sebanyak 90 persen terisi,” katanya.

Matta Fair 2009 merupakan ajang promosi wisata yang digelar pemerintah kerajaan Malaysia secara rutin. Kegiatan itu dikoordinasi langsung oleh Ministry of Tourism Malaysia (Kementrian Pelancong) Malaysia.

Acara itu merupakan salah satu gelaran akbar pariwisata yang sangat diperhitungkan di kawasan Asia Pasifik mengingat jumlah pengunjung mencapai 10.000 orang per hari dari berbagai etnis.

Matta Fair dari tahun ke tahun diikuti oleh pelaku pariwisata dari berbagai negara di Asia Pasifik mulai dari China hingga Australia.
[Dni]

240809 KPPU Keluarkan Perkom Pasar Bersangkutan

logo-kppuJAKARTA—Komisi Pengawas  Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan peraturan komisi (Perkom) tentang pasar bersangkutan untuk mengetahui tingkat konsentrasi pasar dan pangsa pasar para pelaku usaha.

Direktur Komunikasi KPPU A.Junaidi mengatakan, Perkom  Nomor 3 Tahun 2009 tersebut berlaku efektif tanggal 1 Juli 2009 sebagai langkah lembaganya mendefinisikan UU No 5/99 tentang persaingan tidak sehat.

“Pendefinisian pasar bersangkutan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam proses pembuktian penegakan hukum persaingan, terutama menyangkut beberapa potensi penyalahgunaan penguasaan pasar oleh pelaku usaha tertentu,” katanya di Jakarta akhir pekan lalu.  

Dijelaskannya, upaya menguraikan pasar bersangkutan memiliki kompleksitas yang tersendiri, terkait dengan konsep dan metodologi ekonomi, sehingga untuk memahaminya diperlukan pedoman yang bisa menjelaskan bagaimana sebuah pasar bersangkutan ditetapkan dalam sebuah kasus persaingan.

Lebih lanjut dijelaskan, sebagaimana tujuan penyusunan pedoman oleh KPPU, maka tujuan dari penyusunan Pedoman Pasar Bersangkutan adalah untuk memberikan pengertian yang jelas, benar dan tepat tentang apa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Berikutnya, memberikan dasar pemahaman dan arah yang jelas dalam pendefinisian pasar bersangkutan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga tidak menimbulkan kemungkinan adanya penafsiran lain selain yang diuraikan dalam Pedoman ini; dan

Terakhir, digunakan oleh semua pihak sebagai landasan informasi agar dapat menciptakan adanya kondisi persaingan usaha yang dapat tumbuh secara sehat.

 

Menurut dia, dalam implementasi hukum persaingan usaha, pendefinisian pasar bersangkutan dapat berguna untuk mengidentifikasi pelaku usaha dengan pesaingnya, serta sebagai batasan dalam mengukur luasnya dampak dari tindakan anti persaingan yang terjadi.

 

Dikatakannya, terdapat beberapa faktor yang akan dipertimbangkan dalam melakukan analisa dan pendefinisian pasar bersangkutan terutama dalam perspektif pasar produk yaitu harga, karakter (spesifikasi) teknis dan fungsi produk yang bersangkutan. Selain itu, dalam perspektif geografis, beberapa faktor yang dipertimbangkan adalah kebijakan (strategi pemasaran) perusahaan, biaya dan waktu transportasi serta adanya hambatan perdagangan antar wilayah. Berdasarkan analisa terhadap faktor-faktor tersebut, otoritas pengawas persaingan akan mendefinisikan pasar bersangkutan terkait dengan adanya indikasi atau dugaan persaingan usaha tidak sehat.

Dikatakannya, definisi pasar bersangkutan tersebut menjadi penting, karena dapat mengidentifikasi seberapa besar penguasaan produk tertentu dalam pasar tersebut oleh suatu pelaku usaha. Sebagai contoh, dalam pasar bersangkutan yang definisinya terlalu sempit, maka sangat mungkin pelaku usaha yang menguasai produk tertentu dinilai menjadi pemegang posisi dominan. Sebaliknya apabila definisi pasar produk tersebut definisinya terlalu luas, maka bisa jadi pelaku usaha tersebut tidak dinilai sebagai pemegang posisi dominan.

Berdasarkan catatan, eksistensi dampak dari tindakan anti persaingan dapat terjadi di pasar bersangkutan dimana tindakan anti persaingan berada. Umumnya hal tersebut terjadi pada kasus dimana tindakan anti persaingan berdampak secara horisontal dan/atau terhadap pesaing. Pada peristiwa lain, eksistensi dampak dapat terjadi pada pasar bersangkutan yang berbeda dengan pasar bersangkutan dimana tindakan anti persaingan terjadi. Hal tersebut umumnya dapat terjadi pada tindakan anti persaingan yang berdampak secara vertikal dan/atau bukan terhadap pesaing.[dni]

240809 Disayangkan, Pergantian Dua Pejabat Eselon I di Depkominfo

 500px-depkominfoJAKARTA—Pergantian dua pejabat eselon satu di Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) disayangkan oleh banyak pihak mengingat dua pejabat sedang mengerjakan regulasi yang penting untuk kepastian investasi di sektor telekomunikasi, penyiaran, dan perposan.

 

Dua pejabat eselon I yang  dimaksud adalah Dirjen Postel  Basuki YusufIskandar dan Dirjen SKDI  Freddy Tulung. Kedua pejabat tersebut mulai Jumat (21/8)  resmi meninggalkan posnya. Basuki  menduduki  jabatan Sekjen Depkominfo menggantikan pejabat sebelumnya, Ashwin Sasongko.

Sedangkan Freddy mengisi posisi Kepala Badan Informasi Publik, menggantikan Suprawoto yang dipindah menjadi Staf Ahli Menkominfo.
”Saya merasa ada keanehan dengan pergantian kedua pejabat tersebut, mengingat kabinet baru akan disusun pada Oktober nanti. Apalagi kedua pejabat sedang menyusun regulasi penting yang ditunggu pelaku usaha untuk kepastian berinvestasi,” ujar Ketua Komite Nasional Telekomunikasi Indonesia (KNTI) Srijanto Tjokorsudarmo kepada Koran Jakarta, Minggu (23/8).

 

Regulasi penting yang sedang digodok di Direktorat Postel adalah   peraturan Internet Protocol TV (IP-TV), mobile TV, tender USO internet tingkat kecamatan, draf UU Konvergensi, serta RUU Pos.

 

Sedangkan di direktorat SKDI regulasi yang tengah didiskusikan  adalah peraturan TV Digital dan konten untuk TV berbayar.

 

“Beberapa regulasi seperti IPTV, Mobile TV, dan RUU Pos, sudah masuk ke dalam tingkat finalisasi. Kenapa tiba-tiba diganti pejabatnya. Bisa jadi regulasi yang sudah dibuat menjadi mentah kembali,” sesalnya.

 

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress indonesia (Asperindo) M Kadrial menambahkan, organisasinya menyayangkan pergantian Basuki karena sosok tersebut lumayan sentral dalam menggolkan RUU Pos.

 

“Kami mendapatkan informasi dari Depkominfo, Basuki tetap dilibatkan dalam pembahasan RUU Pos. Semoga itu benar terjadi,” katanya.

 

Kadrial mengharapkan, RUU Pos tetap akan bisa dibawa ke pleno DPR pada September nanti karena regulasi tersebut menyangkut nasib ribuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

 

Secara terpisah, Anggota Komisi I DPR RI Deddy Djamaluddin Malik menduga, digantinya Basuki karena sosok tersebut lebih mengutamakan  profesionalisme dalam bekerja ketimbang kepentingan kelompok.

 

“Sebagai partner membahas regulasi, Basuki memang tidak terlihat membantu kepentingan pihak tertentu. Bahkan saya liihat dia lebih condong mendukung industri lokal. Saya rasa ini yang membuat Basuki diganti, karena banyak menghambat kepentingan pihak-pihak yang ingin bermain di Postel,” katanya.

 

Deddy mengharapkan, pengganti Basuki nantinya mampu melanjutkan pendahulunya khususnya berkaitan dengan mendorong penggunaan industri lokal dalam telekomunikasi atau perposan. “Jika pejabat baru merevisi kebijakan tentang penggunaan perangkat lokal, berarti pergantian ini memang ada apa-apanya,” katanya.

 

Sebelumnya, beredar isu di industri telekomunikasi dan perposan bahwa kebijakan mengganti Basuki karena terkait dengan kebijakannya menetapkan peraturan tentang kandungan lokal dalam teknologi Broadband Wireless Access (BWA) dan pembatasan saham asing di jasa pos.

 

Sementara itu, Menkominfo Muhammad Nuh menegaskan, pergantian dua pejabat eselon I tersebut tidak ada kaitannya dengan tekanan dari para pelaku usaha. “Ini sebenarnya rotasi biasa dan surat keputusan presiden sudah keluar sejak Juni lalu. Namun, karena adanya himbauan selama Pemilu tidak boleh ada pergantian pejabat, maka ditunda hingga Jumat (21/8) ini,” katanya.

 

Nuh mengatakan, dua posisi eselon I yang kosong akan diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT) dimana akan dilantik pada Senin (24/8), besok.

 

Menanggapi hal itu, pengamat telematika Ventura Elisawati menilai, keputusan mengangkat seorang PLT akan membuat beban kerja seorang Menkominfo menjadi berat mengingat PLT tidak diperkenankan membuat keputusan strategis.

 

“Jika begini untuk urusan strategis harus menunggu menteri dulu. Sayang sekali, apalagi posisi Dirjen Postel juga menjadi ex officio Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Bisa-bisa BRTI nantinya semakin kehilangan tajinya,” katanya.[dni]